Pemerintah Yordania secara resmi membenarkan berita pengusiran Duta Besar rezim Zionis Israel dari negaranya.

Sebagaimana dilaporkan Qodsna (16/5), Mohammad Al Momani, Menteri Informasi Yordania mengatakan, "Daniel Nevo, Dubes Israel di Amman, secara resmi keluar dari Yordania setelah dipanggil Kementerian Luar Negeri dan mendapat kritikan keras terkait sikap Israel yang menistakan kesucian Islam di Palestina."

Beberapa hari lalu, parlemen Yordania menuntut pengusiran Dubes Israel dan menarik Dubesnya dari Israel sebagai protes atas penistaan yang dilakukan rezim itu terhadap Masjid Al Aqsa dan penangkapan Muhammad Hussein, Mufti Baitul Maqdis.

Selain itu, 76 anggota parlemen Yordania menandatangani petisi bersama untuk menuntut pembatalan Perjanjian Wadi Araba yang ditandatangani Israel dan Yordania pada tahun 1994. Langkah para anggota parlemen Yordania itu dinilai banyak pengamat politik sebagai langkah bersejarah dan menentukan dalam hubungannya dengan Israel.

Rapat parlemen yang membahas pengusiran Dubes Israel dari Yordania, juga dihadiri Perdana Menteri dan anggota Kabinet pemerintah Yordania.

Sampai saat ini masih belum jelas, apakah keluarnya Dubes Israel dari Yordania berlaku untuk sementara atau untuk jangka lama.

Akan tetapi apapun alasannya, para pengamat politik percaya pemerintah Yordania tidak bisa tinggal diam lagi menyikapi kejahatan-kejahatan Israel terhadap rakyat Palestina. Hal ini terutama karena mereka takut mendapat reaksi keras rakyat sekalipun masih memiliki hubungan mesra dengan negara-negara Barat khususnya Amerika Serikat.

Media-media Cina, Kamis (16/5) melaporkan, Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran meminta rakyat Iran berpartisipasi luas dalam pemilu presiden ke-11 negara itu.

Sebagaimana dilaporkan IRNA, media-media Cina menulis, Ayatullah Khamenei menilai tingkat partisipasi yang tinggi dalam pilpres akan membuat musuh putus asa.

Ditambahkannya, Rahbar ingin, dengan kehadiran luas rakyat di pemilu, konspirasi musuh dapat digagalkan dan rakyat akan meraih keberhasilan yang lain.

Kantor berita Xinhua dan stasiun televisi pusat Cina mengabarkan, Ayatullah Khamenei menekankan dengan sangat kehadiran rakyat dan pemberian suara mereka di pilpres mendatang, dan partisipasi ini dinilainya sebagai kekalahan musuh Iran.

Laporan media Cina itu menunjukkan bahwa Rahbar menyinggung dan memperingatkan upaya musuh untuk mengalahkan bangsa Iran. Siapapun yang menang pemilu harus mendorong pembangunan independen dan kemajuan Iran di segala bidang.

Korea Selatan bulan lalu mengimpor lebih dari 77 ribu ton gas alam cair dari Republik Islam Iran.

Seperti dilaporkan IRNA (16/5), data yang dipublikasikan oleh Bea Cukai Korsel pada Rabu (15/5) menunjukkan, pada bulan April tahun ini negara itu mengimpor 77.254 ton gas alam cair (LNG) dari Iran.

Bea Cukai Korsel membenarkan bahwa Seoul pada bulan Maret lalu mengimpor sejumlah banyak gas alam cair dari Iran.

Media-media massa kawasan hari ini mengabarkan, berlanjutnya impor energi dari Iran menunjukkan ketidakpedulian perusahaan-perusahaan Korsel terhadap sanksi sepihak Barat atas Iran.

Korea Selatan sebagai pengimpor terbesar kedua gas alam cair, bulan lalu membeli 136 ribu ton LNG yang setengahnya diimpor dari Iran.

Pada bulan Maret tahun ini, Korea Selatan mengumumkan, tingkat pasokan gas alam cair dari Iran sebesar 72.750 ton.

Tahun lalu Korsel membeli 465 ribu ton LNG, 372.203 ton berasal dari Iran dan sisanya dari Uni Emirat Arab

Salah satu surat kabar pemerintah Cina menuntut agar kejahatan-kejahatan perang Amerika Serikat dibuka untuk publik internasional.

Sebagaimana dilaporkan IRNA (16/5), Cina sebagai salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB dalam beberapa bulan terakhir mengungkap sebagian kejahatan perang yang dilakukan Amerika, termasuk pelanggaran hak asasi manusia dan serangan cybernya terhadap negara-negara lain.

Sehubungan dengan ini, surat kabar Rakyat dalam laporannya menekankan, untuk menjawab klaim-klaim Amerika atas negara-negara lain, haru dipublikasikan sebuah laporan yang mengungkap kejahatan-kejahatan perang Washington.

Pada saat yang sama, anggota partai berkuasa Cina mengatakan, "Publik dunia harus tahu berapa besar Amerika mengalokasikan anggarannya untuk militer dan seberapa jauh ia terlibat dalam kejahatan-kejahatan perang."

Menurut koran Rakyat, Amerika dengan anggaran militer terbesar di dunia adalah pemicu sebagian besar perang yang terjadi dan telah menyengsarakan jutaan manusia di dunia.

Oleh karenanya media-media Cina harus berupaya menampilkan wajah Amerika sebagai penjahat perang di dunia.

Shinzo Abe, Perdana Menteri Jepang mengabarkan soal rencana pertemuan dirinya dengan pemimpin Korea Utara.

Reuters sebagaimana dikutip Fars News (15/5) melaporkan, PM Jepang, Rabu (15/5) mengatakan, kemungkinan dirinya akan bertemu dengan pemimpin Korea Utara membicarakan masalah terkait sejumlah warga Jepang yang diculik di negara itu.

"Ini adalah salah satu opsi yang menjadi pertimbangan saya," katanya.

Pada saat yang sama, penasehat senior Abe, saat ini sedang berada di Pyongyang untuk bertemu dengan petinggi Korut. Tujuan lawatan penasehat PM Jepang itu sampai sekarang belum jelas.

Pemerintah Jepang mengaku, beberapa warganya pada dekade 70 dan 80-an ditawan Korea Utara. Sementara itu tahun lalu, Pyongyang mengumumkan, warga Jepang tersebut mereka tawan supaya dapat memberikan pengajaran bahasa Jepang kepada anggota-anggota badan intelijennya.

Masalah ini sampai sekarang menjadi prioritas utama dalam agenda kerja pemerintah Jepang terkait Korut.

Kedua negara itu pun sampai hari ini tidak memiliki hubungan diplomatik resmi.

Wakil Presiden Amerika Serikat, Joe Biden menyatakan, "Kami tidak ingin mengulangi kekeliruan yang dilakukan oleh pemerintahan George W. Bush di Irak terhadap Suriah."

Alalam (10/5) melaporkan, Biden kepada majalah Rollingstone mengatakan, "Karena kesalahan yang dilakukan terhadap pemerintahan George W. Bush terkait serangan ke Irak, pemerintah Amerika sekarang mengambil langkah hati-hati di Suriah."

Menyinggung masalah senjata pemusnah massal dan kekeliruan besardi Irak, Biden mengatakna, "Terdapat bukti-bukti yang menunjukkan bahwa kemungkinan senjata kimia telah digunakan di Suriah."

Biden mengklaim bahwa saat ini Amerika Serikat sedang berusaha memperjelas apakah senjata tersebut digunakan dalam kontak senjata atau akibat insiden ledakan tidak disengaja.

Ditambahkannya, "Hingga kini kami masih tidak tahu apakah senjata itu digunakan oleh kelompok oposisi yang memiliki hubungan dengan jaringan teroris Al-Qaeda."

Wakil Presiden Amerika Serikat pada saat yang sama juga menegaskan bahwa muncul kemungkinan bahwa senjata tersebut digunakan oleh pasukan militer Suriah akan tetapi tidak ada bukti pasti.

Pernyataan ambigu Biden tentang kemungkinan penggunaan senjata oleh pemerintah Suriah ini mengemuka di saat sebelumnya Carlo del Ponte, Penyidik HAM PBB menyatakan, para anasir bersenjata di Suriah menggunakan gas kimia Sarin dan hal itu telah dibuktikan oleh berbagai bukti kuat.

Bakal calon presiden dari kubu konservatif Iran, Gholam-Ali Haddad Adel, menyatakan dirinya akan memfokuskan upayanya di keuangan untuk mengantar sektor ekonomi ke kondisi yang lebih baik.

"Hari ini, memenuhi tuntutan merupakan masalah yang paling penting yang dihadapi warga di Iran. Siapa pun yang menjadi presiden harus bekerja keras mengatasi lonjakan inflasi dan meningkatkan kondisi ekonomi sebagai prioritas utama kerjanya," demikian kata Haddad Adel pada konferensi persnya Jumat (10/5) setelah mendaftar untuk ikut dalam pemilu presiden Iran pada tanggal 14 Juni.

Haddad Adel, yang saat ini menjabat sebagai anggota parlemen menyatakan akan memfasilitasi pembangunan negara, memanfaatkan kekuatan pemerintahan sebelumnya, dan menegaskan bahwa jika terpilih, dia akan menekankan kebijakan luar negeri pada asas martabat, kebijaksanaan dan kepentingan nasional Iran.

Dia juga menyatakan memiliki progra menciptakan lapangan kerja bagi generasi muda.

FBI sejak bulan-bulan pertama melakukan penyidikan terhadap orang-orang yang tertangkap dalam aksi demo anti Kapitalisme yang dikenal dengan gerakan Occupy Wall Street menemukan fakta bahwa urat nadi gerakan ini di kota Boston. Sejak waktu itu mereka telah menyusun program terukur untuk menumpas para aktivis yang berada di kota ini. Situs-situs rakyat Amerika di bulan Oktober 2012 mengungkap bagaimana FBI yang bekerjasama dengan polisi kota Boston untuk mengidentifikasi dan mengejar para penentang Wall Street.

Sebuah website anti Israel dan pendukung gerakan Occupy Wall Street dalam sebuah laporan pada 19 Oktober 2012 mengabarkan dokumen resmi dan rahasia yang diungkap oleh Asosiasi Kebebasan Sipil di Amerika yang berada di Massachusetts yang menunjukkan sudah cukup lama FBI menerapkan program dengan tema "Perang Melawan Terorisme". Dalam operasi intelijen ini, ternyata FBI juga mengejar warga Amerika pendukung Palestina dan menolak perang dengan Iran. Setiap informasi terkait aktivitas dan acara kampanye para aktivis politik ini dikategorikan dalam dokumen kriminal agar undang-undang kriminal di Amerika seperti penangkapan, penyidikan dan hukuman dapat diterapkan kepada mereka.

Dengan tersebarnya dokumen ini, terungkap pula bahwa polisi Boston merekam setiap program yang diselenggarakan untuk mendukung Palestina atau menentang Kapitalisme, sehingga FBI dapat dengan mudah menangkap warga yang ikut.

FBI mengetahui dengan baik bahwa urat nadi gerakan Occupy Wall Street berada di Boston. Pada 30 September 2011, sejumlah aktivis anti Kapitalisme berkumpul di kota Boston yang berada di bawah organisasi rakyat "Occupy Boston" dan mendeklarasikan keberadaannya. Artinya, kurang dari dua pekan sebelum dimulainya gerakan Occupy Wall Street dan hingga kini masih terus melanjutkan aksi protesnya, tidak seperti di daerah lain.

Berdasarkan data yang diberikan dalam situs organisasi warga ini occupybostong.org, sejak bulan Juni 2012 hingga kini secara berkala mereka melaksanakan program anti pemerintah dan Kapitalisme di kota Boston, sekalipun berita aksi demo mereka disensor oleh media-media kapitalis. Para aktivis dari kalangan mahasiswa penentang Kapitalisme di kota Boston tidak tinggal diam dan berhasil menjadikan Universitas Harvard menjadi benteng kuat bagi aksi protes mereka. Organisasi warga-mahasiswa Occupy Boston inilah yang mengacaukan pidato Newt Gingrich, zionis dan kandidat pemilu presiden pada 18 November 2011 di Harvard.

Sejak saat itu hingga kini telah diselenggarakan banyak seminar yang mengritik kebijakan luar negeri pemerintah Amerika di universitas ini. Begitu juga organisasi warga ini tahun lalu melakukan aksi protes menentang keinginan para pejabat Amerika menyerang Iran. Organisasi yang pada awalnya substansinya anti Kapitalisme perlahan-lahan memiliki kecenderungan anti Zionis dan dalam banyak seminar mereka menyatakan sikap protesnya terhadap Israel dan pemikiran zionis.

Gelombang pemikiran protes organisasi ini menyebabkan tahun lalu lembaga-lembaga anti Zionis menyelenggarakan seminar di Harvard yang menyerang kebijakan luar neger Amerika terkait pembentukan dua negara di kawasan Palestina pendudukan. Para peserta membahas rencana menghapus Israel dan pembentukan negara di perbatasan historis Palestina sebelum tahun 1948 dengan partisipasi seluruh warga asli Palestina. Yakni, sebuah rencana yang mirip dengan usulan Iran untuk menentukan nasib Palestina dengan suara warga hakiki Palestina.

Tapi poin yang perlu ditekankan mengenai kekuatan Occupy Boston dan bahaya organisasi ini bagi pemerintah Amerika yang pada gilirannya penumpasan mereka berada dalam prioritas FBI adalah mencetak koran dengan tiras 25 ribu dan disebarkan di seluruh kota Boston, sekaligus situsnya dengan alamat bostonoccupier.com. Surat kabar independen ini dikelola dengan anggaran warga dan disebut Boston Occupier. Makalah-makalahnya biasanya menyebut pemerintah Amerika sebagai Negara Imperialis Amerika.

Surat kabar anti Kapitalisme Boston Occupier di saat-saat pertama terjadi ledakan di Boston segera mengeluarkan kecaman dan berusaha membantu para korban dan menilainya sebuah peristiwa lokal. Berita tentang ledakan Boston tetap berada di bagian "berita lokal", sementara pada bagian "berita nasional" mereka tetap melanjutkan kebijakan anti Kapitalis. Dengan kata lain, ketika seluruh media Amerika menyebut peristiwa ledakan Boston sebagai masalah nasional dan merupakan aksi serangan terhadap keamanan nasional AS, para aktivis anti Kapitalis meyakini ledakan bom itu hanya masalah lokal Boston dan masyarakat tidak boleh lupa masalah nasional dan fokus untuk tetap melawan para kapitalis yang menguasai Wall Street.

Dapat dibayangkan bahwa "think tank" untuk menumpas gerakan Occupy Wall Street setelah mengetahui struktur politik dan tokoh utama gerakan ini di kota Boston, kini mereka mencari kesempatan untuk menghabisi tokoh utama gerakan ini. Mereka melihat kesempatan itu ada pada sebuah perlombaan lari maraton yang memiliki sejarah pelaksanaan yang panjang. Sejak tahun 1897 hingga sekarang setiap hari Senin ketiga bulan April, kota Boston menyelenggarakan lomba lari maraton dan di tanggalan Amerika sendiri hari itu disebut Hari Patriot (Patriots' Day).

Oleh karenanya, ledakan di Boston pekan lalu sudah pasti perasaan rakyat Amerika di tingkat nasional, khususnya warga Boston terluka dan para pejabat Amerika mendapat alasan untuk bermain dengan emosi rakyat guna mengarahkan opini umum terkait sejumlah masalah yang mereka inginkan.

FBI selama ini berusaha mencari alasan untuk mengontrol gerakan anti pemerintah, Kapitalis dan Israel di kota Boston dan memotong urat nadi gerakan ini baik di universitas maupun di lembaga-lembaga non pemerintah Boston. FBI membutuhkan kondisi keamanan khusus dan itu mereka dapatkan pasca ledakan bom di perlombaan maraton Boston. Tentu saja, dengan meminggirkan terlebih dahulu kemungkinan keterlibatan FBI dalam ledakan itu, untuk memunculkan kesempatan ini.

Richard Falk, investigator khusus HAM PBB di wilayah Palestina Pendudukan menyatakan program nuklir militer Israel mengancam keamanan seluruh kawasan Timur Tengah. Investigator HAM PBB itu menyebut Israel sebagai satu-satunya rezim yang memiliki senjata nuklir di Timur Tengah. Menurut Falk, eksistensi Israel sendiri sebagai ancaman, apalagi dengan program nuklir militernya. Bagi Falk, program nuklir militer Israel sangat berbahaya, karena Tel Aviv kapanpun bisa menggunakan senjata nuklirnya untuk menyerang pihak lain.

Sejak awal pendiriannya, proyek nuklir Israel bertujuan militer. Pada tahun 1952, rezim Zionis mendirikan Komisi Energi Nuklir. Lima tahun kemudian komisi tersebut mencapai kesepakatan dengan Prancis mengenai pembangunan reaktor riset Dimona, Negev. Reaktor riset berkekuatan 24 megawat air berat itu dioperasikan pada tahun 1964. Di reaktor ini pula Prancis melakukan pengolahan bahan bakar nuklir, sekaligus menyiapkan plutonium untuk memenuhi kepentingan militer Israel.

Sejak itu Israel semakin agresif meningkatkan kemampuan nuklir militernya. Pada tahun 1964, CIA melaporkan bahwa Israel berhasil memproduksi bom atom plutonium.

Hingga dekade 1990-an, rezim Zionis meningkatkan jumlah hulu ledak nuklirnya dari 75 hingga 130 buah. Pada tahun 2006, dengan dukungan AS dan negara Barat lainnya, Israel terang-terangan mengumumkan program nuklir militernya. Bulletin of The Atomic Scientist mengumumkan bahwa jumlah hulu ledak nuklir Israel menempati urutan kelima di dunia.

Rezim Zionis meningkatkan kekuatan nuklir militernya dengan bantuan negara-negara Barat terutama AS. Meskipun negeri Paman Sam itu didera krisis ekonomi, Washington justru berniat meningkatkan bantuan militernya bagi Tel Aviv. Baru-baru ini, Presiden Amerika, Barack Obama dalam rancangan anggaran belanja negara yang dikirimnya ke Kongres menambah usulan bantuan militer bagi Israel hingga $3,4 miliar.

Dukungan besar-besar negara-negara Barat terhadap Israel menyebabkan Tel Aviv semakin arogan mengembangkan program nuklir militernya yang membahayakan perdamaian kawasan. Saat ini, Israel memiliki setidaknya 300 hulu ledak nuklir, tapi selalu "kebal" sanksi dan hukuman dari organisasi internasional semacam PBB.

Padahal, selama ini Israel-lah yang jelas-jelas memiliki senjata nuklir di kawasan Timur Tengah yang mengancam perdamaian dan keamanan regional. Tapi, sanksi internasional justru dijatuhkan kepada negara lain semacam Iran yang mengembangkan program energi nuklir untuk tujuan damai yang berada di bawah Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT) dan bekerja sama dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA).

Ketika organisasi internasional semacam Dewan Keamanan PBB gencar mempersoalkan program nuklir sipil Iran, yang hingga kini tidak terbukti menyimpang ke arah program senjata nuklir. Tapi, sikap yang sama tidak berlaku bagi Tel Aviv, yang tidak pernah mengakui NPT dan menutup pintu bagi investigator IAEA untuk menyelidiki instalasi nuklir militernya.

Berbagai pelanggaran Israel terhadap ketentuan internasional, terutama terkait program nuklir militernya mengancam keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia. Untuk itu, sejumlah negara regional dan dunia mendesak sikap tegas PBB terhadap Israel, terutama institusi terkait seperti IAEA terhadap program nuklir militer Israel. Tapi, karena dukungan segelintir negara Barat terutama AS di Dewan Keamanan PBB, hingga kini tidak ada keputusan serius untuk menindak kejahatan Israel yang semakin merajalela.

Dukungan Washington dan sekutunya terhadap Tel Aviv, membuat Israel semakin agresif meningkatkan produksi senjata nuklir dan menggunakannya untuk mengobarkan perang di kawasan. Berbagai laporan menunjukkan bahwa rezim Zionis menggunakan senjata nuklir dalam sejumlah perang seperti perang delapan hari di Jalur Gaza, pada November 2012 lalu. Sejatinya, sikap pasif PBB dan publik dunia hanya akan membuat rezim Zionis semakin arogan untuk melanjutkan kebijakan haus perangnya di kawasan.

Seorang warga Amerika Serikat akan disidang di pengadilan tinggi Korea Utara karena dituduh telah melawan pemerintahan Pyongyang.

Kantor berita China, Xinhua sebagaimana dikutip Fars News (27/4) melaporkan, menurut berita yang dilansir kantor berita resmi Korut, Pae Jun-Ho warga Amerika keturuan Korea akan segera diseret ke pengadilan tinggi rakyat Korea.

Pada tanggal 3 November tahun lalu, Pae Jun-Ho memasuki Korea Utara untuk melakukan sejumlah aksi teror, namun aparat keamanan berhasil menangkapnya.

Kantor berita resmi Korut mengatakan, tersangka mengakui semua perbuatannya yang bermaksud untuk menggulingkan pemerintahan berkuasa negara itu.

Menurut keterangan sumber pemerintah Korut, Pae Jun-Ho dinyatakan bersalah berdasarkan bukti-bukti yang ada.

Sebelumnya Bill Richardson, mantan Walikota Negara Bagian New Mexico dan Eric Smith, Direktur Operasional Google berkunjung ke Korut pada tanggal 7 sampai 10 Juni untuk membebaskan warga AS itu, namun gagal.