Dana Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) Jumat (19/3/2021) mengumumkan bahwa militer Myanmar menduduki lebih dari 60 sekolah dan universitas di seluruh wilayah negara ini.
Menurut laporan IRNA, UNICEF dan Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) di statemen bersama melaporkan bahwa dalam sebuah insiden, sedikitnya dua guru disiksa dan dipukuli oleh aparat keamanan Myanmar ketika mereka memasuki sebuah daerah dan sejumlah orang lainnya terluka.
Di statemen bersama ini disebutkan bahwa peristiwa ini menunjukkan krisis saat ini dan pelanggaran serius hak-hak anak. Dalam situasi apa pun sekolah tidak boleh digunakan oleh pasukan keamanan.
UNICEF dan UNESCO memperingatkan bahwa pendudukan sekolah akan memperparah krisis pembelajaran terhadap sekitar 12 juta anak dan pemuda di Myanmar, di mana mereka sangat tertekan akibat pandemi Corona dan penutupan sekolah.
Organisasi pembela hak anak di PBB meminta militer Myanmar segera meninggalkan lokasi yang mereka duduki dan memberi jaminan bahwa tempat-tempat ini tidak dimanfaatkan oleh personel militer atau keamanan.
Satu bulan setengah dari kudeta di Myanmar berlalu dan gerakan protes di seluruh kota negara berpenduduk 54 juta orang ini terus berlanjut dan melumpuhkan ekonomi serta aktivitas pemerintah.
