Seorang bersenjata pada hari Jumat (28/1/2023) menyerang Kedubes Republik Azerbaijan di Tehran.

Sekaitan dengan insiden ini, otoritas Republik Islam Iran mengutuk serangan bersenjata tersebut dan berjanji menindaklanjuti masalah ini dengan transparan.

Sekaitan dengan ini, Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir-Abdollahian, menyusul serangan oknum bersenjata ke Kedubes Republik Azerbaijan dengan motif yang sepenuhnya pribadi, menegaskan kesiapan Tehran untuk memperjalas dimensi indisiden Kedebus Baku ini.

Selain itu, Presiden Iran, Sayid Ebrahim Raisi selah mendengar berita menyedihkan ini, langsung menginstruksikan penyelidikan total. Berbagai otoritas terkait dengan masalah ini juga menekankan janji untuk menyelidiki dan menindaklanjuti berkas pelaku serangan.

Menlu Hossein Amir-Abdollahian saat menjenguk korban terluka dalam serangan ke Kedubes Azerbaijan
Menlu Iran saat jumpa pers membantah isu pengosongan Kedubes Republik Azerbaijan di Tehran dan mengatakan, "Kami akan berusaha supaya level hbungan yang ada tetap dipertahankan, ketenangan mental akan pulih ke lingkungan psikologis, dan keputusan terbaik akan diambil." Menlu Iran juga menolak tegas insiden ini sebuah aksi teroris, dan mengatakan, "Insiden ini dipicu oleh motif pribadi."

Sekaitan dengan ini, dalam kontak telepon Amir-Abdollahian dengan sejawatnya dari Republik Azerbaijan, Jeyhun Bayramov, usulan kerja sama Iran antara lembaga keamanan dan peradilan kedua negara terkait penyerangan kedutaan disambut baik dan diapresiasi oleh pihak Azerbaijan.

Tekad otoritas Republik Islam Iran untuk mengatasi masalah ini dan menyatakan posisi yang jelas bersama dengan kecaman atas tindakan bersenjata ini adalah untuk menjaga hubungan bilateral dan mencegah kehancuran hubungan antara dua negara Muslim yang bertetangga. Sebelumnya, otoritas Tehran selalu menekankan untuk menjaga hubungan timbal balik dalam menghadapi tekanan media yang tidak perlu dan perang verbal yang dilakukan untuk menghancurkan hubungan timbal balik. Meskipun demikian, pernyataan yang dianggap buruk dan serangan media Baku berlangsung dengan cara yang begitu serius dan mendesak sehingga dapat merusak hubungan bilateral.

Kita tidak boleh mengabaikan fakta bahwa seiring dengan serangan hebat, media Baku terus-menerus menggunakan kebohongan dalam tindakan yang tidak konstruktif. Sementara pelaku serangan ke Kedutaan Besar Republik Azerbaijan di Tehran telah mengakui bahwa pada bulan Maret tahun lalu, istrinya pergi ke Kedutaan Besar Republik Azerbaijan di Tehran, tetapi dia belum kembali ke rumah selama hampir setahun. Media Baku diam dalam hal ini. Bahkan otoritas Baku lebih memilih untuk tetap diam dan berbohong  menghubungkan peristiwa pahit ini dengan masalah teroris.

Pada saat yang sama, media Baku, dalam tindakan pencegahan dan tergesa-gesa dalam berita awal mereka, mengaitkan penembakan seseorang dengan alasan pribadi ke kedutaan Republik Azerbaijan di Tehran sebagai serangan teroris dan mencoba menghubungkan peristiwa ini ke institusi pemerintah Iran. Jelas bahwa cara menyebarkan berita tentang analisis yang salah ini mengarahkan opini publik Republik Azerbaijan ke skenario yang telah direncanakan sebelumnya. Meskipun skenario ini tampak salah dan mencurigakan.

Sementara itu, sejumlah rezim tidak sah dan pemerintah asing mendorong pemerintah dan rakyat Muslim dan Syiah Republik Azerbaijan untuk lebih menghancurkan hubungan kedua negara tetangga, di mana hal ini tidak selaras dengan kepentingan nasional Iran dan Republik Azerbaijan.

Meski ada upaya tak jantan dan pengecut media-media Baku, Hossein Amir-Abdollahian usai menjenguk korban terluka di insiden serangan ke Kedubes Republik Azerbaijan di Tehran, di akun Twitternya menulis, "Selama kunjungan ke rumah sakit, Saya mendapat informasi mengenai proses pengobatan dan perawatan staf Kedubes Republik Azerbaijan. Selain itu, selama kontak telepon dengan Saudara Jeyhun Bayramov, Saya menyampaikan pesan belasungkawa Presiden Raisi."

Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir-Abdollahian juga menulis, "Republik Islam Iran siap bekerja sama untuk memperjelas dan mengungkap dimensi peristiwa ini. Saya mengucapkan belasungkawa kepada pemerintah dan bangsa sahabat serta saudara kami atas peristiwa pahit ini."

Statemen ramah menlu Iran ini bukan saka tidak dirilis dan dipublikasikan oleh media-media yang berafiliasi dengan arus Zionisme internasional dan Turkisme, bahkan media-media Baku berusaha merilis dan menganalisa berita untuk kepentingan asing. Mungkin saja metode penciptaan musuh dan mengenalkan musuh rakyat Muslim Republik Azerbaijan sebagai teman untuk jangka pendek tidak akan banyak menimbulkan pengaruh bagi kepentingan nasional rakyat Aras utara, tapi tak diragukan lagi bahwa untuk jangka menengah dan panjang, hal ini akan sangat merugikan kepentingan nasional Republik Azerbaijan. 

Kementerian Pendidikan Tinggi Taliban Afghanistan dalam sebuah surat yang ditujukan kepada lembaga pendidikan tinggi negeri dan swasta di Afghanistan, melarang perempuan mendaftarkan diri untuk mengikuti ujian masuk universitas.

Larangan partisipasi anak perempuan dalam ujian masuk universitas sebagai bagian dari kelanjutan tindakan kelompok ini untuk mencegah anak perempuan belajar di atas kelas enam dan kehadiran anak perempuan di universitas, yang memicu kemarahan berbagai kalangan dalam dan luar negeri.

Media Afghanistan melaporkan, berdasarkan pengumuman Wakil kemahasiswaan Kementerian Pendidikan Tinggi Taliban, yang beredar di jejaring sosial hari Sabtu (28/1/2023) mengumumkan bahwa universitas dan lembaga pendidikan swasta tidak memiliki hak untuk menerima pendaftaran perempuan mengikuti ujian masuk universitas yang akan berlangsung di musim semi.

Dalam surat Kementerian Pendidikan Tinggi Taliban juga disebutkan bahwa perguruan tinggi dan lembaga pendidikan swasta wajib menginformasikan kementerian ini dan Penyelenggara Ujian Nasional lima hari sebelum ujian masuk, agar ada panitia bersama yang memantau jalannya proses ujian masuk untuk memantau kinerja mereka.

Perintah baru ini dikeluarkan saat Menteri Dalam Negeri Taliban Sirajuddin Haqqani mengumumkan beberapa hari lalu bahwa pengecualian perempuan dari pendidikan dan pekerjaan tidak bersifat permanen, melainkan perbedaan pandangan dalam sistem pendidikan Taliban yang akan diselesaikan.

Perdana Menteri Rezim Zionis, Benjamin Netanyahu mengakui ketidakmampuannya meredam aksi perlawanan Palestina, terutama yang terjadi di Quds, dan menyebutnya sebagai serangan terburuk dalam beberapa tahun terakhir.

Media rezim Zionis Jumat malam melaporkan seorang warga Palestina menyerang pemukim Zionis di daerah Nabi Yaqoub di utara Quds, yang menewaskan setidaknya tujuh orang Zionis, dan melukai 10 orang.

Serangan itu terjadi ketika Tepi Barat Yordan menjadi sasaran serangan pasukan rezim Zionis yang menyebabkan 11 warga Palestina gugur dan 20 lainnya terluka.

Perdana Menteri Rezim Zionis, Benjamin Netanyahu dalam reaksi pertamanya terhadap operasi kesyahidan pemuda Palestina di Quds hari Sabtu (28/1/2023) mengatakan, "Kita membutuhkan persatuan dan ketenangan dalam mengambil keputusan. Semua angkatan dari tentara, kepolisian, dan pasukan keamanan akan bertindak berdasarkan perintah kabinet,".

"Kami telah menyaksikan serangan terburuk dalam beberapa tahun terakhir," ujar Netanyahu.

"Operasi individu (Palestina melawan Zionis) menjadi masalah yang menimbulkan kekhawatiran institusi keamanan," tegasnya.

Televisi Israel kanal 12 melaporkan, bahwa kabinet Israel hari ini mengadakan rapat untuk membahas insiden terbaru di Quds.

Setelah Operasi Quds, beberapa media Zionis menyerang Menteri Keamanan Dalam Negeri Israel, Itmar Ben Gvir, dan menggambarkan tindakan provokatifnya sebagai pemicu eskalasi ketegangan di Palestina pendudukan.

Menteri Perang Zionis Yoav Galant juga memerintahkan semua pasukan rezim untuk waspada dan menyerukan pasukan untuk melindungi kota-kota Zionis.

Kelompok-kelompok Palestina mengutuk keras pembunuhan seorang warga Palestina di Ramallah oleh pasukan rezim Zionis Israel.

Tentara rezim Zionis menembak mati Tareq Ma'ali di Ras Karkar, sebelah barat kota Ramallah, Tepi Barat pada hari Sabtu (21/1/2023).

Pembunuhan itu dilakukan dengan alasan Tareq berencana melakukan operasi perlawanan dengan menggunakan senjata tajam.

"Selain mengucapkan bela sungkawa atas kesyahidan Tareq Ma'ali, kami menekankan bahwa bangsa Palestina telah mengintensifkan kebangkitannya terhadap rezim penjajah dan akan terus berjuang sampai kehancuran pendudukan," tegas Gerakan Perlawanan Islam Palestina Hamas dalam pernyataannya, seperti dilansir Mehrnews mengutip media Palestina.

Sementara itu, Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina juga menekankan dalam sebuah pernyataan bahwa kebijakan eksekusi lapangan oleh penjajah Zionis terhadap warga Palestina tidak akan berhenti kecuali dengan tanggapan politik dan perlawanan yang tegas.

Gerakan Mujahidin Palestina juga mengomentari kesyahidan Ma'ali dengan mengeluarkan sebuah pernyataan.

"Kami turut berduka atas kesyahidan Ma'ali dan kami menegaskan bahwa para syuhada pahlawan Palestina adalah pelopor kemenangan dan pembebasan," kata Gerakan Mujahidin Palestina dalam pernyataannya.

Di sisi lain, komite-komite perlawanan Palestina mengumumkan bahwa darah para syuhada tidak akan sia-sia, tetapi akan menggempur Zionis hingga akhirnya berujung pada pengusiran dan kehancuran Zionis.

Gerakan Ahrar Palestina juga menanggapi insiden penembakan di Ras Karkar dan menulis, kesyahidan Tariq Ma'ali adalah kejahatan pengecut yang mewakili puncak terorisme dan kebrutalan masyarakat Zionis.  

Serangan militer Zionis telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir di berbagai wilayah Tepi Barat, terutama Jenin dan Nablus, dan selama serangan ini puluhan warga Palestina telah gugur syahid dan ratusan lainnya terluka.

Warga Palestina juga menanggapi kejahatan tersebut dengan meningkatkan operasi-operasi anti-Zionis. 

Khatib Salat Jumat Tehran mengecam langkah ilegal Parlemen Eropa terkait Korps Garda Revolusi Islam Iran, IRGC dan mengatakan, IRGC adalah pilar kokoh dan titik berat Revolusi Islam Iran.

Hujatulislam Haj Mohammad Javad Ali Akbari, Jumat (20/1/2023) menuturkan, "Rakyat Iran mencintai IRGC, dan negara, pemerintah serta Parlemen Iran, akan memberikan balasan yang tepat dan tegas atas manuver tak berdaya ini."

Ia menambahkan, "Langkah Parlemen Eropa sama sekali tidak berharga, dan tidak penting, ia jauh lebih rendah dari semua upaya untuk menyerang IRGC yang mulia, tempat lahirnya para pahlawan, pendidik pejuang dan komandan unggul."

Khatib Jumat Tehran menegaskan, "Di front perlawanan di kawasan Asia Barat, Anda dapat menyaksikan kelanjutan mobilisasi dan kekuatan IRGC yang di dalamnya terdapat ribuan pejuang cerdas, kompeten, dan efektif, serta cita-cita Revolusi Islam."

Menurut Hujatulislam Mohammad Javad Ali Akbari, langkah Parlemen Eropa terhadap IRGC ini merupakan bukti nyata keputusasaan musuh.

"Eropa dalam hal ini seperti wayang yang dimainkan Amerika Serikat dan Rezim Zionis, dan meskipun mereka menderita karena cuaca dingin ekstrem serta perang, tetap berusaha meraih ambisinya melalui kerusuhan di Iran, tapi gagal," imbuhnya.

Jemaah Salat Jumat Tehran meneriakkan slogan-slogan yang mengecam langkah Parlemen Eropa terhadap IRGC.

Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amirabdollahian dalam percakapan telepon dengan timpalannya dari Swedia Tobias Billström menyatakan bahwa Eropa berhutang budi pada upaya Korps Garda Revolusi Islam Iran dalam perang melawan terorisme.

Menlu Iran, Hossein Amirabdollahian mengkritik keras sikap tidak konstruktif Parlemen Eropa terhadap Korps Garda Revolusi Islam Iran, dan menyatakan harapannya semoga hubungan antara Uni Eropa dan Republik Islam Iran akan berlanjut di jalur yang konstruktif selama masa keketuaan Swedia di Uni Eropa.

Dia menyebut tindakan destruktif Parlemen Eropa terhadap Korps Pengawal Revolusi Islam bertentangan dengan Piagam PBB.

"Korps Garda Revolusi Islam memainkan peran konstruktif dalam perang melawan kelompok teroris Daesh di Irak, Suriah dan kawasan Asia Barat, dan dengan kehancuran Daesh, ibu kota Eropa berhasil diselamatkan dari serangan kelompok teroris ini," ujar Amirabdollahian.

Menyinggung kebutuhan untuk memperluas konsultasi antara Iran dan Swedia, Amir Abdollahian mengungkapkan bahwa hubungan historis kedua negara tidak boleh dibiarkan terpengaruh oleh beberapa orang dengan kepentingan pribadi dan teroris.

Dalam percakapan telepon ini, Menteri Luar Negeri Swedia menekankan upaya negaranya selama masa kepresidenan Uni Eropa untuk memperluas dialog antara Uni Eropa dan Iran.

Tobias Billström dalam kontak telpon ini menyinggung tentang amandemen Parlemen Eropa yang baru-baru ini diusulkan terhadap IRGC tidak mengikat.

Menteri Luar Negeri Swedia juga menekankan pentingnya konsultasi kekonsuleran antara kedua negara dan berharap kerja sama di bidang ini akan terus berlanjut.

Dalam perbincangan telepon ini, dibahas isu-isu lain termasuk perkembangan di Ukraina.

Pada tanggal 18 Januari 2023, Parlemen Eropa mengesahkan resolusi yang mengakui Korps Pengawal Revolusi Islam dalam daftar kelompok teroris Uni Eropa.

Penutupan Kongres Internasional Perempuan Berpengaruh digelar di Teheran dengan pemberian penghargaan kepada tujuh wanita terkemuka dan berpengaruh dari berbagai negara.

Penghargaan luar negeri pertama dari Kongres Internasional Wanita Berpengaruh diberikan kepada Lee, seorang peneliti terkemuka di bidang kimia dan seorang profesor di Universitas Thailand.

Penghargaan kedua diberikan kepada Sodeh Ghafourid, ahli genetika medis dari Iran.

Selanjutnya Elina, salah satu wanita terkemuka Rusia. Setelah itu, Zahra Imam Jomeh, salah satu ilmuwan Iran, Meria Betriz Younes dari Argentina, Mozhgan Zandi dari Iran, dan Pen Abe Shiami dari Cina.

Istri Perdana Menteri Armenia, istri Perdana Menteri Burkina Faso, ibu negara Kyrgyzstan, istri Presiden Serbia dan Jamila Sadat Alamalhoda, istri Presiden Iran, berada di panggung untuk memberikan penghargaan.

Selain itu, Zainab Nasrullah, putri Sayid Hassan Nasrullah, Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon, juga menjadi tamu istimewa dalam upacara ini.

Kongres Wanita Berpengaruh Internasional pertama dimulai pada hari Jumat di Tehran dengan sambutan resmi dari istri kepala negara dari berbagai negara dan sambutan Ensieh Khazali, Wakil Presiden Urusan Wanita dan Keluarga Republik Islam dari Iran.

Dalam kongres ini, 300 tamu asing, termasuk 70 pejabat wanita dan aktivis dari berbagai bidang, termasuk menteri, wakil presiden, dan anggota parlemen datang ke Iran untuk mendengar suara wanita Iran tanpa bias media Barat.

Kepala Kehakiman Provinsi Hormozgan Mojtaba Ghahremani mengumumkan penyitaan sebuah kapal yang membawa 90.000 liter bahan bakar (BBM) selundupan oleh Angkatan Laut (AL) Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) di perairan Teluk Persia.

"Pasukan Zulfiqar ke-412 dari Zona ke-4 AL IRGC mendeteksi sebuah kapal yang membawa bahan bakar selundupan di perairan Teluk Persia, dan atas perintah Kepala Yurisdiksi Kabupaten Parsian di provinsi Hormozgan, mereka menyita kapal itu," kata Ghahremani pada hari Sabtu (21/1/2023) seperti dikutip ISNA.

Menurutnya, lima awak penumpang kapal tersebut ditangkap, dan hasil pemeriksaan ditemukan 90 ribu liter bahan bakar hasil selundupan.

Menurut penekanan otoritas yudisial, pemberantasan penyelundupan, khususnya penyelundupan BBM di Teluk Persia dan Laut Oman, menjadi agenda pihak berwenang, dan hal ini ditindaklanjuti secara serius dengan pemantauan operasional, intelijen dan membuat pemantauan yang lebih efisien. 

Wakil khusus Presiden Republik Islam Iran untuk Urusan Afghanistan Hassan Kazemi Qomi secara resmi mulai bekerja sebagai Duta Besar (dubes) baru Iran di negara tersebut.

"Wakil Khusus Presiden Republik Islam Iran untuk Urusan Afghanistan Hassan Kazemi Qomi telah ditunjuk sebagai Kepala baru Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Kabul dan telah masuk ke kota ini pada hari Sabtu serta secara resmi memulai pekerjaannya," bunyi tweet Kedubes Iran di Afghanisan seperti dilansir ISNA, Sabtu (21/1/2023).

Sebelumnya, Bahadur Aminian menjadi penanggung jawab Kedubes Iran di Afghanistan.

Sejak Taliban berkuasa kembali pada Agustus 2021 hingga saat ini, Afghanistan menghadapi kondisi ekonomi yang sangat sulit karena keengganan masyarakat internasional untuk secara resmi mengakui kelompok ini, dan keengganan banyak negara untuk bekerja sama dengan Afghanistan.

Kondisi kehidupan rakyat Afghanistan sangat krisis. Kurangnya sumber daya keuangan yang diperlukan untuk mengimpor barang-barang pokok ke Afghanistan seperti beras, barli, gandum dan jagung menyebabkan terjadi kekurangan bahan makanan dan mahalnya harga makanan di pasar-pasar.

Oleh karena itu, keamanan pangan di Afghanistan terancam, dan organisasi-organisasi hak asasi manusia memperingatkan tentang krisis kemanusiaan yang disebabkan oleh kelaparan jutaan orang di negara ini. 

Kementerian Luar Negeri Pemerintah Penyelamatan Nasional Yaman mengutuk desakan Inggris untuk memperparah penderitaan rakyat Yaman dan upaya London untuk menjegal terwujudnya perdamaian.

Wakil Perwakilan Tetap Inggris untuk PBB James Kariuki mengklaim bahwa larangan ekspor minyak terhadap Ansarullah telah menyebabkan pemerintah Yaman menghadapi krisis ekonomi yang serius.

Dia meminta Komunitas internasional untuk mengambil semua langkah guna mengurangi dampak peran Ansarullah dan dukungan kepada pemerintah Yaman pada masa yang kritis ini.

Menanggapi hal itu, Kementerian Luar Negeri Pemerintah Penyelamatan Nasional Yaman mengeluarkan pernyataan bahwa statemen Kariuki secara terbuka menunjukkan peran kriminal Inggris dalam meningkatkan penderitaan rakyat Yaman, dan posisi seperti itu menunjukkan bahwa London berada di balik perang ekonomi terhadap Yaman, termasuk kebijakan blokade, yang menyebabkan kelaparan rakyat di negara ini.

"Tanggung jawab atas semua tindakan kriminal dan kejahatan di Yaman berada di pundak Amerika Serikat dan Inggris. Negara-negara ini ingin memblokir jalan menuju perdamaian di Yaman dan melanjutkan operasi militer di negara ini. Kejahatan-kejahatan Inggris ini memberi rakyat Yaman hak untuk mengadili dan menghukum pemerintah London melalui semua cara yang legal dan sah," tegas Kemlu Yaman dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip al-Masirah baru-baru ini.

Pemerintah Sana'a meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan semua orang bebas di dunia untuk mengutuk campur tangan nyata Inggris dalam urusan dalam negeri Yaman, yang bertujuan untuk merusak perdamaian di negara ini, dan juga untuk memiliki penilaian yang adil atas situasi ekonomi di Yaman guna mengakhiri masalah kemanusiaan rakyat di negara ini.