Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran, Hossein Amir-Abdollahian hari ini bertolak ke Suriah untuk melanjutkan lawatan regionalnya.

Menlu Iran, Hossein Amir-Abdollahian dari Baghdad melanjutkan perjalanannya menuju Damaskus hari ini, Minggu (29/8/2021) untuk bertemu dengan para pejabat tinggi Suriah.

Amir Abdullahian dalam perjalanan luar negeri pertama sebagai menteri luar negeri Iran melakukan perjalanan ke Irak pada hari Sabtu untuk menghadiri KTT Baghdad untuk mendukung negara tetangganya itu.

Sebelum kunjungannya ke Baghdad, Menteri Luar Negeri Iran mengatakan,"Kami menyambut setiap inisiatif regional oleh pejabat Irak dengan partisipasi masyarakat di kawasan,".

Kapal bahan bakar minyak dari Iran untuk Lebanon memasuki Terusan Suez.

Media Lebanon, LBC hari Minggu (29/8/2021) melaporkan, tujuan kapal yang membawa bahan bakar minyak yang dikirim dari Iran ke Lebanon berlabuh di pelabuhan Suriah, Banias.

Menurut laporan ini, dari 5 hingga 10 September 2021, kapal ketiga yang membawa bahan bakar Iran akan berangkat ke Lebanon.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon Sayid Hassan Nasrullah dengan keras memperingatkan setiap serangan terhadap tanker bahan bakar yang bergerak dari Iran ke negara itu.

Krisis bahan bakar di Lebanon telah meningkat dalam beberapa pekan terakhir ke titik kritis hingga memicu pemadaman listrik yang memaksa beberapa rumah sakit, toko roti, perusahaan dan layanan utama lainnya untuk ditutup, karena kekurangan  bahan bakar.

Menteri Luar Negeri Turki, Mevlüt Çavuşoğlu menyatakan negaranya tidak akan pernah menerima keberadaan Partai Buruh Kurdistan (PKK) di Irak.

Menlu Turki, Mevlüt Çavuşoğlu dalam Konferensi Kemitraan dan Kerja Sama Baghdad hari Sabtu (29/8/2021) mengatakan bahwa Turki tidak akan pernah memberikan tempat bagi terorisme. 

"Turki termasuk negara yang berperang melawan kelompok teroris seperti Daesh, PKK, YPG dan Fethullah Gulen," ujar Cavusoglu.

"Organisasi teroris yang dibenci (PKK) ini juga mengancam keamanan kawasan dan kami mengharapkan semua negara sahabat dan tetangga untuk mendukung Turki dalam memerangi kelompok teroris ini," tegasnya

Menurut Menlu Turki, persatuan dan solidaritas kawasan mengarah pada pertumbuhan dan perkembangan bersama. 

Serangan ilegal tentara Turki terhadap posisi PKK di wilayah Irak utara telah berulang kali dikecam oleh pejabat Baghdad, yang menilainya sebagai sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Irak.

Turki juga dikecam oleh pemerintah Suriah karena dianggap melanggar kedaulatan wilayahnya dengan melancarkan serangan terhadap negara tetangganya itu, dan mendukung milisi yang beroperasi di Suriah.

Gerakan Muqawama Islam Palestina (Hamas) menegaskan bahwa rezim Zionis Israel bertanggung jawab atas segala bentuk konsekuensi kelanjutan blokade terhadap Jalur Gaza dan meningkatnya krisis kemanusiaan di wilayah tersebut.

"Kebijakan agresif rezim Zionis terhadap Gaza mendorong situasi di wilayah ini ke arah peningkatan ketegangan dan bentrokan," kata juru bicara Hamas Fawzi Barhoum, Minggu (29/8/2021) seperti dilansir Pusat Informasi Palestina.

Dia menambahkan, dalam keadaan apa pun, rakyat Palestina tidak akan menerima kebijakan rezim pendudukan Zionis dan pelanggarannya terhadap hak-hak nasional Palestina, dan bangsa Palestina juga akan terus berjuang untuk mengembalikan hak-hak mereka yang dirampas.

Jubir Hamas meminta semua pihak untuk memenuhi tanggung jawab mereka dan menekan rezim Zionis untuk mengakhiri pengepungan brutal terhadap Gaza.

"Jika penduduk Gaza tidak mencapai kehidupan yang bebas dan terhormat, penjajah Zionis tidak akan pernah melihat warna ketenteraman," pungkasnya.

Media Israel melaporkan pada Minggu pagi bahwa pesawat tempur dan drone Israel telah menyerang Gaza. Drone Israel menyerang daerah Salah al-Din di pusat Gaza.

Rezim Zionis Israel telah memblokade Gaza dari darat, laut dan udara sejak 2006. Blokade ini telah menimbulkan beragam masalah bagi warga Palestina di Gaza.

Mengacu pada situasi di Afghanistan saat ini, Ayatullah al-Udzma Sayid Ali Khamenei, Pemimpin Besar Revolusi Islam, menekankan dukungan Iran untuk rakyat negara itu.

Ayatullah Khamenei dalam pertemuan dengan pertemuan dengan Presiden Iran Sayid Ebrahim Raisi dan anggota kabinetnya pada hari Sabtu (28/08/2021), menyebut Afghanistan sebagai negara saudara, yang memiliki bahasa, agama dan budaya yang sama dengan Iran.

Ayatullah Khamenei juga mengungkapkan penyesalan yang mendalam atas masalah, kesulitan, dan penderitaan yang dihadapi oleh rakyat Afghanistan, seperti serangan bom di Bandara Internasional Kabul pada Kamis lalu.

Pertemuan Rahbar dengan Presiden Iran Sayid Ebrahim Raisi dan anggota kabinetnya
"Masalah dan kesulitan ini adalah (hasil) pekerjaan Amerika yang menduduki Afghanistan selama 20 tahun dan memaksakan segala bentuk penindasan terhadap rakyat negara ini," jelas Rahbar.

Pemimpin Besar Revolusi Islam juga menyebutkan efek negatif dari kehadiran AS di Afghanistan, termasuk pemboman acara pernikahan dan pemakaman, pembunuhan anak muda, pemenjaraan banyak orang yang tidak dapat dibenarkan, dan puluhan kali lipat peningkatan produksi narkoba.

"Amerika Serikat belum mengambil satu langkah pun untuk kemajuan Afghanistan, dan Afghanistan hari ini,  jika dalam hal kemajuan sipil tidak ketinggalan dari 20 tahun lalu, namun juga tidak lebih maju, ungkap Rahbar.

Mengenai sikap Republik Islam Iran, Rahbar menyatakan, "Kami mendukung rakyat Afghanistan karena pemerintah datang dan pergi seperti di masa lalu, tetapi orang-orang Afghanistan tetap."

Pernyataan Ayatullah Khamenei tentang rapor AS yang gagal di Afghanistan setelah 20 tahun pendudukan menunjukkan bahwa, seperti yang telah diprediksi oleh Republik Islam Iran dalam beberapa tahun terakhir, Amerika Serikat terpaksa meninggalkan tanah air Afghanistan dengan penuh malu setelah gagal penuh dalam perang melawan ekstremisme di negara ini.

Gedung Putih mengakhiri kehadiran militernya di Afghanistan setelah dua dekade pendudukan negara ini. Amerika Serikat tidak dapat menerapkan slogan dan janji-janjinya di negara itu.

Ayatullah Khamenei juga mengungkapkan penyesalan yang mendalam atas masalah, kesulitan, dan penderitaan yang dihadapi oleh rakyat Afghanistan, seperti serangan bom di Bandara Internasional Kabul pada Kamis lalu.
Warisan Amerika Serikat selama tahun-tahun pendudukan Afghanistan adalah kerusakan yang tidak dapat diperbaiki yang terjadi pada pembunuhan orang-orang yang tidak bersalah serta penghancuran infrastruktur dasar negara ini, yang telah mengekspos wajah licik para penguasa Gedung Putih kepada dunia.

Dalam dua dekade kehadiran yang tidak bermanfaat di Afghanistan, Amerika Serikat justru menyebarkan terorisme dan narkotika di negara itu, yang telah menyebabkan bantuan keuangan internasional ke Afghanistan berada dalam siklus penyalahgunaan oleh perusahaan asing. Alokasi bantuan ini menjadi sia-sia dan untuk proyek-proyek yang tidak perlu.

Sebagaimana yang dikatakan Rahbar, tindakan AS menyebabkan Afghanistan tertinggal dalam hal kemajuan sipil dan pembangunan dari 20 tahun yang lalu.

Penarikan pasukan AS dari Afghanistan sebenarnya telah memberikan kesempatan kepada masyarakat, aktivis politik dan kelompok etnis dan agama di negara ini. Mereka dapat mengesampingkan perbedaan dan kepentingan kelompok yang terbatas, dengan bertumpu pada prinsip dialog dan konsensus pada kepentingan nasional, dan itu akan menjadi sarana yang baik untuk pembentukan pemerintahan yang inklusif di Afghanistan.

Dalam beberapa dekade terakhir, ketika Afghanistan terlibat dalam perang saudara atau pendudukan asing, garis tetap kebijakan Republik Islam Iran selalu menjadi pendukung setia rakyat Afghanistan. Kebijakan strategis ini terkadang mengambil bentuk menerima pengungsi Afghanistan di dalam Iran atau membantu membangun kembali negara itu setidaknya selama dua dekade terakhir.

Ayatullah al-Udzma Sayid Ali Khamenei, Pemimpin Besar Revolusi Islam
Sekarang Taliban telah menguasai Afghanistan dan menekankan pembentukan pemerintahan inklusif di negara ini. Sementara Iran masih menganggap dukungan atas rakyat Afghanistan sebagai indikator utama kebijakannya terhadap negara ini. Iran percaya bahwa semua upaya di Afghanistan harus dalam rangka meningkatkan standar hidup masyarakat, khususnya jaminan keamanan yang bersandar pada kemauan internal.

Republik Islam Iran menyatakan dukungannya terhadap pemerintah dan bangsa Irak serta atas hal-hal yang berkaitan dengan keputusannya di bidang urusan dalam negeri termasuk penarikan pasukan asing dan penyelenggaraan pemilu dini.

Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir Abdollahian Sabtu (28/8/2021) di sidang regional mendukung Irak, di pidatonya seraya menekankan masalah ini menjelaskan, Irak baru yang bebas dari terorisme, saat ini membutuhkan rekonstruksi dan pengokohan internal serta peluasan dan peningkatan kerja sama di kawasan, serta Republik Islam Iran seraya mendukung stabilitas, keamanan, independensi, integritas wilayah, kehormatan, kekuatan dan peningkatan posisi regional dan internasional Iran, siap memperluas kerja sama bilateral dan regional di bidang ini.

Statemen menlu Iran di pertemuan Baghdad mengisyaratkan tantangan yang dialami kawasan selama lebih dari dua dekade dan Irak juga salah satu negara yang mengalami kerusakan serius di proses ini, namun ini bukan berarti ada kebuntuan untuk keluar dari kondisi rumit negara ini.

Irak mengalami banyak kendala dan tantangan akibat intervensi asing, termasuk perang, instabilitas dan kekacauan. Di kondisi seperti ini, interaksi dan kerja sama antara negara-negara kawasan tanpa intervensi asing merupakan syarat utama untuk menerapkan keamanan permanen di kawasan.

Presiden Iran, Sayid Ebrahim Raisi di kontak telepon terbarunya dengan Perdana Menteri Irak, Mustafa al-Kadhimi menjelaskan bahwa dirinya senantiasa mendukung prakarsa dan langkah yang mendorong stabilitas kondisi di Irak dan peningkatan peran negara ini di kawasan, serta kami akan terus mendukung.

Seraya menekankan bahwa negara-negara kawasan mampu merancang dan menjalankan peta jalan untuk meraih keamanan, stabilitas dan perdamaian berkesinambungan melalui kerja sama, mengingatkan, intervensi asing di urusan kawasan bukan peluang untuk menciptakan keamanan, stabilitas dan pembangunan serta kemajuan.

Pidato menlu Iran di pertemuan Baghdad juga mengingatkan urgensitas kerja sama politik dan keamanan regional.

Para pengamat media menilai pidato menlu Iran dari sisi ini membawa pesan bagi pihak-pihak yang hadir di pertemuan Baghdad.

Menlu Iran menilai keberadaan pasukan asing sebagai faktor tantangan di kawasan dan menekankan, selama Amerika dan pihak asing tidak keluar dari wilayah ini, kawasan tidak akan tenang.

Mayoritas media Irak menekankan sebagian pidato Amir Abdollahian bahwa keamanan keamanan tidak dapat direalisasikan kecuali melalui kepercayaan timbal balik antara negara-negara kawasan dan Tehran mendukung peran Irak dalam menyebarkan metode negosiasi dan perundingan.

Mengingat peristiwa keamanan regional selama beberapa tahun terakhir, Irak mencicipi pengalaman buruk atas kehadiran pasukan Amerika di negara ini.

Adnan Siraj, pakar politik Irak meyakini bahwa Irak sangat ditekan Amerika dan masalah ini membayangi hubungan Baghdad dengan negara-negara tetangga.

Irak kini membutuhkan rekonstruksi dan perluasan hubungan regional, dan pertemuan Baghdad membenarkan upaya negara ini untuk menciptakan peluang kerja sama dan interaksi di antara negara-negara kawasan.

Hossein Amir Abdollahian saat bertemu dengan Presiden Irak, Barham Salih dan ketika menjawab kebutuhan ini menekanan dukungan Republik Islam Iran atas independensi, kedaulatan nasional dan integritas wilayah Irak. Statemen menlu Iran di pertemuan Baghdad dan di pertemuan yang digelar di sela-sela sidang ini sejatinya indikasi sikap Iran yang sangat mementingkan stabilitas dan keamanan Irak.

Republik Islam Iran senantiasa mendukung dialog regional dan berusaha mengajak negara-negara lain ke pengaturan regional seperti ini.

Menteri Pertahanan Republik Islam Iran Brigadir Jenderal Mohammad Reza Gharaei Ashtiani mengatakan, prioritas Kementerian Pertahanan adalah untuk memperkuat kemampuan tempur Angkatan Bersenjata.

"Penguatan kemampuan tempur Angkatan Bersenjata dalam menghadapi ancaman dan peningkatan sistem pertahanan dan produksi adalah prioritas dan misi Kementerian Pertahanan," kata Ashtiani di sela-sela upacara penghormatan kepada Menhan sebelumnya dan pengenalan Menhan baru, pada hari Minggu (29/8/2021) seperti dilansir IRNA.

Dia menambahkan, prioritas terpenting Kementerian Pertahanan yang merupakan misi bawaannya adalah memperkuat kemampuan tempur Angkatan Bersenjata dalam menghadapi ancaman dan meningkatkan sistem pertahanan dan produk-produk yang dikejar Kementerian Pertahanan, serta melakukan inovasi di masa depan.

"Kita harus mengejar teknologi baru dan senjata baru melalui penelitian yang kita lakukan saat ini. Kita berada dalam situasi yang sangat baik dalam peperangan elektronik," ujarnya.

Menhan Iran lebih lanjut menuturkan, hari ini kita memiliki hubungan ekspor yang baik dengan lebih dari 42 negara dan pesawat tanpa awak buatan Iran mendapat sambutan dari negara-negara lain.

Upacara penghormatan kepada Menhan Iran sebelumnya, Brigjen Amir Hatami dan pengenalan Menhan baru, Brigjen Mohammad Reza Gharaei  Ashtiani dihadiri oleh Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata Iran, Mayor Jenderal Mohammad Bagheri. 

Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran Hossein Amir-Abdollahian bertemu dengan mitranya di Suriah, Faisal Mekdad untuk membicarakan isu-isu penting kepentingan kedua negara dan masalah penting lainnya.

Menurut ISNA, Amir-Abdollahian bertemu dengan Mekdad di Damaskus, ibu kota Suriah pada hari Minggu (29/8/2021).

Kunjungan Menlu Iran ke Suriah dilakukan setelah berpartisipasi dalam Konferensi Kerja Sama dan Kemitraan Baghdad. Ini adalah lawatan bilateral perdana Amir-Abdollahian ke Damaskus sejak menjabat sebagai Menlu Iran.

"Hubungan Republik Islam Iran dengan dua negara; Suriah dan Irak adalah adalah hubungan yang strategis," kata Amir-Abdollahian ketika tiba di Damaskus.

Dia menambahkan, Iran dan Suriah telah menciptakan aksi bersama di lapangan dan mencapai kemenangan bersama dalam perang melawan terorisme, dan hari ini kami di sini untuk meninjau hubungan kedua negara di berbagai bidang perdagangan, ekonomi dan bidang lainnya, dan berusaha untuk meningkatkannya.

"Hari ini, dengan kehendak para pemimpin kedua negara, Iran dan Suriah akan mengambil langkah besar bersama di bidang memerangi terorisme ekonomi dan membantu rakyat kedua negara," pungkasnya. 

Taliban membantah telah menyerahkan pengamanan bandara internasional Kabul ke Turki.

Juru Bicara Taliban, Zabihullah Mujahid hari Minggu (29/8/2021) mengatakan bahwa kehadiran militer asing tidak dapat diterima oleh warga Afghanistan.

Sebelumnya, Pemerintah Turki dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat mengklaim bahwa Ankara telah menerima permintaan Taliban untuk mengelola bandara Kabul.

Juru bicara Kepresidenan Turki, Ibrahim Kalin Kamis (26/8/2021) mengatakan Taliban sedang mencari dukungan teknis dari Ankara untuk mengelola Bandara Internasional Kabul.

Dia menjelaskan bahwa pasukan Turki mulai menarik diri dari Afghanistan, tetapi penasihat kami dapat tetap berada di negara itu untuk menyediakan dukungan teknis kepada Taliban dalam mengoperasikan bandara Kabul.

Reuters sebelumnya melaporkan bahwa Taliban telah meminta Turki untuk memberikan dukungn teknis dalam pengoperasian bandara Kabul setelah penarikan pasukan asing, tetapi bersikeras bahwa tentara Turki juga harus ditarik sepenuhnya pada 31 Agustus 2021.

Kelompok Taliban mengumumkan bahwa pemerintahan baru di Afghanistan akan terbentuk dalam waktu satu dua pekan mendatang.

Seperti dilansir kantor berita Mehr, Minggu (29/8/2021), juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid mengatakan, saat operasi evakuasi dan penarikan pasukan Amerika Serikat hampir berakhir, Taliban sedang mempersiapkan pemerintahan baru di Afghanistan.

Dia menambhakan, kami yakin bahwa penurunan nilai mata uang nasional dan gejolak ekonomi saat ini akan mereda.

Namun belum diketahui waktu pasti pembentukan pemerintahan baru di Afghanistan.

Taliban merebut dan mengusai Kabul, ibu kota Afghanistan pada Minggu, 15 Agustus 2021 dan menggulingkan pemerintahan Presiden Ashraf Ghani.