Tiga pekan sudah sejak meletusnya protes anti pemerintah di Lebanon dn kini pemerintah negara ini menggelar sidang istimewa meratifikasi program untuk menyelesaikan krisis sampah.
Penumpukan sampah di jalan-jalan ibu kota Beirut dan berbagai kota lain Lebanon sejak 22 Agustus hingga kini mendorong aksi demo warga. Di sejumlah kasus, aksi demo ini berujung pada bentrokan antara demonstran aparat keamanan serta ratusan orang terluka atau ditangkap.
Menurut berbagai laporan media, beberpaa jam setelah berakhirnya perundingan politik di Lebanon pada hari Rabu (9/9), pemerintah pimpinan Tammam Salam menggelar sidang istimewa selain membahas krisis sampah juga meratifikasi program untuk menyelesaikan krisis tersebut.
Pemerintah Lebanon di sidang ini yang berlangsung hingga Kamis (10/9) dini hari menyetujui bahwa walikota harus memainkan peran penting dalam menyelesaikan krisis sampah, namun harus di bawah pengawasan departemen terkait. Berdasarkan keputusan pemerintah Lebanon, pabrik daur ulang limbah dan sampah di kota Sidon, Lebanon selatan harus secepatnya aktif dan dua penimbunan baru sampah di Provinsi Akkar, di utara dan di wilayah Masnaa di Timur juga dioperasikan.
Pemerintah Lebanon juga sepakat bahwa sampah yang menumpuk di Beirut dan Jebel Lebanon, harus diangkut ke tempat penimbunan di wilayah Naameh dalam seminggu. Krisis sampah dan berlanjutnya demonstrasi warga memprotes kinerja pemerintah dalam beberapa hari terakhir semakin membuat negara yang dilanda kevakuman presiden dan ancaman kelompok teroris ini semakin sulit. Bahkan Perdana Menteri Tammam Salam beberapa hari pasca meletusnya krisis menyatakan jika kondisi ini terus berlanjut dan semakin luas serta berujung pada pendudukan instansi pemerintah, maka dirinya tidak punya pilihan kecuali mengundurkan diri.
Diharapkan dengan strategi baru pemerintah untuk mengatasi krisis sampah, aksi protes warga di ibu kota akan berakhir. Sejumlah pejabat pemerintah dan elit politik Lebanon saat terjadi protes warga di Beirut mengungkapkan bahwa di balik instabilitas terbaru dengan dalih krisis sampah, ada gerakan anti pemerintah dan sejumlah negara kawasan.
Menurut pandangan ini, protes warga terkait tidak ada penanganan kondisi kesehatan di Beirut dan menumpuknya sampah di jalan-jalan, sedikit demi sedikit berbau politik. Dengan demikian semakin kentara bahwa kubu anti pemerintah seperti gerakan pro Barat 15 Maret dan negara seperti Arab Saudi dan Qatar berusaha memanfaatkan instabilitas terbaru di Lebanon.
Meski demikian, masih harus ditunggu dan dalam beberapa hari mendatang apa reaksi warga Lebanon, khususnya demonstran yang menuntut perang anti korupsi dan pengunduran diri menteri lingkungan hidup serta proses penyidikan terhadap sang menteri tersebut dan menteri dalam negeri karena kekerasan polisi saat menghadapi demonstran.
