Juru bicara Kementerian Luar Negeri Irak mengatakan, pasukan asing yang ditempatkan di Irak untuk pelatihan dan konsultasi militer akan ditempatkan di pangkalan yang berada di bawah kontrol penuh Irak.
Seperti dilaporkan Mawazin News Rabu (28/7/2021), Ahmed al-Sahaf menekankan militer AS yang aktif untuk konsultasi, pelatihan dan peningkatan kemampuan militer Irak serta pertukaran data intelijen militer antara kedua negara, akan ditempatkan di pangkalan militer yang sepenuhnya berada di bawah kekuasaan dan hukum Irak.
“Peningkatan kemampuan pasukan Irak seperti militer, polisi federal, pasukan al-Hashd al-Shaabi, Peshmerga dan pasukan relawan dari suku-suku serta lembaga perang kontra terorisme berujung pada dialog strategis antara Baghdad dan Washington untuk mencapai kesepakatan penarikan pasukan Amerika dari Irak,” papar al-Sahaf.
Ia menambahkan, pasukan koalisi internasional seperti AS mulai 31 Desember 2021 tidak lagi berada di Irak dan peran pasukan yang tersisa adalah pelatihan, konsultasi militer dan membangun kemampuan pasukan bersenjata dan dinas keamanan Irak.
Perdana Menteri Irak, Mustafa al-Kadhimi dan Presiden AS Joe Biden Senin (26/7/2021) sore di Washington dalam statemen bersama menyatakan, Washington dan Baghdad sepakat hingga akhir tahun 2021 kehadiran militer AS di Irak akan berakhir dan AS akan menghormati kedaulatan dan hukum Irak.
Selain itu, kedua pihak juga sepakat sebagian pasukan AS akan ditempatkan di Irak dengan misi konsultasi militer dan pelatihan pasukan Irak. Hal ini mendorong sebagian faksi Irak meyakini bahwa kesepakatan ini sekedar mengubah esensi militer AS dari pasukan tempur menjadi konsultan militer, dan penarikan pasukan AS dari negara ini tidak akan terjadi.
Setelah kejahatan AS meneror Syahid Qasem Soleimani, komandan pasukan Quds IRGC dan Abu Mahdi al-Muhandis, wakil komandan al-Hashd al-Saabi pada 3 Januari 2020 dini hari di dekat bandara udara Baghdad, parlemen Irak pada 5 Januari 2020 meratifikasi draf penarikan pasukan AS dari negara ini.
