Juru bicara dan kepala staf umum angkatan bersenjata Israel dikarantina setelah menjalin kontak dengan seseorang yang terinfeksi virus corona.

Media Israel melaporkan pada hari Kamis bahwa Aviv Kochavi, Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Israel baru-baru ini bersikeras untuk melakukan latihan militer yang menyebabkan lebih dari seribu tentara Israel terinfeksi Covid-19.

Militer Israel baru-baru ini mengumumkan lebih dari 700 tentara dan staf terinfeksi virus Corona, beberapa di antaranya dalam kondisi kritis, dan sebanyak 3.800 tentara Israel dikarantina.

Masalah pembatalan latihan militer telah dipertimbangkan selama dua bulan karena meningkatnya jumlah kasus yang terinfeksi Covid-19 di kalangan militer rezim Zionis.

Kementerian Kesehatan rezim Zionis mengumumkan sebanyak 326.323 orang telah terinfeksi corona di Israel, dan 2.739 di antaranya meninggal dunia.

Pemerintahan Trump tidak hanya mengambil langkah-langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk kepentingan rezim Zionis, tetapi juga melakukan upaya berkelanjutan untuk melemahkan dan memberi sanksi kepada organisasi dan gerakan anti-Zionis di dunia.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dalam konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Tel Aviv hari Kamis (19/11/2020) mengatakan bahwa gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi terhadap Israel (BDS) dan organisasi anti-Zionis lainnya adalah organisasi anti-Semit dan pemerintah AS akan memutus semua dukungannya terhadap mereka. Tidak hanya itu, ia juga menegaskan bahwa gerakan ini seperti kanker yang harus dibasmi, dan secara resmi akan mengumumkan BDS sebagai gerakan anti-Semit.

Ancaman Pompeo disambut dengan reaksi tajam dari gerakan BDS yang menyatakan bahwa pernyataan Pompeo tersebut menunjukkan tanda sikap anti-Palestina pemerintahan AS saat ini, dan upaya AS untuk memberangus gerakan BDS akan gagal.

Pada akhir Oktober 2020, pemerintahan Trump menyatakan akan melabeli beberapa organisasi hak asasi manusia, termasuk Amnesty International, Human Rights Watch, dan Oxfam yang berbasis di AS, sebagai  organisasi anti-Semit.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mendukung penyebutan lembaga tersebut sebagai organisasi anti-Semit demi menyenangkan rezim Zionis yang sejalan dengan kebijakan Tel Aviv.

Faktanya, Washington hanya memiliki pandangan positif terhadap organisasi hak asasi manusia internasional yang melayani kepentingan Amerika Serikat dan sekutunya, terutama rezim Zionis. Ketika muncul institusi internasional semacam Amnesty International, Human Rights Watch, dan Oxfam mengecam perlakuan tidak manusiawi Israel terhadap Palestina, dari aksi pembunuhan hingga menjarah tanah dan mengusir mereka dari tanah air mereka, Amerika Serikat segera memberikan label anti-Semitisme dan memberlakukan semua jenis pembatasan terhadap mereka.

Keputusan AS untuk menindak gerakan BDS menyulut reaksi keras dari kelompok hak asasi manusia yang menyesalkan tuduhan Washington tersebut, dan menekankan bahwa mengkritik tindakan kriminal rezim Zionis bukan berarti anti-Semit.

"Kritik terhadap kebijakan pemerintah tidak berarti menyerang kelompok tertentu," kata Eric Goldstein, Direktur Human Right Watch Kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara yang berbasis di New York. Dia menilai kritik Human Right Watch terhadap kebijakan Israel tidak bisa disamakan dengan serangan terhadap orang Yahudi.

Gerakan BDS merupakan kampanye internasional untuk memberikan tekanan terhadap Israel akibat pendudukan tanah Palestina dan pembangunan distrik ilegal Zionis. Gerakan yang berdiri sejak 2005 ini berhasil menarik dukungan dari berbagai kalangan di seluruh dunia, terutama di negara-negara Barat yang memicu kekhawatiran besar dari otoritas Zionis.

Gerakan BDS yang didukung oleh berbagai media telah memainkan peran penting dalam meningkatkan tekanan terhadap rezim Zionis dan para pendukungnya, terutama AS.

Gerakan BDS sebagai gerakan pro-Palestina bekerja dengan tujuan memboikot, mengisolasi, dan menahan investasi serta kerja sama dengan Israel. Pada saat yang sama, gelombang tekanan global terhadap Israel meningkat di media sosial yang membuat rezim Zionis semakin terkucil di dunia.

Sekjen Asaib Ahl Al Haq Irak menekankan pembangunan negara Irak untuk mewujudkan stabilitas di negara ini, dan membela senjata kubu perlawanan. Menurutnya, gencatan senjata dengan Amerika Serikat sudah berakhir.

Syeikh Qais Al Khazali, Kamis (19/11/2020) malam dalam wawancara dengan stasiun televisi Al Iraqiyah mengatakan, maksud gerakan-gerakan perlawanan Irak membawa senjata, jelas, dan jika tujuan ini terwujud yaitu mengusir penjajah, maka senjata ini pasti akan disingkirkan.
 
Sekjen Asaib Ahl Al Haq menambahkan, konstitusi Irak tidak mengizinkan pendirian pangkalan militer apapun kecuali dengan persetujuan parlemen.
 
Menurutnya, berdasarkan evaluasi para komandan militer Irak, kehadiran pasukan asing di Irak, adalah penjajahan, dan semua statemen terkait pemindahan kedutaan besar Amerika keluar Baghdad, tidak tepat, dan lebih merupakan perang psikologis.
 
Syeikh Qais Al Khazali menjelaskan, gencatan senjata dengan Amerika sudah berakhir karena syarat-syaratnya tidak dipatuhi, dan kelompok-kelompok perlawanan Irak akan merealisasikan prinsip utama mereka yaitu melawan pasukan asing.
 
"Tidak ada satupun dari dua syarat gencata senjata yang dipatuhi, pertama, kehadiran pasukan Amerika, dan penarikannya dari Irak harus sesuai dengan batas waktu yang masuk akal, dan kedua, pemerintah Irak harus mengontrol zona udara negara ini," imbuhnya.
 
Sekjen Asaib Ahl Al Haq menegaskan, kenyataannya zona udara Irak, selalu dilanggar oleh Amerika, dan Turki. 

Uni Emirat Arab, Bahrain dan rezim Zionis Israel sedang berusaha meyakinkan dunia bahwa Hizbullah Lebanon adalah organisasi teroris.

Fars News (19/11/2020) melaporkan, Direktur urusan Strategis, Kementerian Luar Negeri Israel mengabarkan konspirasi baru Tel Aviv, UEA, dan Bahrain terhadap Hizbullah.
 
Sebagaimana dikutip Rai Al Youm, pejabat Israel itu mengatakan, Israel, UEA dan Bahrain sedang berusaha meyakinkan negara-negara dunia bahwa Hizbullah adalah organisasi teroris.
 
Ia menambahkan, Kemenlu Israel dalam beberapa tahun terakhir berhasil meyakinkan empat negara bahwa Hizbullah adalah teroris.
 
Lebih lanjut pejabat Israel itu menjelaskan, Tel Aviv memusatkan perhatiannya pada Eropa, dan punya target lain yang lebih besar, dan itu adalah meyakinkan PBB.
 
Sebelumnya Sekjen Hizbullah Sayid Hassan Nasrullah meminta pemerintah Lebanon, dan negara-negara Timur Tengah untuk tidak berharap pada Joe Biden soal masalah kawasan.
 
Ia menegaskan, prinsip pertama dalam pemerintahan Amerika adalah menjaga kepentingan Israel. 

Duta Besar Arab Saudi untuk Amerika Serikat mengatakan, bagi Riyadh tidak ada bedanya siapa yang menjadi presiden di Amerika, hubungan Riyadh dan Washington tidak tergantung pada pribadi.

Fars News (19/11/2020) melaporkan, Reema bint Bandar bin Sultan menilai hubungan Saudi dan Amerika bersejarah, dan ia mengklaim, bagi Riyadh tidak ada bedanya siapa yang akan memimpin Amerika.
 
Seperti dikutip Sputnik, Reema bint Bandar dalam pidatonya di konferensi Dewan Nasional Hubungan Luar Negeri Amerika menuturkan, hubungan Riyadh-Washington lebih dalam dari sekadar ketergantungan pada seseorang di Saudi atau Amerika.
 
Ia menegaskan, presiden Amerika, siapapun dia, setelah memasuki Gedung Putih baru akan menyadari bahwa Saudi adalah negara sahabat, dan tulus bagi Amerika. 

Kapal perang Shahid Roudaki resmi memperkuat armada Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) setelah diluncurkan di Bandar Abbas pada hari Kamis (19/11/2020).

Upacara peluncuran kapal perang Shahid Roudaki dihadiri oleh para pejabat sipil dan militer Iran termasuk Komandan IRGC Mayor Jenderal Hossein Salami.

Kapal perang multifungsi ini mampu memberikan dukungan logistik kepada jet tempur, pesawat tanpa awak (drone), sistem pertahanan rudal, dan radar.

Kapal perang Shahid Roudaki memiliki bobot 400 ton dengan panjang 150 meter dan lebar 22 meter. Ia dilengkapi dengan radar tiga dimensi, rudal permukaan-ke-permukaan dan permukaan-ke-udara, serta sistem komunikasi canggih untuk perang elektronik.

Kapal perang Shahid Roudaki.
Kapal ini dapat mengangkut helikopter dan perahu penyerang, di mana semuanya dirancang dan dibuat di dalam negeri.

IRGC menyatakan kapal perang baru yang dijuluki "Marine City" akan melakukan misi pertempuran, pengintaian, dan logistik di laut dengan tujuan memastikan keamanan rute maritim serta menyelamatkan kapal perdagangan dan kapal penangkap ikan dari Iran dan negara-negara kawasan.

Angkatan Laut IRGC juga menyatakan kesiapannya untuk mengerahkan kapal tersebut ke perairan internasional.

Penasihat Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran Urusan Pertahanan, Hossein Dehghan menyatakan Republik Islam Iran tidak akan melakukan negosiasi dengan siapapun mengenai kekuatan militernya dalam keadaan apapun.

Hossein Dehghan hari Kamis (19/11/2020) mengatakan, "Kami tidak ingin memulai perang, tetapi kami juga tidak mengejar negosiasi [dengan AS],".

"Republik Islam Iran tidak akan melakukan negosiasi dengan siapapun dalam keadaan apapun tentang kekuatan militernya," tegas penasihat pertahanan Rahbar.

Mengenai laporan New York Times baru-baru ini yang mengklaim bahwa Trump bermaksud untuk mengambil tindakan militer terhadap Iran di hari-hari terakhir kepresidenannya, Dehghan menekankan, "Konflik terbatas dan taktis bisa memicu perang besar-besaran. Amerika Serikat, kawasan dan dunia tidak akan mampu bertahan dari krisis berskala besar,"

Kedutaan Besar Iran di Lebanon mengumumkan, terorisme, dan pada pendukung internasionalnya, tidak akan bisa mengurangi tekad Iran dalam mendukung bangsa-bangsa tertindas.

ISNA (20/11/2020) melaporkan, Kedubes Iran di Beirut, Jumat (20/11) bertepatan dengan peringatan serangan bunuh diri ke Kedubes Iran pada tahun 2013 silam mengatakan, tujuh tahun lalu terorisme melalui dua aksi teror menyerang Kedubes Iran di Beirut, dan menyebabkan sejumlah orang gugur.

Kedubes Iran menambahkan, terorisme, dan para pendukung internasionalnya tidak akan mampu mengurangi tekad Iran dalam mendukung bangsa-bangsa tertindas dunia, sebaliknya akan meningkatkan tekad Iran untuk melanjutkan perlawanan, dan membela nilai-nilai kebenaran, kebaikan serta kebebasan.

Pada 19 November 2013, bom bunuh diri mengguncang Kedubes Iran di Beirut, dan menyebabkan 23 orang termasuk Atase Kebudayaan Iran di Lebanon, gugur, dan 146 lainnya terluka.

Politik Republik Islam Iran menghadapi Amerika Serikat menunjukkan kebijakan lunak dan keras Tehran yang dinamis terhadap Washington.

Sejak Donald Trump memasuki Gedung Putih pada tahun 2016, kebijakan tekanan maksimum terhadap Iran dimulai, bahkan disertai dengan ancaman militer. Tetapi setelah empat tahun berlalu tidak berhasil mewujudkan tujuan Trump melumpuhkan Republik Islam.

Tekanan maksimum, sanksi masif dan sesekali ancaman militer telah menjadi inti kebijakan Trump terhadap Iran. Tapi pendekatan ini gagal membawa Iran ke meja perundingan.

Pemerintahan Trump meminta Iran memasuki negosiasi baru, tetapi perlawanan maksimum dan diplomasi Iran yang aktif dan cerdas membuyarkan mimpi Trump.

Majalah National Interest yang berbasis di AS hari Kamis (19/11/2020) menulis, "Kebijakan tekanan maksimum AS membuahkan keberhasilan minimal dan AS harus mengubah kebijakannya terhadap Iran,".

Pemerintahan Trump berusaha untuk merundingkan rudal, pertahanan, dan kebijakan regional Iran yang menjadi garis merah Republik Islam. Padahal, tidak ada negara yang menghubungkan komponen kekuatan dan pengaruhnya dengan kebijakan negara lain. Oleh karena itu, langkah Iran dilakukan dengan pendekatan yang realistis. 

Brigadir Jenderal Hossein Dehghan, Penasihat Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran Urusan Pertahanan hari Kamis mengatakan bahwa Republik Islam Iran tidak akan melakukan negosiasi dengan siapapun dalam keadaan apapun tentang kekuatan militernya.

Selain itu, tindakan praktis dan konstruktif Iran telah membuat Amerika Serikat sendirian dalam memajukan politik unilateralnya di kancah global terhadap Tehran. Tidak ada dukungan suara terhadap resolusi anti-Iran yang diusung AS di Dewan Keamanan PBB untuk melanjutkan embargo senjata terhadap Tehran.

Kegagalan kebijakan Trump terhadap Iran berakar pada independensi tindakan dan komponen kekuatan Republik Islam. Meskipun tekanan ekonomi AS telah mempengaruhi kehidupan rakyat Iran, tapi ketahanan nasional yang bergantung pada kapasitas domestik telah mendorong Iran berhasil melalui masa-masa sulit.

Kemampuan pertahanan dan rudal Iran menjadi simbol kekuatan pencegah dan efektif Republik Islam. Langkah Gedung Putih melanjutkan tekanan maksimum terhadap Iran justru menjadi bumerang bagi AS sendiri dan Iran tidak akan pernah menyerah, bahkan dengan ancaman militer sekalipun. Sebagaimana ditegaskan Brigadir Jenderal Hussein Dehghan, "Konflik terbatas dan taktis bisa memicu perang besar-besaran. Amerika Serikat, kawasan dan dunia tidak akan mampu bertahan dari krisis berskala besar,"

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan berita kontak Deputi Menteri Luar Negeri Iran dengan tim Joe Biden, presiden terpilih Amerika Serikat adalah rekayasa. Menurutnya, jurnalisme kuning menjadi metode umum di beberapa media khususnya dalam beberapa hari terakhir.

Saeed Khatibzadeh, Jumat (20/11/2020) menyebut pemberitaan surat kabar Amerika, New York Times tentang kontak Sayid Abbas Araqchi, Deputi Menlu Iran, dengan tim Joe Biden, sepenuhnya rekayasa.

Sebelumnya New York Times mengutip sejumlah sumber diplomatik mengklaim, Sayid Abbas Araqchi pasca pemilu presiden Amerika berupaya mengirim pesan ke Joe Biden melalui perantara yang berisi permintaan agar Washington kembali ke JCPOA sebelum melakukan negosiasi apapun.