Isu Islamofobia di Barat semakin hari kian memiliki dimensi baru dan pemerintah serta media Barat memperparah isu ini. Islamofobia sebuah wacana baru yang mengacu pada diskriminasi atau fanatisme anti Islam dan Muslim. Kini domain Islamofobia kain luas dan berubah menjadi anti Islam yakni tindakan praktis terhadap Islam dan Muslim di Barat.

Perlakuan ini cukup luas baik di bidang politik, sosial dan media. Istilah Islamofobia untuk pertama kalinya muncul di dekade 1980-an, namun menjadi umum setelah insiden 11 September 2001. Di balik wacana Islamofobia tersembunyi beragam skema di antaranya ketakutan dan kebencian terhadap Muslim dan ada anggapan bahwa Islam tidak selaras dengan nilai-nilai bersama berbagai budaya, maka Islam lebih rendah dari Barat. Serta pada akhirnya klaim bahwa Islam bukan sebuah agama samawi, tapi sebuah ideologi kekerasan politik.

Bagaimanapun juga Islamofobia dapat disebut sebuah pendekatan politik media yang dikejar Barat untuk mencitrakan wajah negatif Islam dengan melekatkan sifat seperti kekerasan, terorisme, anti HAM, despotisme, keterbelakangan, tidak beradab, berbahaya bagi dunia dan tidak rasional. Mereka melalui upaya ini ingin mempersiapkan ruang mental yang diperlukan bagi Islamofobia. Mengingat bahwa Kristen agama mayoritas di dunia Barat, oleh karena itu Islam menjadi agama yang paling banyak dihadapi dan dipikirkan Kristen dan banyak disalahpahami. Dengan demikian Islam mendapat serangan keras dari Dunia Kristen.

Insiden 11 September 2001
Meski proses Islamofobia dan anti Islam semakin meningkat pasca insiden 11 September 2011, namun fenomena ini memiliki akar di abad-abad lalu dan di era perang Salib. Seiring berlalunya waktu, hal masih tetap tersimpan di benak Barat dan kemudian dilahirkan kembali. Insiden 11 September dan fenomena terorisme selama beberapa tahun terakhir di Eropa kembali menghidupkan kecenderungan tersembunyi ini dan dan masuk ke konstelasi sosial dan politik di negara-negara Barat.

Selain itu, di gelombang kontemporer Islamofobia dan anti Islam, insiden 11 September menjadi titik balik dan penggerak sangat penting di mana untuk selanjutnya Islamofobia muncul dalam bergam bentuk, dari sebuah kecenderungan tersembunyi dan subkultur terisolasi di komunitas Barat menjadi sebuah arus efektif dan universal. Diakuinya secara resmi Islamfobia dan arusnya yang mengkampanyekan kecenderungan ini dan memperparahnya, termasuk bentuk terpenting Ismofobia modern dan gelombang bagi pasca insiden 11 September hingga kini. Dengan kata lain, saat ini kita menyaksikan kecenderungan radikal sosial dan politik resmi semakin kuat terhadap Muslim.

Dua tokoh politik Barat terkemuka di tahun-tahun akhir Perang Dingin yakni, Bernard Lewis dan Samuel P. Huntington menggulirkan pandangan yang kemudian menorehkan perang dingin paling besar antara Barat dan Islam. Luwis yang dikenal sebagai arsitek pemikiran neo konservatif di pendudukan militer Irak di tahun 2003 merupakan sosok pertama yang di tahun 1988 dalam sebuah pidatonya menggulirkan ideologi ini.

Berdasarkan ideologi ini, status dan identitas Muslim dan Arab dicap sebagai ancaman. Sejatinya berdasarkan kecenderungan dan ideologi ini, nilai-nilai Barat dianggap unggul dan pihak lain, yang dimaksud di sini adalah muslim, melawan nilai-nilai ini dan mereka dianggap sebagai ancaman keamanan.

Sementara itu, Samuel Huntington yang tidak terlalu jauh dari Luwis, di awal dekade 1990-an melalui teori Clash of Civilizations, dia memperkenalkan mekanisme kognitif identitas yang sama dalam bentuk lain dan berbicara mengenai konfrontasi berdarah Barat dan Muslim di bidang peradaban. Titik kesamaan teori kedua tokoh politik Barat ini adalah Islamofobia dalam koridor identitas. Terkait hal ini Huntington menulis, “Selama Islam masih tetap eksis sebagai Islam, dan Barat tetap Barat, konflik mendasar antara dua peradaban ini dan cara hidup mereka akan menentukan hubungan mereka di masa depan, seperti yang terjadi dalam empat belas abad terakhir.”

Saat ini, Islamofobia yang meluas dan sistematis telah menjadi paradigma yang berlaku di dunia Barat dalam menghadapi dunia Islam dan umat Islam, khususnya umat Islam yang tinggal di Barat, dan telah menjadi perhatian utama mereka. Tren yang berkembang dari Islamofobia dan anti-Islamisme di Barat telah meningkatkan suasana ketidakpercayaan antara dunia Islam dan Barat, dan mempersulit kehidupan komunitas Muslim di Barat, khususnya di Eropa.

Meskipun masyarakat Eropa memiliki sejarah panjang interaksi dengan Islam dan pengaruh peradaban Islam, dan di era pasca-Perang Dunia II berhutang rekonstruksi negara mereka kepada pekerja Muslim yang murah, namun tantangan dan masalah sosial dan ekonomi di dalam masyarakat ini, terutama setelah krisis ekonomi tahun 2008, peristiwa 9/11 di Amerika Serikat, dan dampak yang ditimbulkan masyarakat Barat terhadap Islam dan Muslim, dan akhirnya pertumbuhan populasi Muslim dan kehadiran sosial, ekonomi dan politik mereka di Barat, terutama setelah meningkatnya imigrasi ke Barat sebagai pencari suaka telah memperkuat fenomena Islamofobia dan kebencian terhadap Muslim di Barat khususnya Eropa.

Meskipun Islamofobia dan asal-usulnya sudah ada sejak sebelum 9/11 dan bahkan lebih dari seribu tahun yang lalu, tidak ada keraguan bahwa 9/11 dan gelombang politik, keamanan, dan propaganda besar-besaran yang ditimbulkannya memiliki efek mendalam pada bagaimana menyikapi Muslim di Barat dan bagaimana berinteraksi dengan mereka dalam masyarakat Barat.

Apalagi, pasca merebaknya terorisme Takfiri di Asia Barat, di mana Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa menjadi faktor penting dalam pertumbuhan dan penyebaran kelompok teroris seperti ISIS, para teroris Takfiri ini mengalihkan serangannya ke negara-negara Eropa, khususnya Prancis dan Inggris. Isu tersebut memperburuk fenomena Islamofobia.

Gelombang Islamofobia yang tersebar luas dan terencana telah muncul dalam berbagai bentuk, formal dan informal, dan selain melukiskan gambaran Islam dan Muslim yang membingungkan dan menyimpang, telah memberlakukan banyak pembatasan dan tekanan psikologis dan hukum pada Muslim yang tinggal di negara-negara Barat.

Selama satu dekade terakhir, maraknya kelompok teroris ekstremis dan meluasnya aksi teror di negara-negara Barat, serta krisis pengungsi yang mayoritas penduduknya beragama Islam, menjadi dalih sebagian pemimpin dan media Barat untuk menyebarkan Islamofobia. Posisi dan berbagai pernyataan politisi populis di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat menarik perhatian publik atas serangan mereka terhadap Muslim dan menyalahkan mereka atas isu-isu seperti terorisme, pengangguran dan ketidakamanan di negara-negara tersebut.

Pada saat yang sama, sikap dan tindakan banyak pejabat senior Barat ditujukan untuk menyebarkan Islamofobia dan mendorong kekerasan terhadap Muslim. Secara khusus, Presiden AS Donald Trump berada di garis depan Islamofobia dan kebencian terhadap Muslim di Amerika Serikat dan Barat. Selama kampanye pemilihan presiden AS 2016, Trump mengumumkan bahwa Muslim harus dilarang memasuki Amerika Serikat dengan dalih memerangi terorisme.

Pernyataannya menuai kritik luas terhadap Trump dari dalam dan luar Amerika Serikat. Menurut Daniel Benjamin, seorang ahli politik Amerika, Trump telah bertindak lebih untuk memperluas aktivitas teroris daripada membantu memerangi terorisme. Dalam pidatonya, Trump secara eksplisit menyebut "terorisme Islam" sebagai penyamaan terorisme dengan Islam.

Di Inggris, Prancis, Jerman, dan beberapa negara Eropa lainnya, anti-Islamisme, kekerasan verbal dan fisik, dan diskriminasi terhadap Muslim telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir karena pertumbuhan dramatis kelompok dan partai sayap kanan dan semakin populernya politisi populis.

Serangan ke masjid dan aksi pembakaran tempat ibadah Islam, serangan fisik dan verbal terhadap umat Islam dan bahkan non-Muslim yang berpenampilan seperti orang-orang di negara-negara Islam di Asia Barat, dan ‌diskriminasi terhadap pemeluk Islam di berbagai bidang pendidikan dan pekerjaan hanyalah beberapa contoh Islamofobia di masyarakat Barat yang telah menyebabkan kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Muslim.

Insiden serangan teror ke Masjid di Selandia Baru
Secara khusus, serangan terhadap dua masjid di Selandia Baru pada 15 Maret 2019, dan pembunuhan puluhan Muslim di tangan ekstremis sayap kanan rasis menunjukkan bagaimana propaganda anti-Islam dan promosi Islamofobia oleh para pemimpin Barat seperti Trump dapat mendorong kelompok rasis untuk melakukan kekerasan terhadap Muslim.

Tampaknya propaganda Islamofobia yang meluas, serta proses tindakan anti-Islam dan anti-Muslim, kini telah mengambil dimensi baru, dan tidak hanya dalam masyarakat Barat, tetapi anti-Islamisme kini telah mengambil dimensi global. Faktanya, kita sekarang menyaksikan semua jenis tindakan anti-Islam dan penganiayaan terhadap Muslim di negara-negara Barat. Tindakan tersebut, seiring dengan merebaknya fenomena Islamophobia dan penciptaan ketakutan umat Islam oleh media Barat, telah menciptakan suasana negatif terhadap umat Islam di negara-negara yang menuntut kebebasan dan hak asasi manusia tersebut.

Secara global, Islamofobia di Barat dilakukan dalam berbagai bentuk mulai dari membingkai umat Muslim dengan berbagai kasus hukum palsu, melecehkan sakralitas Islam, progapanda negatif anti Islam dan Muslim, beragam penganiayaan dan menakut-nakuti Muslim serta diskriminasi terhadap mereka. Contoh terbaru dari langkah seperti ini yang menuai respon luas Muslim adalah perilisan beberap akali kartun yang menghina kesucian Nabi Muhammad Saw di Denmark dan Prancis. Tindakan seperti ini kini telah menjadi simbol Islamofobia.

Umat Muslim di seluruh dunia memprotes penyataan anti-Islam yang dilontarkan Presiden Prancis Emmanuel Macron terkait dengan publikasi karikatur penghinaan terhadap Rasulullah SAW. Umat Islam juga menyerukan pemboikotan terhadap barang-barang produk Prancis.

Protes luas umat Islam meluap setelah Macron membela publikasi karikatur penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW yang dimuat di Majalah Satir Charlie Hebdo dengan dalih kebebasan berekspresi dan berpendapat. Sikap Prancis pun, dibalas dunia dengan protes, kecaman, hingga boikot produk negara itu termasuk umat Islam di Pakistan hingga Bangladesh. Mereka turun ke jalan untuk mengecam pernyataan Presiden Prancis.

Umat Muslim dunia juga marah setelah pernyataan kontroversial Macron, yang mengaitkan muslim dengan gerakan separatis pasca insiden pembunuhan seorang guru yang sempat mempertunjukkan karikatur Nabi Muhammad SAW dan membahasnya bersama murid-murid di kelas kebebasan berekspresi.

Umat Islam semakin meradang setelah Macron meminta karikatur Nabi Muhammad SAW dipajang dan diproyeksikan di gedung-gedung pemerintahan sebagai sikap pembelaannya terhadap kebebasan berekspresi.

Seruan boikot produk perancis, juga menggema di negara-negara Muslim, seperti yang terjadi di Turki, dan Jordania. Produk-produk buatan Prancis ditarik dari rak-rak di pasar-pasar swalayan.

Prancis mendapat sorotan tajam karena menolak mengutuk penerbitan kartun yang menghina Nabi Muhammad SAW oleh Charlie Hebdo pada September 2020.

Peristiwa ini memancing kemarahan di banyak negara mayoritas Muslim dan memunculkan seruan untuk memboikot barang-barang Prancis. Selain itu, pernyataan Presiden Macron mengenai Islam juga telah memicu kemarahan bagi negara-negara mayoritas Muslim.

Macron menyatakan akan melawan segala bentuk 'separatisme Islam' pasca peristiwa pemenggalan seorang guru bernama Samuel Paty di luar Paris, awal Oktober 2020. 

Samuel Paty, 47 tahun, dibunuh dan dipenggal pada 16 Oktober 2020 di Conflans-Sainte-Honorine, di pinggiran Paris, oleh seorang pengungsi Chechnya yang berusia 18 tahun setelah dia dikecam karena menunjukkan kartun penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW kepada murid-muridnya dalam diskusi tentang kebebasan berekspresi di kelas.

Ketegangan semakin meningkat di Prancis setelah langkah keras pemerintah Paris terhadap umat Muslim pasca pembunuhan Paty tersebut. Pernyataan kontroversial Macron tentang Muslim juga memicu kecaman tajam dari para pemimpin dan aktivis Muslim dari seluruh dunia.

Jejaring media sosial Instagram menutup akun resmi Pusat Informasi Kantor Perlindungan dan Publikasi Karya Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran, dalam bahasa Prancis.

Sebelumnya, Ayatullah al-Udzma Sayid Ali Khamenei, Rabu malam, 28 Oktober 2020 mengirim pesan pendek kepada para pemuda Prancis melalui media sosial.

Dalam pesannya, Rahbar meminta pemuda Prancis untuk bertanya kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron mengapa dia mendukung aksi penghinaan terhadap Nabi Muhammad Saw, dan menganggapnya sebagai kebebasan berpendapat, tetapi meragukan Holocaust dianggap kejahatan, dan jika ada yang menulis tentang hal ini akan dijebloskan ke penjara.

Laman baru Instagram Rahbar dalam bahasa Prancis sebagai pengganti laman yang sudah ditutup sudah beroperasi di alamat instagram.com/fr.Khamenei.ir.

Umat Muslim di seluruh dunia memprotes penyataan anti-Islam yang dilontarkan Presiden Prancis Emmanuel Macron terkait dengan publikasi karikatur penghinaan terhadap Rasulullah SAW. Umat Islam juga menyerukan pemboikotan terhadap barang-barang produk Prancis.

Protes luas umat Islam meluap setelah Macron membela publikasi karikatur penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW yang dimuat di Majalah Satir Charlie Hebdo dengan dalih kebebasan berekspresi dan berpendapat. Sikap Prancis pun, dibalas dunia dengan protes, kecaman, hingga boikot produk negara itu termasuk umat Islam di Pakistan hingga Bangladesh. Mereka turun ke jalan untuk mengecam pernyataan Presiden Prancis.

Umat Muslim dunia juga marah setelah pernyataan kontroversial Macron, yang mengaitkan muslim dengan gerakan separatis pasca insiden pembunuhan seorang guru yang sempat mempertunjukkan karikatur Nabi Muhammad SAW dan membahasnya bersama murid-murid di kelas kebebasan berekspresi.

Umat Islam semakin meradang setelah Macron meminta karikatur Nabi Muhammad SAW dipajang dan diproyeksikan di gedung-gedung pemerintahan sebagai sikap pembelaannya terhadap kebebasan berekspresi.

Seruan boikot produk perancis, juga menggema di negara-negara Muslim, seperti yang terjadi di Turki, dan Jordania. Produk-produk buatan Prancis ditarik dari rak-rak di pasar-pasar swalayan.

Peserta Konferensi Internasional Persatuan Islam menekankan perlunya membangun Organisasi Persatuan Islam demi mewujudkan umat yang satu dan peradaban baru Islam.

Hal itu disampaikan dalam deklarasi konferensi yang dikeluarkan pada Selasa (3/11/2020) malam di Tehran.

"Demi terwujudnya umat yang satu dan peradaban baru Islam, maka perlu dibentuk Organisasi Persatuan Islam karena badan ini mampu mengorganisir kerja sama dunia Islam dan sinergi bangsa-bangsa Muslim serta mencegah perpecahan dan agresi di dunia Islam," kata pernyataan tersebut.

Peserta konferensi menyatakan penyesalan dan kecaman terhadap perilaku beberapa pemimpin negara Muslim yang menormalisasi hubungan dengan rezim Zionis dan mengabaikan perjuangan Palestina dan Quds.

"Palestina masih menjadi isu utama dunia Islam dan setiap upaya untuk mengabaikan atau mendistorsi dan berkompromi dalam hal ini seperti prakarsa Kesepakatan Abad, pasti akan gagal," tegasnya.

Peserta konferensi menyerukan kerja sama kaum Muslim untuk memberikan solusi dan tindakan segera dalam membela Palestina dan Masjid al-Aqsa serta dalam mendukung perlawanan Islam.

Mereka menyatakan bahwa pembebasan Palestina harus berjalan berbarengan dengan pembebasan penuh wilayah yang diduduki Zionis seperti Dataran Tinggi Golan Suriah, wilayah pertanian Shebaa di Lebanon Selatan, dan daerah pendudukan lainnya.

Peserta konferensi juga mengusulkan agar menteri kesehatan negara-negara Muslim melakukan pertemuan untuk membahas masalah penanganan wabah virus Corona. Mereka bisa saling memanfaatkan kapasitas untuk mencegah, mengobati, dan melawan segala penyakit menular di dunia, khususnya pandemi Covid-19.

Konferensi Internasional Persatuan Islam ke-34 yang diselenggarakan secara virtual di Tehran, resmi ditutup pada Selasa kemarin. 

Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran, Ayatullah Khamenei dalam pidato memperingati Maulid Nabi Muhammad Saw dan kelahiran Imam Ja'far Shadiq hari Selasa (3/11/2020) menegaskan dua isu sentral mengenai urgensi persatuan Islam dan kebijakan rasional resistensi melawan hegemoni AS.

Rahbar menjelaskan pentingnya persatuan di dunia Islam dalam kondisi global yang sensitif saat ini. Beliau juga menyinggung motif di balik layar penghinaan terhadap Nabi Muhammad Saw yang dilakukan media Prancis yang didukung Presidennya, Emannuel Macron, dengan mengatakan, "Dukungan getir dan buruk dari pemerintah Prancis dan beberapa negara lain terhadap tindakan penghinaan [kepada Nabi Muhammad Saw] ini menunjukkan adanya plot yang terorganisir di balik tindakan tersebut, sebagaimana terjadi di masa lalu,".

Ayatullah Khamenei menyebut pembelaan presiden dan pemerintah Prancis terhadap barbarisme budaya dan tindakan kriminal karikaturis, sebagai satu sisi gambar dari mata uang dengan sisi lainnya mendukung rezim despotik Saddam dahulu.

Poin penting lainnya dalam pidato Rahbar kemarin mengenai identifikasi karakter asli rezim arogan global, terutama Amerika Serikat. Selama bertahun-tahun, Amerika Serikat berusaha untuk mendominasi dunia dengan menggunakan segala cara yang dimilikinya, bahkan melakukan hegemoni dan monopoli di bidang sains dan teknologi.

Faktanya, Amerika Serikat untuk pertama kalinya menggunakan sains untuk menghancurkan dua kota di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki dengan senjata nuklir. AS memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan hegemoninya. Tidak hanya itu, Amerika Serikat juga meluncurkan perang pre-emptive yang terjadi setelah peristiwa 11 September 2001.

Sebagian dari rekam jejak kelam AS ini mengindikasikan signifikansi pernyataan Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran mengenai urgensi perlawanan terhadap hegemoni AS di tingkat global, dan pemanfaatan potensi besar dunia Islam untuk melawannya demi kebaikan bersama umat manusia. 

Rahbar dalam pidatonya menyinggung urgensi persatuan Islam dalam kondisi getir dunia Islam dewasa ini, seperti perang lima tahun di Yaman dan pemboman brutal terhadap rakyatnya oleh Arab Saudi, maupun penghinaan beberapa rezim yang mempermalukan Umat Islam dengan mengabaikan masalah Palestina. Ayatullah Khamenei menekankan bahwa persoalan yang menimpa bangsa dan negara Muslim dari Kashmir hingga Libya akan bisa diselesaikan dengan persatuan Islam.

Ayatullah Khamenei menyebut faktor utama permusuhan Amerika Serikat terhadap Republik Islam disebabkan karena bangsa Iran tidak mau menerima dikte AS yang menindas dan menolak mengakui dominasi mereka. Ayatullah Khamenei menegaskan, "Permusuhan ini akan terus berlanjut dan satu-satunya cara untuk menyelesaikannya dengan membuat musuh putus asa, sehingga mereka tidak lagi melanjutkan serangan terhadap rakyat dan pemerintah Iran,".

Pernyataan Rahbar mengingatkan pada pelajaran sejarah dan fakta bahwa perilaku AS tidak berubah dari dulu hingga sekarang. Itulah sebabnya Ayatullah Khamenei memandang transisi kekuasaan di AS tidak akan mengubah kebijakan Iran. Di sisi lain, fenomena pilpres AS dalam pandangan Rahbar sebagai cermin dari wajah buruk demokrasi liberal di negara ini. Ayatullah Khamenei menekankan, "Terlepas dari siapa yang akan berkuasa di Amerika Serikat, situasi saat ini menunjukkan degradasi moral hingga sosial yang parah di Amerika Serikat. Pada akhirnya, berlanjutnya kondisi demikian akan mengarah pada kepunahan dan kehancuran,".

Pidato Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran yang membahas berbagai dimensi menekankan masalah strategis yang ditekankan berulangkali sebelumnya. Sebuah kunci yang terus ditegaskan Rahbar sebagai pengingat bahwa permusuhan Washington terhadap Tehran disebabkan karena bangsa Iran tidak mau menerima kebijakan opresif AS, dan satu-satunya opsi dengan melanjutkan perlawanan hingga musuh putus asa. Dalam konteks global, umat Islam harus kuat dan memperkuat semua sarana yang dibutuhkan dalam melawan hegemoni Barat.

Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran, Ayatullah Uzma Sayid Ali Khamenei menilai kemarahan dan protes umat Islam terhadap penghinaan kepada Nabi Muhammad Saw sebagai indikasi umat Islam masih hidup dan eksis.

Rahbar dalam pidato memperingati maulid Nabi Muhammad Saw dan kelahiran Imam Ja'far Sadiq hari Selasa (3/11/2020) mengatakan bahwa hari ini musuh utama Islam adalah adidaya arogan dan Zionisme yang mengerahkan segenap kekuatannya untuk menghancurkan umat Islam.

Menyinggung penerbitan kartun-kartun yang menghina Nabi Muhammad Saw di Prancis, Ayatullah Khamenei menegaskan, "Seorang kartunis telah melakukan kesalahan, tapi ini bukan hanya penyimpangan dan kerusakan yang dilakukan seorang seniman. Sebab masalahnya terletak pada kebijakan pemerintah yang mendukung perbuatan salah tersebut. Persoalannya seorang pejabat politik secara eksplisit mendukungnya,".

"Pemerintah Prancis mengaitkan masalah ini dengan hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi. Langkah ini justru menjadi kebijakan yang telah merangkul teroris paling kejam di dunia," tegas Rahbar.

Ayatullah Khamenei menyinggung jejak kelam pemerintah Prancis yang dahulu membantu serigala haus darah seperti Saddam selama perang yang dipaksakan terhadap Iran pada tahun 1980 hingga 1988, dengan menjelaskan bahwa pembelaan terhadap kebiadaban dan tindakan kriminal kartunis adalah satu sisi dari mata uang dengan sisi lainnya mendukung rezim Saddam.

"Para teroris telah membunuh presiden, ketua mahkamah agung dan perdana menteri, serta beberapa pejabat Iran, juga 17.000 orang di jalan dan pasar di negara ini," papar Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran.

Ayatullah Khamenei mengatakan bahwa kemarahan dan protes umat Islam terhadap penghinaan yang dilakukan media Prancis kepada Nabi Muhammad Saw merupakan pertanda bahwa dunia Islam masih hidup, dan tetap mempertahankan identitas keislamannya.

Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran, Ayatullah Uzma Sayid Ali Khamenei menyatakan bahwa kebijakan Republik Islam yang telah diperhitungkan tidak akan berubah seiring dengan terjadinya transisi kekuasaan di Amerika Serikat.

Ayatullah Khamenei dalam pidato memperingati Maulid Nabi Muhammad Saw dan kelahiran Imam Ja'far Shadiq hari Selasa (3/11/2020) menyinggung kondisi politik AS menjelang penyelenggaraan pemilu presiden dengan mengatakan, "Presiden yang sekarang menjabat di AS menyebut pilpres kali ini sebagai yang pemilu paling curang, pada saat yang sama lawannya juga menuding Trump bermaksud melakukan penipuan masif,".

Rahbar menggambarkan situasi ini sebagai contoh dari wajah buruk demokrasi liberal di AS.

"Terlepas dari siapa yang akan berkuasa di Amerika Serikat, situasi saat ini menunjukkan degradasi dari moral hingga sosial yang parah di Amerika Serikat. Pada akhirnya berlanjutnya kondisi demikian akan mengarah pada kepunahan dan kehancuran," papar Ayatullah Khamenei.

Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran menyebut faktor utama permusuhan Amerika Serikat terhadap Republik Islam disebabkan karena bangsa Iran tidak mau menerima dikte AS yang menindas dan menolak mengakui dominasi mereka. 

"Permusuhan ini akan terus berlanjut dan satu-satunya cara untuk menyelesaikannya dengan membuat musuh putus asa, sehingga tidak lagi melanjutkan serangan terhadap rakyat dan pemerintah Iran," tegas Ayatullah Khamenei.

Di bagian lain pidatonya, Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran juga menekankan urgensi Pekan Persatuan Islam dalam menangkal konspirasi musuh.

"Obat berbagai masalah getir dunia Islam seperti perang lima tahun di Yaman dan pemboman brutal terhadap rakyatnya oleh rezim Saudi, maupun penghinaan beberapa pemerintah yang mempermalukan Umat Islam dengan mengabaikan masalah Palestina berada dalam koridor persatuan Islam," jelas Rahbar.(

Berlanjutnya konflik bersenjata antara Armenia dan Republik Azerbaijan terkait kawasan Nagorno-Karabakh telah memicu kekhawatiran di tingkat regional.

Rahbar atau Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran Selasa (3/11/2020) di sebagian pidatonya bertepatan dengan peringatan kelahiran Rasulullah Saw (Maulid Nabi) dan Imam Jakfar Sadiq as, menyebut perang antara Armenia dan Republik Azerbaijan sebagai peristiwa pahit dan ancaman bagi keamanan kawasan.

Rahbar mengatakan, konfrontasi bersenjata ini harus secepatnya diakhiri; seluruh wilayah Republik Azerbaijan yang direbut Armenia harus dibebaskan dan dikembalikan kepada Baku.

Rahbar menekankan untuk menjaga keamanan Armenia di wilayahnya dan mematuhi perbatasan internasional oleh kedua pihak. “Teroris yang berdasarkan laporan terpercaya telah memasuki wilayah ini, tidak boleh mendekati perbatasan Iran dan jika mereka berani mendekat, pastinya akan dihadapi dengan tegas.”

Pidato Rahbar terkait konflik Karabakh menunjukkan sikap transparan dan rasional Republik Islam Iran terkait konflik tersebut yang berubah menjadi luka lama dan jika tidak dipikirkan cara untuk menyelesaikannya, akan berujung pada tensi lebih besar. Dari perspektif ini, ada dua poin yang patut dipikirkan: pertama, ancaman yang dikobarkan melalui perang akan mengancam kawasan dan kedua, mekanisme penyelesaian konflik dengan mempertahankan kedaulatan wilayah dan menjaga hak kedua pihak dalam koridor prinsip di hubungan luar negeri.

Dengan dasar ini, Republik Islam Iran sejak awal konfrontasi di wilayah Nagorno-Karabakh memulai upayanya untuk menyelesaikan konflik ini. Sebagai kelanjutan dari upaya tersebut, Sayid Abbas Araqchi, wakil khusus Iran untuk menyelesaikan konflik Karabakh, pekan lalu dalam kunjungannya ke Baku dan Yerevan dan kemudian kunjungannya ke Rusia dan Turki, memaparkan prakarsa Iran untuk menerapkan perdamaian di Karabakh.

Utusan khusus presiden Iran ini menyebut diakhirinya pendudukan wilayah Republik Azerbaijan sebagai unsur penting di prakarsa Iran dan menambahkan, menjaga hak kaum minoritas dan HAM merupakan prinsip lain dari prakarsa Iran untuk mengakhiri konflik Nagorno-Karabakh. Pendekatan regional dan partisipasi negara-negara berpengaruh di kawasan juga karakteristik lain dari prakarsa Iran.

Krisis Nagorno-Karabakh berubah menjadi perang yang dahsyat pada Februari 1988 dan berlangsung hingga Maret 1994. Meskipun sejak awal konflik Nagorno-Karabakh banyak aktor dari Eropa hingga Amerika Serikat memasuki krisis dan mempresentasikan rencana, tetapi rencana ini termasuk pembentukan kelompok kerja Minsk tidak membuahkan hasil.

Pengalaman menunjukkan bahwa Barat memiliki tujuan di kawasan dan juga dengan penuh motivasi menjaga kepentingannya melalui pengobaran krisis di hubungan negara-negara kawasan. Bentrokan antara Republik Azerbaijan dan Armenia juga tidak terkecuali dari kaidah ini dan berlanjutnya hal ini pastinya akan merugikan kepentingan nasional kedua pihak yang berkonflik serta negara-negara kawasan.

Pidato Rahbar terkait dampak perang Nagorno-Karabakh bagi keamanan kawasan sangat penting dari sisi ini. Sekaitan dengan ini, Sayid Abbas Mousavi, duta besar Iran di Baku di akun Twitternya menulis, menyusul arahan Rahbar terkait krisis saat ini di Nagorno-Karabakh, Deputi menlu Republik Azerbaijan, Khalaf Khalafov dalam sebuah kontak telepon menyatakan pujian pemerintah dan bangsa Azerbaijan atas pidato penting dan a

Sekretaris Jenderal Jihad Islam Palestina dan koordinator Front Aksi Islam Lebanon menekankan perlunya mengaktifkan perlawanan bersenjata menghadapi rezim Zionis.

Ziyad Al-Nakhalah, Sekretaris Jenderal Jihad Islam Palestina dalam pertemuan dengan Zuhair Al-Jaeed, koordinator Front Aksi Islam Lebanon di Beirut hari Senin (2/11/2020) mengatakan urgensi berlanjutnya perlawanan terhadap Israel.

Kedua pihak membahas mekanisme kerja sama antara gerakan Jihad Islam dan Front Aksi Islam untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina, termasuk diaktifkannya kembali perlawanan bersenjata.

Sekretaris Jenderal Jihad Islam dan Koordinator Front Aksi Islam mengkaji perkembangan terbaru isu Palestina, termasuk kesepakatan abad, langkah beberapa negara Arab untuk menormalisasi hubungan dengan rezim Zionis dalam rangka melayani kepentingan Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu Zionis yang merugikan kepentingan bangsa Palestina.

Emir Qatar kembali menyampaikan dukungan kuat negaranya terhadap kemerdekaan Palestina.

Televisi Al-Jazeera melaporkan, Emir Qatar, Tamim bin Hamad hari Selasa (3/11/2020) mengatakan bahwa Qatar menekankan dukungannya terhadap perjuangan Palestina, dan Baitul Maqdis sebagai ibu kotanya.

Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Lolwah Al-Khater mengungkapkan bahwa negaranya tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan rezim Zionis sampai masalah Palestina diselesaikan.

Menurut Al-Khater, normalisasi hubungan dengan Israel tidak bisa menjadi solusi masalah Palestina, sebab langkah ini justru menyebabkan kondisi bangsa Palestina sebagai bangsa yang tidak memiliki kewarganegaraan dan diduduki semakin terjepit.

Tidak lama setelah pengumuman kesepakatan normalisasi antara rezim Zionis dan UEA pada 13 Agustus, Presiden AS Donald Trump pada 11 September juga mengumumkan normalisasi hubungan antara Bahrain dan rezim Zionis.