Penyerbuan pasukan rezim Zionis Israel ke area sekitar Masjid al-Aqsa menyulut protes seluruh kalangan di Palestina. Juru bicara Kepolisian Rezim Zionis mengatakan, pasukan Israel telah menggunakan segala macam cara untuk menghalangi warga Palestina memasuki area masjid bersejarah tersebut.
 
Selama beberapa bulan terakhir, aparat keamanan Israel dan warga distrik Zionis  meningkatkan serangan mereka terhadap Masjid al-Aqsa. Beberapa pekan terakhir juga terjadi bentrokan berdarah antara jamaah shalat di masjid tersebut dan pasukan Israel. Dalam insiden itu, tentara Israel menembaki para jamaah masjid dan melukai beberapa dari mereka.
 
Pasukan Israel pada Selasa (25/2) menyerbu kompleks Masjid al-Aqsa, melukai sedikitnya 20 warga Palestina dan menculik beberapa orang lainnya. Warga Palestina telah tinggal di masjid tersebut sejak Senin malam setelah mendengar laporan bahwa para pemukim Zionis berencana untuk menyerang masjid.
Pada awal bulan Februari, bentrokan meletus antara jamaah Masjid al-Aqsa dan tentara Israel. Bentrokan meletus ketika pasukan rezim Zionis menyerbu tempat suci di Timur al-Quds itu selama shalat Jumat. Tentara Israel menembakkan peluru karet dan granat kejutterhadap jamaahdi masjid. Setidaknya 20 orang, termasuk anak-anak, terluka dalam kekerasan itu.
Parlemen (Knesset) rezim Zionis beberapa hari mendatang dilaporkan akan memulai untuk membahas rencana penyatuan distrik-distrik al-Quds (Yerusalem) dan berbagai wilayah kuno di kota tersebut dengan Israel (Palestina pendudukan). Masjid al-Aqsa dan Masjid QubaAl Sakhra (Qubbatal-Sakhra) terletak di wilayah kuno al-Quds yang diduduki.
 
Baru-baru ini salah satu anggota parlemen Israel mengusulkan untuk menyatukan distrik-distrik Zionis dengan Israel. Menurutnya, tujuan dari rencana penyatuan tersebut adalah untuk menempatkan distrik-distrik tersebut di bawah "kedaulatan" Israel. Jika rencana itu disahkan, maka Israel akan lebih leluasa untuk memperluas pemukiman-pemukiman Zionis, dan tentunya Masjid al-Aqsa akan berada di bawah kontrol Tel Aviv.
 
Dikatakan bahwa sebuah komite khusus untuk mengevaluasi rencana tersebut akan dibentuk. Jika hal itu disetujui maka akan menjadi penghalang baru bagi perundingan damai Palestina-Israel. Pada Desember 2013, sebuah komite khusus kabinet Israel telah mengadopsi aturan serupa untuk menyatukan Lembah Yordania dengan Israel.
 
Berdasarkan kesepakatan Oslo yang ditandatangani para pemimpin Palestina dan Israel pada tahun 1993, segala bentuk intervensi dan perampasan wilayah di al-Quds dilarang dan masalah al-Quds harus diselesaikan melalui perundingan. Sementara Resolusi 242 dan 338 Dewan Keamanan PBB menuntut Israel keluar dari al-Quds tanpa syarat apapun.
 
Setelah dua dekade perundingan antara Palestina dan Israel, langkah terbaru kabinet Perdana Menteri Rezim Zionis Benyamin Netanyahu dianggap telah melanggar Perjanjian Oslo dan resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB.
 
Otorita Ramallah dan Gerakan Muqawa Islam Palestina (Hamas) telah memperingatkan upaya Israel untuk merampas wilayah al-Quds dan Masjid al-Aqsa. Pemerintah Fatah dan Hamas memperingatkan terhadap rencana Tel Aviv untuk memaksakan "kedaulatan" di Masjid al-Aqsa.
