Salah satu pangkalan pasukan Hashd Al Shaabi di utara Irak dihantam sebuah roket, sehingga menyebabkan seorang tentara terluka.

Seperti dikutip Fars News (15/4/2021), serangan roket ke pangkalan pasukan Hashd Al Shaabi itu terjadi di kota Mosul.
 
Akun media sosial Instagram, Sabereen News mengabarkan, sekitar pukul 17 waktu setempat, markas Divisi 30, Hashd Al Shaabi di kota Mosul, pusat Provinsi Nineveh, utara Irak, diserang roket.
 
Stasiun televisi Al Ahad, Irak mengonfirmasi serangan ini dan mengumumkan, milisi Peshmerga Kurdi menyerang pasukan Hashd Al Shaabi di sekitar wilayah Bartella, sehingga menyebabkan seorang pejuang terluka. 

Mantan Menteri Pertahanan Iran memperingatkan manuver musuh terhadap Iran dan mengatakan, penambahan jarak tempuh rudal Iran disesuaikan dengan jenis ancaman.

Hossein Dehghan, Kamis (15/4/2021) dalam wawancara dengan stasiun televisi Al Masirah Yaman mengatakan, "Segala bentuk manuver musuh akan dibalas tegas dan nyata pada tempat dan waktu yang tepat, sehingga musuh tidak akan mengulangi manuvernya. Iran untuk menghadapi berbagai macam bahaya atau agresi militer, berada dalam kesiapan penuh, dan pasukan negara ini mengamati dengan seksama seluruh pergerakan musuh."
 
Ia menambahkan, "Kekuatan rudal Iran adalah garis merah, dan tidak bisa dirundingkan. Masalah ini sudah selesai. Penambahan jarak tempuh rudal-rudal Iran terkait dengan ancaman, dan kami akan meningkatkan jarak tempuh rudal kami sesuai jenis ancaman yang dihadapi."
 
Dehghan menegaskan, Iran tak punya batasan dalam persenjataan kecuali senjata pemusnah massal, dan Tehran tidak pernah berusaha menguasainya.
 
"Tidak penting siapa yang mengaku bertanggungjawab atau membantah terlibat dalam teror Natanz, yang terpenting adalah serangan ini dilakukan dalam kerangka segitiga Ibrani-Arab-Amerika Serikat, dan AS tidak bisa mengelak," pungkasnya. 

Hari pertama bulan suci Ramadan 1442 H di Republik Islam Iran dimulai pada Rabu, 14 April 2021.

Pada hari pertama Ramadan digelar Tadarus al-Quran di Mushalla Besar Tehran dan di Huseiniyah Imam Khomeini ra di Tehran, ibu kota Republik Islam Iran.

Acara yang melibatkan para Qari dan Hafiz terkemuka Iran itu dihadiri secara virtual oleh Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran Ayatullah al-Udzma Sayid Ali Khamenei.

Tadarus yang dimulai pada pukul 17.00  waktu setempat itu juga disiarkan secara langsung melalui saluran radio dan televisi chanel al-Quran.

Rahbar dalam pembukaan Tadarus menyampaikan beberapa poin penting mengenai kebijakan Republik Islam Iran. Ayatullah Khamenei mengatakan, kebijakan Iran mengenai kesepakatan nuklir JCPOA dan sanksi telah kami umumkan secara terbuka atau kami sampaikan dalam rapat dengan para pejabat secara tertulis.

"Jadi kebijakan negara sudah jelas dan mereka tahu apa yang harus dilakukan," kata Ayatullah Khamenei.

Dia menambahkan, para pejabat berkesimpulan bahwa mereka harus berunding untuk menerapkan kebijakan tersebut dan ini tidak masalah bagi kami, tapi perlu diwaspadai agar negosiasi tidak berlarut-larut, karena ini merugikan negara.

Menurut Ayatullah Khamenei, tujuan Amerika Serikat yang bersikeras pada negosiasi merupakan upaya untuk memaksakan sebuah perkataan yang batil.

"Landasan logika Republik Islam adalah, pertama AS harus mencabut sanksi, karena mereka tidak bisa dipercaya dan berulang kali melanggar kesepakatan, bahkan sebagian negosiator Eropa mengakui dan membenarkan hal itu dalam pertemuan tertutup, meskipun mereka tunduk pada AS dalam membuat keputusan dan tidak memiliki independensi," jelasnya.

Rahbar mencatat bahwa usulan dominan Amerika bernada arogan dan merendahkan dan bahkan tidak patut untuk diperhatikan.

Ayatullah Khamenei berharap agar para pejabat melangkah ke depan dengan mata terbuka, hati yang teguh, dan bertawakkal kepada Allah, serta membuat bangsa senang dengan pertolongan Ilahi.

Hari pertama bulan suci Ramadan 1442 H di Republik Islam Iran dimulai pada Rabu, 14 April 2021.

Pada hari pertama Ramadan digelar Tadarus al-Quran di Mushalla Besar Tehran dan di Huseiniyah Imam Khomeini ra di Tehran, ibu kota Republik Islam Iran.

Acara yang melibatkan para Qari dan Hafiz terkemuka Iran itu dihadiri secara virtual oleh Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran Ayatullah al-Udzma Sayid Ali Khamenei.

Tadarus yang dimulai pada pukul 17.00  waktu setempat itu juga disiarkan secara langsung melalui saluran radio dan televisi chanel al-Quran.

Rahbar dalam pembukaan Tadarus menyampaikan beberapa poin penting mengenai kebijakan Republik Islam Iran. Ayatullah Khamenei mengatakan, kebijakan Iran mengenai kesepakatan nuklir JCPOA dan sanksi telah kami umumkan secara terbuka atau kami sampaikan dalam rapat dengan para pejabat secara tertulis.

"Jadi kebijakan negara sudah jelas dan mereka tahu apa yang harus dilakukan," kata Ayatullah Khamenei.

Dia menambahkan, para pejabat berkesimpulan bahwa mereka harus berunding untuk menerapkan kebijakan tersebut dan ini tidak masalah bagi kami, tapi perlu diwaspadai agar negosiasi tidak berlarut-larut, karena ini merugikan negara.

Menurut Ayatullah Khamenei, tujuan Amerika Serikat yang bersikeras pada negosiasi merupakan upaya untuk memaksakan sebuah perkataan yang batil.

"Landasan logika Republik Islam adalah, pertama AS harus mencabut sanksi, karena mereka tidak bisa dipercaya dan berulang kali melanggar kesepakatan, bahkan sebagian negosiator Eropa mengakui dan membenarkan hal itu dalam pertemuan tertutup, meskipun mereka tunduk pada AS dalam membuat keputusan dan tidak memiliki independensi," jelasnya.

Rahbar mencatat bahwa usulan dominan Amerika bernada arogan dan merendahkan dan bahkan tidak patut untuk diperhatikan.

Ayatullah Khamenei berharap agar para pejabat melangkah ke depan dengan mata terbuka, hati yang teguh, dan bertawakkal kepada Allah, serta membuat bangsa senang dengan pertolongan Ilahi. (RA)

Pertemuan Komisi Bersama, Rencana Aksi Komprehensif Bersama, JCPOA di Wina hari ini, Kamis (15/4/2021) ditutup, dan rencananya dialog teknis akan dilanjutkan pada pertemuan tingkat ahli.

Deputi Menteri Luar Negeri Iran urusan politik Sayid Abbas Araqchi, Kamis dalam pertemuan Komisi Bersama JCPOA di Wina memprotes sikap lemah negara-negara Eropa terkait sabotase rezim Zionis Israel di situs nuklir Natanz.

Pertemuan Komisi Bersama JCPOA beberapa saat lalu ditutup, dan akan dilanjutkan dengan dialog teknis dalam pertemuan-pertemuan tingkat ahli.

Di awal pertemuan, Abbas Araqchi memprotes sabotase terbaru Israel di fasilitas pengayaan uranium Natanz, dan menyesalkan sikap lemah Eropa terkait insiden ini.

Ia menegaskan, negara-negara anggota JCPOA harus satu kata dan tanpa kompromi politik, mengecam dan mengutuk aksi yang merupakan bukti terorisme nuklir, dan pelanggaran tegas terhadap hukum internasional ini.

Araqchi menambahkan, "Delegasi Iran tidak menginginkan 'perundingan atrisi' dan perundingan yang membuang waktu, perundingan harus dalam kerangka yang jelas, dan diselenggarakan pada waktu yang bisa diterima."

Sehubungan dengan pengayaan uranium 60 persen di Iran, Araqchi menjelaskan bahwa pengayaan ini dilakukan dalam kerangka hak Iran di bawah Pasal 26 dan 36 JCPOA dengan tujuan untuk memenuhi sebagian kebutuhan nasional di bidang kedokteran.

Pengelola Kompleks Imamzadeh Saleh di Tehran menyiapkan 1100 paket sembako untuk dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Pengemasan ribuan paket sembako tersebut dilakukan di halaman Kompleks Imamzadeh Saleh pada hari Rabu (14/4/2021), yaitu hari pertama bulan suci Ramadan di Republik Islam Iran.

Direktur Eksekutif Astan Moqaddas Imamzadeh Saleh Hujjatul Islam Ehsan Biniaz Tehrani mengatakan, paket sembako ini disiapkan dari tempat sumbangan amal bekerja sama dengan Badan Amal Hazrat Ruqayah dan akan diberikan kepada masyarkaat yang memerlukan.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan tim-tim Rukyatul Hilal dari Lembaga Pengamatan Hilal, Kantor Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran, pada hari Senin (12/4/2021) petang, hilal bulan Ramadan 1442 Hijriah tidak dapat diamati di seluruh wilayah Iran.

Oleh karena itu bulan Syaban tahun ini genap 30 hari, dan Rabu (14/4/2021) adalah hari pertama bulan suci Ramadan 1442 Hijriah, di Iran.

Presiden Joe Biden mengatakan waktu untuk mengakhiri perang terpanjang Amerika Serikat di Afghanistan telah tiba.

"AS akan mendukung pemerintah Afghanistan, tetapi tidak akan terlibat dalam operasi militer," kata Biden dalam pidatonya tentang rencana penarikan pasukan dari Afghanistan, Rabu (14/4/2021) seperti dikutip Farsnews.

"Proses penarikan pasukan AS akan dimulai pada 1 Mei," tambahnya.

Sebelum ini, seorang pejabat senior Washington mengatakan penarikan pasukan AS dimulai pada bulan Mei dan semua pasukan AS akan ditarik dari Afghanistan hingga 11 September tahun ini.

Taliban telah memperingatkan bahwa jika pasukan asing tidak keluar dari Afghanistan pada batas waktu yang ditentukan, mereka menganggapnya sebagai pelanggaran perjanjian Doha dan berjanji akan memulai serangan baru.

Aksi represif junta militer terhadah demonstran Myanmar menewaskan lebih dari 700 orang, termasuk 50 anak.

Komisoner Tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) PBB Michelle Bachelet, Selasa (13/4), mengatakan konflik Myanmar berpotensi semakin meluas dan mengkhawatirkan.

Saya khawatir situasi di Myanmar sedang menuju konflik besar-besaran," kata Bachelet.

Ia juga memperingatkan kemungkinan terjadinya krisis kemanusiaan, dan meminta negara-negara di dunia segera beraksi untuk mendorong militer Myanmar segera  menghentikan aksi represif terhadap warganya sendiri.

Sejak kudeta militer meletus di Myanmar, sekitar 710 warga sipil, termasuk sekitar 50 anak dan remaja terbunuh, dan ribuan terluka serta sekitar 2.700 ditangkap.

Rakyat Myanmar melancarkan memprotes terhadap kudeta militer yang dilancarkan 1 Februari 2021 dengan membatalkan perayaan Tahun Baru dan turun ke jalan.

Liburan Tahun Baru lima hari, yang disebut Tingyan biasa dirayakan dengan doa dan pembersihan patung Buddha di kuil. Tapi tahun ini mengambil bentuk berbeda dengan kehadiran para pengunjuk rasa di jalan-jalan Myanmar.

Selama beberapa hari terakhir, sebanyak 19 pengunjuk rasa di Myanmar dijatuhi hukuman mati atas pembunuhan seorang asisten perwira militer.

Pada 1 Februari, junta militer Myanmar melancarkan kudeta terhadap partai berkuasa Liga Nasional untuk Demokratisi (NLD) yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi, dan merebut kekuasaan dengan klaim terjadi kecurangan pemilu.

Gedung Putih telah memberitahu Kongres AS untuk menjalankan kesepakatan penjualan senjata dan alutsista dengan UEA senilai 23 miliar dolar, termasuk jet tempur F-35, yang ditandatangani oleh pemerintahan Donald Trump.

Meskipun para pejabat pemerintahan Joe Biden menyinggung revisi perjanjian 90 menit antara Donald Trump dengan pemimpin UEA untuk menjual jet tempur F-35 dan senjata lainnya, tapi pemerintahan Biden hari Selasa (13/4/2021) menyampaikan kepada Kongres AS untuk menjalankannya. 

Sebelumnya, Joe Biden telah menangguhkan kesepakatan senjata yang ditandatangani oleh Donald Trump sejak menjabat untuk meninjau perjanjian tersebut.

Satu jam sebelum akhir masa kepresidenannya di Amerika Serikat, Donald Trump memberi tahu Kongres AS bahwa kesepakatan senjata senilai 23 miliar dolar antara Washington dan Abu Dhabi adalah dampak dari normalisasi hubungan UEA dengan Israel.

Di bawah kesepakatan senjata AS dengan UEA senilai 23,37 miliar dolar, sebanyak 50 jet tempur F-35 akan dijual, bersama dengan berbagai drone pintar dan amunisi canggih.

Keputusan baru pemerintahan Biden ini diambil di saat Washington mengklaim sedang mendorong upaya untuk mengakhiri perang di Yaman.

Uni Emirat Arab terlibat dalam koalisi agresi yang dipimpin Arab Saudi di Yaman sejak 2015.

Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran menekankan bahwa kebijakan Iran dalam masalah JCPOA sudah jelas, dan para pejabat negara Iran harus berhati-hati dalam negosiasi supaya tidak merugikan kepentingan nasional.

Ayatullah Uzma Sayid Ali Khamenei dalam pidato yang disampaikan pada tadarus Al Quran menyinggung masalah yang berkaitan dengan JCPOA, sanksi dan pembicaraan Wina, dengan menyatakan bahwa tujuan Amerika untuk menekankan dan bersikeras dalam negosiasi demi memaksakan kata-katanya yang keliru.

Putaran baru pembicaraan nuklir yang bertujuan untuk menghidupkan kembali JCPOA antara Iran dan kelompok 4+1 dimulai sekitar 10 hari yang lalu di Wina untuk menemukan cara efektif dalam pencabutan sanksi AS terhadap Iran dan kemudian Tehran memverifikasinya.

Logika dan kebijakan Iran dalam putaran pembicaraan Wina kali ini menekankan agar Amerika Serikat mencabut sanksi terlebih dahulu, karena pengalaman menunjukkan bahwa Tehran tidak mempercayai Amerika Serikat yang telah melanggar kesepakatan dengan meninggalkan JCPOA.

Menyusul keluarnya Amerika Serikat dari JCPOA, pihak Eropa juga gagal memenuhi komitmennya dan secara praktis mengamini langkah mantan Presiden AS Donald Trump. Pihak Eropa mengakui bahwa Washington melanggar kesepakatan bersama yang telah dicapai, tetapi sebagaimana disampaikan Rahbar, pihak Eropa berada dalam posisi untuk menyerah kepada Amerika dan tidak memiliki independensi.

Dengan pergantian pemerintahan dan kekuasaan di AS yang saat ini dipimpin Biden saat ini, upaya untuk menghidupkan kembali JCPOA melalui dialog dan diplomasi dilanjutkan, dan akhirnya pembicaraan nuklir di Wina menjadi kunci.

Kebijakan definitif Iran untuk menghidupkan kembali JCPOA adalah pencabutan sanksi AS secara efektif dan kemudian Tehran memverifikasinya. Selain itu, setiap proposal di luar pendekatan ini tidak disetujui oleh Iran, dan Republik Islam tidak hadir di Wina hanya untuk bernegosiasi tanpa kejelasan hasilnya. Perilaku pemerintahan Biden terhadap JCPOA sejauh ini sama dengan pemerintahan Trump, dan untuk alasan ini, Pemimpin Besar Revolusi Islam Islam telah memperingatkan akan terkikisnya negosiasi. 

Mahmoud Vaezi, Kepala kantor Presiden Republik Islam Iran, hari Rabu mengatakan bahwa semakin lama perundingan, semakin besar tekanan sanksi terhadap rakyat Iran. Sementara pemerintahan baru AS mengumumkan bahwa kebijakan tekanan maksimal telah gagal dan tidak menerima kebijakan ini. tapi di sisi lain mempertahankan sanksi dengan mengambil jalan yang sama dengan pemerintahan Trump.

Kegagalan kebijakan tekanan maksimum membuktikan bahwa "tekanan, ancaman, dan sabotase" bukanlah cara untuk mendapatkan konsesi dari Iran di meja perundingan. Sebab satu-satunya cara untuk menghidupkan kembali JCPOA adalah pencabutan sanksi secara efektif.

Iran telah mencapai tahap kepastian dalam industri nuklir, dan dimulainya proses pengayaan uranium 60 persen di fasilitas nuklir Natanz sebagai tanggapan terhadap terorisme nuklir dan sabotase di fasilitas tersebut. 

Sebagaimana ditekankan Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif bahwa siklus berbahaya terorisme nuklir di Natanz hanya dapat dihentikan dengan mengakhiri terorisme ekonomi pemerintahan Trump. Dalam keadaan seperti itu, pemerintahan Biden hanya dapat kembali ke JCPOA dengan secara efektif mencabut sanksi terhadap Iran, Jika tidak, maka tidak ada lagi kesempatan untuk pembicaraan Wina.