Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Demokrasi dibuka oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Washington pada Kamis (9/12/2021). Pertemuan virtual ini mempertemukan para pejabat pemerintah, masyarakat sipil, dan perwakilan sektor swasta dari lebih dari 110 negara.
Cina, Rusia, Hungaria, Arab Saudi atau bahkan Turki dan puluhan negara lain, tidak ada dalam daftar peserta.
Biden mengatakan dalam pidatonya bahwa tahun depan, AS berencana mengalokasikan sekitar setengah miliar dolar untuk apa yang disebut "Inisiatif Pembaruan Demokratis."
Dia mengklaim inisiatif ini berfokus pada lima bidang penting untuk tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, termasuk mendukung kebebasan media, memerangi korupsi, menguatkan para reformator demokrasi, memajukan teknologi untuk demokrasi, serta membela pemilu dan proses politik yang bebas dan adil.
AS menampilkan dirinya sebagai pendukung utama demokrasi di dunia, dan menurut anggapannya, mereka mengajukan sebuah inisiatif untuk mempromosikan demokrasi di dunia, tetapi tidak jelas lembaga internasional mana yang telah mendelegasikan wewenang dan tugas ini kepada Washington?
Selain itu, klaim AS tentang pembelaan hak asasi manusia dan juga sesumbarnya sebagai pemimpin dan negara dengan demokrasi yang paling maju di dunia, patut dipertanyakan.
Ini adalah masalah yang bahkan diakui oleh salah satu profesor ilmu politik paling terkemuka di Amerika.
Stephen Walt, seorang profesor Universitas Harvard dan analis Amerika, menuturkan bahwa sayangnya, Amerika Serikat tidak dalam posisi terbaik untuk memimpin upaya ini sekarang. The Economist Intelligence Unit menurunkan status AS ke kategori "demokrasi yang cacat" sebelum mantan Presiden Donald Trump terpilih, dan tidak ada yang terjadi untuk memperbaiki status itu.
"Sebaliknya, salah satu dari dua partai politik utama AS masih menolak untuk menerima bahwa pemilu presiden 2020 adalah sah dan mereka bekerja ekstra untuk mengikis norma-norma demokrasi serta mencurangi pemilu di masa depan yang menguntungkannya," ujarnya.
Dia mencatat bahwa beberapa Republikan bahkan menutupi serangan kekerasan di Gedung Capitol. Itu bukan tampilan yang tepat jika Anda mencoba memimpin kebangkitan demokrasi.
Terlepas dari klaim Washington tentang kepemimpinan demokrasi di dunia, tetapi faktanya, demokrasi dalam arti yang sebenarnya sudah lama tidak memiliki tempat di tengah masyarakat dan kebijakan AS.
Contohnya dapat dilihat dari pertikaian politik dan sosial yang terjadi setelah pemilu presiden November 2020, dan serangan ke Gedung Capitol pada pada 6 Januari 2021 yang dilakukan oleh para pendukung Trump.
Trump berulang kali menyebut demokrasi di AS sebagai kebohongan. Dia menganggap sistem pemilu AS korup dan terjadi kecurangan besar-besaran. Ia telah memicu krisis politik yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mempertanyakan demokrasi di negaranya.
Serangan 6 Januari pada dasarnya telah mempertanyakan legitimasi dan pengaruh global AS di kancah politik.
International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) dalam sebuah laporannya menyatakan kemunduran demokrasi di AS dimulai setidaknya pada 2019 dan titik balik bersejarahnya terjadi pada 2020, ketika mantan Presiden Donald Trump mempertanyakan keabsahan hasil pemilu.
Faktor lain kemunduran demokrasi di AS adalah pengekangan kebebasan berkumpul selama protes musim panas 2020 setelah polisi membunuh George Floyd.
Oleh karena itu, mengadakan KTT Demokrasi tidak akan membantu meningkatkan citra global Amerika atau membuat para rival Washington atau negara-negara anti-demokrasi tersudut.
