Perundingan damai antara pemerintah Myanmar dan kelompok sparatis etnis berujung pada kesepakatan untuk menggelar perundingan lebih banyak lagi. Wakul pemerintah Myanmar dan separatis etnis di perundingan terbarunya sepakat akhir bulan Agustus menggelar perundingan lebih intensif guna mencapai kesepahaman terkait gencatan senjata.
Kedua pihak juga sepakat terkait draf kesepakatan gencatan senjata, kecuali poin seruan kepada seluruh kelompok bersenjata, guna menandatangani isi kesepakatan.
Kesepakatan ini tercapai setelah sembilan putaran perundingan damai di kota Yangon antara pemerintah dan sebuah delegasi khusus dari kelompok separatis etnis. Pemerintah Myanmar dan kelompok bersenjata minoritas terpenting akhir Maret 2015 mencapai kata sepakat terkait draf kesepakatan perdamaian yang disebut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sangat bersejarah.
Utusan pemerintah dan kelompok separatis etnis di perundingan terbarunya sepakat menghapus friksi yang tersisa terkait gencatan senjata termasuk undangan kepada saksi dalam negeri dan internasional untuk mengawasi kesepakatan serta melanjutkan perundingan mereka. Bagaimana pun juga optimis akan penandatanganan kesepakatan ini di waktu dekat.
Media lokal Myanmar menyebut kelompok Karen National Union (KNU), Partai Progresif Nasional Karenni (KNPP) dan Partai Negara Baru Mon (MNSP) sebagai kelompok bersenjata yang berseria menandatangani kesepakatan damai dengan pemerintah negara ini.
Kelompok Karen National Union (KNU) tercatat sebagai kelompok bersenjata anti pemerintah terbesar dan telah terlibat kontak senjata dengan pemerintah selama 50 tahun. Hingga kini ada tiga kelompok bersenjata yang telah berdamai dengan pemerintah. Ketiganya adalah Negara Bagian Shan-Utara (SSA-N), Tentara Aliansi Demokratik Nasional Myanmar (MNDAA) dan sebuah kelompok militan lainnya.
Berdasarkan program pemerintah Myanmar, proses perdamaian mencakup tiga tahap. Pertama, gencatan senjata dan menjalin kanal komunikasi serta lawatan ke daerah masing-masing tanpa membawa senjata. Kedua, menggelar perundingan dan penerapan pajak bagi pembangunan daerah di bidang pendidikan, kesehatan dan komunikasi. Ketiga, penandatanganan kesepakatan damai permanen dengan dihadiri anggota parlemen dan partai politik.
Pemerintah Myanmar berusaha menjadikan kesepakatan damai dengan kelompok etnis bersenjata sebagai konsesi penting dan strategis dalam menghadapi pemilu mendatang yang bakal digelar 8 November. Masyarakat internasional menilai pemilu kali ini sebagai ujian demokrasi bagi pemimpin Myanmar.
Pemerintah Myanmar saat ini menghadapi beragam kendala baik instabilitas akibat serangan berbagai milisi bersenjata etnis, banjir dan harapan publik bagi kebebasan politik. Krisis Muslim Rohingya juga menjadi isu penting dan aksi brutal etnis Budha radikal terhadap kaum minoritas tertindas ini kian mencoreng wajah Myanmar di mata dunia. Oleh karena itu, rakyat Myanmar dan elit kawasan serta internasional mengharapkan pemerintah negara ini demi mengakhiri krisis instabilitas di Myanmar memperhatikan secara serius kondisi Muslim Rohingya serta para partai politik pun di slogan kampanye pemilu juga mengusung program untuk menyelesaikan krisis ini.
