PBB dan Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) diminta membantu menyelesaikan masalah pengungsi Rohingya.

Kepala Biro Komunikasi dan Diplomasi Internasional Partai Persatuan Tionghoa Malaysia (MCA), Tee Ching Seng mengatakan setiap organisasi hak asasi manusia tidak boleh menggunakan berbagai dalih kemanusiaan dengan melemparkan tanggung jawab kepada negara-negara tujuan para pengungsi.

Tee Ching, seperti dilansir kantor berita Bernama, Rabu (6/5/2020) menambahkan tidak ada satu negara pun yang dapat memberikan bantuan tanpa henti, apalagi dengan pandemi Covid-19 yang telah melanda seluruh dunia.

Bahkan, lanjutnya, masalah pengungsi Rohingya yang melibatkan konflik etnis di Myanmar berada di luar kemampuan Malaysia untuk menanganinya.

"PBB harus membantu pemerintah Bangladesh untuk meningkatkan fasilitas dan keamanan tempat penampungan bagi Muslim Rohingya yang berjumlah lebih dari satu juta orang di Cox's Bazaar," imbuh Tee Ching.

"Jika PBB berpikir bahwa masa depan orang-orang Rohingya yang kembali ke Myanmar akan suram, maka PBB harus menempatkan mereka secara bertahap di beberapa negara maju serta di negara yang menandatangani Konvensi Pengungsi 1951," tegasnya.

Lebih dari satu juta Muslim Rohingya melarikan diri dari perang dan pembantaian oleh militer Myanmar dan ekstremis Budha di Provinsi Rakhine pada tahun 2017. Mereka sekarang ditampung di kamp-kamp pengungsi di Bangladesh.

PBB menganggap militer Myanmar sebagai pelaku genosida terhadap Muslim Rohingya di negara itu.

Kamp pengungsi Rohingya di Bangladesh dianggap akan menjadi bom waktu penyebaran virus Corona. Tempat ini tidak memiliki standar kesehatan dan pengungsi juga sangat rentan terhadap wabah Corona.