Kemajuan Korea Selatan dalam hal privatisasi pelayanan publik jauh berbeda bila dibandingkan dengan negara-negara anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) yang lain. Dalam sektor ini, kinerja Seoul dinilai lemah.

 

Menurut laporan Kantor Berita Yonhap, laporan yang dirilis Organisasi Kekayaan Publik Korsel (KIPF) menunjukkan bahwa pemerintah Seoul berada di urutan paling bawah bila dibanding dengan anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi dalam hal kemajuan privatisasi sektor pelayanan publik.

 

Menurut sumber ini,  persentase pelayanan publik di Korsel yang dicatat dalam kontrak dengan perusahaan swasta berada dalam level 6,8 persen di produk domestik bruto (PDB) negara ini.

 

Hal ini mengakibatkan Korsel menempati posisi 26 di antara 28 anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi.