Islamofobia bergema secara luas di dalam dan di luar Amerika Serikat setelah seorang anggota DPR AS dari partai Republik melontarkan statemen pejoratif terhadap rekannya yang Muslimah.

Pemicunya, ketika Lauren Boebert berada satu lift di gedung Kongres AS bersama Ilhan Omar, dia melihat seorang petugas polisi kongres berlari menuju lift. Lalu, dia menyampaikan sebuah statemen menyindir rekannya yang Muslim dengan mengatakan, "Saya berkata pada diri sendiri, dia (Ilhan Omar) tidak membawa ransel, jadi tidak akan terjadi apa-apa dengan kami,".

Sontak, pernyataan tendensius dari anggota DPR dari Partai Republik tentang sesama anggota Kongres AS dari partai Demokrat beredar luas di media sosial dan memicu kontroversi.

"Ketika seorang anggota kongres memperkenalkan rekannya sebagai anggota Pasukan Jihad dan mengarang cerita yang mengatakan saya akan meledakkan gedung Kongres, tentu saja serangan ini tidak hanya terhadap saya tapi juga menargetkan jutaan Muslim AS di negara ini," kata Ilhan Omar menanggapinya.

Muslimah anggota Dewan Perwakilan Rakyat AS ini menyiarkan pesan audio yang berisi ancaman terhadap dirinya dalam konferensi pers, dan mendesak anggota Kongres AS melawan ujaran kebencian terhadap Muslim.

Ilhan Omar, salah satu dari sedikit anggota Kongres AS dari kalangan Muslim telah berulangkali diserang oleh kubu anti-Islamis dan beberapa anggota Partai Republik. Wakil dari negara bagian Minnesota ini percaya  bahwa serangan itu merupakan faktor utama yang memicu peningkatan ancaman kematiannya.

Omar kemudian menyiarkan pesan audio yang penuh dengan hinaan dan ancaman. Selain hinaan rasial, mereka juga mengancam Omar untuk dipenggal. anggota DPR AS dari partai Demokrat  ini mengatakan pesan itu hanyalah satu dari ratusan pesan serupa yang dia terima dan laporkan sejak menjabat.

Ilhan Omar mengatakan dia menerima pesan suara setelah Boebert menyerangnya lagi di video lain. Ilhan Omar bukan satu-satunya Muslim Amerika yang dihina oleh kelompok anti-Islam. Kehadirannya di DPR AS yang menjadi sasaran serangan anti Islam mencerminkan potret politik dan media AS yang memusuhi Islam.

Sebuah studi yang dilakukan Universitas Berkeley di California menemukan bahwa 67,5 persen Muslim di Amerika Serikat dilaporkan mengalami serangan Islamofobia. Hasil jajak pendapat dirilis beberapa minggu setelah peringatan kedua puluh serangan 11 September 2001. 

Menurut penelitian tersebur, 76,7% wanita Muslim Amerika dan 58,6% pria Muslim Amerika pernah mengalami masalah ini setidaknya sekali. Selain itu, 93,7 persen Muslim Amerika mengatakan bahwa tindakan Islamofobia terhadap mereka berdampak negatif pada kesehatan mentalnya.

Dari Muslim Amerika yang disurvei, 33 persen mengatakan mereka tidak bebas untuk mengekspresikan keyakinan agamanya dan terkadang dipaksa untuk merahasiakan identitas agama mereka. Studi yang diterbitkan dua tahun setelah peristiwa 9/11, menyebabkan peningkatan kejahatan rasial, dan perubahan kebijakan pemerintah AS terhadap Muslim yang berdampak terhadap jutaan orang Amerika.

"Ini mungkin menunjukkan, jika seorang Muslim tidak secara langsung menjadi sasaran tindakan Islamofobia, kehadiran Islamofobia di media dan budaya kita setelah serangan 9/11 mempengaruhi mereka yang dengan munculnya kondisi  diskriminasi dan penilaian tidak adil," kata Sadegh al-Sheikh, Direktur Program di American Institute of Global.

Al-Sheikh mencatat bahwa Islamofobia adalah fenomena yang ada bahkan sebelum serangan 11 September 2021. ia mengaskan, "Kami tahu bahwa Islamofobia memiliki sejarah panjang di Amerika Serikat dan tidak muncul setelah serangan 9/11. Insiden ini memperkuat akar rasisme struktural di Amerika Serikat. Meskipun data yang dirilis oleh FBI menunjukkan bahwa kejahatan kebencian terhadap Muslim telah menurun dalam beberapa tahun terakhir, tapi kelompok hak asasi manusia telah membalikkan penilaian ini, dengan mengatakan bahwa insiden Islamofobia telah meningkat baru-baru ini,".

Dewan Hubungan Amerika-Islam, yang mensponsori penelitian di Universitas Berkeley awal tahun ini melaporkan bahwa lebih dari 500 insiden anti-Islam telah dilaporkan pada paruh pertama tahun 2021.

"Aspek yang sangat menarik dari penelitian ini adalah kami benar-benar dapat menentukan tingkat kedalaman Islamofobia, yang benar-benar membuat frustrasi," kata Basima Sisemore, seorang peneliti di Institute for Global Justice.

Islamofobia memuncak selama empat tahun kepresidenan Trump di Amerika Serikat. Joe Biden mencalonkan diri dalam pemilu presiden dan berjanji untuk mengakhiri diskriminasi dan tekanan terhadap Muslim selama era Trump, dan menyerukan dukungan mereka untuk pencalonannya.

“Kami tahu bahwa Muslim Amerika selalu diserang oleh Trump dan pemerintahannya. Komunitas Muslim adalah yang pertama merasakan permusuhan Trump terhadap orang kulit berwarna karena larangan bepergian ke Amerika Serikat. Kami telah menyaksikan hasil dari kebijakan kebencian di negara kami, dan hasilnya adalah Islamofobia dan berbagai insiden terhadap Muslim. Anak-anak diintimidasi di sekolah, dan kejahatan kebencian meningkat," kata Biden dalam kampanyenya.

Terlepas dari janji kampanyenya itu, Joe Biden tidak mengurangi tingkat anti-Islamisme dan diskriminasi agama di Amerika Serikat setelah hampir satu tahun menjabat. Sebuah jajak pendapat PEW baru-baru menunjukkan bahwa 82% orang Amerika mengatakan Muslim menjadi sasaran didiskriminasi. Banyak Muslim Amerika merasa bahwa mereka telah dihukum karena kejahatan yang tidak mereka lakukan atau mendukungnya.

Salah satu dari orang-orang ini adalah seorang gadis bernama Ruwa Romman yang masuk ke Amerika Serikat pada tahun 2001 ketika dia baru berusia delapan tahun, dan mimpinya adalah tumbuh di Amerika Serikat dan mencari nafkah untuk dirinya sendiri, tetapi mimpi indah itu  berubah menjadi mimpi buruk.

Ruwa Roman mengatakan dia marah sekarang karena dia melihat kembali masa kecilnya. "Saya adalah seorang anak yang ingin memiliki kehidupan yang lebih baik, tetapi tiba-tiba saya menjadi duta lebih dari satu miliar Muslim di seluruh dunia," katanya.

Pada tahun-tahun peristiwa sejak 9/11, Islamofobiatelah meningkat secara signifikan di dunia Barat, dan banyak aktivis politik dan media Barat telah menggunakan serangan 9/11 sebagai alat untuk mempromosikan Islamofobia.

Dalam laporan tahunannya, Organisasi Perlindungan dan Hak Sipil Muslim Amerika juga melaporkan peningkatan diskriminasi dan pelecehan terhadap Muslim Amerika.

Lembaran awal sejarah hingga kini menunjukkan perang dan kekerasan menjadi masalah dunia. Tetapi, selalu ada tokoh dan pemikir berpengaruh yang berusaha mencegah agresi dan penindasan sepanjang sejarah manusia.

Di dunia kontemporer dewasa ini ada pemerintah yang memelopori pengurangan kekerasan dan ekstremisme, termasuk salah satunya Republik Islam Iran dengan berbagai kiprahnya. Pada tanggal 18 Desember 2013, Republik Islam Iran mengajukan resolusi yang diusulkan kepada Majelis Umum PBB mengenai "Dunia Melawan Kekerasan dan Ekstremisme", yang disetujui dengan suara bulat dari perwakilan 190 negara.

Penetapan "Hari Menentang Kekerasan dan Ekstremisme Sedunia" menunjukkan kepada para pendukung perdamaian, kerja sama dan interaksi, bahwa mereka harus memaksimalkan keseriusannya dalam memerangi kekerasan dan ekstremisme demi mencapai pemahaman bersama tentang penyebab kekerasan.

Terlepas dari kemajuan luar biasa yang telah dicapai manusia di berbagai bidang di abad ke-21, tapi hingga kini salah satu perhatian utama umat manusia mengenai upaya untuk menjaga dan memelihara keamanan global, termasuk penyebaran moderasi dan penolakan setiap perilaku kekerasan dan ekstremisme. Masalahnya, struktur dan relasi kekuasaan di dunia saat ini menyebabkan meluasnya kekerasan dan ekstremisme. Sehingga akibatnya kini hampir tidak ada bagian dunia yang tidak menyaksikan ekstremisme dan kekerasan.

Fenomena mengerikan dalam satu dekade terakhir ini telah merenggut sebagian besar korbannya dari kalangan Muslim tak berdosa di berbagai negara, terutama Irak, Suriah dan Afghanistan, juga Muslim Rohingya. Kekerasan semacam itu telah begitu merajalela di seluruh dunia yang menyebabkan begitu banyak orang tak bersalah kehilangan nyawanya.

Tumbuhnya ide-ide seperti neo-Nazisme atau aliran sayap kanan di Eropa merupakan fenomena yang muncul dari budaya politik Barat dan pengaruh aliran tersebut dapat dilihat pada penguatan kekerasan dan ekstremisme yang tumbuh dari ide-ide ekstremis rasis dan anti-agama di masyarakat Barat.  

Selama beberapa tahun terakhir, individu, gerakan, dan partai ekstremis sayap kanan di Eropa telah berulang kali mempertajam Islamofobia, termasuk menghina Nabi Muhammad Saw, menghina Al-Qur'an, dan menggambarkan Muslim sebagai teroris, yang menimbulkan masalah dalam kehidupan mereka.

Tentu saja, peran pemerintah dan pemimpin Eropa dalam mempromosikan Islamofobia secara langsung atau tidak langsung dan menghasut media Eropa terhadap fenomena ini dan menampilkan citra Islam yang menyimpang tidak boleh diabaikan. Bahkan, kubu sayap kanan mengamini ideologi Islamofobia yang ditanamkan di dalamnya oleh media Barat.

Sheikh Reyhan Reza Al-Azhari, seorang ahli studi Islam di Barat menunjukkan fakta ini dengan mengatakan, "Tren aksi anti-Islam di Eropa sedang meningkat."

Mencermati lebih dalam situasi kisruh yang bercampur dengan kekerasan di dunia, tampaknya budaya politik Barat  menggunakan kekerasan maupun dukungannya terhadap kelompok kekerasan dan teroris sebagai sarana untuk mencapai tujuannya.

Kenyataan yang lebih pahit dalam setengah abad terakhir mengenai kebrutalan di bawah bendera palsu Islam dan ideologi yang dibuat di sekolah-sekolah bentukan kolonialisme Barat. Munculnya kelompok teroris dari al-Qaeda hingga Daesh, Jabhat al-Nusra, Boko Haram, al-Shabab, Ahrar al-Sham dan puluhan kelompok berbahaya lainnya adalah produk dari pemikiran yang sama. Mereka memenggal dan membakar wanita dan anak-anak, dan menghancurkan warisan sejarah masyarakat manusia yang menjadi stempel Islamofobia yang disematkan Barat terhadap umat Islam.

Bukti ini telah menunjukkan peran Amerika Serikat dan Inggris serta sekutu regional mereka dalam memunculkan kelompok-kelompok teroris seperti al-Qaeda dan Daesh. Dengan kata lain, kekerasan dan ekstremisme yang tidak terkendali harus dilihat sebagai cerminan dari tindakan mereka.

Berbagai bukti menunjukkan bahwa semakin dekat orang pada gagasan koeksistensi damai antara mereka dengan yang lain, maka semakin tinggi toleransi dan moderasi di antara mereka. Tapi sebaliknya, semakin banyak orang yang tidak menghargai pemikiran pihak lain, maka semakin dengan dengan kekerasan dan ekstremisme.

Contoh nyata dari tren tersebut dapat dilihat pada aksi kelompok ekstremis seperti Daesh. Dengan pemahaman Islam yang ekstrim, para pengikut Daesh telah mencoba untuk mendikte pemikirannya terhadap pihak lain. Untuk mencapai tujuan ini, mereka tidak ragu-ragu menumpahkan darah ribuan orang yang tidak bersalah.

Namun, kekerasan adalah fenomena yang sangat kompleks di mana banyak faktor berperan dan faktor spesifiknya tidak pernah dapat didefinisikan. Oleh karena itu, setiap peristiwa yang terjadi di manapun di dunia mempengaruhi nasib seluruh dunia.

Faktanya, fitur terpenting dari situasi baru ini adalah "ketidakamanan permanen" global, dan semua negara yang merdeka dan berpikiran bebas harus berusaha untuk menggantikan dunia yang diwarnai ekstremisme dan kekerasan dengan dunia yang damai dan tenteram. Oleh karena itu dibutuhkan pemahaman terhadap akar ekstremisme. Untuk mengidentifikasi dan memberantas terorisme dan ekstremisme, tentu saja harus memperhatikan penyebab dan faktor eksternal dan internal, konteks politik, sosial, ekonomi, dan mencerabut ideologisnya.

Pengesahan resolusi yang diusulkan Iran tentang dunia melawan kekerasan dan ekstremisme sebenarnya adalah seruan untuk menjauhkan diri dari masa lalu dan untuk percaya pada nilai dan martabat manusia. Seruan ini tidak hanya untuk kepentingan Iran, tetapi berakar pada pandangan dunia Revolusi Islam, yang menuntut dunia yang penuh perdamaian dan jauh dari kekerasan demi kepentingan semua negara dan bangsa.

Dari perspektif Islam, terorisme dan kekerasan adalah masalah seluruh umat manusia dan momok peradaban, kemajuan dan kenyamanan manusia. Tentu saja, ini penting ketika gagasan perdamaian dunia serta penghindaran kekerasan dan ekstremisme diperkuat dengan mengadakan pertemuan, konferensi regional dan trans-regional serta mendukung kelompok dan gerakan anti-perang.(

Sebuah kelompok Irak mengancam pasukan Amerika Serikat dengan serangan yang mematikan.

Brigade Fateh Khaibar menyatakan dalam sebuah siaran pers bahwa pasukan pendudukan AS tidak memahami bahasa perdamaian dan dialog. Berbicara dengan musuh AS tidak ada gunanya selain dengan bahasa kekuatan dan senjata.

"Batas waktu bagi pasukan AS untuk meninggalkan Irak akan segera berakhir, tetapi mereka belum memenuhi janjinya," tegas kelompok itu seperti dilansir IRNA, Sabtu (18/12/2021).

Brigade Fateh Khaibar menambahkan, "Kami telah memutuskan untuk menghadapi pasukan ini dengan pukulan yang menyakitkan dan menghancurkan serta mengusir mereka dari tanah kami."

"Kami bersama faksi-faksi perlawanan Irak lainnya tidak akan meletakkan senjata kami sampai pembebasan semua tanah pendudukan, terutama Quds," tandasnya.

Sebelumnya, Brigade Syuhada Irak juga mengancam pasukan AS dengan serangan yang mematikan.

Kelompok ini telah mengeluarkan sebuah seruan untuk merekrut relawan dengan tujuan mengusir pasukan pendudukan dari Irak. Seruan ini disambut antusias oleh masyarakat dan 49 ribu orang dari berbagai provinsi Irak telah mendaftarkan diri mereka.

Berdasarkan kesepakatan Baghdad dan Washington, pasukan AS harus meninggalkan Irak pada akhir Desember ini. 

Pemimpin Hamas di luar Palestina mengatakan pihaknya sedang mempersiapkan sebuah perang skala penuh untuk pembebasan.

"Palestina adalah masalah perang antara hak dan batil dan kompas umat Islam, di mana semua perhatian harus ditujukan ke sana," kata Khaled Meshaal, Pemimpin Hamas di luar negeri, Sabtu (18/12/2021).

"Hamas berkomitmen pada perlawanan sampai tanah Palestina dibebaskan sejengkal demi sejengkal dan merebut kembali tempat-tempat suci umat Islam di tanah yang diberkahi ini," tegasnya seperti dikabarkan laman Elnashra.

Meshaal menandaskan apa yang telah diambil dengan paksa tidak dapat direbut kembali kecuali dengan paksa. Sikap tergesa-gesa beberapa rezim untuk menormalkan hubungannya dengan penjajah Israel patut dikecam.

"Semua rencana rezim Zionis untuk melakukan Yudaisasi di Quds dan tanah Palestina adalah batal demi hukum dan hal ini tidak dapat mengubah fakta kepemilikan dan indentitas Arab-Islamnya," tandas anggota senior Hamas ini.

Berbicara tentang perkembangan di Lebanon, Meshaal menuturkan Hamas menghormati stabilitas dan kedaulatan Lebanon dan tidak akan melibatkan diri dalam perang saudara di kamp-kamp pengungsi Palestina di negara itu. Oleh karena itu, semua pelaku kejahatan di kamp Burj al-Shumali harus dihukum.

Pada Jumat lalu, sebuah ledakan dilaporkan terjadi di kamp pengungsi Burj al-Shumali di dekat kota Tyre (Tirus) di Lebanon Selatan. Insiden ini menewaskan dan melukai sekitar 30 orang.

Khaled Meshaal dan para petinggi Hamas kemudian berkunjung ke Beirut untuk bertemu dengan sejumlah pejabat dan tokoh Lebanon. Mereka meminta para pelaku kejahatan di kamp tersebut dihukum. 

Militer rezim Zionis mengaku telah menangkap para pelaku operasi perlawanan di kota Nablus, Tepi Barat.

Dikutip dari Pusat Informasi Palestina, militer Israel mengklaim bahwa dengan bantuan lembaga intelijen dan badan keamanan internal Shin Bet, pihaknya telah menangkap para pelaku serangan terhadap tentara Israel di dekat pemukiman Homesh di utara Nablus pada Minggu (19/12/2012) dini hari.

Seorang warga Zionis tewas dan dua lainnya terluka dalam operasi perlawanan yang dilakukan oleh penduduk Palestina pada Kamis lalu.

Militer Israel mengatakan telah menahan empat pemuda Palestina di daerah Silat al-Harithiya di barat Jenin dan menyita dua pucuk senjata M16, sebuah senapan Carlo, dan sebuah mobil yang digunakan dalam serangan itu. 

Beberapa pejabat pertahanan dan keamanan rezim Zionis Israel mengatakan, dengan memperhatikan kemampuan rudal Iran, Israel tidak punya kemampuan untuk menyerang fasilitas nuklir Iran.

Kepada surat kabar New York Times, Sabtu (18/12/2021), para pejabat, dan pakar militer Israel menuturkan, Tel Aviv dalam waktu dekat ini tidak punya kemampuan melancarkan serangan yang bisa menghancurkan atau sekadar menangguhkan program nuklir Iran.
 
Menurut salah satu pejabat keamanan Israel, persiapan serangan yang bisa menyebabkan kerusakan serius pada proyek nuklir Iran, setidaknya membutuhkan waktu dua tahun.
 
Relik Shafir, mantan jenderal Angkatan Udara Israel yang merupakan pilot jet tempur yang menghancurkan fasilitas nuklir Irak pada 1981 mengatakan, "Iran memiliki puluhan fasilitas nuklir, beberapa di antaranya berada di bawah tanah, dan bom-bom Israel kesulitan untuk menembus serta menghancurkannya dalam waktu cepat."
 
Pejabat Israel yang lain mengatakan, Tel Aviv saat ini tidak punya kemampuan merusak fasilitas nuklir bawah tanah Natanz dan Fordow.
 
Seorang pakar penerbangan Israel mengatakan, terbuka kemungkinan ketika pesawat Israel berusaha mendarat di wilayah Palestina pendudukan, mereka baru menyadari bahwa rudal-rudal Iran sudah menghancurkan landasan bandara. 

Cina telah meningkatkan impor minyak mentah dari Iran selama bulan November setelah kilang minyak independen diberikan kuota impor tambahan untuk tahun 2021.

“Cina mengimpor sekitar 18 juta barel minyak mentah Iran pada bulan tersebut, setara dengan sekitar 600.000 barel per hari,” kata perusahaan pemantau pasar Kpler seperti dikutip IRNA, Sabtu (18/12/2021).

Angka impornya hampir 40 persen lebih banyak dari Oktober dan volumenya terbesar sejak Agustus.

Impor minyak Cina dari negara lain diperkirakan akan berkurang karena berbagai faktor, termasuk pembatasan akibat penyebaran varian Omicron dan juga upaya untuk mengurangi polusi sebelum pelaksanaan Olimpiade Musim Dingin.

Kilang minyak independen, yang sering disebut Teko, memiliki fleksibilitas untuk membeli minyak dari Iran. Hal ini berbeda dengan perusahaan pemerintah yang diawasi secara ketat dalam kaitannya dengan sanksi Amerika Serikat.

Pemerintah Cina berulang kali menentang sanksi AS terhadap Iran dan menuduh Washington melampaui yurisdiksinya.

Serangan udara Amerika Serikat di Asia Barat didasarkan pada "informasi yang sangat cacat" yang mengakibatkan kematian ribuan warga sipil, termasuk anak-anak.

"Dokumen rahasia yang mencakup lebih dari 1.300 laporan tentang korban sipil telah merusak narasi pemerintah tentang serangan yang dilakukan dengan bom presisi," kata surat kabar The New York Times pada Sabtu (18/12/2021).

Menurut media Amerika ini, penyelidikan menunjukkan bahwa jumlah kematian warga sipil telah dikurangi secara drastis, setidaknya sampai beberapa ratus orang.

Selama periode lima tahun, pasukan AS melakukan lebih dari 50.000 serangan udara di Afghanistan, Irak, dan Suriah, dengan tingkat ketepatan yang jauh lebih kecil daripada yang diklaim.

The New York Times memperoleh dokumen Pentagon ini melalui permintaan atas dasar Undang-Undang Keterbukaan Informasi dan juga berdasarkan kasus tuntutan hukum yang diajukan terhadap Departemen Pertahanan dan Komando Pusat AS.

Laporan ini telah menyingkap kebohongan Pentagon tentang jumlah korban sipil dalam operasi yang disebut kontra-terorisme AS di negara lain. Banyak warga sipil menjadi korban serangan udara dan drone pasukan AS.

Lembaga-lembaga hak asasi manusia berulang kali menyuarakan protes terhadap tindakan AS.

Beberapa mantan jenderal Amerika Serikat memperingatkan kudeta di AS pada tahun 2024, dan itu dapat meruntuhkan Angkatan Bersenjata, serta menyeret negara ini ke dalam perang saudara.

Dikutip Huffington Post, Sabtu (18/12/2021), tiga mantan Jenderal AS memperingatkan upaya kudeta di negara ini pada tahun 2024 yang dapat memecah belah Angkatan Bersenjata, dan menyeret AS yang tidak siap, ke dalam perang saudara.
 
Pensiunan Mayor Jenderal Paul Eaton, Brigadir Jenderal Steven Anderson, dan Mayjen Antonio Taguba mengatakan, "Dalam kondisi negara yang masih terpecah seperti sebelumnya ini, kita harus mengambil langkah-langkah untuk situasi terburuk."
 
Ketiga jenderal AS itu menambahkan, "Seiring dengan semakin dekatnya peringatan serangan ke Kongres, kekhawatiran terkait dampak pemilu presiden AS tahun 2024 juga meningkat, dan kemungkinan akan terjadi kerusuhan di tubuh militer yang mengancam seluruh warga AS."
 
Para jenderal AS memperingatkan, jika personel militer AS bersatu dengan orang-orang yang ingin menggulingkan negara, maka kudeta berikutnya akan sangat mengerikan.
 
"Tanpa pemulihan kondisi, kemungkinan Angkatan Bersenjata AS akan terpecah belah, dan jelas bahwa hal ini merefleksikan keruntuhan sosial atau politik. Sejumlah mantan tentara, dan tentara aktif AS terlibat dalam serangan ke gedung Kongres, dan jika terjadi kerusuhan baru, maka terbuka kemungkinan rantai komando akan terputus total," pungkasnya.

Menteri Luar Negeri Iran dalam pertemuan dengan Sekjen Organisasi Kerja Sama Islam, OKI yang baru menekankan peran lembaga ini dalam membantu menyelesaikan permasalahan, dan krisis Dunia Islam termasuk Afghanistan dan Palestina.

Hossein Amir Abdollahian, Minggu (19/12/2021) di sela pertemuan luar biasa OKI untuk Afghanistan di Islamabad, Pakistan, bertemu dengan Sekjen OKI yang baru, Hissein Brahim Taha.
 
Dalam pertemuan ini, selain mengucapkan selamat atas terpilihnya Hissein Brahim Taha sebagai Sekjen OKI baru, Menlu Iran juga menekankan peran OKI dan Sekjen OKI dalam membantu menyelesaikan berbagai permasalahan dan krisis Dunia Islam.
 
Menlu Iran dan rombongan tiba di Islamabad pada Minggu dinihari, dan saat diwawancarai wartawan, ia menekankan pembentukan pemerintahan inklusif dengan partisipasi seluruh etnis Afghanistan.
 
"Kami mengajak seluruh pihak untuk membantu pembentukan pemerintahan inklusif di Afghanistan, karena pemerintahan ini kelak akan membantu mewujdukan stabilitas politik dan keamanan di Afghanistan," pungkasnya. (HS)