Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengikuti pertemuan virtual negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) guna membahas rencana Israel untuk menganeksasi wilayah Palestina.
Konferensi Tingkat Menteri Luar Biasa OKI yang diselenggarakan secara daring pada Rabu (10/6), dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Komite Eksekutif OKI.
Pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas situasi terkini di Palestina, khususnya rencana Israel untuk menganeksasi sebagian wilayah Palestina di Tepi Barat, pascakesepakatan pembentukan pemerintahan koalisi antara Benyamin Netanyahu dan Jenderal Benny Gantz.
OKI
Dalam pertemuan itu, Menlu Retno akan menyampaikan pandangan pemerintah Indonesia mengenai isu tersebut serta usulan berupa langkah-langkah konkret yang perlu dipertimbangkan OKI untuk mencegah aneksasi wilayah yang direncanakan oleh Israel.
“Aneksasi wilayah Palestina oleh Israel baik secara “de-facto" maupun “formal" merupakan hal yang tidak dapat diterima", tegas Menteri Luar Negeri RI dalam Konferensi Tingkat Menteri Luar Biasa (KTM-LB) Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang berlangsung secara daring, pada 10 Juni 2020. Sebagaimana dikutip Parstodayid dari laman Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kamis (11/06/2020).
Pemerintah Indonesia kembali mengangkat isu Palestina ke forum dunia seraya meminta Israel menghentikan rencana menganeksasi atau mengambil paksa wilayah Palestina di Tepi Barat/West Bank, kata Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi saat jumpa pers mingguan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis. Sebagaimana dilaporkan Antaranews, demikian Parstodayid, Kamis (11/06/2020)
Sebenarnya, Republik Indonesia telah mengangkat isu Palestina pada pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berlangsung secara virtual pada Rabu (27/5). Dalam beberapa hari terakhir, Menlu Retno juga telah menghubungi Sekretaris Jenderal PBB António Guterres, Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh, dan sejumlah menteri luar negeri dari anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OIC), Gerakan Non-Blok, Uni Eropa, serta organisasi dan lembaga internasional lainnya.
"Dalam surat (yang saya kirim ke pejabat tinggi negara sahabat, red), saya menyebutkan aneksasi tidak hanya mengancam perdamaian dan stabilitas di kawasan, tetapi juga mengancam seluruh upaya menemukan penyelesaian terhadap isu Palestina," terang Retno yang menyampaikan paparannya dalam Bahasa Inggris.
Oleh karena itu, ia mendorong komunitas internasional untuk bekerja sama menegakkan komitmen terhadap hukum internasional dan perjanjian yang telah disepakati bersama.
Usulan Indonesia dalam sidang pertemuan virtual OKI
Di hadapan para menteri luar negeri OKI, Menteri Luar Negeri RI mengajak negara anggota OKI untuk bersatu dan memobilisasi kekuatan untuk menolak aneksasi wilayah yang direncanakan oleh Israel tersebut melalui tiga cara;
Pertama; apabila Israel melanjutkan aneksasi secara formal, maka negara anggota OKI yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel diminta melakukan langkah diplomatik sesuai dengan berbagai Resolusi OKI.
Kedua, Negara-Negara OKI secara kolektif menggalang dukungan internasional untuk menolak aneksasi Israel di berbagai forum internasional seperti Majelis Umum PBB, Dewan Keamanan PBB, dan Dewan HAM.
Ketiga, mendorong dilanjutkannya negosiasi yang kredibel dan sesuai parameter yang disepakati secara internasional, untuk mencapai “solusi dua negara" (two-state solution), dimana Israel dan Palestina hidup berdampingan secara damai.
