Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon, Sayid Hassan Nasrullah kemarin menyampaikan pandangannya tentang dinamika terbaru negaranya yang dilanda krisis politik.

Lebanon menghadapi aksi demonstrasi massa sejak 9 Oktober lalu. Para pengunjuk rasa menyerukan perbaikan mata pencaharian dan pemberantasan korupsi. Aksi protes rakyat ini memicu pengunduran diri Saad Hariri dari jabatannya sebagai perdana menteri. Sayid Hassan Nasrullah menyampaikan dua pidato di Lebanon tidak lama setelah protes meletus, dan pidato kemarin menjadi yang pertama setelah pengunduran diri Hariri dan yang ketiga setelah protes dimulai.

Dalam tiga pidatonya, Nasrullah mengemukakan pandangan Hizbullah menyikapi protes ini. Menurutnya, Hizbullah mendukung protes rakyat dan tuntutan mereka, tapi menentang segala bentuk kekerasan baik dilakukan oleh pengunjuk rasa maupun pasukan keamanan, dan menyerukan supaya pemerintah melayani kepentingan rakyat.

Dalam pidatonya kemarin, Sekjen Hizbullah menyampaikan pandangan kritisnya. Pertama mengenai metode protes para pengunjuk rasa. Meskipun menegaskan kembali dukungannya terhadap tuntutan rakyat, tetapi ia mengkritik perilaku anarkis dan penutupan jalan oleh para demonstran yang mengganggu kehidupan masyarakat.

Kritik kedua terhadap pendekatan Saad Hariri dalam menyikapi aksi protes rakyat. Sayid Hassan Nasrullah sebelumnya menentang pengunduran diri Saad Hariri dari jabatan perdana menteri. Bahkan menggambarkan masalah saat ini berkaitan dengan periode tiga dekade sebelumnya. Ia juga menyebut pengunduran diri Hariri sebagai aksi tidak bertanggung jawab dalam situasi krisis saat ini. Langkah tersebut bukan hanya tidak mengurangi masalah rakyat, bahkan semakin meningkatkan persoalan yang mengimpit rakyat Lebanon.

 Masalah lain yang disoroti Nasrullah dalam pidatonya kemarin mengenai penekanan terhadap dimensi eksternal dari perkembangan terakhir di Lebanon. Di satu sisi, ia menyinggung peran destruktif AS dalam memperkeruh masalah ekonomi Lebanon. Di sisi lain, terjadi peningkatan peran negatif aktor asing dalam protes baru-baru ini. Sumbu Arab, termasuk Arab Saudi, bersama dengan rezim Zionis dan Amerika Serikat, berusaha untuk menyebarkan propaganda anti-Hizbullah dengan menuding gerakan perlawanan Islam ini sebagai pemicu masalah ekonomi di Lebanon, sekaligus pelaku kekerasan terhadap para pengunjuk rasa.

Dengan pendekatan ini, Seyed Hassan Nasrullah dalam pidato sebelumnya menekankan bahwa masalah Lebanon saat ini adalah akumulasi dari masalah yang menumpuk selama tiga dekade. Dalam pidatonya kemarin, sekretaris jenderal Hizbullah menekankan bahwa "sejauh ini tidak ada pemerintahan atas nama Hizbullah yang telah dibentuk di Lebanon dan mereka yang menggunakan istilah-istilah seperti itu ingin menyematkan semua label kegagalan atas nama Hizbullah."

Aspek lain dari pidato Nasrallah mengenai penekanannya terhadap kekuatan militer Hizbullah dan akan terus menggunakan kekuatan tersebut. Salah satu tujuan aktor asing dalam protes baru-baru ini adalah untuk mengubah protes rakyat menjadi aksi anti-Hizbullah.

Ribuan orang berkumpul di beberapa titik di perbatasan Jalur Gaza untuk menggelar aksi demo March of Returns pada Jumat sore (1/11) lalu. Aksi ini merupakan aksi yang kedelapan puluh satu. Demonstran dalam aksi ini menuntut rezim Zionis Israel untuk membuka blokade Jalur Gaza.
 
 Diwartakan oleh Anadolu, menurut Kementerian Kesehatan Gaza, setidaknya 59 orang menderita luka-luka akibat tindak kekerasan yang dilakukan tentara Israel dalam menangani demonstran ini. 34 diantaranya terluka akibat tertembak peluru tajam.

Tercatat lebih dari 270 orang yang mengikuti aksi-aksi ini meninggal dan ribuan lainnya luka-luka semenjak pertama kali diselenggarakan pada bulan Maret 2018 silam.

Badan Urusan Pengungsi PBB (UNHCR) dikabarkan akan bekerjasama dengan Turki untuk memulangkan sebanyak 2 juta pengungsi Suriah kembali ke negaranya. Hal ini diumumkan secara resmi oleh PBB sebagaimana yang dilaporkan oleh Anadolu.

Pengumuman ini merupakan salah satu hasil pertemuan tertutup antara Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dengan Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres pada Jumat (1/11) di Vahdettin Pavilion di Istanbul, Turki.

“Sekjen menekankan prinsip-prinsip dasar terkait dengan pemulangan pengungsi secara sukarela, aman dan terhormat. Ia memberitahu Presiden (Erdogan) bahwa UNHCR akan segera membentuk tim untuk mengkaji proposalnya dan mulai berbincang dengan pejabat Turki. Hal ini sesuai dengan mandat yang telah diberikan,” ujar juru bicara PBB pada Jumat (1/11).

Guterres sangat mengapresiasi dukungan Turki terhadap hal-hal yang diupayakan oleh PBB di Timur Tengah.

Dilansir dari Middle East Monitor, seorang analis Israel menilai Benjamin Netanyahu lebih memilih untuk mengulang pemilu untuk kali ketiga daripada membentuk pemerintahan bersama dengan rival politiknya, Benny Gantz.

Sebelumnya, Netanyahu mengumumkan bahwa pihaknya bersedia untuk membentuk pemerintahan bersama dimana dia tidak lagi menjabat sebagai Perdana Menteri. Hal itu disampaikan pasca Gantz menyatakan bahwa partainya berubah haluan politik dari liberal-kiri ke sayap kanan.

Baca juga: Netanyahu Gagal, Rivlin Serahkan Mandat ke Gantz

Sima Kadmon, analis media Yedioth Ahronoth menyebut Netanyahu ‘ketakutan dan bersedia untuk melakukan apa saja demi menjaga kursinya serta tidak berhadapan dengan amukan sistem peradilan’.

Sebagaimana diketahui bahwa Netanyahu terlibat beberapa kasus korupsi. Hanya saja, undang-undang Israel memberikan kekebalan hukum pada pejabat tertinggi pemerintahan yaitu Perdana Menteri selama ia menjabat. Dengan begitu, mengamankan kursi PM bagi Netanyahu berarti keamanan dari jeratan hukum dan peradilan.

Media menukil banyak pernyataan petinggi AS tentang kematian pemimpin kontroversial ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi dalam operasi khusus di wilayah Idlib, Suriah. Dengan keyakinan penuh, petinggi AS mengabarkan kematian al-Baghdadi dalam operasi militer tersebut.

Berikut adalah secuil kisah perjalanan Abu Bakr al-Baghdadi.

5 tahun sembunyi. Abu Bakr al-Baghdadi menghabiskan hari-harinya di suatu tempat yang tidak diketahui dan tiba-tiba dilaporkan kabar kematiannya dalam serangan operasi militer AS di Idlib, Utara Suriah.

Al Jazeera memandangnya bukan satu kejadian kebetulan, khususnya ketika Presiden AS mengetik satu tulisan mengherankan dalam akun twiternya, “Saat ini terjadi peristiwa besar”.

Sama seperti kematiannya, kehidupan al-Baghdadi penuh lika-liku. Ia tertulis dalam buku most wanted AS. Pemerintah Washington pernah menghargainya sebesar 25 juta dolar. Lalu siapakah Abu Bakr al-Baghdadi ini?

Kelahiran Samarra, Pendidikan Baghdad
Ibrahim Awad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai adalah nama asli Abu Bakr al-Baghdadi. Lahir tahun 1971 di kota Samarra, Irak dalam keluarga al-Badri.

The Daily Telegraph, Inggris, menuliskan bahwa umur 18 tahun, al-Baghdadi pindah ke al-Thabji, Baghdad dan menyelesaikan S1 dan S2-nya dalam bidang ilmu Islam. S3 juga ia sempurnakan di universitas yang sama dalam bidang hukum Islam, tepatnya tahun 2000.

14 Tahun Menjadi Imam Sholat
Hingga tahun 2004, al-Baghdadi masih tinggal di al-Thabji. Abu Bakr al-Baghdadi tinggal di satu kamar yang berdampingan dengan masjid. Dan selama 14 tahun ia menjadi imam sholat masjid tersebut. Setelah ribut dengan pemimpin masjid dan masyarakat sekitar, al-Baghdadi meninggalkan al-Thabji.

“Al-Baghdadi hanya bermain bola dan ia pemain terbaik tim masjid”, kata salah seorang warga setempat.

Beberapa media Arab menukil kisah al-Baghdadi dari sebagian mantan gurunya. “Sebelumnya ia bukan seorang Wahabi Salafi. Ia ahli tajwid. Selain baca Quran, ia tidak memiliki keistimewaan lain”, kata mereka. Padahal site-site Jihadis melaporkan S3-nya.

Kemudian al-Baghdadi bergabung dengan kelompok kecil al-Tauhid wa al-Jihad pimpinan Abu Musab al-Zarqawi asal Yordania. Ia ikut perang di provinsi al-Anbar, Barat Irak.

Ditangkap AS
Militer AS berhasil menangkap Abu Bakr al-Baghdadi. Militer memenjarakannya selama 4 tahun di penjara Buka, Basrah. Selama di penjara, ia kenal dengan elemen-elemen al-Qaeda dan akhirnya ia bergabung dengan mereka.

CBS News menukil pernyataan pemerintah AS bahwa selama AS menguasai Irak tahun 2004, al-Baghdadi ada di penjara. Dan fotonya juga masih ada.

Buka adalah satu penjara yang dibangun AS di Basrah, Irak. Teroris paling ekstrem biasa dipenjara di sana. Sebagian ekstremis dibebaskan oleh militer AS tahun 2009.

Abu Bakr al-Baghdadi tidak bertemu dengan Abu Muslim al-Turkmani (Wakil Pemimpin ISIS) Haji Bakr dan Abu Qasim (dua Komandan ISIS) di Suriah. Tetapi mereka bertemu di penjara.

Buka adalah penjara paling lengkap. Beberapa tahanan Abu Ghraib juga dipindah ke sana. Dan beberapa Komando senior ISIS juga pernah ditahan di sana.

Al-Zarqawi memerintahkan al-Baghdadi untuk perangi militer AS. Al-Zarqawi sendiri tewas dalam serangan udara Washington tahun 2006. Setelah itu, al-Baghdadi masih menjadi anak buah Abu Omar al-Baghdadi, yang tewas tahun 2010. Dari tahun inilah Abu Bakr al-Baghdadi memimpin kelompok teroris bernama Daulah Islam Irak.

Abu Bakr al-Baghdadi melihat kesempatan melawan Bashar Assad. Ia langsung menyerang Suriah tahun 2011.

Abu Bakr al-Baghdadi mengirim wakilnya, Abu Mohammad al-Julani, ke Suriah untuk membangun pangkalan al-Qaeda. Pasca itulah, Jabhat al-Nusra mengumumkan eksistensinya dengan aksi-aksi terorisme dan menjadi oposisi Suriah yang paling getol.

Persatuan Sementara dengan Jabhat al-Nusra
9 April 2011, satu file al-Baghdadi tersebar. Dalam file tersebut, Abu Bakr al-Baghdadi menegaskan bahwa al-Nusra adalah cabang dari Daulah Islam Irak. “Jabhat al-Nusra dan Daulah Islam Irak adalah kelompok teroris Daulah Islami Irak-Suriah (DAESH)”, tegasnya.

Bersama dengan pengaruh al-Julani di Suriah dan penolakannya atas keputusan al-Baghdadi mengenai persatuan Jabhat al-Nusra dan Daulah Islam Irak. Abu Bakr al-Baghdadi mendeklarasikan perang atas Jabhat al-Nusra. Inilah penyebab terpisahnya al-Baghdadi dari al-Qaeda.

Abu Bakr al-Baghdadi meminta Ayman al-Zawahiri, Pemimpin al-Qaeda, untuk tidak menyerahkan Suriah ke Jabhat al-Nusra. Sehingga al-Baghdadi meluaskan wilayah operasinya hingga Utara dan Timur Damaskus pada tahun 2012-2013.

Menukil dari sumber ISIS, Reuters melaporkan bahwa al-Baghdadi adalah satu-satunya teroris yang tidak membaiat al-Zawahiri pasca kematian Osama bin Laden.

Pemerintah ISIS
29 Juni 2014 al-Baghdadi mengumumkan kekhilafahan Islam. Abu Bakr al-Baghdadi menobatkan diri sebagai pemimpin semua muslim dan menuntut semua kelompok teroris untuk membaiatnya.

Abu Mohammad al-Adnani, Jubir ISIS, dalam rekaman suara menyatakan, nama Daesh berubah menjadi Daulah Islam.

4 Juli 2014, untuk pertama kalinya Abu Bakr al-Baghdadi menampakkan diri ke khalayak umum dan berpidato di masjid di Mosul. Foto-foto pemimpin Daulah Islam bertebaran di dunia maya. Sedangkan pemerintah Irak meragukan foto-foto tersebut karena menurut pemerintah Irak, al-Baghdadi terluka dan sembunyi di Suriah.

April lalu al-Baghdadi juga berpidato untuk menepis isu pro dan kontra kematiannya.

Meskipun AS mengklaim menarik pasukannya dari Suriah, tapi sebagian sumber media Barat melaporkan negara ini mengirimkan lebih banyak senjata dan alutsista ke negara Arab itu.

Situs Military Times mengutip sumber di angkatan udara AS, melaporkan, pemerintahan Trump mengklaim menarik pasukannya dari Asia Barat dalam koalisi global melawan ISIS yang dipimpin AS, tapi tahun ini justru meningkatkan pengiriman senjata dan alutsista, bahkan lebih besar daripada operasi pembebasan di Mosul dan Raqqa.

Dilaporkan, militer AS telah mengerahkan lebih dari 453 ton senjata dan alutsista ke berbagai daerah di Irak dan Suriah hanya dalam setahun terakhir.

Di Afghanistan, di mana Pentagon mengklaim telah menarik lebih dari 2.000 tentaranya, tahun ini AS justru mengirim lebih dari 122 ton peralatan militer dan logistik ke Afghanistan.

Presiden AS Donald Trump dalam rapat umum persiapan pilpres di Minnesota bulan lalu mengatakan, "AS akan berada di Afghanistan untuk waktu yang singkat. Tetapi kami telah berada di Afghanistan selama lima tahun terakhir dan sekarang saatnya membawa pulang pasukan ke rumahnya masing-masing,".

Presiden Turki mengancam akan membuka perbatasan negaranya ke Eropa jika mereka tidak membantu rencana Ankara untuk menciptakan zona aman di wilayah utara negara ini.

Recep Tayyip Erdogan dalam statemen yang disampaikan di Istanbul hari Sabtu (26/10) mendesak dukungan negara-negara Eropa terhadap prakarsa Ankara untuk menciptakan zona aman demi mencegah masuknya kelompok-kelompok bersenjata dari Suriah.

Presiden Turki kembali menyebut kelompok-kelompok Kurdi di Suriah utara sebagai teroris, dan meminta mereka menarik diri dari daerah-daerah zona penyangga keamanan yang disepakati Turki dan Rusia, jika tidak operasi militer akan dilanjutkan.

Invasi militer Turki ke wilayah utara Suriah menyulut kritik internasional yang luas, tapi Erdogan mengklaim operasi militer itu bertujuan untuk mengamankan perbatasan Turki dan  masyarakat internasional harus menghormatinya.

Invasi militer Turki ke Suriah yang dimulai sejak 9 Oktober 2019, dengan dalih menumpas terorisme dan membersihkan perbatasan Suriah-Turki. 

Rakyat dan pemerintah Suriah, bersama dengan komunitas internasional telah mengutuk invasi militer Turki di wilayahnya.

Pemerintah Afghanistan absen dari perundingan damai di Moskow, ibu kota Rusia. Juru bicara Kementerian Negara untuk Urusan Perdamaian Najia Anwari mengatakan, Kabul tidak mengirim perwakilan dalam pertemuan kuartet yang diselenggarakan di Rusia.

Dia menambahkan, pemerintah Afghanistan menyambut baik segala bentuk dialog antar rakyat Afghanistan sebagai prinsip, tetapi diharapkan pembicaraan ini akan mengarah pada perundingan damai.

Pertemuan kuartet mengenai perdamaian Afghanistan berlangsung pada hari Jumat, 25 Oktober 2019. Perundingan ini dihadiri oleh para pejabat senior Rusia, Cina, Amerika Serikat dan Pakistan. Para peserta mengevaluasi cara-cara untuk menciptakan perdamaian di Afghanistan. Mereka mengevaluasi transformasi terbaru terkait dengan perdamaian di negara ini.

Absennya pemerintah Afghanistan dari perundingan tersebut merupakan kelanjutan dari kebijakan yang telah diambil pada dua tahun lalu untuk menyikapi pertemuan-pertemuan di Rusia tentang perkembangan perdamaian di Afghanistan.

Dialog antara perwakilan Taliban dengan para pejabat partai Afghanistan telah berlangsung dalam dua babak. Sementara, perundingan-perundingan di Rusia terkait dengan perdamaian Afghanistan yang dihadiri oleh perwakilan beberapa negara juga telah berlangsung, namun pemerintah Kabul tidak mengirim perwakilan resmi dalam perundingan dan dialog tersebut.

Meski dalam satu babak perundingan, pemerintah Afghanistan mengklaim tidak mengirim perwakilan, namun kenyataannya sebuah delegasi dari Dewan Tinggi Perdamaian Afghanistan ikut serta dalam perundingan ini.

Keputusan pemerintah Kabul untuk tidak mengirim perwakilan dalam perundingan kuartet di Moskow, selain merupakan pendekatan Afghanistan sebelumnya yang menentang dialog perdamaian yang dilakukan oleh negara-negara lain, juga berhubungan dengan kondisi saat ini di Afghanistan.

as

Presiden Afghanistan Ashraf Ghani
Sekarang, rakyat Afghanistan sedang bersiap untuk kedatangan pemerintah baru pasca pengumuman hasil pemilu presiden, sementara Presiden Ashraf Ghani juga sedang berada di ambang masuk ke periode baru, di mana ada kemungkinan dia akan terpilih lagi sebagai Presiden Afghanistan untuk lima tahun ke depan, atau ada orang lain yang akan menjadi pemenang pemilu dan membentuk kabinet baru. Hal ini akan jelas setelah pengumuman akhir hasil pemilu.

Ashraf Ghani sedang menunggu hasil pemilu presiden seperti halnya calon-calon presiden lainnya. Dalam kondisi sekarang ini, tentunya aktivitas semua kementerian di Afghanistan akan berkurang, bahkan mungkin program-program dihentikan hingga jelas tentang hasil pemilu.

Oleh karena itu, keputusan Afghanistan untuk tidak mengirim perwakilan dalam perundingan damai di Rusia, selain merupakan kelanjutan dari pendekatan sebelumnya , juga tidak terlepas dari kondisi politik saat ini di negara tersebut.

Kelompok-kelompok politik Afghanistan juga mendapat protes karena memperpanjang aktivitas pemerintah sekarang pasca berakhirnya batas waktu sah pada lima bulan lalu. Berlanjutnya aktivitas pemerintah Ashraf Ghani tentunya akan dinilai sebagai langkah yang bertentangan dengan konstitusi.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan peringatan Hari Sumpah Pemuda harus menjadi momentum memantapkan dan mengkonsolidasikan langkah-langkah nyata dalam membumikan nilai-nilai Pancasila.

"Peringatan Hari Sumpah Pemuda, mengingatkan kita kembali pada 'sejarah kesadaran' anak-anak bangsa pada 91 tahun silam," kata Bambang Soesatyo yang akrab dipanggil Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, seperti dilansir Antaranews.

Menurut dia, kesadaran pemuda-pemudi bangsa yang melahirkan satu kesatuan pemikiran besar dan visi kebangsaan yang jauh melampaui zamannya, hingga bangsa Indonesia mencapai kemerdekaannya pada tahun 1945.

"Serta menjadi landasan bagi Indonesia masa depan yang akan kita songsong bersama," kata Bamsoet.

Dia menilai semangat Sumpah Pemuda harus menjiwai semangat pemuda untuk membangun masa depan bangsa yang semakin baik.

"Saat ini kita hidup di era globalisasi yang ditandai dengan kecepatan dan kemudahan arus informasi dan komunikasi," katanya.

Dia mengatakan lompatan kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi telah menembus batas-batas kedaulatan negara. Apa yang terjadi di belahan dunia di mana pun dengan seketika dapat diketahui.

Bamsoet mengatakan, arus informasi dan komunikasi yang semakin mudah dan terbuka itu memberikan banyak peluang bagi kemajuan bangsa namun pada saat yang bersamaan juga membawa ancaman.

Berbagai ancaman tersebut di antaranya ancaman terhadap ideologi Pancasila, ancaman terhadap nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, ancaman terhadap adab sopan santun, ancaman terhadap tradisi dan seni budaya, serta ancaman terhadap warisan kearifan-kearifan lokal bangsa Indonesia.

"Dengan membonceng fenomena globalisasi, nilai-nilai individualisme, liberalisme, dan ekstremisme telah ditransformasikan secara terstruktur, sistematis, dan masif, seolah harus diterima sebagai standar nilai baru yang terbaik dalam pembangunan sistem politik, ekonomi, dan budaya di Indonesia," katanya.

Dia mengajak para pemuda Indonesia untuk berada di garda terdepan dalam membumikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu selalu menghadirkan nilai-nilai dan keutamaan Pancasila dalam praktik keseharian.

Dia meyakini, melalui semangat Hari Sumpah Pemuda, para anak-anak muda milenial Indonesia akan terus melahirkan pemikiran-pemikiran atau gagasan-gagasan yang bernas untuk mengatasi berbagai tantangan global.

"Dinamika lingkungan strategis global diwarnai kompetisi dan perebutan pengaruh negara-negara besar yang telah menempatkan Indonesia pada pusat kepentingan global. Jika tidak siap dan waspada, Indonesia dapat saja tergilas dalam kompetisi global yang tidak mengenal batas dan waktu," ujarnya.

Politikus Partai Golkar itu menilai Indonesia ke depan membutuhkan generasi muda yang unggul, berkarakter Pancasila, toleran, dan berakhlak mulia karena itu dibutuhkan SDM unggul yang terus belajar, bekerja keras, serta berdedikasi tinggi.

Selain itu, menurut dia, Indonesia membutuhkan generasi muda yang penuh inovasi, mampu membalik ketidakmungkinan menjadi peluang, mampu membuat kelemahan menjadi kekuatan dan keunggulan, mampu membuat keterbatasan menjadi keberlimpahan.

"Saya meyakini, para pemuda kita mampu berkontribusi besar dalam mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dalam periode kedua ini menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia," katanya.

Pemerintah Irak melarang media Arab Saudi, Al Arabiya dan Al- Hadas, serta siaran radio AS berbahasa Arab al-Hurra dan Sawa, karena melanggar aturan negaranya.

Badan Komunikasi dan Media Irak sebagai institusi resmi untuk memantau aktivitas media di negara ini menyegel kantor jaringan media al-Hurra di Baghdad.

Dilaporkan, jaringan media Saudi dan AS  dibekukan izin operasinya karena meliput aksi protes di Irak.

September lalu, badan komunikasi dan media Irak menangguhkan operasional jaringan al-Hurra selama tiga bulan karena menghina lembaga-lembaga Syiah dan Sunni, dan menuntut permintaan maaf resmi dari mereka.

Televisi Arab Al-Huriah mulai beroperasi tahun 2004 dengan dukungan kementerian Luar Negeri AS.

Irak dilanda protes rakyat yang menuntut pemulihan kondisi ekonomi, terutama pemberantasan korupsi dan peningkatan lapangan kerja. 

Perdana Menteri Irak Adel Abdul Mahdi menyampaikan beberapa paket usulan demi meredam aksi massa tersebut dan mengembalikan stabilitas keamanan negara ini. 

Berbagai laporan menunjukkan keterlibatan pihak asing dalam memprovokasi aksi protes rakyat Irak.