Sebuah televisi rezim Zionis Israel mengakui, seluruh klaim rezim terkait langkah anti-Iran sekedar retorika dan di bibir saja.

Televisi Kan Israel di laporannya membahas klaim rezim Zionis terkait perang terhadap Iran dan mengakui, seluruh manuver rezim ini sekedar di permukaan, negara-negara Barat saat ini disibukkan dengan Ukraina dan Israel saat ini sendiri.

Sumber ini lebih lanjut menambahkan, "Terkait kesiapan juga tidak ada yang baru, militer Israel sejak tahun 2007 telah mempersiapkan program menghadapi Iran, dan mereka terus melakukan latihan di level ini dan itu. Pekan terakhir (program tersebut) mereka juga melakukan manuver militer....Tapi kali ini pun sekedar di mulut."

"Dari sisi level kesiagaan, rezim Zionis tidak boleh melampaui dari program yang sebelumnya dicanangkan, yakni koordinasi dengan AS. Terkait latihan, rezim ini ingin mengatakan kepada warga Zionis atau mitranya bahwa ia memiliki kekuatan tapi tidak ingin melakukan apa pun. Beberapa pekan terakhir, kami tidak menyaksikan rencana atau isyarat dari Israel untuk melakukan hal baru, tapi ingin mengatakan kami di sini, jangan lupakan kami; Kalian sibuk dengan Rusia dan Ukraina," lapor Kan TV.

Ketika langkah Zionis Israel mengancam seluruh kawasan, Kepala Staf Gabungan Militer rezim Zionis, Aviv Kochavi baru-baru ini mengklaim, Tel Aviv menghadapi ancaman mulai dari Jenin hingga Isfahan.

Sekjen Hizbullah Lebanon dalam pidatonya memperingati kesyahidan Mustafa Badruddin, Komandan Hizbullah yang gugur di Suriah, mengatakan bahwa negara-negara Arab tidak bisa diharapkan.

Sayid Hassan Nasrullah, Jumat (20/5/2022) berterimakasih kepada rakyat Lebanon yang sudah berpartisipasi dalam pemilu parlemen terbaru di negara itu.
 
Ia menuturkan, "Bangsa Palestina sudah mengambil keputusan sejak lama, dan sekarang hadir di seluruh arena. Bangsa ini tidak lagi berharap pada negara-negara Arab, Liga Arab, Dewan Kerja Sama Teluk Persia, atau Dewan Keamanan dan PBB."
 
Sekjen Hizbullah menambahkan, "Oleh karena itu, menurut saya dalam 20 tahun terakhir keyakinan sebagian besar rakyat Palestina terhadap perlawanan, lebih kuat dari sebelumnya."
 
"Negara-negara Arab diharapkan dapat membebaskan Palestina, akan tetapi masalah ini ternyata berujung dengan lepasnya Al Quds, Tepi Barat, Golan, lahan pertanian Shebaa, dan wilayah Sinai. Lebanon pun bisa mengalami bencana semacam ini," imbuhnya.
 
Sayid Hassan Nasrullah melanjutkan, "Bayangkan jika tidak ada perlawanan, bagaimana nasib Lebanon, bagaimana nasib rakyat Lebanon, bencana apa yang akan dialami rakyat Lebanon, sebagaimana rakyat Palestina dan bangsa-bangsa Arab sejak 1948 hingga 1967 sampai hari ini menanti, rakyat Lebanon juga harus menanti strategi Arab bersatu agar Lebanon lepas dari Israel." 

Setelah kunjungan Menteri Listrik Irak ke Tehran, kedua negara mengabarkan dimulainya kembali ekspor gas Iran ke Irak, dan Baghdad rencananya akan membayar utang gas Iran beberapa hari mendatang.

Adel Karim, Sabtu (21/5/2022) menuturkan, "Kami mencapai kesepakatan dengan pemerintah Irak, untuk membayar utang gas Iran. Saya berkunjung ke Iran, dan mencapai kesepakatan dengan Menteri Perminyakan negara ini untuk membayar utang hingga akhir bulan Mei 2022."
 
Sebelumnya Juru bicara Kementerian Listrik Irak Ahmad Mousa mengatakan, jumlah utang listrik negara ini ke Iran setara dengan 1,64 miliar dolar. Menurutnya, utang-utang yang berasal dari tahun 2020 dan 2021, secara keseluruhan sudah dibayar oleh Irak, ke Iran.
 
Jubir Kementerian Listrik Irak menambahkan, ekspor gas Iran ke beberapa wilayah di tengah Irak, setiap hari mencapai 133 juta meter kubik, dan ini tidak mencukupi kebutuhan di waktu-waktu konsumsi puncak di Irak.
 
"Sejumlah pertemuan dengan pihak Iran sudah dilakukan untuk menyelesaikan masalah pasokan gas setelah pembayaran biayanya," pungkas Ahmad Mousa.

Angkatan Laut Rezim Zionis Israel melakukan simulasi serangan Hizbullah, Lebanon ke anjungan-anjungan gas rezim ini.

Surat kabar Israel Hayom, Sabtu (21/5/2022) menulis, "AU Israel minggu lalu menggelar manuver militer yang di dalamnya mensimulasikan serangan Hizbullah ke anjungan-anjungan gas di selatan Haifa, saat pecah perang dengan kelompok perlawanan Lebanon itu."
 
Angkatan Bersenjata Rezim Zionis Israel melarang sejumlah wartawan media Arab dan Jerman untuk meliput manuver militer ini.
 
Menurut Israel Hayom, militer Israel percaya dalam setiap pertempuran di masa mendatang, Hizbullah akan berusaha menyerang pusat-pusat strategis dengan rudal presisi tinggi, dan Israel berusaha mencegah Hizbullah menguasai rudal-rudal semacam itu.
 
"Musuh dalam perang mendatang akan berusaha menenggelamkan kapal-kapal Israel, dan Angkatan Laut Israel mempersiapkan diri untuk skenario ini," pungkasnya.

Juru bicara Humas Korps Garda Revolusi Islam Iran, IRGC mengatakan, keruntuhan Rezim Zionis Israel diprediksi akan terjadi lebih cepat.

Brigadir Jenderal Ramezan Sharif, Sabtu (21/5/2022) menuturkan, "Orang-orang Zionis mengumumkan bahwa militer rezim ini tidak terkalahkan, tapi hari ini kita menyaksikan keamanan mereka di wilayah pendudukan terancam, dan migrasi terbalik sedang berlangsung.".

Jubir Humas IRGC menambahkan, "Keruntuhan dini Rezim Zionis sudah diprediksi, dan ini buah dari Pertahanan Suci, Revolusi Islam dan kecenderungan pada spiritualitas."

Sehubungan dengan petualangan Rezim Zionis di kawasan, Brigjen Ramezan Sharif menjelaskan, "Orang-orang Zonis secara praktis mengumumkan bahwa mereka tidak bisa menerima kehadiran Iran di kawasan, dan akan menyerang posisi-posisi Iran, maka kami jawab dengan tegas, di mana pun kepentingan nasional Iran terancam, kami akan melindunginya berdasarkan informasi akurat yang kami terima, tahap pertama mengumumkan ke negara lokasi ancaman berasal, seperti halnya yang terjadi di Erbil sebelum ini." 

Menteri Komunikasi dan Teknologi Informasi Republik Islam Iran, Issa Zarepour menyatakan bahwa Iran termasuk salah satu dari 10 negara yang memproduksi dan meluncurkan satelit yang menunjukkan kekuatan Iran di bidang sains dan teknologi maju.

Zarepour baru-baru ini mengatakan, "Iran telah mencapai pengetahuan paling maju di bidang ruang angkasa pada puncak sanksi dan kesulitan, sehingga pembuatan dan pengiriman satelit secara akurat berhasil mencapai target,".

Menteri Komunikasi dan Teknologi Informasi Iran mengungkapkan bahwa negara-negara seperti Inggris sekarang masih bergantung pada Rusia untuk meluncurkan satelit, yang tidak mengizinkannya, sementara hari ini Republik Islam Iran dengan bangga menjadi salah satu negara yang telah menguasai sains dan teknologinya. 

Republik Islam Iran telah mengambil langkah berkesinambungan dan progresif di bidang teknologi rudal dan antariksa dalam empat dekade terakhir.

Meskipun musuh terus berusaha untuk menghalangi kemajuan ekonomi dan ilmu pengetahuan Iran, termasuk di bidang industri luar angkasa dengan berbagai sanksi. Tetapi Republik Islam terus melangkah maju mencapai berbagai teknologi maju yang membuktikan sebagai sukses besar bagi Islam Iran.

Peluncuran satelit dalam beberapa tahun terakhir adalah simbol dari kemajuan besar Iran di bidang teknologi ruang angkasa.

Iran sekarang termasuk di antara 10 negara antariksa di dunia, yang merupakan hasil dari lebih dari empat dekade perjuangan para ahli dalam negeri. Oleh karena itu, Iran memiliki posisi yang dapat diandalkan dalam industri ini di antara sedikit negara yang menguasai teknologinya.

Saat ini, pembangunan pangkalan peluncuran satelit berada di tangan 6 negara, dan Iran berada di jajaran ini dalam pengembangan pangkalan luar angkasa.

Industri antariksa merupakan salah satu industri dengan teknologi canggih. Terlepas dari semua batasan yang dihadapinya, Republik Islam Iran telah mencapai siklus lengkap teknologi luar angkasa. Merancang dan membangun satelit dengan langkah-langkah pentingnya dalam membangun satelit dalam negeri, meluncurkannya, menerima data, dan akhirnya menggunakan data yang diterima membentuk siklus lengkap teknologi ini. Perbedaan antara program luar angkasa Iran dan negara-negara lain di kawasan Asia Barat mengenai kekuatan Iran yang bersandar pada kemampuan domestiknya.

Iran telah mengambil langkah penting dalam penguasaan teknologi peluncuran satelit dalam dua tahun terakhir dengan fokus pada satelit dan pengembangan konstruksinya. Para ahli Iran sekarang telah mencapai siklus penuh teknologi ruang angkasa, dari kemampuan tentang pangkalan peluncur, peluncur, satelit, stasiun penerima dan kontrol satelit, serta stasiun data satelit.

Salah satu pencapaian teknologi Iran di bidang antariksa yang paling penting adalah satelit Noor 2 yang diresmikan pada Maret 2022. Hajizadeh, komandan Dirgantara IRGC, mengatakan, "Kami ditakdirkan untuk mencapai luar angkasa dan di masa depan kami akan memiliki serangkaian satelit Noor. Menurut juru bicara pemerintah Iran, Ali Bahadori Jahromi, "Melihat dunia dari luar angkasa dengan satelit Iran adalah pencapaian strategis yang luar biasa,".

Hossein Salami, Komandan IRGC mengungkapkan, "Republik Islam Iran adalah negara Muslim pertama yang meluncurkan satelit ke luar angkasa, dan menguasai ilmu baru yang dibawa dan diubah menjadi produk yang sukses,".

Satelit Noor 1 dan Noor 2 adalah satelit militer pertama di Iran yang ditempatkan di orbit. Secara total, hanya sekitar 30 negara di dunia yang memiliki satelit seperti itu.

Sekjen Gerakan Perlawanan Islam Lebanon (Hizbullah), Sayid Hasan Nasrullah kemarin malam di pidatonya membahas hasil pemilu parlemen di negara ini.

Mengingat hanya empat hari dari pemilu parlemen Lebanon berlalu, banyak analisa bermunculan mengenai hasil pemilu kali ini. Sebagian memprediksikan Hizbullah dan sekutunya bakal kalah, dan sebagian lain meyakini pemilu akan menstabilkan posisi muqawama di Lebanon.

Mereka yang meyakini kekalahan Hizbullah di pemilu mengisyaratkan kubu muqawama bakal kehilangan suara mayoritas mutlak dan berkuarangnya perolehan suara dari 71 menjadi 62 kursi. Tapi mereka tidak menyinggung tiga masalah. Pertama, perolehan suara Hizbullah dan sekutunya di pemilu terbaru malah meningkat. Kedua, Hizbullah dan sekutunya meraih kursi terbanyak di parlemen. Ketiga, jumlah kursi Hizbullah dan Gerakan Amal di parlemen baru meningkat dari 28 menjadi 31 kursi.

Sepertinya analisa ini sekedar kelanjutan dari tekanan dan serangan psikologis yang sejak lama dilancarkan terhadap Hizbullah. Sekaitan dengan ini, Sayid Hasan Nasrullah di pidatonya kemarin malam (Rabu, 18/5/2022) menyebutkan, "Meski kampanye anti-muqawama yang dipimpin Amerika dilancarkan selama bertahun-tahun, dan Mantan asisten menlu AS untuk kawasan Timur Dekat, David Schenker telah mengakuinya, jumlah perolehan suara kita dan anggota kami di parlemen meningkat."

Poin lain adalah biasanya mayoritas dan minoritas di parlemen Lebanon adalah relatif. Pada dasarnya struktur kekuasaan di Lebanon sebuah konsensus dan kesepakatan, dan pemilihan pejabat negara ini tidak mungkin dilakukan tanpa meminta pendapat dan pandangan faksi rival. Sayid Hasan Nasrullah seraya menyadari fakta di Lebanon ini, seraya menepis kekalahan muqawama di pemilu, juga mendorong faksi lain untuk bersatu dan mengedepankan kepentingan nasional, dari kepentingan pribadi maupun golongan.

Dengan demikian, sekjen Hizbullah di pidaton kemarin malam menekankan, "Tidak ada faksi politik di Lebanon yang dapat mengklaim meraih suara mayoritas di parlemen. Sampai saat ini, tokoh yang terhormat dan rasional tidak mengklaim seperti ini. Hari ini, kita dihadapkan dengan serangkaian faksi parlementer dan partai politik dan perwakilan baru dan independen, yang mungkin menjadi kepentingan Lebanon dan rakyat negara itu dalam apa yang terjadi dan di mana baik kelompok ini maupun kelompok itu tidak memenangkan mayoritas."

Sejatinya Sayid Hasan Nasrullah melalui pandangannya ini kembali menekankan  karakteristik pluralisme politik dan masyarakat Lebanon.

Poin ketiga adalah hasil pemilu parlemen Lebanon merupakan kekalahan telak bagi kubu anti-muqawama, khususnya Arab Saudi dan Amerika Serikat yang telah mengeluarkan biaya besar untuk meraih suara mayoritas parlemen melalui faksi-faksi anti-perlawanan. Masalah ini juga disinggung di pidato Sayid Hasan Nasrullah Rabu malam.

Di bagian lain dari pidatonya, Sekjen Hizbullah Lebanon membantah tuduhan tak berdasar tentang campur tangan Iran dalam pemilu Lebanon dengan menekankan, "Apakah Anda pernah melihat seorang duta besar atau karyawan kedutaan Iran ikut campur dalam pemilu. Sementara kita menyaksikan intervensi kedutaan AS selama pemilu dan duta besar Saudi sangat aktif dalam proses pemilu,".

Poin terakhir, perhatian terus-menerus dari sekjen Hizbullah di Lebanon adalah untuk mengatasi masalah-masalah sulit yang dihadapi negara tersebut. Dengan diumumkannya hasil akhir pemilu parlemen, kini Sayid Hasan Nasrullah kembali menekaknan untuk mengabaikan friksi, mengakhiri persaingan pemilu dan fokus pada tantangan untuk memulihkan kondisi kehidupan masyarakat.

Sayid Hasan Nasrullah mengatakan, "Krisis hanya dapat diselesaikan melalui partisipasi dan kerja sama serta mengakhiri permusuhan. Oleh karena itu, mari kita fokus pada hal-hal yang kita sepakati bersama." 

Wakil Komandan Brigade al-Qassam menekankan bahwa perang Saif al-Quds memiliki refleksi dan konsekuensi strategis bagi penjajah Zionis.

Saif al-Quds adalah perang luas antara kelompok-kelompok Perlawanan Palestina dengan rezim Zionis Israel yang terjadi pada 11 Mei 2021 dan berlangsung selama 12 hari.

Kelompok-kelompok Muqawama yang berada di Jalur Gaza, khususnya Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas) dan Gerakan Jihad Islam Palestina berhasil menimbulkan kerugian besar kepada rezim Zionis dalam perang ini.

Menurut laporan televisi al-Mayadeen, Marwan Issa, Wakil Komandan Brigade al-Qassam menyatakan hari ini (Jumat, 20/05/2022), bahwa pertempuran Saif al-Quds adalah awal dari hari-hari gelap yang menunggu musuh Zionis sampai penghancuran.

Wakil Komandan Brigade al-Qassam menegaskan bahwa Saif al-Quds memiliki dampak strategis bagi tubuh musuh penjarah dan masa depannya di tanah Palestina.

"Darah para syahid akan menjadi jembatan bagi kebebasan dan kembalinya rakyat Palestina ke tanah air mereka," pungkasnya.

Wael Issa menjadi sasaran pasukan pendudukan tahun lalu selama pemboman Zionis Israel di pertempuran Saif al-Quds, bersama dengan Hassan al-Qawji, salah satu komandan Brigade al-Qassam, dan keduanya menjadi syahid.

Baru-baru ini, pada peringatan pertama pertempuran Saif al-Quds, Brigade Izzuddin al-Qassam menampilkan gambar senjata yang digunakan untuk pertama kalinya selama pertempuran.

Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran dalam percakapan telepon dengan Menteri Luar Negeri Rusia menekankan bahwa bila AS berlaku rasional, kesepakatan bakal dicapai.

Pemerintah Joe Biden yang mengklaim melakukan pendekatan diplomasi dalam menghadapi Iran dan juga berusaha untuk kembali ke Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA), sejauh ini tidak mengambil langkah untuk menunjukkan niat baiknya.

Hampir semua negara-negara yang berpartisipasi dalam perundingan menuntut pembicaraan diselesaikan dengan cepat, tetapi untuk mencapai kesepakatan akhir menanti keputusan politik AS terkait beberapa masalah tersisa yang penting dan kunci.

Menlu Iran Hossein Amir-Abdollahian dan Menlu Rusia Sergei Lavrov
Menurut laporan situs informasi juru bicara kementerian luar negeri Iran, Hossein Amir-Abdollahian, Menteri Luar Negeri Iran hari Kamis (19/05/2022) dalam pembicaraan telepon dengan Sergei Lavrov, Menteri Luar Negeri Rusia terkait perundingan Wina dan JCPOA mengatakan, "Bila AS berlaku rasional, kesepakatan nuklir dapat dicapai."

"Kami menuntut inisiatif dari semua pihak terkait perundingan," ungkap Amir-Abdollahian.

Menlu Iran juga mengingatkan, "Tehran punya keinginan serius untuk mencapai kesepakatan baik, kuat dan berkelanjutan, tapi tentu saja dengan memperhatikan garis merah."

Amir Abdollahian: Kesepakatan yang Kredibel Bisa Dicapai
"Sikap positif Rusia dalam mendukung kesepakatan disetujui Iran dan patut dipuji," pungkas Amir-Abdollahian.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dalam percakapan telepon ini mengatakan, "Dukungan Rusia untuk mencapai kesepakatan akan terus berlanjut."

"Moskow berusaha untuk meraih satu kesepakatan yang adil demi merealisasikan kepentingan dan tuntutan pihak Iran," ujarnya.

Duta Besar dan Wakil Tetap Iran untuk PBB menjelaskan bahwa seluruh dunia telah terkena dampak kekurangan pangan. Menurutnya, Republik Islam Iran mendukung upaya PBB untuk mengatasi masalah kerawanan pangan.

Menurut laporan IRNA, Majid Takht-e-Ravanchi, Duta Besar dan Perwakilan Tetap Iran untuk PBB, pada pertemuan tingkat tinggi Dewan Keamanan tentang ketahanan pangan dan permusuhan pada hari Kamis (19/05/2022) waktu setempat mengatakan, "Kerawanan pangan, perubahan iklim, pandemi COVID-19, dan dampak negatif dari berbagai konflik internasional telah mempengaruhi banyak negara, termasuk Iran, yang telah menderita sanksi AS selama lebih dari empat dekade."

"Selain itu, menampung beberapa juta pengungsi dari Afghanistan telah memberikan tekanan pada ekonomi Iran, termasuk pasokan makanan," ujar Takht-e-Ravanchi.

Majid Takht-e-Ravanchi, Duta Besar dan Perwakilan Tetap Iran untuk PB
WATAP Iran di PBB menekankan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa, komunitas internasional dan donor internasional memiliki kewajiban untuk memenuhi komitmen mereka serta memberikan bantuan teknis dan keuangan yang diperlukan kepada warga negara asing yang tinggal di Iran.

Takht-e-Ravanchi menambahkan, "Gangguan rantai pasokan, pengungsian orang, peningkatan tekanan pada sumber daya alam dan ekonomi, dan berkurangnya ketahanan populasi yang terkena dampak serta sistem pangan adalah efek jangka panjang dari konflik."

"Seluruh dunia terkena dampak kekurangan pangan, namun, tidak diragukan lagi bahwa Afrika menderita kerawanan pangan," kata Dubes Iran untuk PBB.

Merujuk pada situasi di negara-negara yang mengalami krisis pangan, termasuk Afghanistan, Yaman, Suriah dan Palestina, Perwakilan Tetap Iran untuk PBB mengatakan bahwa 22 juta orang di Afghanistan menderita kerawanan pangan dan sangat membutuhkan bantuan.

Menurut diplomat senior Republik Islam Iran ini, pada awal 2022, kerawanan pangan akut di Yaman memburuk dengan peningkatan 8% dalam jumlah orang yang terkena dampak krisis dibandingkan dengan awal 2021.

Duta Besar Iran untuk PBB menekankan, "Situasi kemanusiaan di Palestina sama pentingnya dengan yang telah terjadi selama beberapa dekade pendudukan dan kebijakan apartheid rezim Zionis Israel. Blokade ilegal Gaza, yang sangat membatasi hak rakyat Palestina atas makanan, harus dicabut sesegera mungkin."

"Pendudukan yang berkelanjutan, terorisme dan sanksi sepihak telah membuat jutaan orang mengungsi di negara itu, menghancurkan mata pencaharian masyarakat, mengganggu perdagangan, pangan dan pertanian, serta merusak infrastruktur dan akses," pungkas Majid Takht-e-Ravanchi, Duta Besar dan Perwakilan Tetap Iran untuk PBB.