Sekretaris Dewan Hak Asasi Manusia, Mahkamah Agung Iran mengatakan, mekanisme HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB harus sesuai dengan prinsip-prinsip dasar seperti tidak tebang pilih, realistis dan tidak berpihak.
Kazem Gharibabadi, Rabu (14/9/2022) menghadiri pertemuan Dewan HAM PBB ke-51 dan menyampaikan sikap Republik Islam Iran terkait mekanisme pelaporan masalah HAM negara ini.
Ia menegaskan bahwa dukungan dan peningkatan upaya menegakan HAM serta kemuliaan manusia merupakan sebuah prinsip asasi di Republik Islam Iran.
"Mekanisme-mekanisme HAM PBB termasuk Dewan HAM, harus sesuai dengan prinsip-prinsip asasi seperti tidak tebang pilih, realistis dan tidak berpihak. PBB harus harus terhindar dari upaya politisasi atau penerapan standar ganda", imbuhnya.
Menurut Gharibabadi, penyebaran sejumlah pelapor khusus di sebuah negara adalah peringatan, dan tidak konstruktif. Para pelapor khusus nasional yang dikirim oleh sejumlah negara untuk tujuan politik permusuhan mereka terhadap negara-negara berkembang itu, dipaksakan kepada Dewan HAM PBB, dan itu hanya menciptakan konflik.
Sekretaris Dewan HAM Iran menegaskan, memburuknya kondisi HAM dan kemanusiaan di Palestina pendudukan harus menjadi prioritas utama bagi mereka yang benar-benar peduli terhadap HAM dan martabat manusia. Dunia tidak bisa hanya diam menyaksikan masalah ini.
