Presiden Republik Islam Iran Hassan Rohani pada hari Kamis (5/9) mengalihkan tanggung jawab perundingan nuklir dengan pihak asing kepada kementerian luar negeri. Sebelum ini, tanggung jawab negosiasi nuklir Iran dengan kelompok 5+1 diemban Dewan Tinggi Keamanan Nasional Iran (SNSC). Sebelum masalah ini diputuskan, pemerintah baru Iran mengangkat Ali Akbar Salehi, mantan Menteri Luar Negeri sebagai Ketua Badan Energi Atom Iran dan Reza Najafi sebagai Duta Besar Iran di IAEA.
Keputusan baru Hassan Rohani di bidang nuklir ini menunjukkan Iran akan tetap melanjutkan upaya penyelesaian nuklir sipilnya secara serius baik di bidang hukum maupun teknis tanpa mundur dari hak bangsa Iran. Masalah nuklir sipil Iran termasuk isu penting nasional, bahkan internasional. Pemerintahan Bijak dan Optimis yang dipimpin Hassan Rohani dengan langkah konstruktif ini berusaha menyelesaikan masalah nuklir dalam kerangka kepentingan nasional Iran.
Alaeddin Boroujerdi, Ketua Komisi Keamanan Nasional dan Politik Luar Negeri Majlis Iran berkeyainan bahwa perundingan nuklir merupakan masalah yang benar-benar spesifik dan profesional dan dalam hal ini kementerian luar negeri mampu melaksanakannya. Hassan Rohani, pasca kemenangannya dalam Pilpres 14 Juni dalam konferensi pers pertamanya menegaskan masalah nuklir akan ditindaklanjuti dalam kerangka perundingan serius dan profesional. Isu nuklir pada dasarnya masalah teknis dan hukum, oleh karenanya harus ditindaklanjuti dalam kerangka ini.
Berdasarkan Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT), pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai merupakan hak semua negara. Bahkan berdasarkan perjanjian ini, negara-negara maju yang memiliki teknologi ini harus membantu negara-negara lain untuk memanfaatkan engeri nuklir.
Republik Islam Iran dalam kerangka NPT ini juga hanya ingin memanfaatkan energi nuklir untuk tujuan damai. Masih dalam kerangka ini, Iran melakukan pelbagai perundingan dengan pihak asing dalam bentuk kelompok 5+1. Pembahasan masalah nuklir Iran dapat dilakukan dalam bingkai teknis dan terkait hal ini, para penyidik IAEA telah melakukan kontrol ketat terhadap aktivitas nuklir sipil Iran.
Tapi patut disayangkan, pihak asing mempolitisasi masalah nuklir sipil Iran. Cara pandangan inilah yang membuat mereka berusaha menghalang-halangi penyelesaian masalah ini. Sebagian negara-negara anggota kelompok 5+1 (Amerika, Rusia, Inggris, Perancis, Cina ditambah Jerman), khususnya Amerika berusaha mencegah kemajuan perundingan nuklir sipil Iran. Padahal Iran berkali-kali menegaskan aktivitas nuklirnya untuk tujuan damai, bahkan ajaran Islam melarang untuk memproduksi bom nuklir.
Sebaliknya, Amerika dengan cara pandang politik terhadap masalah ini menuduh Iran menyembunyikan sesuatu. Cara pandang ini yang membuat pembahasan teknis dan hukum masalah ini menjadi jalan di tempat.
Pengalihan tanggung jawab negosiasi masalah nuklir Iran dari Dewan Tinggi Keamanan Nasional Iran ke Kementerian Luar Negeri Iran menunjukkan masalah nuklir Iran murni pembahasan teknis dan hukum, bukan masalah keamanan dan politik. Keputusan baru Hassan Rohani, Presiden Iran dalam masalah nuklir ini menunjukkan Tehran serius melakukan perundingan teknis dan hukum, tapi pada saat yang sama tidak akan mundur dari haknya memanfaatkan energi nuklir untuk tujuan damai.
Semakin jelas pembahasan teknis dan hukum nuklir sipil Iran dan pengalihan tanggung jawab negosiasi nuklir ke kementerian luar negeri menunjukkan niat baik Iran untuk melakukan perundingan serius dan konstruktif di masa mendatang. Sebagaimana telah ditegaskan oleh Presiden Rohani, hak bangsa Iran untuk memanfaatkan teknologi nuklir harus dihormati dalam perundingan mendatang dan Barat harus mengakuinya.
