Aksi represif junta militer terhadah demonstran Myanmar menewaskan lebih dari 700 orang, termasuk 50 anak.
Komisoner Tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) PBB Michelle Bachelet, Selasa (13/4), mengatakan konflik Myanmar berpotensi semakin meluas dan mengkhawatirkan.
Saya khawatir situasi di Myanmar sedang menuju konflik besar-besaran," kata Bachelet.
Ia juga memperingatkan kemungkinan terjadinya krisis kemanusiaan, dan meminta negara-negara di dunia segera beraksi untuk mendorong militer Myanmar segera menghentikan aksi represif terhadap warganya sendiri.
Sejak kudeta militer meletus di Myanmar, sekitar 710 warga sipil, termasuk sekitar 50 anak dan remaja terbunuh, dan ribuan terluka serta sekitar 2.700 ditangkap.
Rakyat Myanmar melancarkan memprotes terhadap kudeta militer yang dilancarkan 1 Februari 2021 dengan membatalkan perayaan Tahun Baru dan turun ke jalan.
Liburan Tahun Baru lima hari, yang disebut Tingyan biasa dirayakan dengan doa dan pembersihan patung Buddha di kuil. Tapi tahun ini mengambil bentuk berbeda dengan kehadiran para pengunjuk rasa di jalan-jalan Myanmar.
Selama beberapa hari terakhir, sebanyak 19 pengunjuk rasa di Myanmar dijatuhi hukuman mati atas pembunuhan seorang asisten perwira militer.
Pada 1 Februari, junta militer Myanmar melancarkan kudeta terhadap partai berkuasa Liga Nasional untuk Demokratisi (NLD) yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi, dan merebut kekuasaan dengan klaim terjadi kecurangan pemilu.
