Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengatakan, prioritas pertama pemerintah saat ini adalah mengambilalih PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) pada 1 November 2013.
Ia menegaskan pembagian antara pusat dan daerah bisa dilakukan setelahnya. "Memang saya dengar-dengar suara daerah minta bagian. Saya kira itu terbuka untuk dibicarakan," kata Dahlan ditemui usai rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, di Jakarta, Senin (21/10/2013) malam.
"Tapi jangan satu, dua hari ini. Nanti kalau heboh-heboh, tanggal 1 enggak jadi deh jatuh ke Indonesia. Nanti kehilangan semua," lanjutnya.
Ia juga menambahkan, ternyata pengambilalihan Inalum harus melewati persetujuan DPR RI. Menurutnya, ini harus diketahui oleh publik.
"Banyak yang menyangka tidak pakai persetujuan DPR. Jangan tanya aturan apa, saya lupa. Karena itu, besok malam kan ada rapat dengan DPR, gabungan dengan Komisi VI. Sehingga kami minta persetujuan DPR," jelas mantan Dirut PLN itu.
Dahlan menyatakan bahwa persetujuan DPR diperlukan terkait dengan anggaran yang dialokasikan. Pemerintah sejauh ini telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 7 triliun untuk memiliki 100 persen saham Inalum.
Sebelumnya, dalam pertemuan terakhir, pihak Jepang menginginkan harga Inalum sebesar 626 juta dollar AS, sedangkan Indonesia sendiri menginginkan harga Inalum hanya 424 juta dollar AS.
Namun kabar terakhir meyebutkan, pihak Indonesia telah menaikkan tawarannya menjadi 558 juta dollar AS atau setara sekitar Rp 6,14 triliun (kurs Rp 11.000 per dollar AS) kepada Nippon Asahan Aluminium (NAA).
