Publikasi berita menyedihkan terkait kondisi wanita Muslim Myanmar oleh sejumlah media telah mengungkap berlanjutnya kejahatan terhadap umat Islam di negara itu. Kali ini pelaku kejahatan adalah aparat keamanan Myanmar.
Stasiun televisi Press TV melaporkan, aparat keamanan Myanmar menculik wanita dan gadis-gadis Muslim Rohingya kemudian memukulinya, setelah itu mereka dipaksa untuk mengkonsumsi narkotika dan dibawa ke beberapa markas militer untuk diperkosa.
Sebelumnya media-media melaporkan, aparat keamanan Myanmar membantu warga Buddha dalam melakukan penyerangan terhadap Muslimin Rohingya, namun dibantah pemerintah Myanmar. Sementara itu Press TV dalam laporan beritanya pada tanggal 29 Desember 2013 mengatakan, wanita-wanita Muslim Rohingya diperlakukan sebagai budak pemuas nafsu di markas-markas militer Myanmar.
Berita ini menunjukkan bahwa proyek genosida di Myanmar terus berlanjut dalam berbagai bentuknya yang berbeda, menyusul reaksi negatif dunia internasional untuk menangangi kondisi Muslimin Rohingya. Perlakuan aparat keamanan Myanmar yang menjadikan wanita-wanita Muslim Rohingya sebagai alat pemuas nafsu binatangnya pada kenyataannya adalah salah satu dimensi kekerasan yang menimpa Muslimin di negara itu.
Sekretaris Jenderal Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dalam kunjungan terbarunya ke Myanmar mengaku sangat terpukul dan menangis menyaksikan kondisi tidak manusiawi Muslimin yang tinggal di kamp-kamp kotor, penuh dengan sampah di luar kota Sittwe, pusat negara bagian pemukiman warga Muslim Rakhine. Pasalnya sebagian besar korban kekerasan adalah anak-anak kecil minoritas Rohingya yang kakek buyutnya sudah tinggal di Myanmar sejak ratusan tahun lalu, namun pemerintah Myanmar masih tidak menganggap mereka sebagai warga negara.
Di kamp-kamp pengungsian lebih dari setahun anak-anak Rohingya tidak pergi ke sekolah. Banyak orang sakit yang tidak diperbolehkan keluar kamp untuk berobat dan terpaksa menyuap penjaga kamp dengan uang dalam jumlah yang sangat besar.
Minoritas Muslim di Myanmar diperlakukan secara diskriminatif oleh pemerintah dan tidak dapat memperoleh hak-hak sipilnya. Sejak dua tahun terakhir kekerasan terhadap Muslim Myanmar terus meningkat. Lembaga-lembaga Hak Asasi Manusia internasional berulangkali menegur pemerintah Myanmar karena menutup mata atas kekerasan yang menimpa Muslimin negara itu. Lembaga HAM internasional menilai aparat keamanan Myanmar terlibat dalam kelanjutan aksi kekerasan terhadap warga Muslim, bahkan menyebutnya sebagai pelaku utama.
Sebagian pejabat negara berpenduduk 60 juta jiwa dan mayoritasnya adalah warga Buddha itu, sejak tahun 2011 bersamaan dengan berakhirnya kekuasaan junta militer, berjanji untuk menjalankan reformasi. Akan tetapi rakyat Myanmar tidak menyaksikan reformasi, mereka justru menjadi saksi terjadinya kekerasan terbesar dan genosida yang dilakukan terhadap Muslimin. Kekerasan yang setiap hari menemukan dimensi barunya yang lebih mengerikan. Hal ini dapat menjadi peringatan bagi masyarakat internasional untuk memberi penanganan serius terhadap masalah Muslimin di Myanmar.
Kendati pejabat departemen kehakiman Myanmar kerap berjanji kepada lembaga-lembaga internasional untuk berlaku adil dan menyeret para pelaku kekerasan ke meja hijau, namun terungkapnya aksi kekerasan baru yang dilakukan aparat keamanan Myanmar terhadap wanita-wanita Muslim negara itu menunjukkan bahwa mereka tidak serius menangani kondisi mengenaskan dan tragedi kemanusiaan di Myanmar.
