Kondisi ekonomi di negara-negara Eropa saat ini semakin memburuk, sehingga inflasi di Inggris telah mencapai 10 persen untuk pertama kalinya sejak 1982. Bahkan Perdana Menteri Swedia telah berbicara tentang kondisi ekonomi perang.
Langkah negara-negara Eropa mengikuti kebijakan Washington yang memberlakukan sanksi ekonomi masif terhadap Rusia dengan tujuan membantu Ukraina dan memberikan tekanan pada Moskow, justru berdampak menjadi bumerang bagi Eropa sendiri.
Negara-negara ini juga telah mengalokasikan sebagian besar anggaran mereka untuk penyediaan senjata dan dukungan perang di Ukraina. Penerapan kebijakan tersebut menyebabkan perekonomian di sebagian besar negara Eropa dalam situasi sulit.
Kondisi perekonomian global yang mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan pengangguran dan inflasi setelah dua tahun menghadapi pandemi Covid-19, semakin terperosok dalam krisis selama enam bulan terakhir dengan dimulainya perang antara Rusia dan Ukraina. Pada awalnya, AS bersama negara-negara Eropa yang memperkirakan akan mengalahkan Rusia dalam perang Ukraina dengan kebijakan sanksinya, kini mereka menghadapi masalah baru yang tidak kecil.
Menanggapi kondisi Eropa yang menghadapi dampak bumerang sanksi terhadap Rusia, Maria Zakharova, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, mengatakan, "Uni Eropa menuju jalan buntu dengan aksinya ini. Konsekuensi yang tidak menguntungkan dari sanksi Uni Eropa ini akan mempengaruhi banyak sektor ekonomi dan keamanan global. Ini masalah yang sudah jelas."
Ketergantungan Eropa pada gas Rusia dan minimnya ekspor gas Rusia ke Eropa telah menyebabkan kenaikan harga bahan bakar yang signifikan di negara-negara tersebut. Isu pasokan gas dan penyimpanannya untuk musim dingin saat ini menjadi perhatian serius otoritas Eropa. Sebagaimana yang dikatakan Perdana Menteri Swedia, Magdalena Andersson, "Negara ini telah mencapai situasi seperti ekonomi perang di sektor energi, karena harga listrik dan gas di Swedia telah naik ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya."
Kenaikan tarif dasar energi juga telah menyebabkan ketegangan di negara-negara Eropa lainnya, dan otoritas Eropa telah memperingatkan terhadap dimulainya protes sosial.
Tentu saja, otoritas Eropa berusaha mendapatkan gas yang mereka butuhkan dari negara lain. Selain itu, pembukaan kembali pembangkit listrik lama yang bekerja dengan produk minyak dan batu bara menjadi agenda. Tetapi langkah-langkah ini belum menunjukkan hasil untuk memenuhinya. Situasi ini telah menempatkan perekonomian Eropa di ambang krisis, bahkan menimpa perekonomian Jerman sebagai negara terkuat di Eropa.
Kepala penelitian Bank Belanda, ING menilai perekonomian Jerman dengan cepat mendekati badai yang disebabkan oleh inflasi tinggi dan gangguan pasokan energi, serta ketakutan tiba-tiba dalam masalah pemotongan gas.
Tingkat inflasi di negara-negara Eropa lainnya seperti Prancis dan Spanyol juga mencapai level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Terkait hal ini, Bank Sentral Inggris telah memperkirakan bahwa ekonomi negara tersebut akan memasuki resesi pada kuartal terakhir tahun ini dan resesi ini akan berlanjut sepanjang tahun 2023.
Sejak kenaikan biaya energi dan harga pangan di Inggris, jutaan warga negara ini telah mengurangi makanan mereka. Mereka mengkhawatirkan lapangan kerjanya, dan juga lonjakan biaya bahan bakar dan sewa rumah. Sejumlah data menunjukkan jutaan rumah tangga di Inggris tidak memiliki cukup uang untuk bertahan hidup dalam kondisi saat ini.
Sementara itu, perusahaan Rusia Gazprom telah mengumumkan kemungkinan kenaikan 60 persen harga gas dalam beberapa bulan mendatang. Masalah ini akan menempatkan negara-negara Eropa dalam lebih banyak kesulitan. Padahal, negara-negara Eropa memiliki hari-hari yang lebih kritis ke depan. Seperti yang diperingatkan oleh Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban, "Sanksi tidak dapat mengacaukan Moskow, dan jika langkah-langkah perdamaian tidak diambil, Uni Eropa justru akan menghadapi ekonomi perang,".
