Presiden Mesir Muhammad Mursi tengah menghadapi kondisi paling sensitif pasca revolusi. Ia kembali meminta rakyat Mesir untuk bersatu dan menggelar dialog nasional. Sementara itu, hingga hari Ahad (2/12) Mesir terus dilanda gelombang demonstrasi di berbagai wilayah di negara itu.
Kubu pro-Mursi menggelar demonstrsai di depan Universitas Kairo untuk menghindari bentrokan dengan kubu oposisi yang selama beberapa hari ini berunjuk rasa di Bundaran al-Tahrir.
Kini masyarakat Mesir telah terpecah menjadi dua bagian dan secara global dapat dikatakan bahwa masyarakat negara ini terbagi menjadi dua kelompok; kubu pendukung dan oposisi Mursi. Sejumlah kalangan politik menilai kondisi Mesir saat ini amat sensitif dan bahkan negara ini di ambang tragedi serius.
Sejumlah gerakan politik sejak 10 hari lalu pasca presiden Mesir mengeluarkan dekrit terkait konstitusi, secara terang-terangan menyatakan penentangan mereka terhadap keputusan Mursi. Mereka dengan memprovokasi opini publik internal Mesir berupaya menggelar berbagai unjuk rasa untuk menentang dekrit presiden.
Langkah Majlis Konstituante baru-baru ini yang mengadopsi draf konstitusi dan menyerahkannya kepada Mursi juga menuai gelombang protes dari oposan. Untuk melengkapi proses politik Mesir, Mursi menyetujui draf tersebut dan akan menggelar referendum terkait draf ini pada tanggal 15 Desember. Ia juga menuntut semua warga Mesir berpartisipasi dalam referendum mendatang.
Sementara itu, kubu oposisi menilai draf konstitusi tersebut tidak mempunyai legitimasi, sebab draf ini disusun, dievaluasi dan disetujui tanpa kehadiran sejumlah gerakan politik. Mereka menuding Mursi, gerakan Ikhwanul Muslimin dan Partai Keadilan dan Kebebasan yang mempunyai kursi terbanyak di parlemen dan Majelis Konstituante, telah memaksakan kehendaknya dalam penyusunan draf konstitusi.
Namun dengan melihat isi draf konstitusi, maka tampak jelas adanya satu poin di mana prinsip draf ini disusun untuk menjamin tuntutan semua warga Mesir. Dalam draf tersebut disebutkan bahwa rakyat adalah satu-satunya sumber pemilik hak dalam membentuk pemerintahan di Mesir atau dengan kata lain kedaulatan adalah hak rakyat.
Dalam draf konstitusi disebutkan pula bahwa pemerintah berkuasa di Mesir adalah pemerintahan demokrasi dan menegaskan multi-partai di negara ini. Kebebasan berpendapat, kebebasan sipil dan menghormati hak-hak mereka termasuk dari prinsip dalam draf konstitusi itu.
Prinsip-prinsip tersebut merupakan prinsip yang menjelaskan tuntutan rakyat dengan beragam orentasi politik, pemikiran dan agama. Ini merupakan satu-satunya isu yang mengundang sensitivitas beberapa gerakan politik Mesir terutama sekuler dan liberal, di mana dalam draf konstitusi ini, Islam dianggap sebagai satu-satunya sumber hukum. Tetapi, hal ini bukan berarti mengabaikan hak-hak minoritas agama dan berbagai kelompok politik di Mesir. Pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa saat ini tengah terjadi salah penafsiran dalam masalah tersebut.
Pastinya, kondisi Mesir saat ini telah menciptakan ruang untuk melakukan manuver-manuver politik oleh pihak tertentu. Tidak diragukan lagi, berlanjutnya kondisi ini akan mengancam persatuan nasional yang telah terbentuk pada hari-hari pertama pasca revolusi. Namun Mursi tampaknya bertekad untuk mencegah terjadinya hal itu.
Militer Mesir hingga sekarang juga sama sekali belum menerima instruksi dari presiden untuk melawan oposisi. Ini berarti Mursi ingin mengontrol kondisi politik dan keamanan di Mesir melalui cara damai. Presiden Mesir mengatakan, jalan untuk dialog nasional dan menyelesaikan friksi masih terbuka. Ini merupakan sebuah kesempatan dan jika kesempatan ini tidak segera digunakan, ada kemungkinan Mesir akan terjerumus ke dalam konflik baru serta sulit untuk keluar dari konflik itu.
