Masyarakat Muslim Austria memulai tahun baru 2018 dengan rasa takut dan keprihatinan. Televisi Euronews menyiapkan sebuah laporan mengenai ketakutan warga Muslim terhadap kampanye Islamophobia yang diadopsi oleh pemerintahan koalisi Austria.

Koalisi baru konservatif dan ekstrem kanan Austria mengumumkan programnya untuk pemerintah. Program ini menyebut nama Islam sebanyak 21 kali yang umumnya berkaitan dengan isu keamanan negara. Sebaliknya, tidak ada satu pun penyebutan ekstremisme sayap kanan atau fasisme di dalamnya.

Menurut laporan Euronews, program baru pemerintah secara tidak proporsional berfokus pada Muslim dan Islam politik, tetapi mengabaikan aktivitas sayap kanan. Program pemerintahan koalisi Austria ini berjudul "Together for Our Austria."

Meskipun ada peningkatan dramatis dalam jumlah serangan sayap kanan selama beberapa tahun terakhir di Austria, namun tidak disinggung aktivitas sayap kanan atau fasisme dalam dokumen yang diterbitkan pada Desember 2017 oleh Partai Rakyat (OVP) pimpinan Sebastian Kurz ( OVP) dan Partai Kebebasan sayap kanan (FPO).

Menurut Dinas Intelijen Domestik Austria (BVT), pihak berwenang mengajukan dakwaan sekitar 1.690 kasus terkait dengan kegiatan sayap kanan pada 2015 - jumlah tertinggi dalam satu tahun dan meningkat dari 1.200 kasus pada 2014.

Austria adalah satu-satunya negara di Eropa Barat dengan pemerintahan sayap kanan sejak Sebastian Kurz memenangkan pemilu pada Oktober 2017. OVP memerintah Austria untuk lima tahun ke depan dalam koalisi dengan FPO, sebuah partai yang didirikan oleh para mantan anggota Nazi, yang saat ini dipimpin oleh Heinz-Christian Strache.

Retorika pemerintah koalisi telah membuat khawatir sejumlah Muslim Austria dan mereka takut akan dicap sebagai ancaman bagi masyarakat.

Profesor Farid Hafez, dosen di Universitas Georgetown mengatakan fokus pemerintah pada Islam dalam program mereka belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Republik Austria Kedua.

"Dalam dirinya sendiri, ini adalah sesuatu yang sangat baru," kata Hafez kepada televisi Aljazeera. "Saya pikir apa yang akan kita lihat dalam lima tahun ke depan adalah sesuatu yang belum pernah kita lihat sebelumnya di Austria," tambahnya.

Banyak warga Austria khawatir bahwa penggunaan istilah "Islam politik" ini tidak didefinisikan dengan jelas dan pada kenyataannya, program pemerintahan baru menargetkan warga Muslim Austria.

Dengan slogan "Combating Political Islam," pemerintahan koalisi Austria menyerukan pemantauan lebih dekat terhadap sekolah-sekolah Islam dan menutupnya jika "persyaratan hukum tidak terpenuhi."

Ini menunjukkan bahwa gagasan tentang apa yang menjadi ancaman bagi keamanan nasional telah diperluas dengan cara yang ambigu, di mana akan memungkinkan negara untuk melegitimasi intervensi jangkauan luas di bidang keamanan.

Salah satu tujuan mereka adalah untuk mencegah pengaruh asing, khususnya di bidang pendidikan dan menerapkan larangan pendanaan dari luar negeri. Namun, larangan tersebut hanya berlaku untuk Muslim, dan tidak ada komunitas agama lain yang disebutkan dalam program pemerintah.

Langkah-langkah pencegahan dan deradikalisasi dalam program tersebut juga hanya berfokus pada Muslim, sementara bahaya yang ditimbulkan oleh kelompok lain diabaikan.

"Islam adalah agama yang menyebarkan perdamaian dan sama sekali tidak berbahaya bagi negara atau masyarakat mana pun. Sayangnya, ketika kita melihat program pemerintah, Islam ditempatkan di sudut itu," kata Presiden Komunitas Islam Austria, Ibrahim Olgun.

"Kami benar-benar tidak setuju dengan ini, karena agama Islam bukanlah alat politik dan harus diperlakukan sama dengan agama-agama dominan di Austria," tambahnya.

Manifesto pemerintah juga menyerukan agar terjemahan al-Qur'an yang resmi dari Jerman digunakan dan umat Islam harus menjauhkan diri dari bagian-bagian tertentu dari kitab suci mereka.

"Partai Kruz telah mengubah fokus mereka sepenuhnya dan mereka tidak melihat Muslim lagi sebagai mitra dalam masyarakat Austria, melainkan sebagai ancaman bagi masyarakat Austria," jelas Farid Hafez.

Menurut Dokustelle (sebuah organisasi yang mendokumentasikan kasus-kasus Islamophobia dan rasisme anti-Muslim), pelecehan verbal dan fisik terhadap warga Muslim di Austria telah meningkat. Antara 2015 dan 2016, serangan Islamophobia meningkat 62 persen menjadi 253 insiden.

Serangan terhadap wanita Muslim merupakan 83 persen dari jumlah total serangan Islamophobia di Austria.

Dalam kasus terbaru yang menandai awal tahun baru 2018, Asel Tamga, bayi Wina pertama yang lahir pada 1 Januari 2018, menjadi berita utama internasional setelah bayi ini menjadi sasaran gelombang komentar Islamophobia dan rasis.

Bayi itu tampil di halaman sosial media surat kabar Heute. Foto itu menunjukkan sang bayi berada dipelukan ibu berjilbab. Dengan cepat berbagai komentar negatif dan harapan buruk ditulis di kolom komentar foto tersebut.

Komentar tersebut meningkat sedemikian rupa sehingga Presiden Austria, Alexander Van der Bellen turun tangan dengan menulis di Facebook, "Keyakinan dan kohesi lebih besar daripada kebencian dan hasutan. Selamat datang, Asel sayang!"

Sementara itu, Muslimah Austria yang berpendidikan khawatir bahwa larangan hijab atau jilbab, mungkin terjadi setelah Menteri Pendidikan Austria yang baru, Heinz Fassman mengatakan kepada sebuah media lokal bahwa guru tidak boleh mengenakan jilbab.

"Ini juga akan mempengaruhi sektor-sektor lain dan memiliki dampak negatif pada situasi pekerjaan yang sudah berbahaya bagi wanita Muslim." kata Dudu Kucukgol, seorang mahasiswa PhD dan peneliti tentang seksisme, rasisme, dan Islamophobia.

"Kurz disambut oleh komunitas Muslim ketika ia menjabat sebagai menteri luar negeri pada 2011. Dia membuat pernyataan positif dan benar-benar tampaknya membawa perubahan dalam paradigma. Dia menentang debat jilbab, dia sangat bersikeras bahwa Muslim adalah bagian positif dari masyarakat Austria. Namun, setelah beberapa tahun bahasa dan politiknya berubah," ungkap Kucukgol.

Husein Veladzic, seorang imam masjid di kota Linz Austria, percaya bahwa kampanye Islamophobia dapat memiliki efek yang berlawanan di beberapa aspek. Dia mencatat bahwa ketika sayap kanan semakin populer, lebih banyak warga Austria non-Muslim mengunjungi masjidnya untuk belajar tentang Islam.

"Tentu saja serangan (terhadap Islam dan Muslim) memang berat, tetapi itu juga memacu minat terhadap Islam. Orang-orang mulai bertanya pada diri sendiri, 'Apa itu (Islam)? Apakah benar-benar seperti ini?' Orang-orang mulai menggali informasi untuk diri mereka sendiri," kata Veladzic.

Muslim Austria tidak dipandang melalui kacamata hak asasi manusia dan kebebasan beragama sebagai kelompok yang harus dilindungi, tetapi sebaliknya secara eksplisit dianggap sebagai ancaman potensial yang harus diatasi dengan bantuan tindakan diskriminatif dan represif.

Kebijakan anti-Islam di pemerintahan Barat akan membahayakan kehidupan damai jutaan Muslim di Eropa, yang hidup berdampingan dengan warga Eropa lainnya. 

Dari Inggris – yang dikenal sebagai salah satu pusat demokrasi dan kebebasan beragama di dunia – terdengar laporan tentang diskriminasi agama di negara itu.

Sejarah Islam di Wales kembali ke permulaan abad ke-12 Masehi. Menurut sensus 2011, Muslim membentuk 46.000 orang dari 3 juta penduduk di wilayah itu. Persisnya 45.950 Muslim tinggal di Wales dengan perbandingan satu orang dari 60 warga Wales adalah Muslim.

Di Cardiff, ibukota negara Wales, perbandingannya satu orang dari 14 warga adalah Muslim. Setengah dari Muslim Wales tinggal di daerah yang serba kekurangan, sementara hanya 1,7% dari mereka tinggal di daerah gentrifikasi. Tingkat pengangguran sangat tinggi dan statistik penyakit di kalangan lansia banyak dilaporkan.

Salah satu problema Muslimah Wales adalah ketimpangan antara kebutuhan dan kondisi lingkungan kerja serta kebiasaan tradisional lingkungan keluarga.

Daud Salman (69 tahun), yang telah memimpin Cardiff Islamic Center selama 27 tahun, berbicara tentang perubahan yang mempengaruhi komunitas Muslim di Wales. Menurutnya, rekonstruksi dan pengembangan Butetown di Cardiff memiliki dampak negatif bagi kehidupan umat Islam.

Salman menuturkan seperti Muslim lainnya di Wales, ia merasa bahwa tingkat penganiayaan warga Muslim telah meningkat di negara itu. "Wanita Muslim saat mereka pergi ke jalanan dengan jilbab, menghadapi intimidasi buruk, padahal wanita Muslim sama sekali tidak menimbulkan masalah bagi masyarakat," ujarnya.

Rahimah Zaman, salah seorang ibu Muslim berbicara tentang sejumlah kasus diskriminasi di tempat kerjanya dan terhadap putrinya (12 tahun) di sekolah. Ia mengatakan, "Kata-kata yang didengar oleh pelajar Muslim di sekolah sangat mengerikan, seringkali sesuatu dilempar ke arah mereka dan bunyi suara ledakan dibuat untuk mengejek siswa Muslim. Bagaimana mereka harus menanggapi perilaku ini?"

Sejauh ini ribuan perempuan kulit putih telah memeluk Islam di Inggris Raya, di mana pada tahun 2010 saja, 100 ribu wanita dengan usia rata-rata 28 tahun memeluk Islam.

Rahimah Zaman terkait diskriminasi terhadap para wantia Muslim berkulit putih mengatakan, "Saya kenal wanita Muslim kulit putih, terpaksa bermigrasi ke daerah di luar Cardiff karena diskriminasi dan pelecehan, dan kendati kulitnya mereka sama dengan tetangganya, namun mereka pun diancam dan dibenci dikarenakan mengenakan jilbab."

Amanda Morris, keturunan Kanada yang memeluk Islam di usia 25 tahun, terkait diskriminasi terhadap gadis-gadis Muslim menuturkan, "Ada gadis-gadis yang menyembunyikan keislaman mereka di tengah keluarga, karena jika kedua orang tua mereka mengetahui hal tersebut, mereka akan diusir dari rumahnya."

"Salah satu guru sekolah menyelenggarakan program kunjungan ke masjid dan sinagoga Yahudi, di mana 30% orang tua tidak mengizinkan anaknya untuk mengunjungi masjid,” tambahnya.

Statistik Badan Perumahan Wales menunjukkan bahwa 2.941 kejahatan berlatar kebencian terhadap Muslim dicatat oleh polisi Wales antara tahun 2016 dan 2017.

Sejak tahun 2001, warga Muslim Wales menderita pelecehan dan serangan kebencian.

Ana Miah, Sekretaris Masjid Shah Jalal di Cardiff yang berlokasi di daerah bentrokan etnis, mengatakan salah satu penganiayaan yang saya lihat adalah ketika kami meninggalkan masjid, dan pada saat bersamaan seorang pria Wales menurunkan kaca mobilnya dan menghina kami.

Islamophobia dan sentimen anti-Muslim secara resmi telah memasuki literatur politik sebagian besar negara Eropa. Sekarang para pemimpin Eropa tidak lagi peduli jika mereka dituduh anti-Islam dan anti-imigran.

Perdana Menteri Hungaria, Viktor Orban menyebut pengungsi Muslim sebagai orang yang menginvasi untuk mencari kehidupan lebih baik. Ia menyampaikan hal itu saat ditanya alasan mengapa Hungaria tak mau menerima pengungsi.

"Kami tidak menganggap mereka pengungsi, mereka adalah penyerbu," tegasnya. Para pencari suaka ini dinilai sebagai orang yang akan merusak tatanan yang selama ini dibangun.

"Mereka bukan sedang menyelamatkan diri mereka, mereka pergi untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, pemerintah Hungaria lebih memilih menyebut mereka migran ekonomi daripada pengungsi," ungkap Orban.

Sikap anti-imigran dan anti-Islam telah menjadi satu paket di banyak negara Eropa. Para politisi anti-Islam di Eropa memberlakukan pembatasan yang ketat terhadap Muslim dengan alasan kehadiran imigran berdampak negatif pada ekonomi dan budaya serta komposisi demografis negara-negara mereka.

Salah satu politisi anti-Islam di Eropa adalah Milos Zeman, Presiden Republik Ceko. Dia dikenal karena menentang Islam dan pencari suaka di Eropa Timur. Milos Zeman menggambarkan krisis pengungsi pada 2015 sebagai "pendudukan terorganisir" di Eropa. Dia bersikeras bahwa integrasi Muslim dengan masyarakat Eropa merupakan sesuatu yang mustahil diwujudkan.

"Biarkan mereka hidup dengan budaya mereka sendiri di negara mereka masing-masing dan tak perlu membawanya ke Eropa," tegasnya.

Republik Ceko merupakan salah satu negara Eropa di mana kubu sayap kanan memiliki peran yang dominan di kancah politiknya. Pada Desember 2017, Praha menjadi tuan rumah pertemuan partai-partai ekstrem kanan dan anti-Islam di Eropa. Mereka menggunakan setiap kesempatan untuk mengubah slogan anti-Islamnya ke dalam bentuk undang-undang yang membatasi warga Muslim.

Ketua kampanye Partai untuk Kebebasan (PVV) di Utrecht, Henk van Deun mengatakan dia lebih suka masjid-masjid kota itu dibakar. Dalam sebuah wawancara dengan radio lokal, ketika seorang narasumber mengatakan bahwa ia ingin semua orang bangga dengan keberadaan masjid Utrecht ini seperti halnya mereka bangga dengan Dom Tower, Van Deun menegaskan, "Kami lebih suka semua masjid dibakar."

Ketika ditanya oleh pembawa acara apakah dia ingin mencabut pernyataannya, Van Deun berkata, "Kami menentang semua masjid dan berpikir mereka semua harus ditutup."

Mungkin dapat dikatakan bahwa tidak ada negara di Eropa yang tidak ditemukan perilaku diskriminasi agama dan sentimen anti-Islam di dalamnya.

Luksemburg adalah salah satu negara kecil dan maju di Eropa. Nama negara ini sangat jarang menghiasi media-media dunia kecuali jika ada hajatan pertemuan Uni Eropa, namun siapa sangka warga Muslim menghadapi serangan anti-Islam di negara tersebut.

Untuk melawan rasisme dan Islamophobia, sekelompok warga Muslim kemudian mendirikan Observatorium Islamophobia di Institut Kajian Budaya (Iredi) di kota Dudelange pada awal 2018. Lembaga ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang serangan-serangan berlatar Islamophobia, seperti diskriminasi dan kekerasan terhadap warga Muslim di Luksemburg.

"Setelah mengalami beberapa situasi Islamophobia, di mana korban adalah istri dan teman saya, saya menemukan diri saya berkewajiban untuk melindungi diri saya dengan satu atau lain cara," kata pendiri Observatorium Islamophobia Luksemburg.

Kelompok ini terdiri dari tiga hingga empat orang dengan berbagai spesialisasi, yang semuanya ingin tetap dirahasiakan identitasnya di media karena mereka sering menjadi korban pertama serangan Islamophobia.

Kegiatan Observatorium Islamophobia sepenuhnya dijalankan secara sukarela dan tidak memiliki iuran tetap. Diperkirakan ada antara 10.000 dan 15.000 Muslim yang tinggal di Luksemburg.

Para pemimpin Muslim dan kelompok-kelompok advokasi di seluruh dunia telah menyatakan keprihatinan tentang peningkatan gelombang Islamophobia, yang didefinisikan sebagai ketidaksukaan atau prasangka terhadap Islam atau Muslim.

Sebagian Muslim Eropa membuat sebuah terobosan untuk memperkenalkan agama Islam kepada warga Kristen di benua itu seiring datangnya Tahun Baru. Salah satu terobosan ini adalah aksi ratusan pemuda Muslim Inggris dan Wales mengumpulkan sampah dan membersihkan jalan-jalan.

Kampanye ini sudah berjalan tiga tahun dan para pemuda Muslim melakukan aksinya untuk memungut sampah dan membersihkan jalan-jalan di kota London, Cardiff, Battersea, Wandsworth, Guildford, Aldershot, Birmingham, Liverpool, Yorkshire, dan Glasgow.

Ratusan pemuda Muslim turun ke jalan lebih awal pada 1 Januari setelah shalat subuh untuk membuat awal tahun yang bersih.

Ketua kampanye pemuda Muslim di Cardiff, Kaleem Ahmed mengatakan bahwa membersihkan jalan-jalan di Cardiff memberi anak muda kesempatan untuk menjadi Muslim yang lebih baik, karena kebersihan adalah bagian integral dari iman mereka.

"Kami adalah Muslim Inggris yang cinta damai dan akan terus melakukan semua yang kami bisa untuk melayani komunitas lokal kami di mana pun dibutuhkan," tambahnya.

Amir Ahmad, ketua kampanye pemuda Muslim di kota Leicester menuturkan, Islam menyeru semua orang untuk terlibat dalam perbuatan baik dan bahkan memuji sebuah kebaikan kecil kepada orang lain.

Farhad Ahmad, juru bicara kampanye ini mengatakan, "Dari segi agama, kebersihan dan menjaga masyarakat di mana kita tinggal adalah bagian penting dari agama kita."

Pada tahun 2016, komunitas Muslim Inggris mengadakan lebih dari 5.200 kegiatan kebersihan, memberi makan lebih dari 10.000 gelandangan, menanam 10.000 pohon, dan mendonorkan darah yang cukup untuk menyelamatkan lebih dari 12.900 jiwa.

Melalui kegiatan seperti itu, kaum Muslim berusaha untuk memperkenalkan wajah asli agama Islam di Eropa, dan untuk melawan fenomena Islamophobia yang mengesankan Islam sebagai agama yang kotor dan penyebar kekerasan di Barat.

Islam adalah agama perdamaian, kasih sayang, dan mencintai kebersihan. Tidak ada yang namanya paksaan dan kekerasan dalam ajaran Islam. Salah satu kesempurnaan akhlak dalam Islam adalah iman, dan keimanan ini lahir dari hasil stusi dan penalaran tentang Islam.

Orang-orang Muslim dapat mencapai tingkat keimanan dan pemahaman yang tinggi tentang ajaran Islam. Mereka kemudian bisa menerapkan nilai-nilai kasih sayang, perdamaian, dan cinta antar-sesama manusia dalam kehidupan individu dan sosialnya. Agama yang seperti ini tidak bisa menjadi penyebar kekerasan dan ekstremisme.

Berbeda dengan Muslim Inggris dan Wales yang memulai Tahun Baru dengan membersihkan jalanan dan menunjukkan salah satu ajaran penting dari agama ini yaitu menjaga kebersihan, masyarakat Muslim Austria justru mengawali Tahun Baru dengan sebuah kegelisahan dan ketakutan.

Pada Desember 2017, kubu sayap kanan ekstrem, Partai Kebebasan Austria (FPO) melakukan koalisi dengan partai kanan moderat untuk membentuk pemerintah.

Islamophobia di Barat tidak terbatas pada membatasi atau meningkatkan serangan terhadap warga Muslim. Salah satu bentuk Islamophobia di negara-negara Barat adalah menciptakan rasa takut di kalangan warga Muslim. Ketakutan dan kecemasan ini dipicu oleh perilaku para pejabat Barat dan media-media mereka. Situasi seperti ini bisa ditemukan di Austria setelah sayap kanan ekstrem bergabung ke pemerintah koalisi.

Di kota Wina, berdiri Masjid Syura yang dipakai oleh banyak warga Muslim untuk mendirikan shalat berjamaah dan shalat Jumat. Masjid Syura (Masjid Islamic Center Wina) adalah salah satu dari 300 tempat ibadah umat Islam di Austria.

Sejak 1912 ketika Islam diakui di Austria, masyarakat Muslim memiliki hak yang sama dengan warga Kristen dan Yahudi. Beberapa masjid seperti Masjid Islamic Center Wina tidak memiliki kegiatan akhir-akhir ini, dan fenomena ini mengungkapkan tentang kondisi banyak Muslim yang merasa cemas dan berusaha untuk hidup jauh dari hiruk-pikuk.

Omar al-Rawi, seorang warga Muslim anggota Dewan Kota Wina, menuturkan warga Muslim, terutama para imigran Muslim di Wina takut mendatangi masjid akhir-akhir ini.

"Orang-orang Muslim mengatakan bahwa kita tidak pergi ke masjid, karena mungkin mereka akan menganggap kita ekstremis dan radikalis. Oleh karena itu, lebih baik tidak menghadiri shalat berjamaah sampai isu seputar imigran mereda," tambahnya.

Sebagian besar kecemasan warga Muslim di Austria berhubungan dengan pemerintah baru, karena kedua partai koalisi pemerintah, Partai Rakyat Austria (OVP) dan FPO memiliki sikap anti-Muslim dan anti-imigran.

Menteri Pendidikan Austria, Heinz Fassmann mengatakan guru Muslim tidak boleh mengenakan jilbab. Ketika ditanya tentang pendapatnya mengenai larangan jilbab, Fassmann menuturkan, "Ya, saya memiliki simpati untuk negara sekuler dan menemukan bahwa guru tidak boleh mengenakan jilbab, kecuali guru sekolah agama dan swasta."

Sikap pemerintah baru Austria mengenai jilbab dan keyakinan Muslim telah memberikan gambaran yang jelas tentang masa depan warga Muslim di negara Eropa itu. Muslim Austria sekarang harus mempersiapkan diri untuk melawan keputusan anti-Islam dari pemerintah dan tampil lebih aktif di lembaga-lembaga peradilan dan media.

Menanggapi pernyataan Fassmann, Ketua Otoritas Agama Islam di Austria (IGGO), Ibrahim Olgun mengatakan, "Jilbab adalah garis merah kami."

"Oleh karena itu kami tidak akan pernah mengizinkan upaya semacam itu. Kami akan melakukan semua yang kami bisa untuk mencegah larangan jilbab dimulai, dan kami akan membawa masalah ini ke pengadilan konstitusi jika perlu," tegasnya.

Olgun menambahkan bahwa perwakilan warga Muslim akan bertemu menteri untuk berbicara tentang masalah ini dan dengan jelas menyatakan keberatannya. "Kami berpikir bahwa alasan di balik rencana larangan jilbab terletak pada sikap anti-Islam," ungkapnya.

Pada Mei 2019, parlemen Austria mengesahkan undang-undang yang melarang penggunaan hijab atau penutup kepala bagi pelajar Muslimah di Sekolah Dasar. Sebelum ini, parlemen meloloskan undang-undang yang melarang dana asing mengalir ke masjid dan organisasi Islam, namun aturan ini tidak berlaku untuk lembaga-lembaga Kristen dan Yahudi.

Dosen dan peneliti di Departemen Ilmu Politik Universitas Salzburg, Farid Hafez mengatakan hari ini kehidupan bagi Muslim Austria jauh lebih berat daripada periode sebelumnya (2000-2005). Salah satu perubahan besar yang terjadi di Austria di kubu sayap kanan adalah bahwa mereka telah mengubah kambing hitam mereka dari Yahudi ke Muslim.

Namun, kubu sayap kanan, OVP dan FPO yang memimpin pemerintahan baru menyangkal pengucilan terhadap Muslim. Mereka mengklaim tujuan mereka adalah untuk memastikan Austria aman dari serangan teror serta mengintegrasikan pengungsi dan pendatang baru. Salah satu langkah itu adalah memaksa siswa di sekolah-sekolah untuk menggunakan bahasa Jerman bahkan selama jam istirahat.

Dalam hal ini, Omar al-Rawi mengatakan bahwa mendefinisikan norma-norma Austria seperti itu adalah rasis dan gagal untuk mengakui bahwa masyarakat di sini beragam. Menurutnya, masa lalu Nazi negaranya harus berfungsi sebagai pengingat, ia dan warga Austria lainnya harus bertindak untuk menghentikan situasi saat ini agar tidak bertambah buruk.

Anak-anak di setiap negara merupakan kelompok yang paling rentan di tengah masyarakat dan wajib mendapat perlindungan, namun anak-anak Muslim di Eropa tidak luput dari gangguan dan serangan kebencian yang dilakukan oleh kubu anti-Islam.

Hasil riset oleh seorang pakar terapis anak dan urusan keluarga menunjukkan bahwa anak-anak Muslim di Inggris selalu menjadi korban kekerasan rasial dan anti-Islam, dan ini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Meningkatnya kebencian dan rasisme sedemikian rupa sehingga beberapa anak Muslim bahkan takut pergi ke masjid.

Siham Elkassem, pakar terapis anak dan urusan keluarga dari Vanier Children's Services London, telah melakukan riset tentang serangan Islamophobia terhadap anak-anak Muslim di Inggris. Dia mengatakan, "Banyak anak-anak berbicara tentang betapa menakutkannya menjadi Muslim."

Studi ini dilakukan dengan dukungan King's University College dan Pusat Sumber Daya Muslim untuk Dukungan dan Integrasi Sosial. Hasil studi mencatat bahwa anak-anak Muslim merasa tidak aman karena agama mereka. Dia telah mewawancarai 25 murid Muslim di kelas 6, 7 dan 8 di sebuah sekolah dasar setempat.

Dalam penelitian Elkassem, ketakutan akan penargetan adalah salah satu persoalan terpenting dalam kehidupan sehari-hari anak-anak Muslim. Para pelajar Muslim mengatakan dalam penelitian itu bahwa mereka akan diejek jika berpegang teguh pada keyakinan agamanya, mereka selalu diperingatkan bahwa anak-anak Muslim harus angkat kaki dari Inggris.

Banyak siswa Muslim mengalami tekanan mental setelah menyadari bahwa sikap teman sekelas dan tetangga mereka terhadap mereka benar-benar berbeda dari anggapan umat Islam itu sendiri. "Mereka merasa tidak aman karena mereka Muslim," kata Elkassem.

Elkassem memperingatkan bahwa fanatisme dan diskriminasi ini berdampak buruk pada anak-anak Muslim. Dia memandang dukungan dan kerja sama berbagai lapisan masyarakat dengan para korban diskriminasi sebagai cara yang efektif untuk menyelesaikan persoalan ini.

Kelompok ekstrem kanan di Eropa gencar melakukan kampanye anti-Muslim dan anti-imigran di Eropa.
Sejumlah stereotip dikaitkan dengan Islam dan para pengikutnya. "Mereka sering diserang oleh orang-orang yang tidak mengerti agama," kata Mihad Fahmy, seorang pengacara di London. Fahmy mengetuai komite hak asasi manusia untuk Dewan Nasional Muslim Kanada.

"Mereka menganggap (anak-anak Muslim) berasal dari keluarga seksis, padahal anggapan itu keliru dan benar-benar jauh dari fakta. Tapi, prasangka seperti itu berdampak buruk bagi anak-anak dan remaja Muslim. Itu membuat mereka sedikit mempertanyakan siapa mereka, karena mereka tahu asumsi-asumsi ini berputar-putar di kepala orang-orang," jelasnya.

Serangan Islamophobia terhadap anak-anak Muslim di Eropa merupakan sebuah indikasi dari pertumbuhan sentimen anti-Muslim di tengah masyarakat Benua Biru dan munculnya sebuah generasi di Eropa, yang memiliki kebencian besar terhadap komunitas Muslim. Di sisi lain, rasa percaya diri dan kepribadian anak-anak Muslim rusak sejak usia kanak-kanak.

Salah satu nilai kebanggaan masyarakat Barat adalah toleransi dan kebebasan berekspresi. Konstitusi negara-negara Barat dan budaya mereka menyatakan kepribadian manusia dan kepercayaan mereka harus dihormati. Namun, praktek Islamophobia dan sentimen anti-Muslim di Eropa benar-benar tidak seirama dengan klaim masyarakat Barat.

Berdasarkan penelitian Siham Elkassem, gelombang Islamophobia di Eropa telah merambah ke dunia anak-anak Muslim. Ini adalah sebuah sinyal bahaya bagi masyarakat Eropa, karena berlanjutnya situasi ini akan mengarah pada penguatan gerakan ekstrem kanan dan kubu anti-Islam di Eropa. Saat ini saja, kubu ekstrem kanan telah menjadi ancaman terhadap integrasi dan solidaritas budaya di negara-negara Eropa.

Salah satu faktor yang diduga mendorong sebagian pemuda Muslim Eropa bergabung dengan kelompok takfiri dan teroris adalah kekecewaan, diskriminasi, dan pelecehan yang mereka alami di masyarakat Barat. Pemerintah dan media-media Barat tidak akan memperoleh keuntungan dari kampanye Islamophobia dan sentimen anti-Muslim.

Mereka mungkin dapat membenarkan praktek Islamophobia di Eropa dengan menerapkan pembatasan tertentu terhadap minoritas Muslim, seperti melarang jilbab untuk wanita Muslim atau memberlakukan pembatasan pada Muslim di pusat-pusat Islam dan masjid-masjid, tetapi dalam jangka panjang, kebijakan ini akan memiliki dampak negatif yang sangat besar bagi masyarakat Barat.

Kampanye Islamophobia dan sentimen anti-Muslim secara perlahan akan menjauhkan masyarakat Barat dari rasionalitas, toleransi, dan sikap saling menghormati, serta membahayakan keamanan politik dan sosial mereka.

Tentu saja, komunitas Muslim di Barat tidak akan bersikap pasif atau menyerah di hadapan kampanye Islamophobia. Mereka melakukan berbagai kegiatan dan mengambil langkah-langkah untuk memperkenalkan Islam sebagai agama yang mencintai perdamaian, keadilan, dan toleransi kepada masyarakat Barat.

Salah satu keteladanan Rasulullah Saw adalah lemah lembut dan berakhlak mulia. Dalam al-Quran, akhlak mulia dianggap sebagai salah satu kesempurnaan pribadi manusia.

Salah satu faktor utama penyebaran Islam dari Timur ke Barat adalah kepribadian yang penyayang dan akhlak mulia Rasulullah Saw. Nabi Muhammad adalah bapak dari umat ini, tidak hanya pada masanya, tetapi juga bagi seluruh umat manusia sampai hari kiamat.

Dalam beberapa tahun terakhir, komunitas Muslim di Barat meningkatkan kegiatan sosial untuk melawan kampanye Islamophobia serta memperkenalkan Islam sejati kepada Barat.

Salah satu kegiatan dakwah kaum Muslim adalah memperkenalkan sosok Rasulullah Saw. Pada perayaan Natal, komunitas Muslim di Eropa dan AS mengirim kartu ucapan selamat ke rumah-rumah warga Kristen dengan menulis pesan-pesan dari ajaran Islam dan kedudukan Nabi Isa as dalam al-Quran. Mereka berusaha menyebarluaskan semangat kasih sayang dan persahabatan di masyarakat Barat.

Menjelang Tahun Baru, Perhimpunan Pelajar Iran di London membagikan kartu ucapan Natal kepada masyarakat Kristen dengan mencantumkan pesan dari al-Quran tentang Nabi Isa as.

Salah satu anggota Pusat al-Quran di timur London, Doktor Mohammad Fahim mengirim kartu ucapan selamat Natal kepada Paus, Ratu Inggris, para politisi, gereja-gereja, dan para tetangganya yang Kristen. Kebiasaan ini sudah dilakukannya selama 10 tahun. Biasanya ia membagikan 4.000 kartu ucapan selamat Natal dengan desain gambar Masjid al-Aqsa dan ayat-ayat al-Quran kepada para politisi Inggris dan kenalannya.

"Kartu ucapan ini kami kirim kepada keluarga Kerajaan Inggris, anggota parlemen, gereja-gereja, Paus, para pemimpin Uni Eropa, dan para tetangga, dan menariknya kami juga menerima balasan yang indah," ujarnya.

Mohammad Fahim menuturkan, "Saya bangga bahwa setiap tahun Ratu dan Perdana Menteri Inggris serta Paus membalas kartu ucapan saya. Saya berharap kartu-kartu ini bisa membantu menghapus kesalahpahaman tentang Islam." 

Salah satu titik kampanye Islamophobia dan penyebaran sentimen anti-Muslim di benua Eropa dan negara-negara Barat adalah Inggris. Negara ini memiliki sejarah panjang propaganda anti-Muslim dan penyebaran Islamophobia.

Salman Rushdie, warga Inggris keturunan India adalah salah satu pelopor gerakan Islamophobia di Eropa. Dengan menulis buku "The Satanic Verse" yang menghina Islam dan Nabi Muhammad Saw, ia telah meluncurkan gelombang baru Islamophobia di dunia.

Penerbitan buku ini memicu kemarahan 1,5 miliar Muslim di dunia dan mengundang protes di seluruh dunia terhadap Salman Rushdie. Dengan dalih kebebasan berekspresi, negara-negara Barat juga mendukung penghinaan terhadap al-Quran dan Nabi Muhammad Saw.

Kampanye Islamophobia terus digemakan oleh pemerintah dan media-media Barat selama tiga dekade terakhir. Sekretaris Jenderal Dewan Muslim Inggris, Harun Khan dalam wawancara dengan televisi Jepang, NHK pada Desember 2017 lalu, menyinggung tentang gelombang Islamophobia di Inggris.

"Banyak konten tentang masyarakat Muslim yang diterbitkan media-media Inggris telah menyebabkan menguatnya Islamophobia," ujarnya.

Dalam wawancara itu, Harun Khan berbicara tentang upaya Muslim Inggris untuk memperkenalkan wajah Islam yang sebenarnya dan ia dengan keras mengutuk tindakan teroris atas nama Islam.

Aktivis Muslim Inggris ini menyerukan diakhirinya diskriminasi terhadap warga Muslim dan mengatakan, "Kami adalah kelompok minoritas kecil di Inggris, dan sangat penting bagi kami untuk menunjukkan bahwa kami sama seperti orang lain sebagai warga negara, seperti orang yang menjalani kehidupan sehari-hari, dan satu-satunya perbedaan adalah keyakinan kami."

Seiring meningkatnya aksi dan ancaman teroris di Inggris dan negara-negara Eropa lainnya, kasus serangan rasis dan kebencian terhadap Muslim juga mencatat kenaikan. Salah satu tempat yang menjadi sasaran serangan kebencian di Eropa adalah masjid.

Dalam menanggapi serangan ini, masyarakat Muslim Eropa melaksanakan kegiatan Hari Pintu Masjid Terbuka untuk memperkenalkan agama Islam kepada non-Muslim dan orang-orang yang ingin mengenal Islam sejati.

Harun Khan menuturkan, "Yang kami inginkan adalah memberikan identitas nasional kepada masjid di Inggris. Kami telah membuat sebuah situs web dalam hal ini. Berdasarkan statistik yang kami terima, 450.000 orang mencari informasi tentang masjid di situs web ini. Mereka ingin berkunjung ke masjid.

Pandangan banyak orang di Inggris tentang masjid sepenuhnya negatif, dan ini disebabkan oleh informasi yang diterbitkan di media-media. Pembuatan situs web khusus masjid memberikan sebuah kesempatan bagi masyarakat untuk melihat realitas. Mereka dapat melihat bahwa tidak ada aksi teroris atau ekstremis di dalam masjid. Kami menyambut semua orang di masjid-masjid."

Mengenai serangan teroris di Inggris, Harun Khan menegaskan, "Dewan Muslim Inggris secara terbuka mengutuk terorisme apakah itu menyerang Muslim atau non-Muslim. Sebenarnya, para teroris tidak membedakan antara siapa yang mereka serang, jadi itu adalah serampangan."

"Mengulangi kalimat-kalimat 'Teroris Muslim' atau 'Teroris Islam' di media akan menciptakan masalah. Peran saya adalah berkata bahwa tindakan ini salah. Mereka (para teroris) tidak mewakili agama saya, jadi sangat penting bagi kami untuk berbicara di waktu yang tepat dan mengatakan hal-hal yang benar," jelasnya.

Harun Khan lebih lanjut menuturkan, "Islamophobia selalu tumbuh dan menyebar di Inggris selama bertahun-tahun. Orang-orang bodoh akan terpengaruh dengan konten yang tersebar di media sosial dan kemudian menyerang masjid-masjid. Kami melihat kaca jendela masjid yang pecah, kami menyaksikan jilbab wanita yang ditarik, kami bahkan menyaksikan pembunuhan orang-orang. Tindakan ini dipicu oleh informasi keliru media tentang Muslim."

Meskipun warga Muslim Inggris dan negara Eropa lainnya telah melakukan upaya untuk memperkenalkan Islam hakiki, namun kampanye Islamophobia juga kian gencar dilakukan.

Salman Rushdie.
Politisi anti-Islam asal Belanda, Geert Wilders meminta negara-negara Eropa untuk mengadopsi larangan perjalanan gaya Donald Trump untuk melawan gelombang Islamisasi yang melanda benua itu.

Dia juga mendesak Eropa untuk meniru taktik Australia dalam mengembalikan kapal yang membawa imigran dan membangun tembok perbatasan baru, sebagaimana Trump telah berjanji akan melakukan hal itu di sepanjang perbatasan AS dengan Meksiko.

"Kita harus mengadopsi strategi yang sama sekali baru. Kita harus memiliki keberanian untuk membatasi imigrasi legal alih-alih melonggarkannya, bahkan jika kita terkadang harus membangun tembok,” tegas Wilders dalam pertemuan dengan partai-partai ekstrem kanan dan anti-Islam Eropa pada Desember 2017 lalu di Praha, Republik Ceko.

Kubu ekstrem kanan di Eropa telah berubah menjadi kekuatan politik yang tangguh. Setelah pamor partai-partai kiri dan kanan-tengah Eropa mulai redup, sayap ekstrem kanan mendapat momentum untuk menunjukkan kekuatan mereka di negara-negara Eropa.

Setelah Perang Dunia II, tongkat kekuasaan di negara-negara Eropa digilir di antara kelompok kanan dan kiri-tengah. Di Jerman misalnya, lebih dari 80 persen suara dibagi antara partai-partai kanan dan kiri-tengah. Fenomena serupa juga terlihat di Prancis dan negara-negara Eropa lainnya.

Namun, pemilu yang digelar di Eropa dalam beberapa tahun terakhir telah mengubah konstelasi politik secara drastis. Dalam pemilu Jerman pada September 2017, dua partai besar kiri dan kanan-tengah, Partai Kristen Demokrat (CDU) dan Partai Kristen Sosialis (CSU) memenangkan total hanya 54 persen suara.

Pada pemilu presiden Prancis, kandidat presiden dari sayap kanan dan kiri-tengah untuk pertama kalinya di Republik Prancis, tidak bisa maju ke putaran kedua karena tingkat dukungan yang rendah. Francois Hollande dari Partai Sosialis (PS) menjadi presiden petahana pertama Republik Kelima Prancis yang tidak maju untuk periode kedua.

Pada pemilu parlemen Austria, kubu ekstrem kanan, Partai Kebebasan Austria memperoleh posisi kedua di parlemen dan membentuk pemerintahan koalisi dengan partai kanan-tengah. Demikian pula di Republik Ceko, partai-partai ekstrem kanan telah mengambil alih kekuasaan.

Partai-partai tersebut mengadopsi sentimen anti-Muslim dan serangan terhadap Islam. Mereka menganggap imigran Muslim sebagai ancaman bagi komunitasnya dan menuntut pengusiran imigran dan larangan masuk bagi mereka ke Eropa.

Berkuasanya kubu ekstrem kanan di negara-negara Eropa telah mengundang kekhawatiran warga Muslim di benua itu, karena kehadiran mereka di lingkaran kekuasaan akan memperkuat sentimen anti-Muslim di Eropa. (

Perdana Menteri Irak, Haidar al-Abadi pada 9 Desember 2017 mengumumkan kemenangan atas kelompok teroris Daesh, setelah tiga tahun pertempuran untuk membebaskan daerah-daerah yang dikuasai oleh kelompok teroris itu.

"Pasukan kami sepenuhnya mengendalikan perbatasan Irak-Suriah, dan dengan demikian kami dapat mengumumkan akhir perang melawan Daesh," kata Abadi dalam pidato yang disiarkan televisi nasional Irak.

"Pertempuran kami adalah dengan musuh yang ingin membunuh peradaban kami, tetapi kami telah menang dengan persatuan dan tekad kami," tegasnya.

Abadi kemudian menetapkan tanggal 10 Desember sebagai hari libur nasional untuk dirayakan setiap tahun.

Kekalahan Daesh di Suriah dan Irak bermakna kehancuran salah satu kelompok yang merusak citra Islam di hadapan publik dunia, terutama Barat.

Meski interpretasi menyimpang dan kaku tentang Islam telah lama ditemukan di antara beberapa faham Salafi, namun jika dibandingkan dengan populasi 1,5 miliar Muslim dunia, maka persentase orang-orang yang menafsirkan ajaran Islam secara keliru, sangat sedikit.

Lalu, mengapa segelintir orang dari kaum Muslim di dunia ini tiba-tiba menjadi pusat perhatian dan merusak citra Islam dengan kejahatan yang mereka lalukan.

Kejahatan mereka sebenarnya merupakan sisi lain dari kampanye Islamophobia yang terjadi di Barat. Barat kehilangan musuh utamanya setelah runtuhnya Uni Soviet dan rezim komunis. Selama ini, kebijakan luar negeri, keamanan, dan intervensi negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat menemukan pembenaran dengan adanya musuh yang disebut komunisme.

Pasca runtuhnya Uni Soviet, Barat mulai mencari cara untuk menjustifikasi hegemoninya atas dunia. Bahkan filosofi pembentukan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) sudah tidak bermakna lagi. Di sinilah dimulai upaya untuk mengangkat isu bahaya Islam sebagai pengganti bahaya komunisme.

Lembaga-lembaga think tanks (wadah pemikir) di Eropa dan AS mulai menyusun langkah-langkah menyebarkan ekstremisme dan terorisme di dunia atas nama Islam. Kebijakan Barat menggaungkan isu bahaya Islam sebagai pengganti bahaya komunisme telah memperkuat gerakan-gerakan takfiri di Dunia Islam.

Pemikiran takfiri bersumber dari kelompok Wahabi di Arab Saudi. Negara ini berada di bawah pengaruh dan dominasi Barat. Setelah kemenangan Revolusi Islam Iran, Al Saud berambisi menjadi kekuatan regional dengan cara memborong senjata dari AS dan negara-negara besar Eropa.

Dinas-dinas intelijen Barat khususnya AS dan Inggris – dengan dukungan finansial, politik dan ideologi Wahabi Saudi – mulai melakukan aktivitas di madrasah-madrasah Peshawar di Pakistan, madrasah di negara-negara miskin Afrika, dan bahkan sekolah-sekolah agama milik komunitas Muslim di Eropa.

Langkah ini bertujuan untuk mendidik generasi muda dan masyarakat miskin dengan pemikiran Wahabi, sebuah ideologi yang bertentangan dengan ajaran Islam murni yang menyerukan perdamaian dan keadilan.

Semua orang – bahkan mereka yang tidak mengenal Islam – dengan mempelajari al-Quran, sunnah, dan sirah Rasulullah Saw, akan berkesimpulan bahwa tidak hubungan antara ajaran Islam murni dengan pemikiran ekstrem Wahabi.

Kegiatan Wahabi Saudi yang didukung oleh Barat selama bertahun-tahun telah melahirkan Taliban Afghanistan, kelompok teroris Al Qaeda, Daesh, dan Boko Haram di Afrika, dan kelompok-kelompok takfiri di Asia.

Perlu dicatat bahwa perjalanan waktu akan menyingkap semua skala kejahatan yang dilakukan Taliban di Afghanistan dan kemudian Al Qaeda, serta kelompok-kelompok takfiri di Suriah dan Irak.

Tujuan kelompok takfiri khususnya Daesh melakukan kejahatan keji adalah untuk merusak citra Islam secara serius. Daesh dan kelompok takfiri telah melakukan kejahatan keji selama bertahun-tahun di Irak dan Suriah. Mereka kemudian memanfaatkan media dan internet untuk menegaskan dirinya sebagai kelompok yang tidak segan-segan dalam melakukan kejahatan apapun dan membuat videonya.

Menurut mantan Direktur Biro Investigasi Federal AS (FBI) James Comey, Daesh memiliki pola operasi media sosial yang canggih dan propaganda media mereka sekarang dilakukan dalam 23 bahasa.

Daesh melakukan kejahatan dan pembantaian di setiap daerah yang mereka jamah dengan tujuan menciptakan ketakutan dan teror. Kejahatan paling sederhana yang mereka lakukan adalah pemenggalan kepala.

Membakar korban hidup-hidup, menenggelamkan, melempar dari atap bangunan, meledakkan tubuh korban, perbudakan perempuan, dan pemerkosaan massal merupakan sebagian kecil dari kejahatan yang dilakukan Daesh.

Perilaku yang dilakukan oleh sebuah kelompok yang berusaha mendirikan negara ini benar-benar tidak sejalan dengan akal sehat dan logika. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh sebuah elemen yang ingin membentuk negara adalah menarik simpati masyarakat dan menciptakan rasa aman. Namun Daesh bertindak bertentangan dengan akal.

Daesh justru menebarkan ketakutan dan teror di wilayah yang didudukinya dengan pertumpahan darah. Jelas bahwa dengan perilaku keji ini, mereka sedang menciptakan musuh dan kelompok seperti ini tidak akan bertahan lama. Daesh dengan semua kejahatan ini mengejar tujuan yang sudah digariskan oleh lembaga-lembaga think tanks di Eropa dan Amerika yaitu merusak citra Islam.

Sebagian besar media-media Barat, terutama media Inggris dan Amerika, terus menggunakan istilah Negara Islam Irak dan Syam (ISIS) sampai menjelang ajal mereka di Suriah dan Irak, dan sangat jarang memakai istilah Daesh. Media-media Barat memiliki penekanan khusus untuk mengaitkan kejahatan Daesh dengan ajaran Islam.

Pengabdian Daesh dalam merusak citra Islam di hadapan publik dunia, tidak pernah dilakukan oleh gerakan mana pun di sepanjang sejarah Islam. Kejahatan ini merupakan sebuah rekayasa Barat yang bertujuan menghancurkan citra Islam dengan melibatkan beberapa negara Arab, termasuk Arab Saudi.

Daesh berhasil dihancurkan di Suriah dan Irak berkat perlawanan tentara dan rakyat di kedua negara tersebut serta dukungan Republik Islam Iran, Hizbullah Lebanon dan Rusia. Namun semua pihak tidak boleh lalai terhadap munculnya gerakan-gerakan takfiri dalam bentuk lain.

Kampanye Islamophobia di Barat semakin intensif dilakukan dari waktu ke waktu. Mereka merasa masih butuh untuk merusak citra Islam dan kaum Muslim. Kebutuhan ini menuntut Barat mencari subjek baru untuk menjustifikasi perusakan citra Islam.

Pemikiran Daesh masih mengancam masyarakat Muslim dan di sini, para ulama dan cendekiawan Muslim perlu meningkatkan upayanya untuk memperkenalkan esensi kelompok tersebut kepada masyarakat Muslim dan non-Muslim. 

Keputusan Presiden AS Donald Trump mengakui Baitul Maqdis sebagai ibukota rezim Zionis Israel harus dianggap sebagai kasus terbaru Islamophobia yang dilakukannya.

Setelah menang pilpres AS, Trump membuat keputusan atas dasar dua prinsip. Salah satu slogan kampanye Trump selama pilpres adalah America First. Berdasarkan prinsip ini, Trump meninggalkan Kesepakatan Perdagangan Trans-Pasifik demi melindungi industri dan sektor bisnis Amerika.

Trump juga menarik AS keluar dari Perjanjian Iklim Paris, menangguhkan pembicaraan perdagangan bebas dengan Uni Eropa, dan mengancam akan mundur dari Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA). Dia juga mendesak sekutu di Eropa untuk berkontribusi lebih besar dalam pembiayaan NATO.

Prinsip kedua Trump didasarkan pada Islamophobia dan masukan dari lobi-lobi Zionis di AS. Tentu saja ini adalah prinsip yang dipegang oleh semua presiden AS. Namun tidak ada mantan presiden AS yang seperti Trump, di mana benar-benar disetir oleh lobi Zionis dan terang-terangan mengambil posisi anti-Islam.

Pasca peristiwa 11 September, Presiden George W. Bush menggambarkan insiden itu sebagai babak baru Perang Salib. Sikap Bush ini disikapi negatif di tingkat global, terutama di negara-negara Muslim sehingga memaksa Bush mengoreksi ucapannya. Tapi Trump tidak peduli dengan tuduhan anti-Islam.

Trump menunjuk menantunya keturunan Yahudi, Jared Kushner sebagai penasihat tinggi untuk urusan Timur Tengah. Dia mendukung keras kebijakan imperialistik Benjamin Netanyahu di wilayah pendudukan Palestina. Dalam aksi anti-Islam pertamanya, Trump melarang warga dari beberapa negara Muslim memasuki Amerika.

Meski perintah tersebut ditangguhkan oleh beberapa hakim, namun kebijakan imigrasi Trump akhirnya dilaksanakan pada awal Desember 2018 atas perintah tujuh dari sembilan hakim agung AS. Pelaksanaan kebijakan ini mendapat respon negatif di tingkat Amerika dan dunia.

Seorang demonstran mengangkat poster yang mengatakan "Islamophobia bukanlah jawaban" pada kampanye Donald Trump di kota Oklahoma, 2016.
Dewan Kota New York menentang keputusan tersebut dan memandangnya sebagai kebijakan yang didasari kebencian dan Islamophobia. Dewan menyatakan bahwa pihaknya akan terus mendukung dan menyambut siapa saja terlepas dari latar belakang agama atau status mereka sebagai imigran.

Mahkamah Agung AS mengukuhkan kebijakan imigrasi Trump dan keputusan ini merupakan bentuk yang paling nyata dari kampanye Islamophobia. Satu hari setelah keputusan ini, Council on American-Islamic Relations of Florida mengabarkan penangkapan Bernardino Bolatete yang berniat melakukan serangan masif terhadap sebuah masjid di Florida.

Council on American-Islamic Relations of Florida menyatakan, “Kekerasan dan kejahatan rasial terhadap Muslim di Florida adalah nyata. Dua masjid menjadi sasaran pembakaran dalam waktu kurang dari enam bulan. Bolatete adalah seorang ekstremis anti-Muslim yang diduga mempersiapkan pembantaian orang-orang Muslim tak berdosa di pusat Islam Amerika dalam apa yang bisa ditafsirkan sebagai tindakan terorisme."

"Ini seharusnya menjadi perhatian tidak hanya masyarakat Muslim, tetapi semua penduduk Florida terlepas dari agama mereka," tambahnya.

Trump biasanya langsung menunjuk kaum Muslim atas setiap insiden serangan teror di Eropa dan Amerika. Namun, penembakan brutal di Las Vegas telah membuat Trump bungkam. Penembak adalah warga Amerika yang tidak memiliki latar belakang kriminal atau hubungan dengan kelompok teroris takfiri.

Sebelum mengumumkan Baitul Maqdis sebagai ibukota rezim Zionis, Trump memposting ulang tiga tweet anti-Islam. Retweet ini mengundang reaksi negatif di Eropa terutama di Inggris. Perdana Menteri Inggris, Theresa May mengkritik Trump karena me-retweet video anti-Muslim dari seorang pemimpin kelompok sayap kanan Inggris Britain First, Jayda Fransen. May menganggap tindakan Trump sebagai hal yang salah untuk dilakukan.

Dalam pandangan publik Inggris dan para pejabatnya, tindakan Trump me-retweet video anti-Islam Jayda Fransen – terlepas dari sebuah gerakan anti-Muslim – akan merusak stabilitas dan keamanan sosial Inggris serta mendorong perilaku ekstrem di negara Eropa itu. Kementerian Dalam Negeri Inggris menganggap Britain First sebagai kelompok yang menyebarkan kebencian dan kekerasan.

Dalam menanggapi kritikan PM Inggris, Trump memposting cuitan yang menyerang Theresa May dan menulis, "Jangan fokus kepada saya, fokus kepada teroris Islam radikal yang saat ini sudah ada di Inggris. Kami baik-baik saja!"

Gelombang populis yang menentang imigran terutama Muslim, semakin menguat di negara-negara Eropa selama beberapa tahun terakhir. Mereka diyakini ikut membantu kemenangan Trump di Amerika. Kalangan populis telah memproduksi banyak video dan klaim bohong tentang masyarakat Muslim dan imigran, dan mereka mendapat dukungan dari kubu kanan ekstrem di Eropa.

Video-video yang disebarkan ulang oleh Trump merupakan video yang dibuat oleh Jayda Fransen untuk memfitnah masyarakat Muslim. Video pertama British First berjudul "Migran Muslim memukuli bocah Belanda yang mengenakan tongkat penyangga." Klaim ini dibantah oleh para pejabat Belanda dan mereka mengklarifikasi bahwa sosok dalam video tersebut bukan imigran, tetapi warga yang lahir di Belanda.

Video kedua diberi judul "Muslim menghancurkan patung perawan Maria." Tidak jelas dimana video itu direkam, tetapi sebagian media menyebutkan bahwa video tersebut tampaknya direkam di Suriah.

Video ketiga yang diunggah Jayda Fransen berjudul, "Massa Islamis mendorong remaja dari atap dan memukulnya sampai mati." Jelas bahwa video ini terkait dengan pemberontakan di Mesir pada tahun 2013 dan memperlihatkan aksi sekelompok orang yang melempar seorang pria dari atas bangunan. Para pelaku telah dijatuhi hukuman pada 2015 dan salah satu dari mereka divonis mati.

Keputusan Trump mengakui Baitul Maqdis ibukota rezim Zionis, tidak mendapat dukungan dari sekutu-sekutu AS. Mereka menganggap langkah itu akan memicu ketegangan dan menghancurkan pencapaian perundingan kompromi.

Tindakan Trump memicu reaksi negatif dari negara-negara Muslim dan umat Islam. Pemimpin redaksi surat kabar Rai al-Youm, Abdel Bari Atwan mengatakan, "Trump adalah seorang presiden rasis, seorang makelar, dan seorang anti-Arab dan anti-Islam. Sebuah fakta bahwa Trump adalah teman dekat Benjamin Netanyahu dan rezim Zionis. Trump hanya mendengarkan masukan dari Jared Kushner, menantunya. Sejak dulu, persekutuan ini mendukung pembangunan pemukiman ilegal di tanah pendudukan Palestina, Arab dan Islam dan sekarang juga mendukungnya."

Di bagian lain analisanya Abdel Bari Atwan menuturkan, "Saya memberikan kabar gembira kepada kalian bahwa bangsa Palestina akan bangkit melawan Otorita Ramallah, melawan Trump, Netanyahu, dan para pemimpin Arab yang melakukan konspirasi. Orang-orang yang terlibat dalam intifadah pertama, kedua, dan ketiga, akan melakukan perlawanan." 

Komisi Hak Asasi Manusia Islam (IHRC) yang berbasis di London, memilih pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi sebagai penerima Islamophobia Awards 2017.

Kejahatan terhadap Muslim Rohingya di Myanmar sudah sangat memilukan sehingga Suu Kyi mengalahkan para nominator lain penerima Islamophobia Awards 2017 termasuk Presiden AS Donald Trump, Ketua Partai Nasional Prancis Marie- Le Pen, dan Ketua Partai Kebebasan Belanda (PVV), Geert Wilders.

Masyarakat internasional mengkritik keras Suu Kyi karena kejahatan tentara Myanmar terhadap Muslim Rohingya dan pengusiran paksa ribuan orang dari negara itu.

Babak baru serangan militer Myanmar terhadap Muslim Rohingya dimulai pada 25 Agustus 2017. Tentara Myanmar membunuh ratusan ribu warga Rohingya, memperkosa ribuan wanita, dan membakar rumah-rumah mereka dengan tujuan pembersihan etnis. Kejahatan rutin militer Myanmar menyebabkan 620 ribu warga Muslim Rohingya melarikan diri ke Bangladesh.

Di Inggris sendiri, Islamophobia Awards 2017 diberikan kepada Tommy Robinson, mantan pemimpin kelompok fasis English Defense League, yang dikenal kerap merilis statemen anti-Islam. Nama-nama lain penerima hadiah tahunan ini adalah Katie Hopkins, presenter televisi, Nigel Farage, mantan pemimpin partai Kemerdekaan Inggris (UKIP), Anne Marie Waters, pendiri partai For Britain, dan Boris Johnson, menteri luar negeri Inggris waktu itu.

Sementara untuk kategori media, stasiun televisi Fox News dinobatkan sebagai peraih Islamophobia Award 2017.

Tentu saja, perilaku pemerintah Eropa dalam mendukung para tokoh anti-Islam bisa disaksikan dari cara mereka menyikapi kampanye Islamophobia di dunia. Salah satu dari perilaku ini adalah sikap mereka di hadapan pemerintah Myanmar.

Para pejabat dan politisi dari negara-negara Eropa telah berkunjung ke Bangladesh dan menyampaikan penyesalan atas situasi kritis yang dihadapi pengungsi Rohingnya. Mereka juga menyerukan agar pengungsi bisa dipulangkan kembali ke Myanmar.

Sebagian pejabat Eropa bahkan telah mengingatkan pemerintah Naypyidaw, tetapi tidak ada tindakan yang diambil oleh Barat untuk menghentikan kebijakan pembersihan di Rakhine. Padahal, negara-negara Barat memiliki semua instrumen yang diperlukan untuk menerapkan tekanan politik, terutama pada pemimpin de facto Myanmar.

Pertemuan Paus Fransisku dan Aung San Suu Kyi di Naypyitaw.
Pada 26 Novemver 2017 lalu, Paus Fransiskus terbang ke Yangon, Myanmar untuk lawatan enam hari. Ribuan minoritas Katolik menyambut kedatangan Paus di Yangon, kota terbesar dan bekas ibukota Myanmar.

Populasi umat Katolik di Myanmar berjumlah sekitar 700 ribu orang. Mereka tidak dikekang untuk bertemu pemimpinnya dan menjalani hidup sesuai dengan ajaran agama Kristen. Jika genosida itu menimpa orang-orang Katolik, apakah Eropa akan tetap bersikap pasif terhadap tragedi kemanusiaan di Myanmar? Apakah mereka akan pergi mengunjungi Aung San Suu Kyi, penerima Hadiah Nobel Perdamaian?

Dalam turnamen olahraga, jika pemenang terbukti berbuat curang atau memakai doping, maka medalinya akan dicabut dan diserahkan kepada peserta di urutan kedua bahkan jika sudah berlangsung lama. Namun, aturan seperti ini tidak berlaku untuk para penerima Hadiah Nobel.

Suu Kyi menerima Hadiah Nobel Perdamaian karena telah melawan junta militer Myanmar selama bertahun-tahun. Namun, ia sekarang justru menutup mata atas pembunuhan ribuan orang Muslim Rohingya dan bahkan menjustifikasinya.

Pemimpin Myanmar ini bahkan tidak menghadiri sidang Majelis Umum PBB di New York karena untuk menghindari kritik dari para pemimpin dunia atas kasus genosida Muslim Rohingya.

Paus Fransiskus dalam pertemuan dengan Suu Kyi di Naypyitaw pada 28 November 2017, hanya menyeru pemerintah Myanmar untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menghormati semua kelompok dan etnisnya. Paus sama sekali tidak menggunakan istilah 'Rohingya' supaya para pemimpin Myanmar tidak tersinggung.

Pemerintah Myanmar tidak mengakui Muslim Rohingya sebagai warga negaranya dan menganggap mereka imigran dari Bangladesh.

Sikap lunak Barat tidak akan mendorong pemerintah Myanmar mengubah kebijakannya terkait minoritas Muslim Rohingya dan menerima kepulangan pengungsi. Pengalaman menunjukkan bahwa tanpa tekanan internasional, pemerintah Myanmar tidak akan mengubah perilakunya. Sikap negara-negara Eropa di hadapan Myanmar dan Suu Kyi juga menunjukkan bahwa mereka tidak akan bertindak lebih jauh selain mengkritik dan mengingatkan.

Sikap standar ganda Eropa juga kembali terlihat dalam kasus sidang Jenderal Ratko Mladic di Mahkamah Kejahatan Internasional (ICC) di Den Haag, Belanda. ICC menjatuhkan vonis seumur hidup terhadap Mladic, yang memimpin gerakan pembersihan etnis Kroasia dan Muslim di Bosnia.

Jenderal Ratko Mladic telah menjadi buron selama 16 tahun sejak berakhirnya pembersihan etnis atas Muslim Bosnia. Ia pada akhirnya ditangkap di sebuah rumah di kota Beograd dan diserahkan ke ICC.

Kejahatan utama Mladic adalah pembantaian massal delapan ribu pria dan anak-anak Muslim Bosnia di kota Srebrenica.

Namun, ada hal yang tidak disinggung oleh Mahkamah Kejahatan Internasional Den Haag selama persidangan Mladic yaitu peran negara-negara Eropa dalam pembersihan etnis Muslim Bosnia oleh tentara Serbia.

Bagaimana mungkin tragedi kemanusiaan terburuk bisa terjadi di perbatasan negara-negara Barat, yang mengaku sebagai pembela HAM. Mengapa negara-negara Eropa yang memiliki kemampuan intelijen dan militer, tidak mencegah tragedi tersebut.

Gelombang runtuhnya rezim Komunis juga mencapai Yugoslavia pada awal dekade 1990-an. Namun, pemisahan Bosnia-Herzegovina dari Yugoslavia diwarnai tragedi berdarah dan berlangsung lama. Hal ini bisa terjadi hanya karena satu alasan yaitu mayoritas penduduk Bosnia-Herzegovina beragama Islam.

Slovenia mencapai kemerdekaan hanya dalam waktu 10 hari setelah berperang dengan tentara Serbia. Perang Kroasia dengan Serbia untuk memerdekakan diri dari Yogoslavia hanya berlangsung selama tiga bulan. Makedonia terpisah dari Yugoslavia di bawah pimpinan Slobodan Milosevic, tanpa konflik berdarah. Namun, kemerdekaan Bosnia-Herzegovina diwarnai aksi berdarah yang mengerikan.

Tentara Serbia telah melakukan segala bentuk kejahatan terhadap warga Muslim Bosnia. Pembantaian massal, pemerkosaan massal perempuan, dan merobek perut wanita yang sedang hamil, adalah sebagian kecial dari kejahatan yang dilakukan tentara Serbia.

Sebanyak 100.000 orang Muslim tewas dalam perang Bosnia 1992-1995, di mana 8000 dari mereka dibantai di Srebrenica. Semua kejahatan ini terjadi di hadapan negara-negara Eropa.

Perdana Menteri Inggris waktu itu, John Major mengakui sebuah hakikat di tengah terjadinya tragedi pembersihan etnis Muslim. Major mengatakan bahwa ia tidak akan membiarkan sebuah negara Muslim berdiri di Eropa.

Pengakuan ini menunjukkan bahwa para penjahat Serbia tidak mengkhawatirkan sikap pemerintah Eropa dalam melakukan aksi jegalnya di Bosnia. Pada dasarnya, negara-negara Eropa terlibat dalam sebuah kejahatan terhadap Muslim dan mempromosikan kebencian terhadap umat Islam.

Kebijakan Presiden AS Donald Trump telah membuat kondisi bagi masyarakat Muslim Amerika bahkan lebih sulit daripada setelah peristiwa 11 September. Kebijakan ini telah mendorong penyebaran Islamophobia dan sentimen anti-Muslim di tengah publik Amerika.

Hasil riset Biro Investigasi Federal (FBI) menunjukkan bahwa Muslim di Amerika lebih rentan untuk diserang daripada orang Amerika setelah peristiwa serangan 11 September.

Dalam sebuah laporan yang diterbitkan oleh Pew Research Center, jumlah serangan terhadap warga Muslim meningkat tajam selama dua tahun terakhir dan bahkan naik lebih tajam dari serangan anti-Islam pasca 11 September. Pidato-pidato Trump telah meningkatkan kejahatan kebencian terhadap Muslim di Amerika, melebihi daripada serangan teroris.

Juru bicara komunitas Muslim Ahmadiyah di Amerika, Qasim Rashid dalam wawancara dengan majalah Newsweek mengatakan, "Ada hubungan langsung antara kejahatan kebencian dan retorika-retorika Presiden AS dalam tindak kekerasan terhadap warga Muslim."

"Islam selalu menjadi bagian dari masyarakat Amerika, tetapi sekarang ini ada desas-desus bahwa Muslim di Amerika adalah orang asing," tambahnya.

Laporan Pew Research Center pada 2014 mencatat bahwa 62 persen orang Amerika tidak memiliki pengetahuan tentang Muslim, namun jika pengetahuan itu ada, permusuhan terhadap Islam tidak akan mengakar di tengah warga Amerika.

Berdasarkan laporan Southern Poverty Law Center, peningkatan drastis kejahatan rasial selama dua tahun terakhir secara langsung berhubungan dengan kampanye xenofobia dan rasis Donald Trump. Lembaga itu mencatat 307 kasus tindakan kebencian anti-Islam terjadi di Amerika pada 2016 atau naik 19 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Isu Islamophobia dan sentimen anti-Muslim telah menjadi kebijakan strategis Trump dalam kampanye pilpres 2016 dan bahkan setelah bertugas di Gedung Putih. Fokus kebijakannya adalah larangan memasuki AS bagi warga dari beberapa negara Muslim dengan dalih melawan terorisme.

Anehnya, warga negara yang dilarang memasuki Amerika belum pernah terlibat aksi terorisme di negara tersebut dalam beberapa tahun terakhir. Sebaliknya, warga Arab Saudi tidak dikenakan larangan bepergian ke Amerika, padahal 15 dari 19 pelaku serangan 11 September adalah warga Saudi.

Selama kampanye pilpres, Trump mengakui bahwa Daesh adalah kelompok teroris yang dibentuk oleh Barack Obama dan Hillary Clinton dengan bantuan Arab Saudi. Setelah terpilih, Trump menandatangani perjanjian senjata terbesar dengan Saudi dan mengikuti tarian pedang dengan Raja Salman dan para pangeran Saudi di Riyadh.

Perilaku ini menunjukkan bahwa tidak ada bedanya siapa yang mengendalikan Gedung Putih, karena Arab Saudi – sebagai sumber terorisme dan Wahabisme – memiliki tempat khusus dalam kebijakan AS di Timur Tengah. Raja-raja Saudi dengan dukungan AS dan Eropa, juga sama sekali tidak khawatir dalam mempromosikan terorisme dan ekstremisme, seperti pembentukan Daesh.

Tentu saja, Daesh tidak akan menyebar begitu cepat dan menduduki banyak wilayah di Irak dan Suriah jika tanpa dukungan Amerika, Inggris, dan rezim Zionis Israel.

Dengan mendukung kelompok-kelompok Takfiri dan teroris Daesh, AS ingin menghancurkan citra Islam dan berupaya memecah wilayah Suriah dan Irak serta melawan poros perlawanan, yang menentang pendudukan Israel atas tanah Palestina.

AS sebenarnya memanfaatkan isu terorisme Takfiri untuk kepentingan ganda, namun perlawanan dan perjuangan rakyat dan tentara Suriah dan Irak, Hizbullah Lebanon, serta dukungan dan arahan Republik Islam Iran, telah mengalahkan fitnah Arab Saudi dan sekutunya di Barat.

Kekalahan Daesh di Suriah dan kehancuran kelompok-kelompok Takfiri merupakan sebuah langkah besar dalam melawan para perusak citra Islam, yang menyerukan keadilan dan perdamaian, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Saw.

Opini publik di Barat sangat dipengaruhi oleh media-media yang dikendalikan Zionisme internasional. Kebijakan utama mereka adalah merusak citra Islam, melegitimasi pembentukan rezim Israel, dan menjustifikasi kebijakan intervensif pemerintah Barat atas nama memerangi terorisme dan ekstremisme.

Opini publik di Barat tidak memiliki pemahaman yang benar tentang Islam dan pengetahuan umum mereka tentang Islam bersumber dari sajian-sajian Hollywood dan media-media Barat. Oleh karena itu, mereka menyudutkan kaum Muslim atas setiap peristiwa serangan teror dan menjadikan orang Muslim sebagai sasaran serangan rasisnya.

Dengan kekalahan Daesh di tangan rakyat Suriah dan Irak, serta Hizbullah Lebanon, dan para pejuang di Iran, Afghanistan dan Pakistan, maka batas antara penyebar kekerasan atas nama Islam dan para pengikut Islam sejati, menjadi lebih jelas.

AS, Inggris, dan rezim Zionis, bersama dengan Arab Saudi, selalu berupaya menciptakan perselisihan di antara negara-negara Muslim dan mempertahankan konflik di wilayah sensitif dan strategis Timur Tengah. Hanya dengan mempertahankan konflik, mereka dapat mengembalikan dolar impor minyak dengan cara menjual senjata dan kemudian memperkuat posisi rezim penjajah Israel.

Pada dasarnya, tujuan Barat mendukung ideologi ekstrem yang bersumber dari Arab Saudi adalah untuk menciptakan perpecahan dan fitnah di tengah kaum Muslim dan kekacauan di negara-negara Muslim.

Semua negara Barat memandang Arab Saudi sebagai sekutu strategisnya, padahal sama sekali tidak ada keserasian antara klaim Barat terutama AS tentang demokrasi, kebebasan, dan hak asasi manusia dengan model pemerintahan di Saudi.

Hal ini dilakukan karena Arab Saudi membantu kampanye Islamophobia di tengah masyarakat Barat dan negara itu juga menjadi basis yang tepat bagi Barat untuk menciptakan ketidakstabilan di wilayah Timur Tengah. Oleh sebab itu setiap kali kalah, mereka akan menciptakan fitnah baru di kawasan.

Setelah kekalahan Daesh di Irak dan Suriah, rezim Al Saud mulai melirik Lebanon untuk memicu ketegangan politik dan sektarian di negara itu dengan alasan yang tidak berdasar. 

Para pemimpin kanan ekstrem Eropa pada 15-16 Desember 2017 bertemu di Praha, Republik Ceko, untuk menyatukan pandangan mereka tentang imigrasi dan isu-isu lainnya.

Pertemuan itu dihadiri oleh para tokoh anti-imigran dan anti-Muslim Eropa seperti Marine Le Pen dari Prancis, Geert Wilders dari Belanda, Matteo Salvini dari Italia, serta para politisi sayap kanan Austria, dan juga sejumlah perwakilan dari Kelompok Bangsa-Bangsa dan Kebebasan Eropa (ENF).

Pertemuan Praha digagas oleh tokoh anti-imigran dan anti-Islam, Tomio Okamura, ketua Partai Kebebasan dan Demokrasi Langsung (SPD) Republik Ceko. Pada pemilu legislatif 2017, partai ini memperoleh hampir 11 persen suara dan masuk ke parlemen Ceko untuk pertama kalinya.

Partai-partai sayap kanan mencatat kesuksesan besar dalam pemilu beberapa tahun terakhir di Eropa, dan mereka telah mengubah peta politik di banyak negara Eropa. Kubu ekstrem kanan meraih sukses di tengah krisis finansial yang dihadapi beberapa pemerintah Eropa, serbuan para imigran, dan ancaman terorisme di benua itu.

Kebijakan pemerintah dan media-media Eropa tentu saja ikut mendorong pertumbuhan kubu sayap kanan di sana. Sebenarnya, partai-partai kanan moderat Eropa sedang berusaha meniru kebijakan dan slogan kubu ekstrem kanan agar tidak kehilangan basis massanya. Sayap ekstrem kanan bahkan menuding kubu kanan moderat telah membajak slogan-slogan mereka.

Sebelum munculnya perkembangan baru di Eropa, masyarakat Eropa telah meninggalkan partai-partai ekstrem kanan dan kelompok nasionalis-ekstrem tidak memiliki basis massa yang kuat. Kemenangan mereka dalam sebuah pemilu, tidak akan terulang di pemilu berikutnya.

Namun saat ini perimbangan itu telah berubah. Kubu kanan dan kiri moderat telah kehilangan basis massanya dan mereka menelan kekalahan besar di setiap pemilu.

Pemilu legislatif Republik Ceko menjadi contoh terbaru dalam kasus ini. Kubu ekstrem kanan dan anti-Islam meraih kemenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Ceko, sejak pembagian Cekoslowakia menjadi Republik Ceko dan Slowakia.

Di Austria, kubu ekstrem kanan, Partai Kebebasan mencatat kemenangan besar dengan mengantongi hampir 26 persen suara dan menduduki posisi kedua di parlemen Austria. Partai Rakyat Austria (OVP) sebagai pemenang pemilu, hanya memiliki satu opsi untuk membentuk pemerintah yaitu berkoalisi dengan Partai Kebebasan.

Partai Sosial Demokrat Austria (SPO) mengumumkan bahwa mereka tidak akan lagi berkoalisi dengan OVP, setelah 10 tahun menjadi mitra partai tersebut. dengan demikian, kubu ekstrem kanan sekarang resmi duduk di pemerintahan di Republik Ceko dan Austria.

Transformasi lain di Eropa adalah naiknya popularitas partai-partai ekstrem kanan di Jerman. Partai Alternatif Jerman (AfD) meraih 92 kursi parlemen (Bundestag) pada pemilu legislatif 24 September 2017. Ini pertama kali setelah Perang Dunia II di mana kubu ekstrem kanan berhasil duduk di parlemen Jerman.

Tahun 2017 adalah tahun kemenangan partai-partai ekstrem kanan di Benua Biru. Mereka berhasil mengubah peta politik di Eropa dan mendobrak tradisi politik bipolar yang mendominasi sebagian besar negara Eropa. Krisis politik, ekonomi, sosial, dan identitas di Eropa telah menggeser para pemain lama dari panggung politik di benua itu.

Partai moderat kanan dan kiri Eropa dianggap tidak memiliki program untuk memecahkan krisis di Eropa. Oleh karena itu, banyak dari slogan dan program-program mereka tidak berhasil menyita perhatian publik.

Masyarakat Eropa sedang mencari ide-ide baru untuk perubahan politik dan ekonomi di negara mereka. Mereka berpikir partai-partai ekstrem kanan bisa menciptakan perubahan di negaranya.

Banyak pihak lupa bahwa dukungan kepada kubu ekstrem kanan justru akan menyeret negara-negara Eropa dan Uni Eropa dalam banyak persoalan baru serta membuat mereka rentan terhadap krisis. Masalah utama yang dihadapi Uni Eropa saat ini adalah ancaman terhadap integrasi Eropa.

Selain itu kebijakan kubu ekstrem kanan membahayakan kehidupan damai dan rukun di antara berbagai etnis dan imigran (generasi pertama) terutama komunitas Muslim dengan warga lain Eropa. Sekitar 20 juta Muslim tinggal di berbagai negara anggota Uni Eropa. Jika partai-partai ekstrem kanan ingin menjalankan kebijakan anti-Islam, Eropa akan menghadapi sebuah krisis identitas yang serius.

Salah satu kebanggaan orang-orang Eropa adalah upaya untuk membentuk sebuah masyarakat dengan multikulturalisme. Dalam Piagam Eropa dan konstitusi negara-negara Eropa, menghormati keyakinan beragama diakui sebagai salah satu hak dasar warga negara.

Organisasi dan kubu ekstrem kanan ini mengancam prinsip-prinsip dasar toleransi dan kebebasan yang telah dibangun di Eropa sejak jatuhnya Nazi Jerman.

Saat ini transformasi global bergerak berlawanan dengan proses politik di Eropa. Batas geografi tidak lagi menjadi garis pemisah negara-negara. Kubu ekstrem kanan – dengan kebijakan anti-imigran dan anti-Islam – tidak akan bisa menetapkan bahwa negaranya terpisah dari komunitas dunia dan kemudian membangun tembok di sekelilingnya.

Sebuah bangsa yang mampu berinteraksi dengan dunia dan menerima orang-orang dengan berbagai latar belakang agama dan etnis, akan lebih baik dalam merawat keragaman budaya mereka.

Secara geografis, negara-negara Eropa tidak mungkin bisa mengabaikan perkembangan yang terjadi di sekitar mereka di Timur Tengah dan Afrika. Mereka membutuhkan tenaga kerja murah dan juga keahlian yang dimiliki oleh sebagian imigran.

Tanpa memperhatikan kebutuhan ini dan perkembangan di Timur Tengah dan Afrika, masyarakat Eropa akan menghadapi krisis serius di dalam wilayah mereka sendiri dan dalam hubungannya dengan negara-negara tetangga di kawasan tersebut.

Untuk menenangkan sayap kanan, pemerintah di seluruh Eropa telah menerapkan apa yang hanya dapat dianggap sebagai hukum yang diskriminatif dan anti-Islam. Kebijakan diskriminatif tersebut termasuk larangan jilbab untuk profesi tertentu, larangan niqab di tempat, dan aturan larangan pembangunan menara masjid, yang semuanya membatasi kebebasan Muslim.