Rasulullah Saw menyeru seluruh umat manusia, baik dari etnis dan kulit berwarna apapun untuk menjaga hak orang lain dan menghindari berbuat zalim. Ia mengajak manusia untuk saling mengasihi dan bersahabat.

Frederick Douglass, salah satu pemipin anti perbudakan di Amerika di salah satu pidato terkenalnya mengatakan, “Apakah kalian mengijinkanku untuk berargumentasi bahwa manusia memiliki hak kebebasan? Mereka pemilik badannya sendiri? Dewasa ini di hadapan masyarakat Amerika bagaimana saya menunjukkan bahwa kebebasan adalah hak alami manusia? Dengan ini sebenarnya saya telah menghina diriku sendiri dan melecehkan perasaan kalian. Tidak ada manusia di bawah langit yang tidak mengetahui bahwa perbudakan adalah tindakan tak bermoral.”

Di sepanjang sejarah perbudakan, banyak manusia yang berusaha membebaskan dirinya atau budak lainnya. Banyak juga yang mengorbankan jiwanya untuk membebaskan para budak. Pada akhirnya protes luas terhadap undang-undang perbudakan dan perdagangan budak berujung pada diratifikasinya hukum global dan PBB pada 2 Desember 1949. Tanggal 2 Desember setiap tahun diperingati sebagai Hari Internasional Penghapusan Perbudakan.

Tuhan menganugerahi manusia dengan kecerdasan dan otoritas dan menciptakan manusia bebas dan menurunkan nabi-nabi ilahi sehingga manusia dapat memilih cara hidup terbaik dengan kecerdasan dan otoritas mereka dan menggunakan kata-kata para pemimpin ilahi dan berjalan di jalan transendensi dan keselamatan. . Tuhan menciptakan manusia bebas dan meminta manusia menjadi satu-satunya hamba-Nya dan hidup bersama dengan kebaikan, kebaikan dan toleransi, empati dan pelestarian nilai moral dan kemanusiaan. Tuhan menciptakan segalanya bagi manusia untuk mengekstraksi pengetahuan dan sains dengan melayani alam, langit dan galaksi, dasar bumi dan lautan, dan untuk melayani umat manusia.

Tetapi perbudakan adalah kebalikan dari sifat manusia, meskipun sejarah telah menunjukkan bahwa perbudakan dipraktekkan secara alami dalam banyak periode kehidupan manusia, dan bahwa temperamen yang berlebihan dan eksploitatif dari yang kuat menyebabkan perbudakan yang lemah dan kurang beruntung.

Sejak dahulu kala, budak selalu dianggap sebagai objek dan tidak memiliki hak manusiawi. Pialang membeli, menjual, menukar, atau menghadiahkan mereka, dan terkadang bahkan dalam transaksi ekonomi, budak ditahan sebagai jaminan untuk melunasi hutang!

Perbudakan; Ini pertama kali muncul di Mesir kuno, Babilonia, Asyur, Cina dan India, tetapi berkembang di Yunani kuno dan Roma dalam bentuk klasiknya. Di Mesir kuno, budak digunakan secara massal untuk membangun istana kerajaan serta pemakaman firaun.

Di Roma kuno, pemilik budak Romawi memiliki banyak otoritas atas budak mereka dan bahkan memutuskan kematian atau nyawa budak mereka.

Tetapi dengan penemuan pantai Afrika dan penaklukan Amerika Selatan dan Utara oleh orang Eropa pada abad ke-15, serta kolonisasi Amerika Utara pada abad-abad berikutnya, tanah subur diletakkan untuk perbudakan dan penindasan yang tak terhitung jumlahnya terhadap orang kulit hitam dan Indian telah dimulai.

Faktanya, perbudakan modern secara resmi dimulai di Eropa pada abad ke-15 dan menjadi bagian dari perekonomian negara-negara Eropa dan secara bertahap menjadi terorganisir. Pada saat itu, kebanyakan budak dicuri dan diperdagangkan untuk pekerjaan pertanian. Portugal, misalnya, yang kekurangan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk pertanian, adalah negara Eropa pertama pada saat itu yang memenuhi kebutuhan tenaga kerjanya dengan mengimpor budak.

Portugis mulai berdagang di pasar budak di pantai barat Afrika pada tahun 1444 dan menguasai hampir semua pasar budak Afrika selama lebih dari satu abad. Perbudakan dan penjualan budak berlanjut sebagai bisnis yang menguntungkan dan mengabaikan hak asasi para budak, dan memainkan peran penting dalam perekonomian Eropa dan Amerika Serikat yang baru lahir. Sejak paruh kedua abad ketujuh belas dan seterusnya, jumlah budak Afrika yang dibawa ke Amerika Serikat untuk bekerja di darat tiba-tiba meningkat, dan beberapa kota pesisir di negara bagian utara praktis menjadi pusat perbudakan.

Britania, atau kolonialisme Inggris, yang memanfaatkan perbudakan selama abad kedua belas dan kedelapan belas, secara pengecut berada di garis depan pekerjaan ini, dengan jaringan luas pedagang budak. Dia memindahkan budak Afrika dengan 200 armada masing-masing 50.000 budak. Orang-orang yang tidak bersalah dibelenggu dan dalam kondisi terburuk di kapal-kapal ini, dan beberapa tewas dalam perjalanan dan di kapal-kapal mengerikan yang sama. Inggris kebanyakan mengangkut budak-budak ini ke Amerika Serikat dan negara-negara Eropa lainnya. Dalam bisnis ini, terdapat jaringan pedagang, petualang, pemburu, dan pedagang budak yang, bersama-sama, menyediakan tenaga kerja yang dibutuhkan dan menghasilkan keuntungan besar.

Mungkin kita harus melihat novel Roots untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang budak dan penindasan mereka yang tidak adil. Ditulis oleh Alex Haley, novel tersebut menggambarkan keadaan masyarakat dan gaya hidup para majikan dan budak, sekaligus menggambarkan perbudakan dan kerja paksa serta dimensi diskriminasi rasial keluarganya selama beberapa generasi. Dia menulis di halaman pertama buku ini: "Faktanya adalah bahwa sepanjang sejarah tidak ada kelompok etnis yang menderita sebanyak orang kulit hitam Amerika dari peradaban Eropa. Ketika orang-orang beradab menginjakkan kaki di Afrika dan Amerika, mereka berkomitmen untuk tidak menghormati standar kemanusiaan dan peradaban terhadap mereka yang "Mereka disebut Pribumi”. Mereka membunuh orang Indian Amerika, yang telah menyambut para pendatang baru dengan semangat keramahan, dari pria, wanita dan anak-anak, dan memperbudak siapa pun yang tidak mereka bunuh di Afrika."

"Dengan membaca novel Roots dapat dipahami bahwa selama pembentukan Amerika Serikat, peristiwa terjadi puluhan kali lebih tragis daripada kejahatan yang diungkap AS di Abu Ghraib dan Guantanamo terhadap orang kulit hitam keturunan Afrika," kata Hashemzadeh, seorang peneliti Iran.

Kezaliman dan penindaksan tak terhingga terhadap budak dan respon serta penentangan besar, yang tentu saja terpisah di berbagai belahan dunia sejak awal dan yang terpenting adalah pemberontakan budak di Jamaika yang meletus di dekade 1760 serta merembet ke negara lain.

Tapi butuh waktu bertahun-tahun bagi opini publik untuk mengambil tindakan sistematis melawan perbudakan dan untuk membentuk gerakan anti perbudakan, yang berpuncak pada pembentukan Asosiasi untuk Penghapusan Perdagangan Budak di London. Sebagai hasil dari upaya ini, baru pada tahun 1807 penjualan budak secara resmi dilarang di Inggris dan Amerika Serikat. Selanjutnya, dan akhirnya pada tahun 1949, penghapusan perbudakan menjadi hukum universal oleh PBB.

Hal ini terjadi ketika agama samawi khususnya Islam melarang manusia menzalimi dan menghapus hak orang lain. Rasulullah Saw menyeru seluruh umat manusia dari etnis dan kulit warna apapun untuk menjaga hak orang lain dan menghindari perbuatan zalim. Ia menyeru manusia untuk saling menyayangi dan mengasihi serta saling bersahabat.

Al-Quran di berbagai ayatnya melarang segala bentuk diskriminasi dan mengatakan, : "یا أَیهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناکمْ مِنْ ذَکرٍ وَ أُنْثی وَ جَعَلْناکمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَکرَمَکمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ؛  yang artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu.

Mengingat ayat ini, Allah Swt tidak menganggap keunggulan warna kulit dan etnis serta kekayaan dan popularitas sebagai nilai unggul manusia, dan tolok ukut tunggal keunggulan manusia adalah penghambaan dan takwa.

18 Azar hari bersejarah di kalender nasional Iran. Hari ketika rakyat Iran mampu mempu membuat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan kekuatan berpengaruh di dalamnya tunduk pada keinginan rakyat Iran.

Sebelas tahun setelah meletusnya perang delapan tahun yang dipaksakan rezim Baath Irak terhadap Iran dan tiga tahun setelah perilisan resolusi 595 Dewan Keamanan serta berakhirnya perang, kebenaran Iran dalam membela diri akhirnya diakui komunitas internasional.

Javier Pérez de Cuéllar, sekjen PBB saat itu pada 18 Azar 1370 Hs atau 9 Desember 1991 di sebuah laporan resminya kepada Dewan Keamanan menyatakan bahwa pada 31 Shahrivar 1359 Hs atau 22 September 1980 menyerang Iran menjadi pihak agresor. Pengumuman bahwa di perang yang dipaksakan terhadap Iran, rezim Baath adalah pemicu perang dan yang bertanggung jawab atas peran ini merupakan kemenangan politik.

Javier Pérez de Cuéllar, sekjen PBB saat itu ketika berkunjung ke Iran
Pertahanan dan perang ini berlanjut dan berakhir ketika dua adidaya dunia dan bidak caturnya di seluruh dunia diakui sebagai pemicu perang dan tidak segan-segan memberi bantuan. Mereka sadar ketika senjata yang dikirim ke Irak digunakan untuk melawan mereka, dan rezim Ba'ath Saddam menyerbu Kuwait dan menjerumuskan wilayah Teluk Persia ke dalam perang lain. Invasi Irak, meski terlambat diumumkan, merupakan salah satu kemenangan terpenting dalam sejarah Republik Islam Iran sebagai peristiwa besar.

Satu hari setelah invasi umum Irak ke Iran, Dewan Keamanan PBB mengambil tindakan pertamanya dalam perang tersebut dengan mengeluarkan pernyataan pada 23 September 1980, dan lima hari kemudian, Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi pertamanya. Proses ini dilanjutkan dengan dikeluarkannya delapan resolusi dan lebih dari lima belas pernyataan lainnya.

Sebagian besar resolusi dan pernyataan ini hanyalah rekomendasi, tetapi Resolusi 598 adalah pengecualian; Karena resolusi ini, ketika memutuskan untuk mengakhiri perang 2.887 hari antara Irak dan Iran, menawarkan proposal eksekutif. Sejak awal invasi Saddam Hussein ke Republik Islam Iran, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kekuatan pengaruhnya menolak untuk memperkenalkan pemrakarsa perang.

Perilaku Perserikatan Bangsa-Bangsa ini bukan karena ketidaktahuan dan ketidaktahuan si penyerang, tetapi sebaliknya, karena kesadaran dan niat sepenuhnya. Kekuatan besar dan berpengaruh di Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang secara sadar mendukung rezim Saddam dalam menyerang Iran, menolak menyebut rezim Ba'athis Saddam sebagai agresor.

Kemenangan Revolusi Islam Iran di bawah kepemimpinan Imam Khomeini (ra) menyebabkan perubahan besar dalam kancah politik Timur Tengah dan dunia. Ketakutan akan Revolusi Islam menjadi model bagi negara-negara tertindas dan tirani para diktator yang didukung oleh dua negara adidaya, Barat dan Timur, membuat mereka menggunakan semua sumber daya militer dan sipil untuk melengkapi dan mendorong rezim Saddam untuk menyerang Iran. Akhirnya, pada 22 September 1980, Irak melancarkan serangan udara dan darat besar-besaran ke Iran dengan klaim palsu "pertahanan preventif."

Selama delapan tahun bersamaan dengan perlawanan pemuda Iran terhadap agresi militer yang didukung AS, Uni Soviet dan bidak catur mereka, pemerintah Republik Islam Iran bekerja sama dengan komunitas internasional untuk memperkenalkan penyerang kepada dunia. Karena pembuktian fakta ini menunjukkan wajah nyata Revolusi Islam Iran dan tindakan jahat Amerika Serikat, pemerintah Barat serta Irak dalam menyerang Iran hingga dunia. Pengungkapan agresor adalah kemenangan politik bagi Iran di arena internasional.

Pada minggu pertama perang, Presiden Pakistan Zia-ul-Haq, bersama dengan Habib Chatty, Sekretaris Jenderal OKI  atau Organisasi Konferensi Islam saat itu, datang ke Teheran untuk mencoba gencatan senjata dan bertemu dengan Imam Khomeini. Iran ingin mereka mengumumkan di media bahwa Irak telah memulai perang untuk membuka jalan bagi gencatan senjata, tetapi mereka menolak. Pakistan berada di bawah pengaruh kekuatan besar pada saat itu. Baik kekuatan besar tidak mau secara resmi menyatakan bahwa Saddam telah memberlakukan perang terhadap Iran, dan Dewan Keamanan PBB juga tidak mau mengambil posisi netral dan benar selama perang.

Hal ini menyebabkan perang berlanjut selama 8 tahun dan menimbulkan banyak korban jiwa dan kerusakan di kedua negara. Dengan invasi Iran oleh Irak dan pendudukan daerah perbatasan Iran oleh kekuatan rezim Ba'ath, hak asasi manusia dan hukum internasional dilanggar dengan cara yang paling parah. Pasukan Ba'ath Irak tidak berhenti melakukan kejahatan perang apa pun.

Pembunuhan dan penahanan warga sipil di kota-kota dan desa-desa yang diduduki, pemboman kota-kota dan desa-desa yang terus menerus, dan penggunaan senjata kimia yang meluas, masing-masing dapat menjadi motif untuk mengutuk rezim Saddam karena menyerang Iran dan menyatakan kejahatan perang terhadap diktator Irak. Tetapi aktivis hak asasi manusia telah menutup mata terhadap semua kejahatan Saddam dan membiarkan rezim Saddam terus menyerang wilayah Iran.

Resolusi 598 berbeda dari resolusi sebelumnya dan memasukkan identifikasi agresor di salah satu paragrafnya. Republik Islam Iran menerima gencatan senjata pada tahun 1988 dengan adopsi Resolusi 598, tetapi Saddam menentang penerimaan gencatan senjata, percaya bahwa Iran berani menerima gancana senjata karena kelemahan dan kurangnya kondisi ekonomi dan militer. Dengan demikian ia malah melancarkan serangan lebih luas ke wilayah Iran.

Namun perlawanan pemuda Iran terhadap penyebaran agresi Irak dan memaksa tentara Ba'ath untuk mundur dari posisi yang baru diduduki akhirnya memaksa Saddam untuk mengadopsi Resolusi 598 dan gencatan senjata sebulan kemudian. Satu setengah tahun setelah perang berakhir, tim negosiasi rezim Ba'ath Irak dengan Iran, yang dimediasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, menolak untuk menerima invasi ke wilayah Iran dan kemajuan dalam proses negosiasi. Tapi invasi Saddam ke Kuwait benar-benar mengubah perimbangan politik.

Saddam mundur dari pendiriannya terhadap Iran, dan dengan menerima perjanjian Aljazair tahun 1975, dia memenuhi semua tuntutan Iran. Di sisi lain, tanggal kedaluwarsa Saddam untuk negara-negara Arab dan pendukung Barat mereka telah berakhir. Dengan demikian, negosiasi Iran dengan Irak, yang dimediasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, berjalan dengan cepat. Tidak seperti di masa lalu, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menempatkan pelaksanaan ketentuan Resolusi 598 lebih serius dalam agenda.

Dua tahun setelah Irak menginvasi Kuwait, Sekretaris Jenderal PBB menulis surat kepada Iran dan Irak pada 14 Agustus 1991, menerapkan Pasal 6 dan 7 Resolusi 598, mendesak mereka untuk menyatakan alasan mereka mengidentifikasi negara yang memulai perang. Permintaan itu diejek oleh pemerintah Irak, yang mengajukan tanggapan formal dan non-substantif pada 26 Agustus 1991, bersama dengan dokumennya kepada Sekretaris Jenderal PBB.

Namun, pada tanggal 15 September 1991, Republik Islam Iran menyerahkan bukti dokumenter berupa buku kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Akhirnya, pada 9 Desember 1991, Sekretaris Jenderal PBB Javier Perez de Cuellar mengungkapkan pandangannya bahwa Irak adalah pemrakarsa perang dalam laporan resmi sembilan paragraf kepada Dewan Keamanan PBB. Paragraf 6 dari laporan Sekretaris Jenderal PBB menyatakan: "Peristiwa penting yang dinyatakan pelanggaran hukum dan ketentuan internasional yang Saya sebutkan di pargraf kelima dari laporan iin adalah serangan 22 September 1980 terhadap Iran yang menurut hukum yang diakui secara internasional atau prinsip moral internasional tidak dapat dibenarkan dan menimbulkan tanggung jawab atas permusuhan."

Javier Pérez de Cuéllar dan Saddam Hussein
Dengan bersandar pada penyebutan Irak sebagai agresor dan pemicu perang, Iran mampu meraih legalitas lebih besar di tingkat regional dan internasional baik di kawasan maupun di mata masyarakat dunia. Rasa malu akibat mendukung Saddam di tingkat internasional meningkat drastis. Dengan demikian negara-negara kawasan dan transregional untuk mengkompensasi rasa malunya tersebut mulai menjalin hubunga politik dengan Tehran.

Di sisi lain, Iran menunjukkan bahwa dengan bersandar pada partisipasi rakyat, mobilisasi kekuatan dalam negeri dan dengan biaya seminimal mungkin, mampu mengakhiri dengan baik perang delapan tahun melawan Saddam yang mendapat dukungan kekuatan internasional serta dibarengi dengan peningkatan kekuatan dan keagungan Iran di kawasan dan dunia. Bangsa Iran bukan saja selama delapan tahun perang pertahanan suci tapi sepanjang sejarah telah menunjukkan bahwa mereka sangat solid dalam melawan agresi luar dan mereka juga memiliki kemampuan menunjukkan keamanan dan persatuan nasionalnya.

Salah satu ulama pejuang di Iran adalah Ayatullah Abdul Hossein Dastgheib, yang gugur di tangan kelompok teroris MKO pada 11 Desember 1981.

"Figur mulia dan saleh [Ayatullah Haji Sayyid Abdul Hussein Dastgheib] menggunakan terbaik dalam hidupnya yang diberkahi dengan melepaskan kemewahan duniawi dan menghabiskan tenaga dan energinya demi menegakkan aturan Allah swt dan senantiasa berzikir kepada-Nya. Tokoh religius ini paling dicintai masyarakat Fars dan sangat dihormati di seluruh Iran," kata Ayatullah Uzma Sayid Ali Khamenei menjelaskan sosok saleh Ayatullah Abdul Hussein Dastgheib yang syahid pada 11 Desember 1981 oleh kelompok teroris MKO.

Ulama terkemuka dan revolusioner ini memiliki pengaruh besar di Irak dan berperan penting dalam pada pendidikan moral dan agama serta memperkuat semangat revolusioner rakyat Shiraz dalam mendukung Imam Khomeini dan Revolusi Islam. 

Abdul Hussein Dastghib ​​lahir di di Shiraz pada Muharram 1292 H. Sang ayah merupakan salah satu ulama besar kota penting Iran ini. Kecerdasan dan kemuliaan akhlaknya sejak kecil menunjukkan bahwa ia memiliki masa depan yang cerah . Dia belajar sastra dasar, Alquran, dan pengatahuan dasar dari ayahnya, tetapi di usia dua belas tahun  kehilangan ayahnya.

Kemudian, Abdul Hussein muda melanjutkan studinya di hauzah Shiraz untuk melanjutkan jalur ayahnya. Pada saat yang sama beliau aktif membimbing orang-orang di salah satu masjid di Shiraz. Abdul Hussein juga menyadari kondisi politik ketika itu, dan tetap melanjutkan pendidikannya di samping memantau perilaku dan keputusan Shah.

Pada usia 22 tahun, ketika Reza Khan Shah mengeluarkan undang-undang yang melarang jilbab, dan mulai menghina wanita yang mengenakan jilbab, para ulama bangkit melawannya.Abdul Hussein termasuk salah seorang pemuda yang secara terbuka menentang dan mengkritik Shah dalam berbagai pidatonya.

Dia ditangkap oleh rezim Shah, tapi tidak lama kemudian dibebaskan. Kemudian, Abdul Hussein Dastghib ​​berangkat ke kota Najaf di Irak untuk belajar kepada para guru besar Hauzah Najaf.  

Abdul Hussein belajar agama kepada para guru besar hingga berhasil meraih derajat mujtahid di usia 24 tahun. Kemudian beliau kembali ke Shiraz setelah mendapat wejangan dari gurunya. Suatu hari, Shekh Mohammad Kazem Shirazi.

Ayatullah Dastgheib pertama kali menjadi Imam Masjid Talibiun dan kemudian memimpin  Masjid Agung Atiq. Berkat prestasi ilmiah dan spiritualnya, banyak orang yang berkumpul belajar kepadanya.

Beliau melanjutkan tradisi para ulama untuk mengabdi kepada masyarakat dan hidup sederhana dengan meninggalkan kemegahan dan kemewahan dunia. Ayatullah Dastgheib juga termasuk ahli ibadah yang selalau bangun di malam hari untuk beribadah dan senantiasa menjaga wudhunya. Dia banyak berpuasa dan sholat tepat waktu. Kehidupan Syahid Dastgheib ​​dihabiskan untuk beribadah dan membaca al-Quran maupun dzikir, atau menulis buku maupun memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. 

Kehidupan keluarga Ayatullah Dastgheib menjadi teladan. Istrinya menuturkan, "Saya diberi otoritas penuh dalam mengatur masalah rumah. Apapun yang saya lakukan, beliau tidak keberatan karena tahu bahwa jalan kami memiliki tujuan yang sama. Beliau sangat baik kepada anak-anak. Di waktu senggang berjalan-jalan di halaman bersama anak-anak dan terkadang bermain-main dengan anak dan cucunya. Selain mengerjakan pekerjaan pribadinya, dia juga membantu kami meringankan pekerjaan rumah tangga. Beliau sedikit makan, menjaga wudhu, dan rajin tahajud, dzikir, dan sholat."

Putra Syahid Dastgheib juga mengomentari peran berharga ayahnya di rumah, "Selama ibu sakit, ayah saya merawat anak-anaknya. Saya tidak lupa bagaimana beliau tidak segan-segan menyapu sendiri halaman rumahnya.,".

Akhlak Ayatullah Dastgheib menekankan pelayanan dan pengorbanan untuk masyarakat. Beliau membantu dan melayani orang-orang dengan niat murni karena Allah swt.

Ayatullah Dastgheib juga mengamati situasi politik dan sosial negara, dan menentang penindasan dan korupsi yang dilakukan pemerintah dan terus melakukan pembelaan terhadap agama. oleh karena itu, dia dipenjara dan diganggu berkali-kali oleh aparat keamanan.

Ayatullah Dastgheib sangat mencintai Imam Khomeini dan menganggap gerakannya sebagai kelanjutan dari gerakan para Imam dan orang-orang shalih. Beliau adalah seorang mujtahid arif, seorang ulama yang saleh dan berbudi luhur yang aktif membina masyarakat sepanjang hidupnya. 

Setelah kemenangan Revolusi Islam Iran, Saytullah Abdul Hossein Dastgheib menjadi Imam shalat Jumat Shiraz dan wakil Imam Khomeini di provinsi Fars. Beliau gugur diteror kelompok teroris MKO untuk menghancurkan pendukung sejati Revolusi Islam. 

Imam Khomeini menyampaikan pernyataan ketika ASyatullah Dastgheib syahid, Hojjatul Islam wal Muslimin Syahid Haji Sayyid Abdul Hussein Dastgheib adalah seorang guru akhlak dan adib yang berkomitmen tinggi terhadap Islam dan Republik Islam, gugur syahid bersama dengan sejumlah sahabatnya di tangan antek-antek negara adidaya demi merugikan bangsa pejuang Iran dan melemahkan perjuangan di jalan ini. Tidakkah orang-orang tahu bahwa dalam setiap kesyahidan dan kejahatan mereka terhadap bangsa yang berkomitmen pada Islam akan menyebabkan bangsa ini semakin kuat? Semoga Allah memberkati para mujahidin besar ini, yang kesyahidannya menjamin kemenangan Islam, dan kehinaan bagi pada kriminal Amerika dan boneka serta pendukungnya."

Uni Eropa dan Troika Eropa, yang terdiri dari Jerman, Prancis, dan Inggris, memainkan peran penting dalam implementasi NPT. Tapi pihak Eropa tidak menepati komitmennya terhadap JCPOA sejak Trump mengumumkan AS keluar dari perjanjian nuklir internasional tersebut.

Pejabat senior Prancis dan Jerman, yang tampaknya merupakan pendukung utama mempertahankan kesepakatan nuklir dengan Iran, baru-baru ini mengambil sikap tentang perlunya mengubah JCPOA demi mengembalikan AS masuk ke dalam perjanjian ini tanpa menyinggung sedikit pun masalah inkonsistensi mereka terhadap implementasinya.  

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Jerman, Inggris dan Prancis bertemu di Berlin pada tanggal 23 November untuk membahas kesepakatan nuklir Iran dan menyatakan harapan bahwa transfer kekuasaan akan terjadi di Amerika Serikat yang bisa membuka perspektif baru untuk pelestarian JCPOA.

Dewan Hubungan Luar Negeri, yang terdiri dari diplomat senior dan mantan diplomat dari beberapa negara Eropa, mengeluarkan pernyataan bersama pada 30 November yang meminta Uni Eropa bekerja sama untuk membawa pemerintah Biden kembali ke kesepakatan nuklir Iran dan  memperkuat perjanjian tersebut. Para anggota dewan ini mengungkapkan keprihatinan atas tindakan Donald Trump sebelum pemerintahan Joe Biden menjabat.

Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas kepada tabloid mingguan Jerman Der Spiegel baru-baru ini mengatakan, "Kesepakatan nuklir internasional dengan Iran di bawah pemerintahan Joe Biden, presiden Amerika Serikat berikutnya, harus dipertimbangkan kembali. Tidak cukup dengan kesepakatan sebelumnya. Sebab harus ada kesepakatan lebih dari JCPOA yang memperhitungkan kepentingan kita,".

Maas mengklaim bahwa Eropa memiliki ekspektasi yang jelas terhadap Iran, termasuk tidak memiliki senjata nuklir, dan rencana untuk membangun rudal balistik yang mengancam seluruh kawasan. Dia juga menekankan bahwa Iran harus memainkan peran lain di kawasan.

Berlin memandang Eropa bisa berperan untuk membawa Washington kembali ke JCPOA  yang dilakukan bersama upaya memaksa Iran mematuhi semua persyaratan perjanjian dalam kerangka prinsip "kepatuhan penuh untuk komitmen penuh". 

Prancis sebagai anggota troika Eropa juga menekankan perlunya Iran kembali pada komitmen nuklirnya, tanpa menyebutkan kewajiban pihak lain untuk memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri Prancis menekankan bahwa JCPOA adalah jaminan bahwa Iran tidak akan memperoleh senjata nuklir, dan mengklaim bahwa kembalinya Iran memenuhi kewajiban JCPOA adalah salah satu persyaratan peninjauan pemerintah Biden terhadap JCPOA.

Inggris, sebagai anggota troika Eropa lainnya juga mengambil sikap serupa. Menteri Pertahanan Inggris mengklaim mendukung JCPOA tanpa menunjukkan kelambanan Eropa dalam memenuhi komitmennya.

Sikap troika Eropa terhadap JCPOA datang pada saat pihak Eropa tidak menyebutkan masalah komitmen mereka terhadap JCPOA, terutama Instex, dan mengurangi efek negatif dari sanksi unilateral AS.

Tampaknya, pihak-pihak Eropa menginginkan pendekatan selangkah demi selangkah dari Iran dan Amerika Serikat untuk mencabut sanksi sepihak Washington dengan imbalan dimulainya kembali komitmen nuklir Iran, sehingga membuka jalan bagi negosiasi baru untuk mencapai kesepakatan lain. Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell telah menyatakan harapan bahwa Presiden terpilih AS Joe biden akan mengembalikan negaranya ke JCPOA.

Terlepas dari posisi baru Troika Eropa, faktanya pihak Eropa tidak mengambil tindakan efektif apa pun untuk memenuhi kewajiban mereka di bawah JCPOA. Tapi mereka bersikap kritis terhadap langkah Iran. Dalam pernyataan bersama pada 7 Desember, Troika Eropa menyatakan keprihatinannya atas keputusan Iran memasang sentrifugal baru di fasilitas pengayaan Natanz, dan menyebutnyasebagai pelanggaran terhadap Dewan Keamanan PBB.

Tiga negara Eropa mereaksi langkah-langkah diambil parlemen Iran mengenai "Aksi Strategis untuk Mencabut Sanksi dan Melindungi Hak-Hak Rakyat Iran," mengklaim, "Jika Iran serius menjaga atmosfer diplomasi, maka seharusnya Iran tidak mengambil langkah seperti itu."

Di sisi lain, Saeed Khatibzadeh, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan bahwa Eropa harus membuktikan persaudaraan mereka di JCPOA dengan memenuhi komitmennya. Sebuah peluang baru telah diberikan untuk melanjutkan jalur sebelumnya. Namun karena tekanan AS dan kurangnya kemauan, Eropa menolak untuk memenuhi kewajibannya, terutama penerapan mekanisme interaksi keuangan dan perdagangan yang efektif dengan Iran yang disebut Instex. Pada dasarnya, studi tentang posisi Eropa pasca penarikan Amerika Serikat dari JCPOA menunjukkan ketidakmampuan mereka dalam memenuhi komitmennya terhadap Iran.

Masalah lainnya mengenai sikap pejabat senior troika Eropa yang berulangkali mengklaim bahwa Iran sedang mencari senjata nuklir, dan menekankan bahwa mereka akan mencegah hal ini terjadi. Pada 23 November lalu, Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian mengklaim negaranya  berusaha mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. Padahal, sejumlah laporan dari Badan Energi Atom Internasional (IAEA) dengan jelas menunjukkan bahwa Iran tidak menyimpang dari kegiatan nuklir damai, dan sepenuhnya mematuhi perjanjian internasional ini.

Faktanya, tudingan Le Drian baru-baru ini sejalan dengan klaim palsu rezim Zionis dan Amerika Serikat tentang upaya rahasia Iran untuk memperoleh senjata nuklir. Terpilihnya Joe Biden sebagai presiden Amerika Serikat menjadikan orang Eropa menemukan harapan baru dalam memelihara ketertiban, namun mereka telah mengambil pendekatan baru. Mereka ingin kesepakatan nuklir JCPOA dianggap bukan sebagai kesepakatan akhir tetapi sebagai kesepakatan pertama dengan Iran, yang akan membuka jalan bagi kesepakatan lebih lanjut mengenai kemampuan rudal dan kebijakan regional Iran.

Catherine Ashton, mantan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa yang terlibat dalam pembicaraan nuklir dengan Iran selama masa jabatannya, menulis sebuah artikel yang menasihati Joe Biden untuk menjaga ketertiban. Tentu saja, rekomendasinya sejalan dengan posisi tim Biden dalam hal ini. Menurut Ashton, Biden harus menempatkan JCPOA sebagai kesepakatan pertama, bukan yang terakhir. Kesepakatan 2015 tidak pernah dimaksudkan sebagai titik akhir negosiasi. Perjanjian ini membahas masalah utama dan khusus mengenai program pengayaan uranium Iran, dan itu relatif berhasil.

Dengan demikian orang Eropa mengambil posisi ganda. Di satu sisi, mereka mengaku ingin menjaga ketertiban, tapi di sisi lain mengambil posisi yang mengancam dan berlebihan.

Tampaknya sikap para pejabat senior Eropa baru-baru ini untuk sepenuhnya menyelaraskan lamngkah Eropa dengan pemerintahan baru AS  dan pada kenyataannya untuk menciptakan front Barat yang baru dan bersatu melawan Iran.

Dengan demikian, jelas bahwa Eropa akan bertindak sebagai front bersama melawan Iran setelah Biden menjabat. Apabila pihak Eropa ingin mengambil pendekatan ini, maka mereka pasti akan menghadapi tentangan serius dari Iran. Tehran melihat JCPOA hanya sebagai kesepakatan untuk menyelesaikan masalah nuklir Iran, dan tidak akan mengizinkan pihak lain untuk bernegosiasi dalam bentuk pembicaraan pasca-JCPOA tentang rudal dan masalah regional.

Organisasi Industri Pertahanan di Kementerian Pertahanan Iran dalam beberapa tahun terakhir mengambil langkah-langkah besar di bidang kemandirian militer dan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dengan mendesain dan memproduksi berbagai kendaraan militer, baik lapis baja maupun non-lapis baja.

Salah satu terobosan penting di bidang itu adalah mendesain dan memproduksi Tank Tempur Utama atau Main Battle Tank (MBT) yaitu tank Karrar. Karrar tercatat sebagai tank canggih pertama buatan Iran yang dirancang oleh Organisasi Industri Pertahanan Kemenhan selama tiga tahun. Kehadiran tank ini diumumkan pada 12 Maret 2017 dan lini produksinya diresmikan pada waktu yang bersamaan.

Menurut para pakar militer, kehadiran tank Karrar merupakan sebuah terobosan Iran yang sangat besar dan tank ini berbasis pada platform T-72 Rusia. Dalam beberapa hal bahkan membuatnya mirip dengan keluarga tank T-90MS Rusia yang dikenal tangguh.

Tank Karrar menggunakan mesin diesel baru yang lebih efisien dan mampu menghasilkan tenaga 1000-1200 horsepower. Bahkan memungkinkannya untuk memboyong mesin diesel nasional dengan tenaga 1300 hp dan lini produksinya sudah diresmikan baru-baru ini.

Tank ini dilengkapi dengan sistem kontrol tembak komputer dan peralatan elektro-optik, sistem laser range finder dengan jangkauan 10.000 meter, dan komputer balistik. Karrar mampu menembak objek statis dan bergerak di malam dan siang hari, dan mampu menembakkan rudal secara presisi.

Untuk perangkat penargetan sasaran dan peralatan optik, tank Karrar memiliki sistem kontrol tembak komputer generasi ketiga, sementara sistem penglihatan dan penargetan artileri mencakup perangkat penglihatan 1K13-49 milik tank T-72 (sebagai basis sekunder) dan sistem penglihatan multi-kanal yang dibuat oleh industri elektronik Iran (sebagai basis primer penembakan).

Peluncuran tank Karrar.
Sistem laser digunakan di tank Karrar untuk memandu rudal yaitu rudal laser thunder telah dipasang di tank ini. Rudal-rudal berpemandu laser ini sekarang diproduksi di Iran.

Untuk persenjataan, tank Karrar menggunakan meriam 125 mm yaitu standar yang dipakai oleh T-72 yang merupakan senjata yang sudah teruji dan aman serta dapat menembakkan berbagai macam amunisi ke berbagai sasaran.

Senapan RWS (remotely-operated weapon station) juga dipasang pada tank ini sehingga penembak dapat dengan mudah mengaktifkannya dari dalam tank dan melumat sasaran. Sistem senapan mesin ini memiliki sistem optik mandiri untuk pemantauan dan penargetan.

Senapan RWS tergolong jenis senapan modern yang dipasang di tank-tank canggih dunia dan mampu berputar 360 derajat untuk menyerang pasukan infanteri dan target ringan.

Di ruang kabin, tank Karrar menggunakan beberapa monitor untuk memantau area di sekitar tank sehingga mampu menargetkan sasaran di siang dan malam serta di semua kondisi cuaca. Layar navigasi digital dan layar untuk memantau kondisi tank juga tersedia di tank ini. Kombinasi kamera dan monitor yang dipasang di tank Karrar ini akan mengurangi tekanan pada kru dan memudahkan pengoperasian.

Rancangan turret tank Karrar dan kubah pelindung yang dipasang di atasnya mengingatkan seseorang pada tank T90 MS. Turret tank hampir seluruhnya dilapisi dengan armor baru dan sisi turret juga dilapisi dengan pelat pelindung terintegrasi. Di sisi samping dan belakang bodi, terdapat pelindung lapis baja dan pelindung sangkar, yang khusus dipakai untuk menghadapi ancaman dari serangan roket anti-tank seperti RPG-7.

Sistem peringatan kunci laser buatan Iran termasuk salah satu sistem perlindungan lainnya yang dibenamkan di tank Karrar. Sistem ini digunakan untuk mendeteksi sinar laser yang dipancarkan oleh sistem pemandu senjata atau sistem laser pengukuran jarak milik musuh, memberikan peringatan, dan mengaktifkan granat asap untuk membuat asap kamuflase demi melindungi tank dari senjata musuh.

Tank Karrar.
Tank ini memiliki pelindung khusus untuk menahan gelombang panas dan dapat menyembunyikan dirinya dari alat pendeteksi panas. Ini sangat penting dan efektif untuk melawan senjata baru anti-tank dan sistem baru pelacakan sasaran.

Tank Karrar memiliki kemampuan untuk mengarungi berbagai medan, parit, sungai, daerah bebatuan, dan bergerak di bawah air, serta memiliki kemampuan kamuflase dari serangan senjata anti-tank. Tank ini memiliki mobilitas yang tinggi bahkan di permukaan lereng yang curam.

Selain itu, tank buatan Iran ini dilengkapi dengan sistem navigasi yang bisa dipantau oleh pengemudi serta sistem otomatisasi senapan mesin untuk menembak dari ruang kendali dalam berbagai situasi. Di bidang pertahanan diri, tank Karrar dibekali alat pelindung lapis baja yang tahan terhadap semua jenis senjata anti-tank dan melakukan penyamaran untuk melindungi dari serangan musuh.

Spesifikasi lain tank Karrar adalah memiliki sistem kamuflase multi-spektrum, fasilitas telekomunikasi modern, manajemen medan perang digital, dan punya kemampuan untuk melawan peperangan elektronik.

Menurut Komandan Pasukan Angkatan Darat Militer Iran, Brigadir Jenderal Kiomars Heidari, tank Karrar memiliki 10 opsi lebih maju daripada tank-tank modern dunia. Tank ini dianggap bagian dari keahlian Kementerian Pertahanan Iran dan merupakan tank tempur terbaik. (RM)

Spesifikasi Tank Karrar:

Tipe: Tank Tempur Utama atau Main Battle Tank (MBT)

Produsen: Bani Hashim Defense Industrial Complex

Produser: 2017–sekarang

Berat: 51 ton

Panjang: 7 meter (panjang badan) dan 9,5 meter (termasuk tabung Meriam)

Lebar: 3,7 meter

Tinggi: 2,3 meter

Kru: 3 orang (komandan, pengemudi, penembak)

Setelah Trump mengumumkan keluarnya AS dari JCPOA pada Mei 2018, Washington menjatuhkan sanksi terberat dan terluas terhadap Iran sebagai bagian dari kampanye tekanan maksimum.

Pemerintahan Trump mengklaim bahwa dengan cara ini akan memaksa Tehran untuk menyerah atas dua belas tuntutan Amerika Serikat yang dibuat Pompeo pada Mei 2018. 

Pompeo menyerukan penghentian total program nuklir Iran, penghentian dan pembatasan program rudal, dan diakhirinya tindakan regional Iran. Menlu AS berambisi membuat Iran menyerah sepenuhnya kepada Amerika Serikat. Namun, perlawanan rakyat Iran terhadap sanksi ini telah membuat pemerintahan Trump putus asa, dan dalam waktu kurang dari dua bulan pemerintahannya, ia mengumumkan berbagai sanksi terhadap individu dan badan hukum baru Iran dan asing.

Paul Pillar, seorang ahli politik Amerika mengatakan,"Perang ekonomi Trump dan tekanan maksimum terhadap Iran bukan hanya tidak berhasil, tetapi juga gagal di semua bidang,".

Banyak analis Barat percaya bahwa tujuan pemerintahan Trump memperketat sanksi anti-Iran dan mencoba meningkatkan ketegangan dengan Tehran demi menciptakan sejumlah rintangan dan tantangan bagi kemungkinan kembalinya Presiden terpilih AS Joe Biden ke JCPOA.

Salah satu yang terbaru, aksi pengecut rezim Zionis dengan lampu hijau Washington membunuh Mohsen Fakhrizadeh, ilmuwan nuklir Iran terkemuka. Menurut pakar politik Lebanon Charles Abi Nader, pembunuhan itu bertujuan untuk menghalangi kembalinya Biden ke kesepakatan nuklir dengan Iran.

Joe Biden mengusung masalah JCPOA dan Iran selama kampanye pilpresnya. Dalam catatan kepada CNN pada September 2020, Biden mengkritik kebijakan pemerintahan Trump terhadap Iran. Ia menyebut Trump melakukan kesalahan dengan keluar dari JCPOA dan bertindak melawan kepentingan nasional Amerika Serikat. Kebijakan Trump dianggapa telah menyebabkan AS terisolisasi di arena internasional. Alex Vatanka, Direktur program Iran di Middle East Institute yang berbasis di Washington mengungkapkan bahwa Amerika Serikat dibiarkan sendirian dalam pendekatannya terhadap Iran.

Di bagian lain tulisannya, Biden membahas kebijakan pemerintahnya tentang Iran jika memenangkan pemilu November 2020. Dia menekankan akan mengubah kebijakan Washington terhadap Iran dan akan berkomitmen untuk mencegah Iran meraih senjata nuklir.

Dia menambahkan bahwa pemerintahannya akan membuka jalan bagi pendekatan diplomatik yang kredibel ke Iran pada langkah kedua, dan Washington akan kembali ke JCPOA sebagai titik awal untuk pembicaraan baru jika Iran kembali pada kepatuhan ketatnya terhadap perjanjian nuklir internasional tersebut.

Biden juga mengungkapkan langkah ketiga untuk memastikan keamanan rezim Zionis, jika Iran kembali ke penerapan ketat kesepakatan nuklir JCPOA.

Biden telah memperkenalkan tim kebijakan luar negerinya setelah memenangkan lebih dari 270 suara elektoral, sambil menegaskan sikapnya mengenai JCPOA. Biden dalam wawancara baru-baru ini dengan New York Times mengatakan Amerika Serikat akan bergabung dengan JCPOA sebagai titik awal untuk negosiasi lebih lanjut untuk membatasi aktivitas nuklir Iran, jika Tehran kembali menerapkan kesepakatan nuklir secara ketat.

Presiden terpilih itu juga menambahkan bahwa pemerintahannya selalu memiliki opsi untuk secara otomatis mengembalikan sanksi jika diperlukan, dan Iran tahu itu. Pada saat yang sama, Joe Biden mengkritik kebijakan Presiden Donald Trump saat ini terhadap Iran, dan menyebut proses negosiasi dengan Tehran sangat sulit. Biden juga mengklaim, jika Iran kembali pada komitmennya, Washington akan mencabut sanksi yang dijatuhkan terhadap Tehran di era Donald Trump.

Trump meninggalkan JCPOA secara sepihak pada 2018, yang dibalas dengan Iran mengurangi kewajibannya terhadap perjanjian nuklir internasional ini. Pernyataan Biden datang hanya beberapa hari setelah Iran mengumumkan akan mempercepat program nuklirnya di bawah resolusi yang disahkan oleh parlemen Iran berbentuk "Aksi Strategis untuk Mencabut Sanksi."

Menyikapi masalah ini, Thomas Friedman, analis politik AS mengatakan, "Biden dan tim keamanan nasionalnya ingin bernegosiasi untuk memperpanjang pembatasan nuklir, yang dapat mengarah pada pembangunan bom (atom), tak lama setelah kedua belah pihak telah sepenuhnya melaksanakan kesepakatan nuklir."

Sikap Biden telah memicu reaksi ganda di kalangan politisi Amerika. Beberapa dari mereka, terutama Demokrat, ingin mengikuti kebijakan pemerintahan Obama untuk kembali ke JCPOA. Ketua baru Komite Urusan Luar Negeri DPR telah meminta Washington kembali ke kesepakatan nuklir.

Sebaliknya, politisi Republik, terutama mantan anggota pemerintahan Trump yang terkenal dengan pandangan anti-Irannya menyatakan keprihatinannya terhadap posisi Biden.  Presiden terpilih AS ini tidak hanya berbicara tentang perlunya menerapkan kembali komitmen Iran terhadap JCPOA sebelum AS kembali ke perjanjian tersebut, tetapi juga menyerukan pembicaraan baru dengan Iran mengenai masalah-masalah di luar isu nuklir, termasuk kemampuan rudal dan kebijakan regional Iran.

Mantan Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton menulis dalam sebuah artikel di Wall Street Journal dengan mengatakan, "Joe Biden telah menyatakan bahwa dia ingin bergabung dengan kesepakatan nuklir Iran, tetapi dia juga harus mempertimbangkan kepentingan sekutu Washington di Asia Barat. Ketahuilah bahwa situasi di kawasan ini telah berubah,".

Selama 40 tahun terakhir, semua presiden AS, baik Partai Republik maupun Demokrat telah mengambil pendekatan konfrontatif dan berbasis tekanan terhadap Iran, terutama sanksi. Pemerintahan Obama, meskipun berpartisipasi dalam kesepakatan nuklir JCPOA dalam bentuk kelompok 5 + 1, dalam banyak kesempatan telah menjatuhkan atau melanjutkan sanksi terhadap Tehran dan menolak untuk memenuhi komitmennya.

Biden saat ini mengklaim akan mengembalikan AS ke JCPOA, tetapi juga menyatakan bahwa dalam pemerintahannya akan bekerja untuk memperketat pembatasan terhadap Iran. Selian nuklir, ia juga mengusung isu-isu hak asasi manusia dan masalah lainnya terhadap Iran. Sebagaimana pendahulunya, Obama, Biden berniat menyikapi isu lain seperti kapabilitas rudal, dan pengaruh politik Iran di kawasan.

Jake Sullivan, Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih untuk pemerintahan Biden menyatakan kembalinya Amerika Serikat ke pemerintahan berikutnya dan pencabutan sanksi akan membuka jalan untuk pembicaraan lebih lanjut dengan Iran tentang masalah yang lebih luas. Tapi di sisi lain, Iran telah berulangkali menyatakan bahwa mereka hanya akan mematuhi kesepakatan nuklir JCPOA dan sama sekali tidak akan tunduk pada tuntutan Washington tentang rudal, regional, hak asasi manusia, dan sejenisnya.

Sementara itu, ketetapan baru parlemen Iran tentang pengembangan program nuklir dan pencabutan sanksi merupakan peringatan serius bagi Barat, khususnya troika Eropa dan Uni Eropa, supaya memenuhi kewajibannya. Mengenai masalah ini, Menlu Iran, Mohamamd Javad Zarif mengatakan, "Jika (Eropa) dan Amerika Serikat kembali ke JCPOA, keputusan parlemen tidak akan dijalankan, Tindakan sebelumnya dibatalkan dan JCPOA diterapkan sepenuhnya. Tetapi jika Eropa tidak memenuhi kewajibannya, maka kami harus menerapkan undang-undang ini setelah melewati proses ratifikasi.

Pelaksana tugas Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Christopher Miller mengunjungi Indonesia dan bertemu dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, di Jakarta pada Selasa (8/12).

"Menteri (Miller) dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Hadi mendiskusikan Laut Cina Selatan dan peluang-peluang memperkuat latihan bersama militer kedua negara," tulis pernyataan Kedutaan Besar AS di Jakarta dilansir CNN Indonesia hari ini. 

Selain bertemu Hadi, Miller juga menemui Menhan RI Prabowo Subianto, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, dan mengunjungi Masjid Istiqlal.

Dalam pertemuan dengan Prabowo, Miller membahas sejumlah isu mulai dari keamanan maritim, pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista), berbagi informasi, dan pendidikan militer.

Sementara itu, Prabowo dalam pertemuan tersebut menyampaikan keinginan pemerintah Indonesia untuk bekerja sama dengan AS di bidang industri pertahanan dan pendidikan militer.

Menhan Indonesia mengungkapkan keinginan untuk bisa mengirim personel tentaranya untuk belajar di akademi militer AS.

Pada pertemuan dengan Menlu Retno dibahas masalah penanganan pandemi Covid-19 dan keamanan regional.

Miller ditunjuk sebagai pelaksana tugas Menhan AS oleh Presiden Donald Trump pada 9 November lalu setelah pendahulunya, Mark Esper dipecat.

Israel berencana membangun 9.000 unit pemukiman Zionis di utara kota Quds yang akan menghapus sisa-sisa dari Bandara Internasional Quds, Palestina.

“Israel berusaha membangun pemukiman baru di tanah Bandara Quds,” kata Khalil Tafakji, Direktur Departemen Kartografi di Lembaga Studi Masyarakat Arab kepada kantor berita Anadolu, Rabu (9/12/2020).

Hingga tahun 1967, Bandara Quds yang juga dikenal sebagai Bandara Qalandia, adalah satu-satunya bandara di Tepi Barat, Palestina. Ketika rezim Zionis menduduki wilayah itu, mereka membatasi penggunaan bandara hanya untuk penerbangan domestik sebelum menutup total pada tahun 2000.

Media-media Israel sebelumnya melaporkan bahwa pihak berwenang rezim Zionis Israel telah menyetujui pembangunan 9.000 unit pemukiman baru di daerah Qalandia, utara Quds.

Tafakji menjelaskan bahwa rezim Zionis tanpa lelah bekerja untuk melaksanakan Proyek Quds Raya dengan tujuan mengisolasi wilayah Quds dari lingkungan warga Palestina.

Dibangun pada 1920, Bandara Internasional Quds diresmikan pada 1924 oleh otoritas penguasa Inggris. Pada tahun 1936, bandara tersebut mulai digunakan untuk penerbangan reguler.

“Pembongkaran Bandara Quds berarti bahwa Israel akan menghilangkan peluang untuk mendirikan negara Palestina dengan Ibukota Quds,” ungkap Tafakji. 

Kelompok perlawanan Palestina di Jalur Gaza, mendesak Uni Eropa untuk mengambil tindakan guna melindungi hak-hak dan keselamatan warga Palestina di penjara rezim Zionis.

Hal itu disampaikan dalam sebuah rilis yang diserahkan kepada delegasi Uni Eropa yang mengunjungi Gaza pekan ini. Demikian dilansir kantor berita Anadolu, Rabu (9/12/2020).

Komite Tahanan Islam dan Pasukan Nasional Palestina meminta Uni Eropa untuk membentuk komite internasional guna memeriksa kejahatan Israel terhadap tahanan dan memaksa Palang Merah untuk mempertahankan “netralitas.”

Mereka mencatat bahwa ada sekitar 5.000 warga Palestina mendekam di penjara rezim Zionis, termasuk 38 wanita dan 170 anak-anak. Sebanyak 1.300 dari tahanan sakit, termasuk 80 orang yang membutuhkan perawatan medis segera.

“Sejak 1967, sekitar 226 tahanan Palestina gugur di penjara Israel, dan rezim Zionis menolak untuk menyerahkan delapan jasad tahanan kepada keluarga mereka,” kata pernyataan Komite Tahanan Islam dan Pasukan Nasional Palestina.

Delegasi Uni Eropa tiba di Gaza pada Selasa lalu untuk menilai situasi kesehatan di wilayah Palestina di tengah wabah virus Corona.

Deputi Menteri Luar Negeri Suriah, Bashar al-Jaafari mengatakan Damaskus bertekad untuk merebut kembali Dataran Tinggi Golan yang diduduki oleh rezim Zionis.

Al-Jaafari dalam wawancara dengan televisi al-Mayadeen, Rabu (9/12/2020) malam, menuturkan Suriah dalam surat terpisah telah menyampaikan pengaduan kepada PBB dan Dewan Keamanan tentang pendudukan Golan oleh Israel.

Menurutnya, Amerika Serikat dan rezim Zionis bekerjasama dalam menduduki Golan, Suriah. Setelah pemerintahan Trump membuat keputusan tentang Golan, pendudukan ini adalah sebuah pendudukan bersama antara Washington dan Tel Aviv.

"Kebijakan pemerintah AS tentang Golan pendudukan, tidak berbeda dengan kebijakan kolonial Inggris," ujar al-Jaafari.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo belum lama ini melakukan kunjungan ilegal ke wilayah Golan, Suriah. Dia mengatakan Washington mendukung keputusannya di wilayah ini dan menekankan kedaulatan Tel Aviv atas Golan.

Media-media Suriah pada Rabu kemarin, melaporkan bahwa warga Suriah yang tinggal di Golan menggelar demonstrasi untuk menentang pendudukan Israel. Para demonstran menekankan bahwa mereka akan mengubah Golan menjadi kuburan bagi penjajah Zionis dan tidak akan membiarkan Israel merampas tanah mereka.

Dataran Tinggi Golan adalah bagian dari Provinsi Quneitra, Suriah yang diduduki oleh rezim Zionis selama Perang Enam Hari 1967 dan dianeksasi pada tahun 1982. Komunitas internasional tidak pernah mengakui langkah tersebut. (RM)
Tags