Wakil Tetap Suriah untuk PBB, Bashar al-Jaafari mengatakan Dataran Tinggi Golan yang diduduki adalah bagian tak terpisahkan dari Suriah dan merebut kembali wilayah itu akan selalu menjadi prioritas Damaskus.
Hal itu disampaikan dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB untuk membahas situasi di Asia Barat (Timur Tengah) pada Selasa (21/7/2020) seperti dilansir kantor berita resmi Suriah (SANA).
"Merebut kembali Golan dengan segala cara yang dijamin oleh hukum internasional, akan tetap menjadi prioritas kebijakan Suriah," tegasnya.
"Rezim Zionis menduduki tanah-tanah Arab termasuk Golan Suriah sejak 35 tahun lalu dengan melanggar Piagam PBB dan aturan hukum internasional secara terang-terangan," ujar al-Jaafari.
Dia menjelaskan bahwa pendudukan ini juga diikuti oleh pelanggaran berat dan sistematis terhadap hukum humaniter internasional serta hak asasi manusia, termasuk kejahatan perang, pemindahan paksa penduduk, penghancuran rumah, dan penjarahan sumber daya alam.
Al-Jaafari mengecam dukungan AS kepada rezim penjajah Zionis dan proyek-proyek ekspansionis Israel yang telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya seperti pengakuan Quds oleh AS sebagai ibukota rezim Zionis dan pengakuan "kedaulatan Israel" atas Golan Suriah.
Presiden AS Donald Trump pada 25 Maret 2019 mengakui kedaulatan rezim Zionis atas Dataran Tinggi Golan, Suriah. Sebuah langkah yang melanggar hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB.
Dataran Tinggi Golan adalah bagian dari wilayah Suriah dan sekitar 2.200 kilometer persegi dari wilayah tersebut dicaplok oleh rezim Zionis pada tahun 1967.
Dalam pandangan semua negara dunia selain AS, Dataran Tinggi Golan adalah wilayah pendudukan. Saat ini 20.000 warga Suriah masih tinggal di Golan yang diduduki.
