Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran menilai pemerintahan Biden belum mencapai kesimpulan akhir tentang kebijakannya dalam masalah JCPOA, tetapi kebijakan Iran sepenuhnya transparan dan tegas.
Mohammad Javad Zarif dalam sebuah wawancara eksklusif dengan jaringan berita Cina, Phoenix mengatakan, "Mengenai masalah terbaru pemerintahan AS tentang JCPOA, Iran tidak akan mengambil langkah pertama, sebab pihak AS yang harus terlebih dahulu mematuhi JCPOA.
"Sebelum mengambil keputusan apapun mengenai JCPOA, AS harus mempertimbangkan reaksi Iran atas tindakan mereka sebelumnya," ujar Menlu Iran.
Menanggapi pertanyaan wartawan Phoenix mengenai reaksi Tehran, jika Biden tidak mengambil langkah awal untuk mematuhi JCPOA; Zarif menekankan, "Masalah ini sangat jelas menunjukkan bahwa Amerika Serikat belum mengambil keputusan final, oleh karena itu Gedung Putih terpaksa akan mengoreksi berulangkali sikap Biden,".
Menjawab pertanyaan tentang kemungkinan jalan buntu dalam proses negosiasi JCPOA, jika kedua belah pihak bersikeras pada posisi mereka masing-masing, Menteri Luar Negeri Iran menjelaskan, "Dalam hal ini, Iran tidak akan memberikan konsesi apapun kepada pihak lain, dan tentu saja saya percaya jalan buntu tidak akan terjadi,".
Zarif menambahkan, "Saya percaya bahwa saat ini pemerintah Amerika sedang meninjau kebijakannya dan ada opsi yang jelas dalam masalah ini. Biden percaya bahwa kebijakan Trump salah. Itulah mengapa, mereka memutuskan untuk keluar dari situasi saat ini dan hal tersebut berarti mengarah pada pencabutan sanksi. Namun kondisi demikian tidak mengharuskan Iran memberikan konsesi,".
Pejabat Iran telah berulang kali menekankan bahwa mereka tidak pernah meninggalkan meja perundingan, dan pihak yang telah meninggalkan ruangan justru Amerika Serikat.
Tehran juga menekankan bahwa semua tindakan Iran mengurangi komitmennya di JCPOA sesuai pasal 36 kesepakatan nuklir internasional ini, akibat kelambanan pihak Eropa untuk mengkompensasikan kerusakan yang disebabkan oleh unilateralisme AS.
