Pertahanan udara Irak menembak jatuh empat drone di wilayah utara Erbil.

Al Jazeera melaporkan, seorang pejabat keamanan di Kurdistan Irak hari Sabtu (9/12/2023) mengatakan, "Drone ini ditembak jatuh sebelum memasuki area bandara Erbil dan pangkalan militer AS,".

Menurut laporan ini, sejauh ini tidak ada individu atau kelompok yang mengaku bertanggung jawab drone tersebut. 

Sebelumnya, perlawanan Islam Irak telah menargetkan pangkalan militer AS di Suriah dan Irak dengan serangan drone, roket dan rudal.

Perlawanan Islam di Irak telah mengambil tindakan ini menyusul keterlibatan Amerika Serikat dalam pembunuhan warga Gaza yang tidak bersalah oleh rezim Zionis.

Perlawanan Islam Irak menganggap Amerika Serikat bertanggung jawab atas serangan rezim Zionis di Jalur Gaza dan telah menekankan dalam beberapa pernyataan bahwa mereka akan menargetkan pangkalan-pangkalan Amerika selama serangan rezim Zionis terus melanjutkan serangan terhadap orang-orang Palestina di Gaza.

Media rezim Zionis mengumumkan bahwa helikopter Apache Israel secara keliru menargetkan tentara Zionis di Gaza.

Yedioth Ahronoth hari Sabtu (9/12/2023) melaporkan pasukan darat rezim Zionis telah meminta bantuan udara dari helikopter Apache Israel untuk menargetkan pejuang perlawanan yang ditempatkan di dekat mereka, namun helikopter Zionis justru menargetkan sebuah bangunan yang menjadi tempat berkumpulnya pasukan Israel.

Menurut laporan ini,militer Israel sedang menyelidiki insiden tersebut.

Selama beberapa hari terakhir, sebuah helikopter perang Zionis secara keliru menembaki sebuah rumah di Jalur Gaza di mana beberapa tentara Zionis berlindung, dan salah satu tentaranya tewas.

Sejak awal perang Gaza, puluhan tentara Zionis tewas atau terluka, tapi militer Israel mencoba menyensor masalah ini karena takut menghadapi tuntutan dari keluarga mereka yang terbunuh.

Pada pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Jumat (8/12/2023) malam, resolusi usulan Uni Emirat Arab telah dilakukan melalui pemungutan suara, dengan dukungan 13 negara dari 15 negara anggota Dewan Keamanan yang memberikan suara mendukung, sedangkan Amerika Serikat menentang dan Inggris  abstain.

Suatu resolusi yang akan disetujui di Dewan Keamanan PBB memerlukan minimal 9 suara tanpa perlawanan dari lima anggota tetap dewan ini yaitu: Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia dan Cina.

Penentangan Amerika terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB untuk melakukan gencatan senjata di Gaza terjadi pada saat Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengirimkan surat kepada Presiden Dewan Keamanan dengan mengutip Pasal 99 Piagam PBB, mengingat besarnya korban manusia di Gaza akibat serangan Israel.

Ini pertama kalinya Guterres melakukan hal tersebut sejak ia menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PBB pada tahun 2017.

Pasal 99 Piagam PBB, yang hanya digunakan 9 kali dalam sejarah PBB, menyatakan bahwa Sekretaris Jenderal dapat melaporkan kepada Dewan Keamanan segala hal yang menurut pendapatnya dapat mengancam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. 

Pasal ini memungkinkan Sekretaris Jenderal PBB memanggil anggota Dewan Keamanan untuk mengadakan pertemuan darurat dan meminta mereka segera mengambil tindakan ketika dia merasa bahwa keamanan dan perdamaian global dalam bahaya.

"Realisasi perkembangan penting ini adalah perubahan sikap di bidang perdagangan luar negeri Iran, dan dengan penerapannya, perdagangan bebas pertama Iran dengan zona Eurasia dalam beberapa dekade terakhir akan terbentuk," ujar Zaighmi.

"Perjanjian Iran dengan Uni Ekonomi Eurasia sebagai sarana latihan untuk bergabung dalam perdagangan bebas dengan kawasan dan pihak lain seperti BRICS dan Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO)," tegasnya.

Ia juga menyatakan bahwa perjanjian perdagangan bebas dengan dua negara lainnya sedang berlangsung, dan perjanjian ini akan ditandatangani dengan Suriah dalam waktu sekitar dua minggu dan dengan negara Amerika Latin dalam waktu sekitar tiga bulan.

Kepala Organisasi Pembangunan dan Perdagangan menekankan bahwa perjanjian perdagangan bebas adalah semacam infrastruktur untuk memfasilitasi dan meningkatkan ekspor Iran, sehingga pengusaha Iran dapat lebih mudah bersaing dengan pesaingnya dalam sistem tarif.

Hubungan Republik Islam Iran selama beberapa dekade terakhir dengan berbagai negara yang menentang kebijakan dan langkah hegemoni Barat, khususnya AS senantiasa mengalami peningkatan.

Sekaitan dengan ini, Iran menjalin hubungan baik dengan sejumlah negara Amerika Latin seperti Kuba, Venezuela dan Nikaragua disampin Bolivia yang memiliki sejarah panjang dalam melawan imperialisme dan hegemoni global pimpinan Amerika Serikat. Iran bersama negara-negara ini serta di berbagai forum internasional memiliki sikap kuat dalam melawan sikap dan langkah Barat, khususnya Amerika Serikat yang ingin memaksakan tuntutan dan tujuannya kepada negara lain.

Masalah ini juga ditekankan oleh petinggi negara-negara ini termasuk Venezuela. Menteri Luar Negeri Venezuela, Yvan Gil Pinto dalam wawancaranya dengan Televisi al-Mayadeen menilai Iran dan negaranya sebagaibagian dari sistem politik baru dunia dan geografi politik global. Ia mengatakan, tujuan kerja sama kedua negara adalah menjaga kepentingan bersama dan mempertahankan keseimbangan global. Pinto menilai teladan Amerika yang mendominasi hubungan internasional tidak akan dapat bertahan mengingat lemahnya negara ini di dalam negeri seperti angka kemiskinan yang menjacai 40 juta orang, adanya jarak dari nilai-nilai kemanusiaan, sikap negara ini yang bersikeras merampok sumber daya negara lain, dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Ia menekankan bahwa sistem politik baru dunia akan menyaksikan kekuatan baru, dan Iran serta Venezuela merupakan bagian darinya.

Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan antara Iran dan negara-negara maju di Amerika Latin selalu mengalami kemajuan dan hubungan tersebut telah berkembang di bidang politik, ekonomi, komersial, industri, energi, kesehatan, dan lainnya. Ali Bagheri, wakil politik Kementerian Luar Negeri, mengunjungi Amerika Latin pada Februari 2023, satu bulan setelah Hossein Amir Abdollahian, kunjungan Menteri Luar Negeri Iran ke wilayah ini, merupakan konfirmasi dari keinginan pemerintah ke-13 untuk memperkuat hubungan dengan Amerika Latin.

Sayid Mohammad Hosseini, Wakil menlu untuk urusan parlemen, mengatakan," Republik Islam Iran memiliki hubungan baik dengan Kuba, Nikaragua, Brasil, Chile, Venezuela dan negara-negara Latin dan Amerika Selatan lainnya, dan diharapkan hubungan ini akan dikembangkan di berbagai bidang dalam pemerintahan baru."

Contoh sempurna hubungan baik antara Republik Islam Iran dan negara-negara maju Amerika Latin adalah hubungan yang luas antara Iran dan Venezuela. Mempertimbangkan kebijakan permusuhan Amerika Serikat terhadap Iran dan Venezuela, Tehran dan Caracas telah mengadopsi pendekatan untuk meningkatkan hubungan dan kerja sama bilateral, dan dalam hal ini, mereka menekankan untuk melawan sanksi Washington dan memberikan bantuan timbal balik. Juga, Iran dan Kuba telah mengambil pendekatan untuk mengembangkan hubungan sebanyak mungkin dalam menghadapi sanksi AS.

Nikaragua di Amerika Tengah juga merupakan salah satu negara Amerika Latin yang telah menjalin hubungan yang semakin luas dengan Iran, dan kunjungan pejabat senior negara-negara tersebut ke Tehran dan pejabat senior Iran ke negara-negara tersebut merupakan simbol kedekatan hubungan tersebut. Kunjungan Presiden Republik Islam Iran Sayid Ebrahim Raisi ke Venezuela, Nikaragua, dan Kuba pada Juni 2023 dan penyelesaian berbagai perjanjian serta pengumuman posisi bersama dalam banyak masalah internasional, termasuk mengkritik unilateralisme Amerika Serikat dan mendukung multilateralisme dan sistem multipolar adalah salah satu sikap Tehran yang sama dengan ketiga negara maju Amerika Latin ini.

Iran telah menjalin hubungan baik dengan negara-negara Amerika Latin lainnya seperti Bolivia dan Brasil, dan terutama setelah pelantikan Luis Lula da Silva, presiden baru Brasil, hubungan antara Tehran dan Brasilia mencapai dimensi baru. Pemberian izin bagi kapal-kapal Iran untuk berlabuh di pelabuhan Rio de Janeiro, Brasil, pada awal tahun 2023, terlepas dari tekanan dan penentangan Amerika Serikat, sekali lagi menunjukkan bahwa pemerintah Amerika Latin tidak mau atau menolak mengikuti tuntutan Washington, seperti sebelumnya.

Hal ini masuk akal mengingat kecenderungan meningkatnya pemimpin dan pemerintahan sayap kiri di Amerika Latin, misalnya di Brasil, dalam pemilihan presiden baru-baru ini, Lula da Silva, seorang politikus sayap kiri, mampu mengalahkan saingannya dari barat, Jair Bolsonaro, yang memiliki kecenderungan Amerika yang kuat. Setelah memimpin Brasil, da Silva dengan cepat mencoba memulihkan hubungan dengan negara-negara maju di Amerika Latin, seperti Venezuela, dan pada saat yang sama berusaha memperbaiki hubungan dengan Republik Islam Iran. Simbol dari masalah ini adalah izin untuk berlabuh kapal Iran di pelabuhan Brasil, meski ditentang keras oleh Washington.

Republik Islam Iran telah berulang kali mengecam pendekatan Amerika yang mendominasi dan intervensionis terhadap negara-negara Amerika Latin. Sehubungan dengan itu, Ayatullah Khamenei, Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam, pada 4 April 2023, dalam pertemuan dengan para pejabat dan staf Republik Islam Iran, menekankan pengurangan pengaruh Amerika Serikat di Amerika Latin. Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam mengatakan, "Amerika menganggap Amerika Latin sebagai halaman belakangnya, [tetapi] pemerintah anti-Amerika mulai berkuasa di banyak negara Amerika Latin. Amerika Serikat ingin menjadikan Venezuela boneka; Mereka juga menunjuk pemerintah sendiri alih-alih pemerintah Venezuela saat ini, yang menentang Amerika, mereka menciptakan presiden palsu, mereka memberinya pasukan, mereka memberinya uang, mereka memberinya senjata, mereka menciptakan konflik selama dua atau tiga tahun, akhirnya mereka gagal; Ini semua adalah tanda-tanda kelemahan."

Bukti dan tren menunjukkan bahwa Amerika Serikat menghadapi penurunan pengaruh yang terus meningkat di Amerika Latin, yang dianggapnya sebagai halaman belakangnya. Pesaing global Amerika Serikat, khususnya Cina, semakin memperluas hubungan mereka dengan Amerika Latin, dan di sisi lain, negara-negara maju lainnya di kawasan ini, seperti Venezuela dan Kuba, semakin banyak bekerja sama dengan kekuatan internasional lainnya seperti Rusia dan, serta negara-negara lain seperti Iran untuk mengurangi tekanan Amerika Serikat.

Amerika Serikat selalu menganggap Amerika Latin sebagai halaman belakangnya sejak awal abad ke-19 dalam kerangka "Doktrin Monroe". Washington masih menganggap dirinya sebagai penjaga dan pemilik Amerika Latin, dan karena alasan ini, selalu dibutuhkan pendekatan bermusuhan dan upaya untuk menggulingkannya. Ini telah menempatkan para pemimpin dan pemerintah sayap kiri di wilayah ini, yang bertindak bertentangan dengan keinginan dan kepentingan Washington, di garis depan kebijakannya. Pendekatan ini dianggap sebagai tanda arogan dan sifat dominan Amerika.

Sementara itu, para pemimpin baru Amerika Latin ingin Amerika menahan diri untuk tidak melanjutkan kebijakan intervensionisnya di kawasan ini. Sekarang sekali lagi kaum kiri telah berkuasa di beberapa negara penting di kawasan ini atau mereka masih tetap berkuasa, kaum kiri telah berdiri untuk saling mendukung melawan tekanan Amerika dan agen-agen internal mereka. Pada saat yang sama, negara-negara progresif Amerika Latin memperluas hubungan dengan kekuatan non-Barat seperti Rusia dan Cina, serta negara-negara anti-dominion seperti Iran, untuk menghadapi hegemoni Amerika dan mendapatkan dukungan internasional.

Hubungan dekat dan posisi terkoordinasi Iran dan negara-negara maju di Amerika Latin telah menyebabkan negara-negara ini mengambil posisi yang jelas melawan tindakan intervensionis Amerika Serikat terhadap Iran dan menekankan untuk mendukung Tehran melawan tindakan konspirasi semacam itu. Dalam hal ini, setelah gangguan dan kerusuhan terjadi di Iran pada pertengahan tahun 2022, Denis Moncada, Menteri Luar Negeri Nikaragua, mengumumkan pada tanggal 19 Desember 2022, pada pertemuan ketiga Forum Dialog Tehran, bahwa negara ini akan menghentikan segala upaya untuk memicu ketidakamanan di Iran, serta mengutuk sanksi ilegal terhadap negara ini. Dia menekankan bahwa Amerika Serikat dan hegemoni negara itu sedang mengalami penurunan tajam.

Sebelumnya, pada pertemuan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa Kemanusiaan Dewan Hak Asasi Manusia pada akhir November 2022 untuk memeriksa kerusuhan di Iran, duta besar dan perwakilan tetap Nikaragua mengatakan, "Menurut Piagam PBB, seharusnya tidak ada campur tangan dalam urusan dalam negeri negara. Dia menekankan bahwa Iran menghormati hak asasi manusia dengan baik dan tindakan diambil di Dewan Hak Asasi Manusia tidak boleh melanggar kedaulatan nasional negara ini, dan mencampuri urusan dalam negeri Iran."

Pengumuman sikap Nikaragua yang jelas sebagai salah satu negara progresif Amerika Latin dalam mengutuk pengobaran dan pemicu kerusuhan di Iran sebenarnya mencerminkan sikap bersatu negara-negara maju Amerika Latin seperti Kuba dan Venezuela terhadap tindakan permusuhan yang dilakukan oleh negara-negara Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat melawan Iran, terutama dukungan dari gangguan dan kerusuhan dan berusaha menghasut mereka.

Pada akhir Oktober 2022, Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodríguez menerbitkan pesan di akun Twitter-nya sambil mengutuk sanksi sepihak AS terhadap Iran dan mengumumkan penentangan Havana terhadap upaya Barat untuk mengganggu tatanan internal suatu negara. Dalam pesan Twitter ini, Rodríguez menulis: "Kuba menentang pengenaan sanksi sepihak AS terhadap Iran dan upaya untuk menumbangkan tatanan internal bangsa ini. Kami menolak campur tangan dalam urusan internal negara lain dan manipulasi hak asasi manusia untuk tujuan politik."

Selain itu, selama sidang istimewa Dewan HAM PBB untuk mengkaji kerusuhan di Iran yang digelar akhir November 2022, perwakilan Venezuela menilai penyelenggaraan pertemuan ini sebagai kelanjutan politisasi negara-negara tersebut dalam menyalahgunakan Dewan HAM untuk tujuan politik mereka. Wakil Venezuela seraya mengkritik standar ganda di Dewan HAM PBB, menjelaskan, "Penyelenggaraan sidang ini tidak memiliki makna, dan negara-negara kuat dunia ingin mengobarkan instabilitas di Iran. Kami selama peristiwa terbaru menyaksikan kampanye media dan jejaring sosial melawan Iran."

Sikap ini menunjukkan bahwa negara-negara maju Amerika Latin yang seperti Iran menentang dominasi dan hegemoni Barat pimpinan Amerika, memiliki pemahaman yang benar terkait esensi dukungan Barat terhadap kerusuhan di Iran. Oleh karena itu, mereka terang-terangan menentang upaya Barat untuk mengobarkan kerusuhan di Iran.

Christian Wagner, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Jerman menilai kelanjutan pembangunan distrik Zionis merupakan pelanggaran hukum internasional.

Kabinet Perdana Menteri Rezim Zionis Benjamin Netanyahu hari Minggu menyetujui amandemen undang-undang untuk memfasilitasi tahapan pembangunan pemukiman di wilayah Tepi Barat, dan akan membangun lagi 4.500 unit permukiman di wilayah Palestina itu.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Jerman, Christian Wagner hari Senin (19/6/2023) mengatakan bahwa Berlin akan memantau dengan cermat pembangunan permukiman ilegal Israel dan berkonsultasi dengan mitranya.

Mengenai kesyahidan setidaknya tiga warga Palestina di kamp Jenin selama serangan brutal pasukan Zionis, Wagner menekankan bahwa hilangnya nyawa warga sipil menjadi perhatian serius.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Otoritas Palestina menanggapi keputusan kabinet Benjamin Netanyahu dengan  menganggapnya sebagai langkah berbahaya untuk menguasai Tepi Barat.

Kementerian Luar Negeri Yordania mengutuk keputusan rezim Zionis untuk mengembangkan pemukiman dan membangun ribuan unit pemukiman baru di Tepi Barat.

Terlepas dari penentangan global terhadap permukiman dan pendudukan rezim Zionis dalam beberapa dekade terakhir, Israel terus meningkatkan perampasan dan penyitaan lebih banyak properti warga Palestina dan melanjutkan pembangunan permukiman Zionis di Tepi Barat, termasuk kota Quds yang didudukinya.

Pada akhir tahun 2016, Dewan Keamanan PBB kembali mengeluarkan Resolusi 2334 yang menyatakan setiap pembangunan permukiman oleh rezim Zionis di wilayah pendudukan Palestina adalah ilegal, dan menekankan perlunya evakuasi segera semua pemukiman Zionis yang dibangun di Tepi Barat.

Rezim Zionis telah berulang kali melanggar resolusi ini dan tidak hanya tidak menghentikan pembangunan permukiman, tetapi juga mengintensifkannya.(

Sayap militer Jihad Islam Palestina mengatakan, dalam pertempuran di kamp Jenin, banyak kejutan yang dihadapi oleh pasukan Rezim Zionis, dan perlawanan atas musuh akan terus dilakukan.

Dikutip situs Palestine Time, Selasa (20/6/2023), Brigade Al Quds mengumumkan bahwa operasi terbaru pejuang Palestina, di Jenin, bersandi Baas Al Ahrar, dan menyebutnya sebagai lembaran baru dalam catatan heroisme kelompok perlawanan Palestina di kamp Jenin, yang telah membuat tentara musuh terhina.

"Babak pertempuran ini telah berakhir, dan kami semakin kuat serta kokoh setelah perang ini. Selama pertempuran di Jenin, kami beberapa kali memberikan pukulan terhadap musuh, salah satunya perangkap pasukan perlawanan di wilayah Al Jabriya. Dalam penyergapan ini, beberapa ranjau darat berhasil meledakkan kendaraan tentara Zionis, sehingga melukai tujuh tentara," paparnya.

Menurut Brigade Al Quds, pejuang Palestina juga terlibat pertempuran dengan tentara Zionis di beberapa front lain, dan mereka memperingatkan pasukan Zionis, jika melanjutkan serangan ke Jenin, maka akan menghadapi banyak kejutan, dan apa yang sudah disaksikan pasukan Israel, hanya sebagian kecil dari kejutan-kejutan itu.

Sayap militer Jihad Islam Palestina ini menyarankan kepada pasukan Rezim Zionis, untuk mempertimbangkan ulang kalkulasinya terkait Jenin.

"Kami tetap memegang erat janji kami terhadap para penduduk kamp Jenin, perjuangan kami akan terus berlanjut, dan senjata kami siap digunakan di semua tempat," pungkas Brigade Al Quds. 

Pemerintah Republik Islam Iran dan Uzbekistan menandatangani 10 dokumen kerja sama pada hari Minggu, 18 Juni 2023.

Penandatanganan dokumen-dokumen ini dilakukan setelah delegasi tingkat tinggi Republik Islam Iran dan Uzbekistan mengadakan pertemuan di Tehran, Minggu, (18/6/2023).

Teken dokumen-dokumen kerja sama ini juga dilakukan di hadapan Presiden Republik Islam Iran Sayid Ebrahim Raisi dan Presiden Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev.

Dokumen kerja sama yang diteken Iran dan Uzbekistan di antaranya adalah nota kesepahaman preferensi perdagangan, transportasi dan transit, kerja sama farmasi, program kerja sama di bidang standar mutu dan asuransi, mengkaji peluang pembukaan zona ekonomi bebas dua negara, program realisasi kerja sama di bidang teknologi dan inovasi, dan program realisasi kerja sama di bidang pertanian.

Kunjungan terakhir Presiden Uzbekistan ke Iran, dilakukan 20 tahun lalu. Sementara, Raisi melakukan perjalanan ke Samarkand, Uzbekistan pada September 2022 untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO). Iran dan Uzbekistan menandatangani 17 nota kesepahaman dan dokumen kerja sama selama kunjungan itu.

Perjanjian tersebut meliputi kerja sama di bidang pertanian, energi, urusan bea cukai, olahraga, ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi, pertukaran budaya, kesehatan dan pengobatan, transportasi internasional melalui pelabuhan Chabahar Iran, kerjasama lingkungan, pengembangan industri, pariwisata, dan fasilitasi visa untuk pengusaha.

Raisi telah mengusulkan bahwa tingkat pertukaran perdagangan tahunan $500 antara Tehran dan Tashkent dapat meningkat tiga hingga empat kali lipat pada langkah pertama. 

Deputi Menteri Luar Negeri Rusia, mengabarkan keengganan Amerika Serikat untuk menyelesaikan masalah warga Kurdi Suriah.

Mikhail Bogdanov, Selasa (20/6/2023) menjelang diselenggarakannya Dialog Astana mengatakan, "Amerika Serikat tidak menginginkan penyelesaian masalah warga Kurdi Suriah."

Ia menambahkan, "Amerika Serikat juga tidak mengizinkan kelompok-kelompok Kurdi, sekutunya untuk melakukan perundingan dengan pemerintah Suriah."

Di tengah upaya sejumlah negara penentang pemerintah Suriah, untuk memulihkan hubungan dengan Damaskus, Amerika Serikat berusaha mencegah pemulihan hubungan ini.

Upaya AS mencegah pemulihan hubungan ini mencapai puncaknya ketika penentang keras pemerintah Suriah, termasuk Turki, mulai melakukan perundingan dengan Damaskus.

Mengikuti langkah negara-negara ini, kelompok Kurdi, Rojava baru-baru ini dalam pernyataan resminya mengumumkan kesiapan untuk berunding dengan pemerintah Suriah. 

Kepolisian Albania, menggeledah seluruh tempat dan kantor yang berada di pangkalan kelompok teroris Mojahedin-e Khalq Organization, MKO di Manez, menyebabkan seorang tewas dan sejumlah lainnya terluka.

Mehr News, Selasa (20/6/2023) melaporkan, Kementerian Dalam Negeri Albania menjelaskan detail inspeksi ke pangkalan MKO di Manez, dan bentrokan yang terjadi antara polisi negara itu dengan anasir teroris anti-Iran tersebut.
 
Sebelumnya media-media Albania mengabarkan, sejumlah anggota MKO terluka dalam bentrokan yang terjadi dengan polisi ketika inspeksi dilakukan di markas kelompok itu.
 
Bentrokan antara anggota MKO, dan aparat kepolisian Albania, di Manez, imbuh media Albania, juga menyebabkan seorang anggota MKO tewas, dan sejumlah lainnya terluka. Menurut keterangan media Albania, kondisi beberapa anggota MKO yang mengalami luka-luka, kritis.
 
Kemendagri Albania pada Selasa malam memberikan klarifikasi terkait inspeksi ke pangkalan MKO di Manez, dan mengatakan bahwa inspeksi tersebut dilakukan sesuai dengan hukum dan perintah yang dikeluarkan pengadilan anti-terorisme.
 
 Kemendagri Albania menambahkan, berdasarkan kesepakatan pemerintah Albania dengan MKO yang diteken pada 2014, MKO diberikan suaka politik di negara itu karena alasan kemanusiaan, akan tetapi MKO melanggar kesepakatan itu dengan malakukan kegiatan terorisme di dunia nyata, dan dunia maya.
 
Aparat kepolisian Albania menguasai pangkalan MKO di Manez, selama satu jam untuk menggeledah setiap ruangan dan kantor pangkalan itu secara teliti, serta memeriksa peralatan elektronik milik anggota MKO seperti komputer, telepon, pesawat tanpa awak, dan yang lainnya.
 
Kepolisian Albania, kemudian menyita sejumlah peralatan elektronik yang tidak biasa milik kelompok teroris anti-Iran tersebut, di antaranya beberapa unit drone.
 
Di sisi lain kepolisian Prancis, membatalkan rencana unjuk rasa MKO yang akan diselenggarakan di kota Paris, untuk mencegah kemungkinan munculnya masalah keamanan, dan gangguan ketertiban umum. 
 
MKO sendiri memiliki catatan kelam dalam sejarah rakyat Iran, dengan meneror sekitar 17.000 warga Iran, sejak kemenangan Revolusi Islam Iran. Organisasi teroris yang didukung Barat, ini juga terlibat aktif dalam kerusuhan-kerusuhan di Iran.