“Sangat disesalkan bahwa setelah tiga operasi sabotase teroris di fasilitas nuklir Iran selama setahun terakhir, IAEA belum mengutuk tindakan keji ini, bertentangan dengan banyak resolusi Konferensi Umum IAEA dan Majelis Umum PBB, dan bahkan peralatan dan aset mereka serta keselamatan dan keamanan inspekturnya."
Kazem Gharib Abadi, Wakil Tetap Iran untuk Organisasi Internasional yang berbasis di Wina, mentweet pada Senin (27/09/2021) pagi, mengingatkan masalah ini dan mereaksi laporan Direktur Jenderal IAEA pada Minggu (26/9) malam bahwa Iran tidak mengizinkan untuk memasang kembali kamera CCTV di kompleks Tessa di Karaj serta menilai permintaan ini di luar kesepakatan kedua belah pihak dalam pernyataan bersama.
Kazem Gharib Abadi, Wakil Tetap Iran untuk Organisasi Internasional yang berbasis di Wina,
Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional (IAEA) Rafael Grossi mengatakan dalam sebuah laporan pada Minggu malam bahwa dari 20 hingga 22 September, Republik Islam Iran telah mengizinkan para inspektur IAEA untuk memperbaiki peralatan pengawasan dan mengganti kartu memori kamera di semua lokasi yang diperlukan di Iran kecuali ruang kerja sentrifugal di kompleks Tessa, Karaj.
Laporan itu dipublikasikan ketika sebelumnya, perwakilan Iran untuk IAEA mengatakan bahwa IAEA tidak memiliki kewajiban untuk memberikan laporan terkait pemahaman bersama yang telah berakhir masa berlakunya dan pencatatan data.
Sekaitan dengan hal ini, Gharib Abadi mengingatkan isi pernyataan bersama Kepala Badan Energi Atom Iran dan Dirjen IAEA pada 12 September, dan mencatat bahwa hal itu dengan jelas dinyatakan dalam pertemuan di Tehran dan baru-baru ini di Wina bahwa sebagaimana investigasi dan masalah hukum terkait kompleks Tessa, Karaj masih berlangsung, peralatan pemantauan kompleks ini tidak berada di bawah layanan teknis.
Iran tidak pernah menerima pendekatan baru IAEA untuk mengutip laporan dugaan, seraya menekankan argumen hukum dan kokoh.
Sekalipun demikian, karena keyakinan akan perlunya interaksi lanjutan dengan IAEA sebagai badan hukum internasional yang mengawasi kegiatan nuklir, Iran terus membuka pintu untuk kerja sama. Namun Badan Energi Atom Internasional (IAEA) tampaknya berusaha mengajukan pertanyaan dan menciptakan ambiguitas baru demi mempersiapkan Amerika Serikat dan Barat untuk meningkatkan tekanannya terhadap Iran.
“Sangat disesalkan bahwa setelah tiga operasi sabotase teroris di fasilitas nuklir Iran selama setahun terakhir, IAEA belum mengutuk tindakan keji ini, bertentangan dengan banyak resolusi Konferensi Umum IAEA dan Majelis Umum PBB, dan bahkan peralatan dan aset mereka serta keselamatan dan keamanan inspekturnya."
Laporan baru Grossi dari perspektif ini juga menunjukkan bahwa IAEA telah menjauhkan diri dari prosedur teknis dalam hal-hal yang bertentangan dengan prinsip ketidakberpihakan IAEA dalam misi yang diembannya.
Dalam hal ini, ada sejumlah alasan untuk ini, yang menimbulkan keraguan tentang bagaimana badan tersebut memantau.
Dalam sebuah catatan yang menilai kekhawatiran Republik Islam Iran tentang pemberian akses seperti ini, François Nicoullaud, mantan Duta Besar Prancis untuk Tehran, mengatakan:
"Bagi Iran, protokol tambahan ganda dikaitkan dengan serangan terhadap fasilitas nuklir Iran, ditambah serangan malware Stuxnet, teror ilmuwan nuklir Iran, dan pengalaman mata-mata dari berbagai negara yang menyusup ke inspeksi IAEA , semua itu mengingatkan apa yang terjadi di Irak."
Baca juga: Rusia Desak IAEA Berhenti Politisasi Program Nuklir Iran
Gareth Porter, seorang analis dan penulis Amerika, menulis dalam catatan tentang bagaimana rezim Zionis menggunakan informasi yang ada di lembaga-lembaga internasional, termasuk IAEA, untuk meneror ilmuwan Iran:
Menurutnya, "Iran memiliki alasan kuat untuk percaya bahwa Israel dapat mengakses informasi yang dikumpulkan dari wawancara IAEA dengan para ilmuwan Iran dan merencanakan teror lebih lanjut."
Jelas bahwa sesuai dengan prinsip pengawasan IAEA, Iran tidak diharuskan untuk memenuhi kewajiban di luar pengamanan, dan jika secara sukarela merekam data-data ini, itu tidak berarti bahwa Iran telah membuat kewajiban kepada IAEA, sehingga IAEA menjadikan sebagai sebagai hak teknis dan memiliki tuntutan atas Republik Islam.
Dengan menekankan poin ini, perwakilan Iran untuk organisasi internasional yang berbasis di Wina menganggap permintaan IAEA kepada Iran berada di luar kesepakatan kedua belah pihak dalam pernyataan bersama.
