Juru runding Otorita Ramallah menolak tawaran melanjutkan perundingan dengan rezim Zionis, sebagai reaksi atas klaim Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu dalam kunjungannya ke Inggris, dan berlanjutnya gelombang penentangan orang-orang Palestina terhadap perundingan damai dengan rezim Zionis.

Saeb Erekat, Sekjen Komisi Eksekutif PLO sekaligus juru runding senior Palestina hari Kamis (10/9) menyatakan kesepakatan Otorita Ramallah tergantung bagaimana upaya serius Eropa mendorong dimulainya kembali perundingan damai dengan Israel. Menurut Erekat, mengembalikan perundingan damai dengan rezim Zionis sebagai keputusan negatif dan keliru.

Juru rundingan Otorita Ramallah ini menegaskan bahwa terwujudnya perdamaian di kawasan dan berakhirnya krisis Palestina hanya bisa dicapai dengan memaksa Israel mematuhi aturan internasional dan mengakui secara resmi seluruh hak bangsa Palestina. Statemen pejabat Otorita Ramallah tersebut menunjukkan bahwa perundingan damai yang selama ini dilakukan dengan rezim Zionis tidak membuahkan hasil bagi Palestina, dan selama ini terbukti sia-sia belaka, bahkan tidak membantu mewujudkan proses perdamaian di kawasan Timur Tengah.

Perundingan damai antara Otorita Ramallah dengan rezim Zionis digelar dengan mediasi AS yang dimulai sejak beberapa tahun silam. Tapi kemudian dihentikan selama beberapa tahun terakhir, karena Israel  melanggar kesepakatan yang telah dicapai kedua belah pihak. Otorita Ramallah dan rezim Zionis memulai perundingan damai dengan mediasi Washington pada akhir Juli 2013. Sebelumnya, selama tiga tahun terhenti, karena Israel meningkatkan pembangunan distrik Zionis di Tepi Barat Sungai Jordan dan Baitul Maqdis. Namun perundingan damai tersebut membentur dinding dalam beberapa tahun terakhir, karena Israel melanggar kesepakatan yang telah dicapai sebelumnya.

Tampaknya, perundingan damai bukan hanya berdampak negatif terhadap Palestina, tapi lebih dari itu tidak memiliki kapasitas yang memadai bagi penyelesaian krisis Palestina secara adil. Kebuntuan berulangkali dalam berbagai perundingan damai menunjukkan bahwa cara tersebut tidak efektif untuk menyelesaikan masalah Palestina.

Pada saat yang sama, gelombang penentangan publik dunia terhadap sepak terjang pejabat teras Tel Aviv menunjukkan Israel semakin terkucil di dunia. Oleh  karena itu, rezim Zionis berupaya menjadikan perundingan damai sebagai cara untuk meredam protes global terhadap Israel, dan memulihkan citra rezim agresor yang semakin tercoreng.

Sejatinya, rezim Zionis tidak pernah meyakini perdamaian, dan Tel Aviv hanya memperalat variabel tersebut demi mewujudkan kepentingan ilegalnya di wilayah Palestina. Oleh karena itu, perundingan damai hanya menjadikan Tel Aviv kian arogan melebihi sebelumnya. Fakta ini juga diakui sendiri oleh juru runding senior Otorita Ramallah.

Sejatinya, masalah ini harus membuka mata Otorita Ramallah supaya meninjau kembali perundingan damai dengan Rezim Zionis. Selama ini tokoh-tokoh independen dan gerakan perlawanan Palestina telah mengingatkan tentang konspirasi AS dan rezim Zionis untuk memulai kembali perundingan damai babak baru. Gerakan perlawanan Palestina meminta Otorita Ramallah supaya mempertimbangkan buah getir yang akan diterima jika menerima tawaran Washington dan Tel Aviv untuk berunding dengan Israel.

Gelombang protes terbaru menandai reaksi rakyat Mesir terhadap kinerja Abdel Fattah El-Sisi. Di berbagai wilayah Mesir terjadi aksi unjuk rasa selama beberapa hari terakhir. Salah satunya meletus di provinsi al-Minya. Para demonstran mengusung gambar Mursi dan menuntut perhatian pejabat terhadap masalah kehidupan rakyat, terutama menindak para spekulan pasar yang mengerek harga-harga kebutuhan melambung tinggi.

Banjir protes tersebut mengindikasikan kesenjangan sosial yang semakin menganga antara rakyat dan pemerintah Mesir melebihi sebelumnya.Tingkat ketidakpercayaan rakyat terhadap Abdel Fattah El Sisi kian hari semakin meningkat.El-Sisi sebagai pejabat tinggi militer Mesir memainkan peran penting dan besar dalam kudeta yang menggulingkan Mohammad Mursi dari jabatannya sebagai presiden negara Afrika Utara itu. Padahal, Mursi terpilih menjadi presiden melalui pemilu pertama pasca meletusnya revolusi rakyat, yang menumbangkan rezim Mobarak.

Opini publik Mesir menilai El-Sisi sebagai pemimpin kudeta militer tersebut. Jenderal Mesir ini mengesampingkan hasil pemilu presiden Mesir di tahun 2012. Mursi dilengserkan dari jabatannya melalui kudeta militer pada Juni 2013 lalu. Imbasnya, terjadi gelombang protes luas rakyat Mesir terhadap kudeta militer itu.

Menghadapi kondisi demikian, militer Mesir menggelar pemilu sandiwara dengan menempatkan El Sisi sebagai calon presiden yang berkompetisi bersama para kandidat lainnya.Terpilihnya El-Sisi di tahun 2014 sebagai presiden Mesir memberikan legitimasi bagi kudeta militer yang dilancarkan terhadap Mursi.

El-Sisi naik menjadi capres dengan janji manis memulihkan kondisi ekonomi Mesir dan mengembalikan negara ini di jalur demokrasi. Ia sendiri mengklaim sebagai pahlawan yang datang untuk menyelamatkan Mesir dari pusaran krisis yang melilitnya. Pada acara pelantikan dirinya sebagai presiden Mesir, El-Sisi berjanji akan memperbaiki kondisi kehidupan rakyatnya selama dua tahun. Tidak hanya itu, El-Sisi juga berjanji akan mewujudkan tujuan revolusi yang telah diperjuangkan dengan susah payah oleh rakyat Mesir.

Kini, telah empat tahun berlalu dari usia revolusi yang dimulai dari bundaran al-Tahrir, dengan slogan kebebasan, keadilan sosial dan kemuliaan manusia. Alih-alih mewujudkan tujuan tersebut, El-Sisi justru meningkatkan tekanan dan kekerasan terhadap rakyatnya sendiri. kehidupan ekonomi masyarakat pun tidak kunjung membaik. Dilaporkan, Mesir menghadapi defisit anggaran melebihi 30 milyar dolar. Tingkat utang negara, baik utang dalam dan luar negeri mengalami kenaikan signifikan. Dilaporkan utang luar negeri menembus 44 miliar dolar.

Deretan laporan tersebut menunjukkan kian memburuknya kondisi perekonomian Mesir di bawah kepemimpinan El-Sisi. Selain rapor merah di bidang ekonomi, kinerja selama beberapa tahun jenderal Mesir ini  membukukan peningkatan tekanan dan represi terhadap rakyatnya sendiri.

Pengiriman teroris dari berbagai negara dunia ke Suriah melalui dua negara tetangga dilaporkan berlanjut.

Para teroris yang dilengkapi dengan senjata-senjata baru terus dikirim ke Suriah melalui Yordania dan Turki, di mana tim-tim khusus dari dinas intelijen kedua negara ini mengawasi proses pengiriman tersebut.

Menurut  surat kabar Palestina al-Manar, para pejabat keamanan dan intelijen Qatar dan Arab Saudi bertemu dengan para teroris dan membantu mereka untuk bergabung dengan kelompok-kelompok teroris di Suriah. Mereka juga memberikan bantuan finansial dan senjata kepada para teroris itu.

Disebutkan pula bahwa sebelum dikirim ke Suriah, para teroris dilatih di pangkalan-pangkalan kecil di Yordania dan Turki.

Sejak Maret 2011, berbagai kelompok teroris dari puluhan negara dunia membuat kekacauan di Suriah dan berusaha menggulingkan pemerintah sah Presiden Bashar al-Assad melalui dukungan Amerika Serikat dan sejumlah negara Arab.

Ketua Parlemen Irak Salim al-Jabouri tiba di Tehran, ibukota Iran untuk mengadakan perundingan dengan para pejabat senior dari Republik Islam.

Jabouri disambut oleh Wakil Ketua Parlemen Iran (Majlis) Mohammad Hassan Aboutorabi-Fard di bandara Mehrabad, Tehran.

Selama di Tehran, Ketua Parlemen Irak berencana berunding dengan mitranya dari Iran, Ali Larijani, Presiden Hassan Rouhani dan Menteri Luar Negeri Mohammad Javad Zarif.

Al-Jabouri disertai sejumlah anggota parlemen Irak dalam kunjungan kali ini.

Jumlah korban akibat jatuhnya crane (alat berat proyek) bangunan yang menimpa Masjidil Haram, Mekkah meningkat.

Menurut AFP, para pejabat Arab Saudi pada Jumat (11/9/2015) malam mengatakan, sedikitnya 107 jemaah haji meninggal dunia dan 238 lainnya terluka akibat jatuhnya crane yang menimpa Masjidil Haram pada Jumat sore.

Sebelumnya, insiden yang terjadi akibat badai dan hujan tersebut dilaporkan merenggut nyawa 87 orang dan melukai 180 lainnya.

Seorang jemaah haji dari Republik Islam Iran dilaporkan meninggal dunia dan puluhan lainnya terluka setelah crane (alat berat proyek) bangunan roboh dan menimpa Masjidil Haram, Mekkah.

Sepert dilansir situs informasi Organisasi Haji dan Ziarah Iran, seorang jamaah haji asal negara ini meninggal dunia dan 25 lainnya terluka akibat robohnya crane di Masjidil Haram pada Jumat (11/9/2015) sore.

Sebelumnya, para pejabat Arab Saudi pada Jumat mengatakan, sedikitnya 107 jemaah haji meninggal dunia dan 238 lainnya terluka dalam insiden tersebut.

Crane itu roboh akibat badai dan hujan.

Duta Besar Rusia untuk Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) mengatakan, kebijakan Rusia di Suriah sepenuhnya transparan dan berdasarkan hukum internasional.

Alexander Grushko mengungkapkan hal itu ketika membantah tuduhan Barat terkait kebijakan Rusia di Suriah. Demikian dilaporkan Interfax, Sabtu (12/9/2015).

"Posisi Rusia benar-benar didasarkan pada norma-norma hak dan hukum internasional serta sepenuhnya didasarkan pada perjanjian Jenewa," ujarnya.

Sebelumnya, Sergei Lavrov, Menteri Luar Rusia menegaskan pengiriman peralatan militer ke Suriah.

"Kehadiran tentara Rusia di Suriah bertujuan untuk memelihara peralatan militer dan melatih pasukan Suriah untuk menggunakan peralatan ini," kata Lavrov dalam jumpa pers di Moskow, pada Jumat.

Para pejabat Moskow baru-baru ini telah membantah tuduhan Barat terkait bantuan Moskow ke Damaskus, dan menegaskan bahwa langkah tersebut untuk membantu Suriah dalam melawan berbagai kelompok teroris terutama ISIS.

Pejabat-pejabat militer India dan Pakistan menyepakati agenda baru untuk mencegah pelanggaran gencatan senjata di wilayah perbatasan.

Para pejabat militer India dan Pakistan telah menggelar perundingan di New Delhi pada Jumat (11/9/2015) untuk memulihkan hubungan bilateral dan mengakhiri ketegangan perbatasan. Demikian dilansir Tasnim mengutip Express News.

Berdasarkan laporan ini, India dan Pakistan menerapkan agenda baru untuk mencegah pelanggaran gencatan senjata di wilayah perbatasan kedua negara yang bertetangga itu. Namun perincian terkait hal ini belum dipublikasikan.

Devendra Kumar Pathak, Direktur Jenderal BSF (The Border Security Force) India mengatakan, negosiasi para pejabat militer India dan Pakistan berlangsung dalam susana yang baik.

Ia menambahkan, pejabat militer kedua negara selain membahas cara-cara untuk mencegah ketegangan di perbatasan, juga membicarakan berbagai isu terkait penyelundupan.

Namun anehnya, masalah Kashmir yang menjadi penyebab ketegangan di perbatasan tidak dibahas dalam perundingan tersebut.

Sebuah delegasi para pejabat militer Pakistan yang terdiri dari 16 orang berkunjung ke India pada pekan lalu untuk berunding dengan para pejabat militer negara ini.

Pembicaraan tersebut berakhir pada Jumat.

Polisi Malaysia berhasil menangkap dua tersangka pemboman Bangkok menyusul upaya negara-negara Asia Tenggara untuk menangkap anggota jaringan pemboman di Thailand.

Menurut Bangkok Post, kepolisian Malaysia telah memberitahukan kepolisian Thailand terkait penangkapan dua tersangka itu pada Jumat (11/9/2015)

Sebelumnya, kepolisian Thailand menyebutkan bahwa dalang pengeboman di Bangkok kemungkinan berasal dari Uighur dan setelah melarikan diri ke Bangladesh, ia kemudian menuju Cina.

Menurut Duta Besar Bangladesh di Thailand, tersangka tersebut menuju India setelah dari Bangladesh, dan tujuan tersangka selanjutnya tidak diketahui.

Bom sepeda motor meledak di dekat Kuil Erawan di kawasan bisnis kota Bangkok pada Senin malam, 17 Agustus 2015. Insiden ini menewaskan sedikitnya 20 orang dan melukai 131 lainnya.

Polisi Diraja Malaysia (PDRM) meningkatkan langkah-langkah keamanan setelah kelompok teroris Takfiri ISIS meminta pendukungnya untuk menyerang pusat-pusat kunci di sejumlah negara termasuk Malaysia.

Seperti dilansir IRNA, ISIS dalam pernyataan yang muat di situs majalah Dabiq,  meminta para pendukungnya untuk menarget sejumlah negara termasuk Malaysia.

Datuk Ayub Khan Mydin Pitchay , Asisten Direktur Kepala Divisi Kontra-Terorisme Malaysia Cabang Khusus Bukit Aman pada Sabtu (12/9/2015) mengatakan, polisi menyadari ancaman tersebut dan meningkatkan level keamanan di berbagai wilayah termasuk di pusat-pusat asing dan pariwisata.

Sementara itu, Yoshihide Suga, Sekretaris Kabinet Jepang pada Jumat meminta kedutaan-kedutaan besar negara ini di Malaysia, Singapura, Indonesia dan Bosnia-Herzegovina untuk meningkatkan keamanan menyusul pesan ancaman ISIS.

"Kita tingkatkan tahap keselamatan termasuk di kedutaan-kedutaan asing dan juga di tempat-tempat yang menjadi kunjungan," katanya dalam pernyataan seperti dilansir Bernama.

Sementara itu, juru bicara Kedubes Jepang di Kuala Lumpur  mengatakan, Tokyo telah memberitahukan kepada seluruh lembaga dan organisasi negara di negara-negara yang menjadi target ISIS untuk meningkatkan keamanan.

Ia menegaskan, langkah ini diambil untuk memastikan keselamatan warga Jepang di Malaysia melalu penyediaan informasi terkait.