Sri Lanka yang harus berhadapan dengan tekanan internasional untuk mengakhiri pelanggaran Hak Asasi Manusia mengumumkan, negaranya menghadapi ancaman baru terorisme dan aksi-aksi ekstremisme mazhab.
Sebagaimana dilaporkan Tasnim News (4/9) mengutip Aljazeera, setelah berlalu empat tahun sejak bentrokan internal yang terjadi di Sri Lanka antara pasukan pemerintah dengan paramiliter Tamil Eelam, pemerintah negara itu sampai sekarang masih berada di bawah tekanan internasional untuk mengakhiri pelanggaran HAM.
Pemerintah Sri Lanka mengumumkan, kelompok-kelompok yang berafiliasi ke Tamil Eelam memulai kerjanya untuk menggagalkan upaya damai dan rekonsiliasi nasional yang digagas pemerintah.
Menteri Pertahanan Sri Lanka menegaskan, paramiliter negara itu bermaksud untuk mengorganisir aktifitas terorisme di sejumlah wilayah berbeda untuk menggagalkan upaya pemerintah menciptakan stabilitas dan ketenangan.
Statemen Menhan Sri Lanka dikeluarkan tiga hari setelah Navi Pillay, Komisaris HAM PBB menegaskan bahwa rakyat Sri Lanka sampai saat ini masih menderita akibat pelanggaran HAM.
Meningkatnya eskalasi kekerasan yang dilakukan mayoritas umat Buddha Sri Lanka yang anti-Muslilm turut menambah kekhawatiran internasional terkait kondisi HAM di negara itu.
Bulan Maret lalu Lembaga HAM PBB mengeluarkan sebuah resolusi yang mendesak pemerintah Sri Lanka untuk melakukan penyelidikan kejahatan perang selama berhadapan dengan paramiliter Tamil Eelam.
