Menteri Kesehatan Republik Islam Iran mengumumkan kesiapan negaranya untuk mengirim tim-tim ahli kedokteran dan menerima para korban insiden robohnya crane (alat berat proyek bangunan) yang menimpa Masjidil Haram, Mekah.

Sayid Hassan Ghazizadeh Hashemi pada Sabtu (12/9/2015) menyatakan penyesalannya atas meninggalnya ratusan jemaah haji di Mekah akibat crane yang roboh dan menimpa Masjidil Haram.

Ia menyatakan kesiapan Kementerian Kesehatan Iran untuk mengirim tim-tim ahli ke Arab Saudi dan menerima para korban terluka dari berbagai negara Islam termasuk dari Indonesia, Pakistan dan India.

Menteri Kesehatan Iran dalam percakapan telepon dengan Ketua Bulan Sabit Merah Iran dan para staf medis haji negara ini, telah membahas kondisi terbaru dari para jemaah haji Iran yang terluka dalam insiden tersebut.

Sebelumnya, seorang jamaah haji Iran dilaporkan meninggal dunia dan 25 lainnya terluka akibat robohnya crane di Masjidil Haram pada Jumat sore.

Insiden tersebut juga merenggut nyawa sedikitnya 107 jemaah haji dan melukai 238 lainnya.

Sudan, dalam kerangka kerja sama dengan Arab Saudi untuk melakukan invasi darat ke Yaman, akan mengerahkan enam ribu tentara ke negara itu.

Situs berita Emirate 24, Senin (7/9) mengutip surat kabar Kuwait, Al Watan melaporkan, dengan mengerahkan enam ribu pasukannya ke Yaman, Sudan ingin bekerjasama dengan koalisi Arab dalam menyerang Yaman.

Menurut Al Watan, pasukan koalisi Arab pimpinan Saudi sedang berusaha menyerang Sanaa, ibukota Yaman.

Beberapa waktu lalu, Sudan mendukung serangan Saudi dan pasukan Abd Rabbuh Mansour Hadi, Presiden terguling Yaman atas rakyat negara itu dan mengumumkan bahwa keamanan Saudi adalah garis merah Sudan.

Selain itu, pada Ahad lalu, Sudan juga mengobati 68 korban luka dari tentara sekutu Saudi di Yaman.

Menyusul tewas dan terlukanya sekitar 300 tentara UEA, Bahrain, Saudi serta beberapa negara sekutu Riyadh lainnya dalam serangan roket militer Yaman ke pangkalan militer Al Safer, Marib, tentara Qatar bersama pasukan elit Saudi masuk ke Marib.

Sejak 26 Maret lalu, Saudi dan sekutunya menyerang Yaman dengan dalih mengembalikan kekuasaan Mansour Hadi dan mencegah berkuasanya Ansarullah.

Al Saud melarang warga Yaman untuk melaksanakan ibadah haji wajib di tanah suci.

Situs berita Akhbar Al Saa, Uni Emirat Arab (8/9) melaporkan, Kementerian Wakaf dan Bimbingan Islam, Arab Saudi, Selasa (8/9) mengumumkan, Riyadh melarang masuknya jamaah haji Yaman, untuk melaksanakan ibadah haji wajib tahun ini.

Kementerian Wakaf Saudi menegaskan, "Pemerintah Riyadh menolak permohonan dan surat-surat kelengkapan untuk jamaah haji Yaman dan masalah ini menyebabkan mereka tidak bisa melaksanakan ibadah haji tahun ini."

Pelarangan bagi warga Yaman untuk melaksanakan ibadah haji wajib, merupakan kelanjutan kebijakan permusuhan Saudi atas Yaman.

Sejak 26 Maret lalu, Saudi dan sekutunya menyerang Yaman dengan dalih mengembalikan kekuasaan Abd Rabbuh Mansour Hadi dan mencegah berkuasanya Ansarullah.

Manuver militer 50 ribu anggota brigade Basij (pasukan sukarelawan rakyat Iran) bersandi "Kekuatan Sarallah Tehran" dimulai hari ini, Kamis (3/9).

IRIB News (3/9) melaporkan, latihan militer keamanan ini dihadiri oleh Brigjen Hossein Salami, Wakil Komandan Pasukan Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) dan sejumlah pejabat tinggi IRGC lainnya.

Unit-unit tempur Pangkalan Sarallah terdiri dari 230 brigade yang berada di bawah Brigade Imam Ali as, Imam Hussein as, Asyura, Al Zahra dan Baitul Muqaddas.

Tahap persiapan manuver militer "Kekuatan Sarallah" digelar kemarin, Rabu (2/9) ditandai dengan penempatan unit-unit tempur Basij di Bustan Velayat, Tehran dan dibuka dengan pidato Komandan IRGC.

Direktur Politik dan Internasional, Kementerian Luar Negeri Iran menilai alasan dijatuhkannya sanksi atas Tehran adalah masalah politik dan psikologis.

IRNA (3/9) melaporkan, Hamid Baeidi Nejad, Rabu (2/9) malam mengatakan, "Pada kenyataannya, penjatuhan sebagian sanksi dan pembatasan atas Iran tanpa bersandar pada  aturan dan konvensi yang jelas dan lebih karena iklim politik dan psikologis yang dipaksakan atas beberapa lembaga terutama di Eropa."

Ia menambahkan, "Sejumlah banyak perusahaan menghindar untuk melakukan transaksi dan memberikan pelayanan industri kepada pihak Iran, atau mereka tidak mengizinkan perusahaan-perusahaan Iran ikut dalam tender-tender internasional."

Baeidi Nejad menjelaskan, "Pencabutan sanksi bahkan dapat dimulai sebelum realisasi isi Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), pasalnya sumber asli sanksi bukan paket sanksi legal dan tertulis yang bisa dicabut jika JCPOA dilaksanakan."

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Marzieh Afkham, mereaksi pernyataan Menlu AS, John Kerry, dan menyatakan, “Diplomasi Iran yang memaksa Amerika Serikat hadir di meja perundingan.”

Tasnim News melaporkan, Afkham menyinggung pernyataan Kerry di Universitas Philadelphia dan mengatakan bahwa para pejabat Amerika Serikat telah terbiasa dengan tekanan lobi Zionis dan sesekali mereka mengemukakan pernyataan tidak berdasar dan berlebih-lebihan terkait program nuklir Iran.

"Dikatakan bahwa Iran di ambang pencapaian senjata nuklir, itu adalah kebohongan besar. Berdasarkan fatwa Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran dan doktrin pertahanannya, Republik Islam Iran tidak akan mengupayakan bom atom," tegas Afkham.

Lebih lanjut dijelaskannya, “Diplomasi Republik Islam Iran-lah yang membuktikan ketidakefektifan sanksi dan memaksa Amerika Serikat untuk hadir di meja perundingan.”

Dia juga menilai pengakuan para pejabat Amerika Serikat bahwa sanksi paling berat pun tidak mampu menekuk lutut Republik Islam, sebagai salah satu keberhasilan diplomasi Republik Islam Iran.

Wakil Ketua Parlemen Iran mengatakan, hari ini Republik Islam Iran sudah berubah menjadi kekuatan nasional dan regional yang diakui oleh musuh.

IRNA (4/9) melaporkan, Mohammad Hassan Aboutorabi Fard, Wakil Ketua Parlemen Iran, Kamis (3/9) menuturkan, "Jika tidak ada perjuangan rakyat Iran untuk melewati tekanan akibat sanksi, mungkin hari ini musuh tidak akan mengakui kebesaran bangsa ini."

Wakil Ketua Parlemen Iran menjelaskan, "Iran, dengan menempuh jalan yang telah digariskan Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran atau Rahbar terkait perekonomian negara dan dengan ilmu pengetahuan, kerja keras serta iman, di masa depan akan berubah menjadi kekuatan ekonomi dunia."

Menteri Ekonomi Hungaria, Mihály Varga dan Deputi Menlu Iran bidang Eropa dan Amerika, Majid Takht-e Ravanchi mengkaji mekanisme perluasan hubungan kedua negara di berbagai sektor, khususnya ekonomi.

Seperti dilaporkan IRNA, Mihály Varga Kamis (3/9) malam dalam pertemuannya dengan Majid Takht-e Ravanchi di Budapest menilai prospek hubungan kedua negara cukup cerah. Ia menambahkan, “Perluasan kerjasama politik dan ekonomi antara Iran dan Hungaria menjadi agenda kerja pemerintah negara ini.”

Menteri ekonomi Hungaria seraya mengisyaratkan kemampuan negaranya di sektor industri, perdagangan dan pariwisata mengatakan, “Dijadwalkan di lawatan mendatang perdana menteri Hungaria ke Tehran, akan ditandatangani sejumlah kesepakatan kerjasama bilateral.”

Seraya mengisyaratkan posisi penting Iran di kawasan Timur Tengah, Mihály Varga mengungkapkan, “Penerapan perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah bagi Hungaria sangat penting dan Iran sebagai salah satu negara paling stabil di kawasan mamainkan peran penting di perdamaian dan keamanan regional.”

Sementara itu, Majid Takht-e Ravanchi di pertemuan tersebut menandaskan, “Tekad politik petinggi Iran dan Hungaria adalah untuk memperluas kerjasama politik, ekonomi dan budaya.”

Takht-e Ravanchi juga menyambut kunjungan mendatang perdana menteri Hungaria ke Tehran dan menambahkan, “Sanksi zalim anti Iran selama beberapa tahun terakhir membuat hubungan Tehran dan negara-negara Eropa mengalami penurunan. Dengan dicabutnya sanksi ini maka kerjasama akan semakin luas.”

Deputi menlu Iran bidang Eropa dan Amerika di lawatan dua harinya ke Hongaria bertemu dengan sejumla petinggi negara ini dan aktif melobi peningkatan hubungan Tehran-Budapest di berbagai sektor  seperti politik, ekonomi, parlemen dan budaya.

Ketua Parlemen Iran mengatakan, terdapat sejumlah solusi riil untuk membebaskan Jason Rezaian, wartawan surat kabar Amerika Serikat, Washinton Post yang ditangkap karena dituduh memata-matai Iran.

Reuters (4/9) melaporkan, Ali Larijani, Ketua Parlemen Iran dalam wawancaranya dengan radio NPR, Amerika, Jumat (4/9) menjawab pertanyaan seputar kemungkinan pembebasan Jason Rezaian.

Larijani mengatakan, "Tentu ada sejumlah langkah riil untuk membebaskan Rezaian. Sebagai contoh, ada beberapa warga Iran yang ditahan di Amerika karena kasus serupa. Ini dapat membantu ditemukannya solusi dan menurut saya, pejabat pemerintah Amerika memahaminya."

Ditanya apakah dirinya mengisyaratkan tentang pertukaran tahanan, Larijani menuturkan, "Ini juga dapat menjadi salah satu solusi. Tapi masih ada jalan lain yang dapat dilakukan lembaga kehakiman dua negara dan pada akhirnya lembaga-lembaga inilah yang memutuskan."

Media-media Iran, 10 Agustus lalu mengutip pengacara Rezaian mengabarkan, vonis atas wartawan Washington Post ini mungkin saja akan dikeluarkan pekan depan, namun hingga kini belum ada berita terkait masalah tersebut.

Rezaian memiliki dua kewarganegaraan, Iran dan Amerika, sementara Iran tidak mengakui sistem semacam itu.

Leila Ahsan, Pengacara Jason menyebut tuduhan yang dilemparkan kepada kliennya adalah mengumpulkan informasi rahasia dan memberikannya kepada musuh.

Selain itu, Jason juga dituding menulis surat untuk Barack Obama, Presiden Amerika. Menurut Ahsan, Rezaian dianggap memata-matai dan melakukan langkah yang membahayakan keamanan nasional Iran.

Republik Islam Iran meluncurkan dua sistem radar canggih buatan dalam negari di Hari Pertahanan Udara Nasional negara ini.

Brigadir Jenderal Farzad Esmaili, Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Khatamul Anbiya Militer Iran meresmikan radar Nazir dan Bina melalui video conference pada Selasa (1/9). Demikian dilansir FNA.

Radar Nazir memiliki jangkauan jauh dan akurasi yang sangat tinggi serta mampu mendeteksi dan mengidentifikasi target di posisi level radar rendah.

Radar buatan dalam negeri ini mampu mendeteksi target di jarak lebih dari 800 km dan ketinginggan 100.000 kaki.

Radar yang dirancang dan diproduksi oleh para pakar Iran ini  juga mampu menangkap gerakan rudal anti-radar.

Radar Nazir dan Bina telah diinstal di wilayah-wilayah pegunungan dan gurun di tenggara Iran.