Pasukan perlawanan Palestina menargetkan pos pemeriksaan militer Israel di Tepi Barat Sungai Yordan.

Rezim Zionis setiap hari menyerang berbagai wilayah Palestina yang menyebabkan sejumlah warga Palestina gugur, terluka, atau ditangkap dan dikirim ke penjara. Para pejuang Palestina membalas aksi brutall Israel dengan melancarkan operasi anti-Zionis di berbagai wilayah, terutama di Tepi Barat.

Operasi anti-Zionis di Tepi Barat telah meningkat sejak awal tahun ini, dan para pejabat Israel telah berulang kali mengakui ketidakmampuan mereka untuk mencegah operasi tersebut.

Menurut situs Palestine Today, pada Sabtu (17/6/2023) malam, pasukan perlawanan Palestina menargetkan penyeberangan militer Al-Hamra di wilayah Al-Aghwar utara, yang terletak di Tepi Barat Sungai Yordan.

Menyusul serangan militan Palestina ini, militer Zionis menutup penyeberangan tersebut dan mengumumkan keadaan siaga untuk mencari pelaku operasi ini.

Di sisi lain, kalangan keamanan rezim Zionis mengumumkan pelaksanaan operasi militer besar-besaran di Tepi Barat dalam waktu dekat. Israel meningkatkan operasi keamanan setelah kematian tujuh orang Zionis sejak awal tahun 2023.

Mantan Direktur Dinas Keamanan Rezim Zionis (Shabak) mengakui bahwa pelaksanaan operasi militer anti-perlawanan di Tepi Barat telah kehilangan efektivitasnya, dan satu-satunya pencapaiannya adalah mencegah keberhasilan beberapa operasi perlawanan.

Media rezim Zionis kemarin mengumumkan bahwa tentara Israel siap untuk melancarkan operasi militer ekstensif di Tepi Barat dalam waktu dekat.

Menanggapi isu ini, Ami Ayalon, Mantan Direktur Shabak dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Maariv berbahasa Ibrani hari Sabtu (17/6/2023) mengatakan, "Satu-satunya pencapaian operasi militer terhadap perlawanan di Tepi Barat adalah keberhasilan menghalau beberapa operasi pejuang Palestina di wilayah ini,".

"Penggunaan kekuasaan tidak menyelesaikan masalah, tetapi justru memperburuk masalah, terutama karena 80 persen rakyat Palestina percaya terhadap perlawanan dan mendukungnya sebagai solusi terbaik untuk menghadapi Israel," ujar Ayalon.

Mantan Direktur Shabak ini menilai perang yang melibatkan Israel tidak terbatas pada segelintir kelompok atau organisasi bersenjata saja, tetapi sisi lain dari perang ini adalah rakyat Palestina. 

"Mereka yang percaya bahwa perlawanan dapat dikalahkan, tidak memahami realitas yang ada. Kami mengusulkan supaya kabinet Israel mencari solusi lain untuk menyelesaikannya dengan mengubah kebijakannya bukan hanya operasi militer," tegasnya.

Ketika tentara Zionis bersiap untuk melancarkan operasi militer baru di Tepi Barat, kelompok perlawanan telah memanggil semua pejuang dan kelompok perlawanan untuk mempersiapkan pertempuran yang akan segera terjadi di utara Tepi Barat.

Kepala Otoritas Palestina mengatakan bahwa seluruh dunia Arab senang dengan peningkatan hubungan antara Republik Islam Iran dan Arab Saudi.

Mahmoud Abbas dalam sebuah wawancara dengan saluran CGTN hari Sabtu (17/6/2023) mengapresiasi peran kontruktif Cina dalam meningkatkan hubungan antara Iran dan Arab Saudi, dan menekankan bahwa keberhasilan pertemuan Cina-Arab mengirimkan sinyal yang sangat penting.

"Kami sangat senang bahwa Cina saat ini memfasilitasi kemajuan dalam urusan Arab melalui pertemuan ini, dan kami berharap peran Cina dalam hal ini akan terus berlanjut," ujar Abbas.

Lebih lanjut Mahmoud Abbas menambahkan bahwa langkah Cina dalam memediasi pemulihan hubungan Iran dan Arab Saudi adalah sesuatu yang gagal dicapai oleh banyak negara lain.

"Perbedaan antara Riyadh dan Tehran panjang dan serius, dan tidak ada negara yang berhasil menyelesaikan perbedaan ini. Tetapi berkat niat baik Cina dalam berinteraksi dengan kedua negara ini, sebuah keajaiban tercipta," papar Mahmoud Abbas.

Menteri Luar Negeri Arab Saudi Faisal bin Farhan mengunjungi Tehran pada Sabtu sebagai tanggapan atas undangan resmi sejawatnya dari Iran Hossein Amirabdollahian.

Menlu Iran menilai kunjungan menteri luar negeri Arab Saudi ke Tehran sebagai langkah positif untuk melengkapi langkah-langkah yang benar sebelumnya dari kedua negara guna memajukan dan membuka lembaran baru dalam hubungan kedua negara tetangga dan Muslim tersebut.

Pasukan Hashd Al Shaabi, menggelar manuver militer permukaan air, di sebuah danau yang terletak di timur Provinsi Salahuddin, Irak.

Dikutip Al Forat News, Sabtu (17/6/2023) Brigade 63 Staf Komando Operasi Utara, Hashd Al Shaabi Irak menggelar manuver militer permukaan air di danau Amerli, timur Provinsi Salahuddin.

Manuver militer di permukaan air tersebut diselenggarakan untuk memperingati hari jadi organaisasi militer resmi Irak, Hashd Al Shaabi yang ke-9.

"Manuver ini ditujukan untuk mengembangkan kemampuan pasukan dalam menjalankan berbagai misi hingga ke level tertinggi, dan meningkatkan kesiapan tempur serta menambah level kesiagaan dan keahlian tempur," kata Hashd Al Shaabi.

Organisasi perlawanan rakyat Irak, Hashd Al Shaabi didirikan untuk menghadapi serangan teroris Daesh, dan menyelamatkan beberapa kota yang jatuh ke tangan kelompok teroris pada 2014 atas fatwa Marja Syiah Irak, Ayatullah Sayid Ali Sistani. 

Pasukan Rezim Zionis melakukan simulasi latihan pertempuran melawan komando Hizbullah Lebanon secara khusus, di wilayah Palestina pendudukan.

Koran Israel, Yedioth Ahronoth, Minggu (18/6/2023) melaporkan, pasukan Israel, melakukan sesuatu yang selama ini tidak pernah dipublikasikan media yaitu menggelar simulasi perang melawan pasukan Hizbullah.

"Pasukan elit dari Brigade Golani, salah satu brigade infanteri Angkatan Bersenjata Israel, bulan lalu telah melakukan simulasi pertempuran melawan pasukan Hizbullah di wilayah pendudukan," tulis Yedioth Ahronoth.

Menurut keterangan koran Israel itu, Brigade Golani, secara khusus berlatih pertempuran melawan pasukan elit Hizbullah, Unit Radwan.

Ditambahkannya, dalam simulasi perang tersebut, pasukan Rezim Zionis berlatih menemukan markas pasukan Radwan, dan melatih kesiapan melancarkan serangan udara terhadap pasukan Hizbullah itu.

Pasukan khusus Hizbullah dikenal dengan nama Radwan, yang diambil dari nama komandan militer kelompok itu Syahid Imad Mugniyeh yang dikenal dengan nama Haj Radwan.

Pejabat tinggi Republik Islam Iran, dan Uzbekistan, merilis pernyataan bersama, dan menandatangani 10 dokumen kerja sama, di hadapan Presiden kedua negara.

Presiden Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, Minggu (18/6/2023) memimpin delegasi tingkat tinggi politik dan ekonomi negara itu melakukan kunjungan resmi ke Iran.

Di antara agenda kerja Presiden Uzbekistan dan delegasi dalam kunjungan ke Iran, adalah bertemu dengan Presiden Iran, menghadiri perundingan delegasi tingkat tinggi dua negara, menandatangani dokumen kerja sama, dan menggelar konferensi pers bersama.

Dalam lawatan Presiden Uzbekistan ke Tehran kali ini, 10 dokumen kerja sama ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan dihadiri pemimpin dua negara.

Dokumen kerja sama yang diteken Iran dan Uzbekistan di antaranya adalah nota kesepahaman preferensi perdagangan, transportasi dan transit, kerja sama farmasi, program kerja sama di bidang standar mutu dan asuransi, mengkaji peluang pembukaan zona ekonomi bebas dua negara, program realisasi kerja sama di bidang teknologi dan inovasi, dan program realisasi kerja sama di bidang pertanian.

Kunjungan terakhir Presiden Uzbekistan ke Iran, dilakukan 20 tahun lalu, dan Presiden Iran melakukan kunjungan ke Uzbekistan pada September 2022 lalu.

Komandan Angkatan Darat Militer Iran mengatakan, Rezim Zionis tidak punya kemampuan untuk menghadapi Iran Islami.

Brigjen Kiumars Heydari, Minggu (18/6/2023) menuturkan, "Para pejabat Rezim Zionis mengakui sendiri ketidakmampuan rezim ini untuk menghadapi Republik Islam Iran."

Ia menambahkan, "Sekarang ini seluruh wilayah perbatasan Republik Islam Iran, berada dalam kondisi yang sepenuhnya aman."

Menurut Brigjen Heydari, Angkatan Darat Militer Iran, ditempatkan di seluruh wilayah perbatasan negara ini, dan unit-unit AD Militer Iran, juga melakukan pengawasan penuh.

Komandan Angkatan Darat Militer Iran menegaskan, "Negara Republik Islam Iran, telah menciptakan faktor-faktor pencegahan di level yang luas." 

Pemerintah Republik Islam Iran dan Uzbekistan menandatangani 10 dokumen kerja sama pada hari Minggu, 18 Juni 2023.

Penandatanganan dokumen-dokumen ini dilakukan setelah delegasi tingkat tinggi Republik Islam Iran dan Uzbekistan mengadakan pertemuan di Tehran, Minggu, (18/6/2023).

Teken dokumen-dokumen kerja sama ini juga dilakukan di hadapan Presiden Republik Islam Iran Sayid Ebrahim Raisi dan Presiden Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev.

Dokumen kerja sama yang diteken Iran dan Uzbekistan di antaranya adalah nota kesepahaman preferensi perdagangan, transportasi dan transit, kerja sama farmasi, program kerja sama di bidang standar mutu dan asuransi, mengkaji peluang pembukaan zona ekonomi bebas dua negara, program realisasi kerja sama di bidang teknologi dan inovasi, dan program realisasi kerja sama di bidang pertanian.

Kunjungan terakhir Presiden Uzbekistan ke Iran, dilakukan 20 tahun lalu. Sementara, Raisi melakukan perjalanan ke Samarkand, Uzbekistan pada September 2022 untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO). Iran dan Uzbekistan menandatangani 17 nota kesepahaman dan dokumen kerja sama selama kunjungan itu.

Perjanjian tersebut meliputi kerja sama di bidang pertanian, energi, urusan bea cukai, olahraga, ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi, pertukaran budaya, kesehatan dan pengobatan, transportasi internasional melalui pelabuhan Chabahar Iran, kerjasama lingkungan, pengembangan industri, pariwisata, dan fasilitasi visa untuk pengusaha.

Raisi telah mengusulkan bahwa tingkat pertukaran perdagangan tahunan $500 antara Tehran dan Tashkent dapat meningkat tiga hingga empat kali lipat pada langkah pertama.

Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken Minggu (18/6/2023) dini hari tiba di Beijing. Kunjungan ini sebagai upaya untuk meredam tensi yang terus meningkat antara AS dan Cina yang memicu kekhawatiran banyak negara.

Antony Blinken merupakan petinggi pertama Amerika yang berkunjung ke Cina sejak berkuasanya Joe Biden, dan juga menlu pertama negara ini yang mengunjungi Beijing selama lima tahun terakhir. Blinken hari Jumat mengatakan bahwa Presiden Joe Biden dan sejawatnya dari Cina, Xi Jinping berkomitmen untuk memulihkan hubungan "Sehingga kami dapat berkomunikasi sejelas mungkin untuk menghindari kemungkinan kesalahpahaman dan miskomunikasi".

Kunjungan dua hari itu dilakukan setelah perjalanan Blinken yang sebelumnya dijadwalkan pada Februari ditunda karena jatuhnya balon pengintai Cina di atas wilayah Amerika Serikat. Sesaat sebelum berangkat ke Cina, dia menekankan pentingnya membangun dan memelihara jalur komunikasi yang lebih baik antara Amerika Serikat dan Cina. Blinken mengatakan Amerika Serikat ingin memastikan bahwa "persaingan yang kita miliki dengan Cina tidak mengarah ke konflik karena kesalahpahaman dapat dihindari."

Menlu AS Antony Blinken saat berkunjung ke Cina
Perjalanan Blinken berlangsung sejalan dengan upaya keseluruhan dari pemerintahan Biden untuk mencegah eskalasi ketegangan dengan Cina dan untuk menciptakan saluran komunikasi antara kedua negara guna mencegah kemungkinan kesalahpahaman dan meningkatnya ketegangan antara Washington dan Beijing. Sebelumnya, pejabat senior Cina telah menanggapi secara negatif permintaan rekan Amerika mereka untuk pertemuan bilateral dan mengaitkan masalah ini sebagai reaksi atas tindakan bermusuhan Washington serta sikap negatif pejabat Amerika.

Di antaranya adalah Menteri Pertahanan Cina Li Shangfu menolak untuk bertemu dengan rekannya dari Amerika Lloyd Austin di sela-sela pertemuan keamanan Shangri-La di Singapura pada awal Juni dan bahkan berjabat tangan dengannya, karena Washington menolak mencabut sanksi terhadapnya. Meskipun menekankan bahwa dialog antara AS dan Cina diperlukan dan akan membantu menghindari kesalahan yang dapat menyebabkan konflik, Austin sekali lagi menegaskan kembali sikap anti-Cina Washington dan mengklaim bahwa AS tidak dapat mentolerir "dominan dan koersif" Cina.

Menhan Amerika Serikat mengatakan, “Gedung Putih dan sekutunya percaya bahwa cara terbaik menghadapi kekuatan Cina adalah dengan mengamankan Samudera Indo-Pasifik dan menciptakan Timur Jauh yang bebas.”

Untuk waktu yang lama, Amerika telah mengidentifikasi Cina sebagai ancaman paling penting terhadap dirinya sendiri dan dunia Barat dalam dokumen-dokumennya yang sewenang-wenang dan menekankan perlunya menghadapi ambisi Beijing. Selama pembukaan strategi pertahanan nasional di Pentagon pada akhir Oktober 2022, Lloyd Austin mencatat bahwa meskipun Rusia menyerang Ukraina, Cina tetap menjadi ancaman terbesar bagi Amerika Serikat.

Pejabat senior militer dan keamanan pemerintahan Biden telah berulang kali menyatakan Cina sebagai tantangan geopolitik terpenting bagi Amerika Serikat dan mengklaim niatnya untuk mengubah sistem internasional berdasarkan tatanan liberal. Penggambaran ini didasarkan pada Cinafobia, mengingat konfrontasi yang berkembang antara Amerika Serikat dan Cina di kancah regional dan global.

Sekarang, terlepas dari klaim pejabat pemerintah Biden tentang persaingan yang setara dengan Cina dan penurunan hubungan bilateral dan tindakan di bidang ini, termasuk perjalanan rahasia Direktur CIA William Burns baru-baru ini ke Beijing, tetapi apa yang terlihat melalui posisi dan tindakan Amerika Serikat terhadap Cina sejak pelantikan Biden adalah upaya Washington untuk menghadapi Beijing secara komprehensif di arena ekonomi, komersial, militer dan keamanan, politik dan dunia maya serta melawan klaim maritimnya.

Sejatinya Washington khawatir atas masalah ini bahwa Cina bersama Rusia akan merusak sistem internasional liberal yang diciptakan dan didukung Barat, serta menghancurkan dominasi beberapa abad Barat di sistem internasional. Pastinya berlanjutnya eskalasi konfrontasi AS dan Cina, khususnya di kawasan Asia Pasifik dapat secara berbahaya meningkatkan risiko konflik antara kedua kekuatan internasional ini.

Mantan menteri luar negeri AS, Henry Kissinger memperingatkan, "Jika AS dan Cina tidak mundur dari sikpanya, makan Perang Dunia Ketiga sangat mungkin terjadi." 

Dewan Menteri Arab Saudi menyetujui keputusan pemerintah negara ini untuk bergabung dengan Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO).

Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) adalah aliansi politik dan keamanan negara-negara kuat dan penting seperti Cina, Rusia, India, Pakistan, dan Republik Islam Iran sebagai anggota tetapnya

Organisasi Kerja Sama Shanghai adalah salah satu organisasi yang sebagian besar anggotanya memiliki pendekatan ke timur, dan para analis menggambarkannya sebagai penyeimbang terhadap pengaruh Barat di kawasan.

Arab Saudi telah mengambil langkah pertama untuk menjadi anggota Organisasi Kerja Sama Shanghai ketika Republik Islam Iran telah menjadi anggota resmi organisasi ini tahun lalu. Keanggotaan tahap pertama di SCO adalah mitra dialog, tahap kedua adalah anggota peninjau, dan tahap ketiga adalah anggota resmi dan tetap.

Dewan menteri Arab Saudi menyetujui partisipasi dalam Organisasi Kerja Sama Shanghai sebagai negara pihak mitra dialog.

Arab Saudi adalah salah satu negara Arab terpenting yang dekat dengan Amerika Serikat di kawasan Asia Barat. Tapi dalam dua tahun terakhir telah terjadi perbedaan hubungan antara negara ini dan Amerika Serikat.

Perbedaan ini menyebabkan Arab Saudi semakin dekat dengan Cina, dan memulihkan hubungan dengan Republik Islam Iran.

Sumber berita mengumumkan bahwa isu bergabungnya Arab Saudi dengan Organisasi Kerja Sama Shanghai dibahas selama kunjungan Presiden Cina, Xi Jinping ke Riyadh pada Desember tahun lalu.

Cina juga menjadi mediator antara Iran dan Arab Saudi, dan memainkan peran utama dalam menghidupkan kembali hubungan antara kedua negara.

Keputusan kabinet Riyadh untuk bergabung dengan Organisasi Kerja Sama Shanghai datang sehari setelah Presiden Cina Xi Jinping membahas berbagai masalah dalam kontak telepon dengan Putra Mahkota dan Perdana Menteri Arab Saudi, Mohammed bin Salman.

Keputusan tersebut menyusul pengumuman perusahaan minyak Saudi Aramco tentang investasi bernilai miliaran dolar di Cina pada hari Selasa. Oleh karena itu, keputusan Arab Saudi menjadi anggota SCO dinilai sebagai kelanjutan dari penguatan hubungan negara tersebut dengan Cina. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Arab Saudi yang belok ke Timur semakin kuat.

Masalah penting lainnya, Arab Saudi membuat keputusan seperti itu dalam situasi ketika Amerika Serikat mengkhawatirkan kedekatan Riyadh dengan Beijing. Washington mengkhawatirkan dampak mediasi Beijing terhadap hubungan antara Tehran dan Riyadh, dan berusaha menyembunyikan kekhawatiran ini. Oleh karena itu, Riyadh berupaya menjalin hubungan yang kuat dan jangka panjang dengan Cina, meskipun ada kekhawatiran keamanan dari Amerika Serikat.

Poin penting lainnya, gerakan dan tindakan Arab Saudi menunjukkan bahwa kedekatan dengan Cina, dan juga Rusia lebih merupakan hasil dari perubahan sikap di antara para penguasa Saudi daripada ekspresi ketidakpuasan terhadap Amerika.

Selama beberapa tahun terakhir, Arab Saudi telah berkali-kali dipermalukan oleh otoritas Amerika, dan sekarang berusaha menunjukkan kemandiriannya dalam kebijakan luar negeri mereka dengan memperkuat hubungan dengan negara-negara seperti Cina dan mengungkapkan keinginannya untuk menjadi anggota Organisasi Kerja Sama Shanghai.