Tanggal 15 Mei 2019 adalah peringatan ke-71 tahun Hari Nakba. Memperingati Hari Nakba, warga Palestina melakukan aksi demo dan bersamaan dengan itu, aksi pawai akbar "Hak Kembali" telah memasuki tahun kedua.

Sementara Amerika Serikat berusaha meresmikan rencana Kesepakatan Abad, rezim Zionis Israel terpaksa menerima gencatan senjata hanya 4 hari setelah menggelar perang baru di Gaza. Di sisi lain, pemerintah rekonsiliasi nasional di Palestina juga telah mengganti tempatnya dengan pemerintah yang searah dengan Gerakan Fatah dan meningkatkan perbedaan di antara kelompok-kelompok Palestina.

Pengusiran warga Palestina
Tanggal 15 Mei, hari pembentukan Zionis Israel pada tahun 1948. Hari yang memperingati pengusiran ratusan ribu warga Palestina dari tanah kelahirannya dan dikenal dengan nama Hari Nakba. Bangsa Palestina merayakan 15 Mei setiap tahun Hari Nakba sebagai simbol pengusiran paksa, penghancuran tatanan sosial dan budaya mereka oleh Zionis Israel, dan setiap tahun menandai 15 Mei dengan unjuk rasa dan menekankan substansi penjajah dan kriminal rezim Zionis Israel. Nakba sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti penderitaan. Warga Palestina biasanya menggunakan istilah "Nakba" untuk menggambarkan peristiwa bencana yang terjadi setelah pendudukan wilayah pendudukan.

Demonstrasi Hari Nakbah tahun 2019 diselenggarakan dalam situasi ketika usia langkah ilegal pemerintah Amerika Serikat memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke al-Quds memasuki satu tahun. Donald Trump pada Desember 2017, memperkenalkan Quds sebagai ibukota baru Zionis Israel dan mengumumkan bahwa ia juga akan memindahkan kedutaan AS ke Quds pada 14 Mei 2018, memperingati ke-70 tahun pembentukan rezim Zionis Israel.

Selama setahun terakhir, peristiwa penting telah terjadi di Palestina. Protes "Hak Kembali" yang dimulai pada 30 Maret 2018 (Hari Bumi) masih terus berlanjut. Demonstrasi ini diadakan pada hari Jumat setiap minggu. Sejauh ini, 58 minggu telah berlalu sejak demonstrasi. Kementerian Kesehatan Palestina mengumumkan bahwa 304 warga Palestina telah gugur syahid dalam serangan dan penembakan oleh tentara Zionis Israel sejak awal 30 Maret 2018, yang 59 di antaranya adalah martir anak-anak dan 10 orang wanita. Selain itu, 17.301 orang terluka selama demonstrasi.

Rakyat Palestina akan mengadakan peringatan Hari Nakba ke-71 ketika rencana Amerika Kesepakatan Abad akan diresmikan. Jason Greenblatt, utusan Amerika Serikat untuk Asia Barat, pada 12 Mei dalam sebuah wawancara dengan Fox News, menekankan bahwa rencana perdamaian yang disebut Kesepakatan Abad akan diresmikan setelah Ramadhan dan setelah pembentukan pemerintahan baru rezim Zionis serta bersamaan dengan hari raya diturunkannya Taurat, Shavuot.

Greenblatt menekankan bahwa masalah pertama dan terakhir bagi Amerika Serikat adalah untuk mengamankan Zionis Israel dan tidak akan pernah acuh tak acuh terhadap masalah ini.

Bagian penting dari rencana Kesepakatan Abad ini telah dilaksanakan selama setahun terakhir, termasuk menyerahkan Quds ke Zionis Israel, Dataran Tinggi Golan Suriah ke Zionis Israel, dukungan untuk yahudisasi al-Quds dan dukungan terhadap pembangunan pemukiman zionis. Sementara itu, salah satu fokus rencana Amerika yang baru terbongkar menunjukkan bahwa Amerika Serikat sedang merencanakan negara Palestina baru tanpa kemampuan angkatan bersenjata dan militer.

Hossein Ruivaran, pengamat masalah Palestina dalam masalah ini mengatakan, "Amerika Serikat menuntut perlucutan senjata dari kelompok-kelompok perlawanan dan tidak ingin Palestina mmiliki kekuatan militer. Sejatinya, di Palestina nanti hanya akan memiliki anggota polisi kota sesuai rencana Kesepakatan Abad."

Rencana rasis ini, yang jelas melayani kepentingan Zionis Israel, dan selain mempeluas geografi daerah yang diduduki Zionis Israel, akan menempatkan Palestina dalam kondisi terlemah. Rencana ini jelas menghadapi penentangan dari faksi-faksi Palestina. Jihad Islam dan Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas) telah membentuk Front Nasional Palestina untuk menentang rencana Amerika Kesepakatan Abad ini, dan kementerian luar negeri dan pemerintah baru Palestina telah meminta negara-negara Arab untuk menentang rencana tersebut.

Salah satu perkembangan paling penting di Palestina menjelang Hari Nakba adalah perang 4 hari Zionis Israel melawan Jalur Gaza. Rezim pendudukan Israel melancarkan serangan di Jalur Gaza pada 3 Mei. Dalam 4 hari perang, 25 orang gugur syahid dan 154 lainnya terluka. Serangan rudal Zionis Israel dihadapkan dengan respon tegas dari faksi-faksi Palestina. Dalam 4 hari, kelompok-kelompok perlawanan Palestina menembakkan sekitar 700 roket dari Jalur Gaza ke daerah-daerah pendudukan yang memiliki kekuatan penghancur tinggi. Empat warga Israel telah terbunuh dan lebih dari 140 lainnya cedera dalam serangan rudal. Akibat serangan balasan kuat kelompok-kelompok Muqawama penduduk di wilayah yang berdekatan dengan Jalur Gaza mengalami ketakutan luar biasa, sehingga setidaknya 35% waga zionis yang tinggal di daerah-daerah ini dipaksa untuk meninggalkan rumah mereka dikhawatirkan oleh serangan rudal.

Menyusul respons tegas oleh kelompok-kelompok perlawanan Palestina terhadap serangan Zionis Israel, rezim ini terpaksa menerima mediasi Mesir dan gencatan senjata dengan kelompok-kelompok perlawanan. Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Zionis Israel menerima gencatan senjata, yang pada Oktober 2018, setelah hanya dua hari, terpaksa untuk menerima gencatan senjata dengan kelompok-kelompok perlawanan. Gencatan senjata api yang membubarkan kabinet Netanyahu dan menyebabkan pemilihan parlemen awal.

Perang empat hari membuktikan bahwa Zionis Israel tidak memiliki taktik dan strategi perang karena hanya memiliki agenda membombardir dan untuk pertahanan, mereka berharap banyak dari Iron Dome, sebuah sistem yang permeabilitasnya telah berulang kali terbukti. Dalam perang, sistem Kubah Besi (Iron Dome) hanya dapat menghancurkan sekitar 200 roket dari sekitar 700 roket. Dalam nada yang sama, penulis dan analis Yasser Ezuddin menyatakan, "Kerugian rezim Zionis sebagai akibat dari serangan rudal perlawanan Palestina setelah penyebaran dan penempatan sistem rudal Kubah Besi jauh lebih banyak dari ketika sistem ini tidak ada. Ini hanya memiliki satu makna bahwa perlawanan Palestina dalam perang ini beberapa langkah di depan rezim Zionis. "

Sementara tekad Amerika Serikat dan Zionis Israel untuk menghentikan perjuangan Palestina telah meningkat dan langkah-langkah praktis telah diambil untuk mencapai tujuan-tujuan rezim Israel, perbedaan antara kelompok-kelompok Palestina telah meningkat, dan muncul perbedaan gerakan Fatah dengan Jihad Islam dan Hamas. Dalam hal ini, Rami Hamdallah mengundurkan diri pada 30 Januari 2019 sebagai perdana menteri Pemerintah Persatuan Nasional Palestina. Mahmoud Abbas, Pemimpin Otoritas Palestina pada 10 Maret 2019 memperkenalkan Mohammad Shtayyeh sebagai perdana menteri baru. Mohammad Shtayyeh telah memperkenalkan kabinet baru Palestina setelah sebulan.

Sejak pengunduran diri Rami Hamdallah, Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas) dan Jihad Islam telah memprotes. Alasan utama protes itu adalah bahwa Rami Hamdullah adalah perdana menteri Pemerintah Persatuan Nasional dan mengundurkan diri tanpa sepengatahuan Hamas dan Jihad Islam. Pengunduran diri ini meruntuhka konsensus nasional dan meningkatnya perbedaan antara kelompok-kelompok Palestina. Menyusul diperkenalkannya kabinet baru, gerakan Hamas, dalam sebuah pernyataan menyebut kabinet "Shtayyeh" merupakan kelanjutan dari kebijakan "menghapus" dengan tujuan merealisasikan kepentingan Gerakan Fatah dan memberi konsesi lebih kepada gerakan ini ketimbang kepentingan bangsa Palestina.

Dalam pernyataan itu, Hamas menekankan, "Kabinet Mohammad Shtayyeh adalah kabinet separatis yang tidak memiliki legitimasi nasional dan memperkuat kondisi untuk kesenjangan yang semakin lebar antara Tepi Barat dan Jalur Gaza sebagai awal dari implementasi rencana Kesepakatan Abad."

Tidak diragukan lagi, perbedaan dan pertikaian antara kelompok-kelompok Palestina adalah masalah yang dikejar dan digunakan oleh Zionis Israel dan Amerika Serikat untuk memajukan Kesepakatan Abad. Sementara beberapa negara Arab telah sepakat dengan rencana Kesepakatan Abad ini dan mereka juga berusaha untuk menyelaraskan negara-negara Arab lainnya dan Otoritas Palestina.

Khatib Jumat Tehran mengatakan, pemikiran Revolusi Islam dan front perlawanan adalah pengecualian dan merupakan sebuah kekuatan yang tengah tumbuh. Menurutnya, pemikiran ini membuka kemungkinan untuk meningkatkan kekuatan Islam dan menurunkan pengaruh Amerika Serikat di kawasan.

Khatib Jumat Tehran, Hujatulislam Mohammad Hassan Abu Torabi Fard dalam khutbah Jumatnya (17/5/2019) menilai ekonomi dalam masyarakat Muslim sebagai hal yang penting dan prioritas.

Ia menambahkan, Republik Islam Iran meski disanksi selama empat dekade, mampu melakukan langkah-langkah besar di bidang ekonomi dan sebagian besar infrastruktur ekonomi Iran bahkan tidak dimiliki oleh beberapa negara maju.

armada laut Iran
Khatib Jumat Tehran menerangkan, pejabat tinggi Amerika yang mengusulkan sanksi terhadap Iran, hari ini mengakui bahwa jika Iran memanfaatkan kapasitas-kapasitas yang dimilikinya, maka sanksi tidak akan efektif.

Torabi Fard menegaskan, orang-orang Amerikalah yang terjebak dalam kemiskinan, Iran kuat karena melangkah di jalan yang benar dengan yakin dan kekuatan dalam negerinya kokoh, dan Insyaallah suatu hari nanti akan menjadi salah satu kekuatan besar ekonomi dunia. 

Khatib Shalat Jumat di Tehran Hujjatul Islam wal Muslimin Sayid Mohammad Hassan Abutorabi-Fard menggambarkan nasihat dan rekomendasi Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran Ayatullah al-Udzma Sayid Ali Khamenei tentang pentingnya untuk mengandalkan generasi muda, sebagai peta jalan bagi pembangunan dan untuk mencapai ekonomi yang lebih kuat.

Hal itu disampaikan Abutorabi-Fard dalam khutbah kedua Shalat Jumat di Universitas Tehran, Tehran, ibu kota Republik Islam Iran, Jumat (17/5/2019).

Dia menyinggung nasihat Ayatullah Khamenei tentang kepercayaan kepada generasi muda dan individu yang berbakat, inovatif dan termotivasi di berbagai sektor ekonomi dan teknis. Menurutnya, ini adalah kunci untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

"Jika kita mengikuti instruksi seperti itu, kita akan segera bisa mengatasi masalah ekonomi, sosial dan budaya kita," ujarnya.

Imam Shalat Jumat di Tehran itu menuturkan ekonomi yang kuat akan membuka pintu gerbang untuk pembangunan dan pertumbuhan.

Pada bulan Februari 2019, Ayatullah Khamenei mengeluarkan pernyataan terperinci berjudul fase kedua Revolusi Islam pada kesempatan peringatan 40 tahun Kemenangan Revolusi Islam 1979.

Menurut Abutorabi-Fard, fase kedua Revolusi Islam adalah peta jalan untuk memantapkan revolusi guna mencapai peradaban Islam.

Di bagian lain khutbahnya, Abutorabi-Fard menyinggung sanksi Amerika Serikat terhadap Republik Islam.

Dia mengatakan, Iran meski disanksi selama empat dekade, namun mampu melakukan langkah-langkah besar di bidang ekonomi dan sebagian besar infrastruktur ekonomi negara ini bahkan tidak dimiliki oleh beberapa negara maju.

Khatib Jumat Tehran menerangkan, pejabat tinggi Amerika yang mengusulkan sanksi terhadap Iran, hari ini mengakui bahwa jika Iran memanfaatkan kapasitas-kapasitas yang dimilikinya, maka sanksi tidak akan efektif.

"Orang-orang Amerika lah yang terjebak dalam kemiskinan, Iran kuat karena melangkah di jalan yang benar dengan yakin dan kekuatan dalam negerinya kokoh, dan Insyaallah suatu hari nanti akan menjadi salah satu kekuatan besar ekonomi dunia," pungkasnya. (

Shalat Jumat di Tehran, ibu kota Republik Islam Iran, 17 Mei 2019 diselenggarakan di Universitas Tehran, dan diimami oleh Hujjatul Islam wal Muslimin Sayid Mohammad Hassan Abutorabi-Fard.

Imam dan Khatib Shalat Jumat di Tehran dalam khubah kedua, menggambarkan nasihat dan rekomendasi Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran Ayatullah al-Udzma Sayid Ali Khamenei tentang pentingnya untuk mengandalkan generasi muda, sebagai peta jalan pembangunan dan untuk mencapai ekonomi yang lebih kuat.

Abutorabi-Fard menyinggung nasihat Ayatullah Khamenei tentang kepercayaan kepada generasi muda dan individu yang berbakat, inovatif dan termotivasi di berbagai sektor ekonomi dan teknis. Menurutnya, ini adalah kunci untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

"Jika kita mengikuti instruksi seperti itu, kita akan segera bisa mengatasi masalah ekonomi, sosial dan budaya kita," kata Abutorabi-Fard.

Imam Shalat Jumat di Tehran itu menuturkan ekonomi yang kuat akan membuka pintu gerbang untuk pembangunan dan pertumbuhan.

Pada bulan Februari 2019, Ayatullah Khamenei mengeluarkan pernyataan terperinci berjudul fase kedua Revolusi Islam pada kesempatan peringatan 40 tahun Kemenangan Revolusi Islam 1979.

Menurut Abutorabi-Fard, fase kedua Revolusi Islam adalah peta jalan untuk memantapkan revolusi guna mencapai peradaban Islam.

Di bagian lain khutbahnya, Abutorabi-Fard menyinggung sanksi Amerika Serikat terhadap Republik Islam.

Dia mengatakan, Iran meski disanksi selama empat dekade, namun mampu melakukan langkah-langkah besar di bidang ekonomi dan sebagian besar infrastruktur ekonomi negara ini bahkan tidak dimiliki oleh beberapa negara maju.

Khatib Jumat Tehran menerangkan, pejabat tinggi Amerika yang mengusulkan sanksi terhadap Iran, hari ini mengakui bahwa jika Iran memanfaatkan kapasitas-kapasitas yang dimilikinya, maka sanksi tidak akan efektif.

"Orang-orang Amerika lah yang terjebak dalam kemiskinan, Iran kuat karena melangkah di jalan yang benar dengan yakin dan kekuatan dalam negerinya kokoh, dan Insyaallah suatu hari nanti akan menjadi salah satu kekuatan besar ekonomi dunia," pungkasnya. 

Uni Eropa menjawab ancaman Presiden Amerika Serikat terkait kebijakan pertahanan mandiri Eropa dan menolak seluruh protes dan permintaan Washington dalam masalah ini.

Majalah mingguan Jerman, Der Spiegel, Kamis (16/5/2019) menulis, dalam surat balasan Uni Eropa untuk Amerika yang dikirim hari Kamis (16/5), Uni Eropa menolak sepenuhnya permintaan Amerika untuk mengubah kebijakan pertahanannya.

Jawaban resmi Uni Eropa atas surat berbau ancaman Amerika itu menyebutkan, kami ingin menyelesaikan kesalahpahaman ini.

Surat balasan itu tidak ditandatangani Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Federica Mogherini, tapi oleh wakilnya dan direktur jenderal pasar dalam negeri di Komisi Eropa.

Amerika meminta negara-negara Eropa meninjau ulang proyeknya untuk membentuk sebuah unit pertahanan Eropa independen, jika tidak maka Washington akan menindak tegas Uni Eropa.

Menurut Gedung Putih rencana Uni Eropa itu dapat mengganggu kerja sama konstruktif antara NATO dengan Uni Eropa.

Surat kabar Amerika Serikat Wall Street Journal menulis, Washington keliru menafsirkan manuver Tehran, dan langkah-langkah yang dianggap ancaman dari Iran sebenarnya bermuatan pertahanan.

Wall Street Journal, Jumat (17/5/2019) mengutip statemen beberapa pejabat Amerika menulis, informasi-informasi terbaru yang diperoleh Washington menunjukkan bahwa Tehran bersiap menyerang balik karena merasa terancam oleh Amerika.

kapal perang Iran
Beberapa pejabat Amerika mengatakan, Presiden Donald Trump kepada penasihat seniornya termasuk di departemen pertahanan mengaku tidak ingin terjun ke dalam konfrontasi militer dengan Iran, namun beberapa pejabat lain mengungkap adanya perbedaan pendapat tajam di pemerintahan Trump terkait interpretasi tentang kesiapan militer Iran dan pasukan dukungannya.

Beberapa pejabat Gedung Putih mengklaim bahwa informasi ini muncul dari langkah Iran yang sedang mempersiapkan serangan preemptive atau sedang merencanakannya, dan masalah ini disinyalir menjadi alasan lawatan Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo ke Irak. 

Polisi Amerika Serikat menerobos masuk kedutaan besar Venezuela di Washington dan menangkap empat aktivis pelindung kedubes yang tersisa dari kelompok Embassy Civilian Protection Collective dan menyeret mereka keluar.

IRNA (16/5/2019) melaporkan, kepolisian federal Amerika, Kamis (15/5) menerobos masuk gedung kedubes Venezuela dan menangkap empat aktivis pelindung misi diplomatik Caracas di Washington.

Sehubungan dengan hal ini Wakil Menteri Luar Negeri Venezuela Carlos Ron mengatakan, kami mengecam penangkapan ini karena para aktivis itu ada di sana atas izin kami, dan kami menanggap penangkapan ini sebagai pelanggaran terhadap Konvensi Wina.

para aktivis pelindung kedubes Venezuela di Washington
Selama 36 hari sekitar 50 aktivis Embassy Civilian Protection Collective tinggal di dalam gedung kedubes Venezuela di Washington meski pemerintah setempat telah menutup jalur bantuan makanan dan memutus aliran listrik ke gedung tersebut.

Para aktivis itu mengaku melindungi gedung kedubes Venezuela dari serangan pemerintah Amerika dan pendukung oposisi Venezuela, Juan Guaido. 

Presiden Amerika Serikat saat bertemu Presiden Swiss Ueli Maurer pada hari Kamis (16/5/2019) mengatakan bahwa ia berharap Amerika tidak akan berperang dengan Iran.

IRNA (17/5) melaporkan, Presiden Amerika Donald Trump dalam pertemuan dengan Presiden Swiss, Kamis (16/5) di Gedung Putih saat ditanya wartawan apakah Amerika akan berperang dengan Iran, menjawab, saya harap tidak.

USS Abraham Lincoln
Sebelumnya Trump juga kepada salah satu pejabat departemen pertahanan Amerika, Patrick Shanahan mengaku bahwa ia tidak ingin berperang dengan Iran.

Swiss selama ini mewakili kepentingan Amerika di Iran. Presiden Swiss Ueli Maurer kepada wartawan mengatakan bahwa Iran sangat mengurangi intensitas pembicaraannya dengan Trump.

Republik Indonesia resmi menjabat sebagai anggota terpilih Dewan Keamanan Perserikatan BangsaBangsa (DK-PBB) untuk periode 2019-2020.

Seperti dilansir Antaranews, Keanggotaan Indonesia di DK PBB ini merupakan keanggotaan yang keempat kalinya, setelah sebelumnya pernah menjadi anggota tidak tetap DK PBB periode 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008.

Saat dilakukan pemilihan anggota DK PBB oleh seluruh negara anggota PBB pada Juni 2018 lalu, Indonesia memperoleh dukungan 144 suara dari 193 negara anggota PBB.

Menurut Wakil Tetap RI untuk PBB di New York, Duta Besar Dian Triansyah Djani, besarnya dukungan tersebut merupakan bentuk kepercayaan masyarakat internasional terhadap rekam jejak diplomasi dan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan berperan penting dalam menjaga perdamaian dunia.

Dubes Trian sebagai perwakilan Indonesia pun telah memancangkan Bendera Merah Putih di markas PBB di New York, Amerika Serikat pada 2 Januari 2019, sekaligus menandai dimulainya secara resmi masa keanggotaan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB periode 1 Januari 2019 hingga 31 Desember 2020.

Pemerintah RI pun telah menyampaikan beberapa hal yang menjadi prioritas Indonesia dalam pelaksanaan keanggotaan pada DK PBB, antara lain memperkuat ekosistem perdamaian dunia dengan mengedepankan penyelesaian konflik melalui dialog, memperkuat sinergi antara DK PBB dengan organisasi regional, menciptakan sinergi antara penciptaan perdamaian dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, Indonesia akan memberi perhatian khusus pada isu Palestina.

Manfaat Keanggotaan

Namun, hal yang paling penting adalah Indonesia dapat memperoleh sejumlah manfaat strategis dari keanggotaannya di Dewan Keamanan PBB.

Salah satu manfaat utamanya adalah pemerintah Indonesia dapat mewujudkan mandat konstitusional UUD 1945 dengan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Melalui keanggotaan di DK PBB, pemerintah RI dapat meningkatkan peran kepemimpinan internasional Indonesia, terutama terkait kapasitas bersuara dalam pengambilan keputusan internasional untuk berbagai isu perdamaian dan keamanan dunia.

Direktur Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Febrian Ruddyard mengatakan bahwa keanggotaan DK PBB memungkinkan Indonesia menerapkan perspektifnya dan prinsip politik luar negeri bebas aktif, yaitu mendorong pendekatan yang lebih berimbang dan menyuarakan kepentingan middle power maupun negara berkembang.

Selain itu, menurut Febrian, keanggotaan di Dewan Keamanan juga akan memungkinkan pemerintah Indonesia mendorong pembahasan masalah-masalah non-inti (non-core issues) yang sesuai dengan kepentingan nasional, misalnya isu perubahan iklim, pandemi, dan migrasi.

Keanggotaan itu juga meletakkan dasar yang kuat bagi "investasi politik" Indonesia dengan negara maju maupun negara berkembang, membuka peluang lebih besar bagi Indonesia dalam memberikan bantuan kerja sama teknik kepada negara-negara berkembang lainnya, serta memagari kedaulatan dan integritas teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Keanggotaan DK akan memberikan direct exposure pada penanganan berbagai isu perdamaian dan keamanan internasional, sehingga memungkinkan Indonesia untuk secara lebih langsung mengamankan berbagai kepentingan nasionalnya," ujar Febrian.

Lebih lanjut dia menyebutkan bahwa keanggotaan DK PBB dapat meningkatkan pengiriman pasukan misi pemeliharaan perdamaian dari Indonesia, yang memiliki visi untuk menempatkan 4.000 personel di berbagai misi pemeliharaan perdamaian (MPP) PBB.

Penempatan personel Indonesia pada MPP PBB itu dapat membawa beberapa manfaat konkret, salah satunya mendorong penggunaan dan peningkatan kemampuan alat pertahanan keamanan nasional, seperti Panser Anoa, Rantis Komodo, dan seragam tempur.

Manfaat nyata lainnya adalah memperbesar peluang partisipasi perusahaan-perusahaan Indonesia pada pengadaan barang dan jasa PBB untuk berbagai misi perdamaian.

Reformasi DK PBB

Selanjutnya, keanggotaan Indonesia di Dewan Keamanan PBB itu tidak hanya memberi manfaat, tetapi juga memberi kesempatan Indonesia untuk berkontribusi dalam upaya mereformasi DK PBB, terutama dalam hal metode kerja.

"Indonesia sangat memahami bahwa keanggotaannya di DK PBB terbatas untuk periode dua tahun. Dalam kaitan ini, Indonesia akan terus konsisten menyuarakan perlunya reformasi DK agar selaras dengan tatanan global yang lebih inklusif," ucap Febrian.

Menurut dia, kesempatan keanggotaan pada Dewan Keamanan membuka peluang yang sangat strategis untuk mendorong proses reformasi DK dari dalam badan PBB itu sendiri.

"Reformasi DK PBB itu suatu keharusan karena sistem yang ada sudah tidak relevan lagi untuk digunakan dalam menangani situasi dan masalah pada masa sekarang ini," kata Febrian.

Pemerintah Indonesia juga akan terus memajukan reformasi metode kerja DK PBB. Menurut Febrian, sistem operasi dan kerja di Dewan Keamanan PBB perlu diperbarui, dan DK PBB harus mencerminkan kenyataan pada masa sekarang, bukan kenyataan pada masa lalu saat pendirian DK PBB.

Indonesia memiliki rekam jejak yang patut dibanggakan dalam hal tersebut, dimana dalam setiap periode keanggotaannya, Indonesia selalu menghasilkan perbaikan metode kerja Dewan Keamanan.

Sebagai contoh, keanggotaan Indonesia pada periode 1995-1996 menghasilkan dokumen "Wisnumurti Guidelines" sebagai panduan proses pemilihan Sekretaris Jenderal PBB yang telah digunakan sejak 1996.

Selanjutnya, keanggotaan Indonesia pada 2007-2008 telah memberikan perombakan pada format laporan tahunan DK PBB kepada Sidang Majelis Umum PBB, yang semula hanya bersifat faktual menjadi dilengkapi analisa, sehingga negara lain memahami dinamika pembahasan yang terjadi.

Mengenai hak veto, sembari tetap menyuarakan perlunya penghapusan hak veto, salah satu gagasan yang didukung oleh Indonesia adalah pembatasan penggunaan hak veto untuk tidak digunakan pada kasus-kasus di mana secara jelas terjadi krisis kemanusiaan.

"Bagi Indonesia, kami ingin veto dihapuskan, tetapi untuk itu kami harus mengubah isi Piagam PBB. Karena itu, lebih baik mengatur ulang penggunaan hak veto," ucap Febrian.

Menurut dia, diperlukan peraturan agar hak veto tidak dapat digunakan oleh anggota tetap Dewan Keamanan PBB dalam menangani kasus tertentu, seperti kasus genosida, kejatahan kemanusiaan, pelanggaran berat HAM.

Selanjutnya, dia menyebutkan hal lain yang perlu dibahas dalam reformasi DK PBB adalah jumlah negara perwakilan dari setiap kawasan. Dalam upaya reformasi DK PBB, perlu dibahas soal jumlah keseluruhan anggota Dewan Keamanan karena bila jumlahnya terlalu banyak, hal itu justru akan membuat kerja DK PBB tidak efisien.

Pemerintah Indonesia pun menilai bahwa metode kerja Dewan Keamanan PBB juga perlu direformasi, khususnya koordinasi antara DK PBB dengan Majelis Umum PBB.

Potensi Tantangan

Selain mendapatkan manfaat dan peluang, pemerintah tentu harus menghadapi berbagai potensi tantangan untuk mencapai target-target Indonesia selama menjadi anggota DK PBB.

Dirjen Kerja Sama Multilateral Kemlu menyebutkan tantang pertama bersifat klasik, yaitu dominasi negara-negara anggota tetap (P5) DK PBB, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Perancis, China dan Rusia serta perebutan pengaruh antara negara-negara P5 tersebut.

Menurut Febrian, perpecahan diantara negara P5 terlihat semakin membesar dalam beberapa tahun terakhir. Tantangan kedua adalah pelemahan multilateralisme global akhir-akhir ini sebagai akibat kebijakan sejumlah negara yang semakin berpandangan ke dalam (inward looking) sehingga cenderung meningkatkan aksi unilateralisme.

"Keadaan kerja di DK PBB sekarang ini kami tidak bekerja dalam situasi 'ceteris paribus' (kondisi yang tetap sama). Kami harus bekerja di tengah meningkatnya unilateralisme," kata Febrian.

Tantangan lain adalah banyaknya isu-isu baru (non-core issues), seperti perubahan iklim, dampak penyakit menular (pandemi), dan pembangunan berkelanjutan yang semakin menjadi perhatian DK PBB. Pemerintah Indonesia tentu melakukan berbagai persiapan untuk menghadapi tantangan tersebut.

Terkait pelemahan multilateralisme global, menurut Wakil Tetap RI untuk PBB Duta Besar Dian Triansyah Djani, Indonesia terus memperkuat kerja sama dan solidaritas di antara kesepuluh negara anggota terpilih DK PBB (Elected-10) serta negara-negara berkembang, sembari terus memajukan dialog yang erat dan setara dengan negara-negara P5.

Terkait dengan maraknya isu-isu baru, lanjut Trian, Indonesia senantiasa melakukan rekalibarasi polugri untuk semakin mencerminkan keterkaitan antara perdamaian dan keamanan internasional dengan isu-isu lainnya.

Di samping itu, dia menyebutkan bahwa Kemenlu juga telah melakukan sejumlah persiapan lainnya, seperti memperkuat formasi staf Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di New York dengan tambahan satu duta besar dan sembilan pejabat diplomatik.

Selain itu, ada pembekalan substansi khusus bagi pejabat Kemenlu di PTRI New York maupun di Jakarta yang menangani isu DK PBB serta penyusunan posisi dasar Indonesia pada berbagai isu yang dibahas di DK PBB.

Selanjutnya, pemerintah Indonesia pun melakukan konsultasi dan dialog kebijakan dengan sejumlah negara anggota tetap maupun tidak tetap DK PBB serta melaksanakan kegiatan outreach untuk memberikan pemahaman publik terkait kiprah Indonesia di DK PBB.

Wakil Tetap RI untuk PBB, Dubes Trian, menekankan bahwa dalam setiap keanggotaan di DK PBB, setiap negara tentu akan menemui tantangannya masing-masing.

Dia menyatakan bahwa Indonesia siap untuk menghadapi berbagai tantangan, baik yang klasik maupun baru, selama masa keanggotaan di Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020. 

Hari kesepuluh Ramadhan bertepatan dengan peringatan wafatnya seorang wanita terbaik yang berperan penting mendampingi Rasulullah Saw dalam perjuangannya menyampaikan risalah ilahi.

Kepergian beliau tepat di tahun yang sama dengan meninggalnya paman Rasulullah Saw, Abu Thalib yang terjadi tiga tahun sebelum Hijrah dari Mekah ke Madinah. Kehilangan dua orang yang sangat dicintai itu, membuat Rasulullah Saw tenggelam dalam duka yang sangat berat. Oleh karena itu, tahun itu dikenal dengan nama Aamul Huzn atau Tahun Kesedihan.

Sayidah Khadijah dipanggil dengan nama Thahirah yang berarti suci. Kepribadian sucinya dan kedermawanannya membuat beliau dihormati masyarakat umum dan para tokoh di zamannya, sehingga dipanggil Sayidah an-Niswan yang berarti junjungan para wanita.

Ahli hadis al-Qommi menulis, "Sayidah Khadijah as memiliki posisi yang tinggi di sisi Allah, sehingga sebelum kelahirannya ada pesan kepada Isa al-Masih dari sisi Allah bahwa beliau disebut "Mubarakah" dan bersama Sayidah Maryam di surga. Karena dalam Injil ketika menggambarkan ciri khas disebutkan, keturunannya berasal dari seorang wanita agung "Mubarakah".

Pada hari pertama setelah Muhammad diutus sebagai Rasulullah dan sedang turun dari goa Hira, Sayidah Khadijah langsung menyambutnya dan menjadi wanita pertama yang memenuhi seruan risalah Nabi Muhammad Saw dan memeluk agama Islam. Ketika Rasulullah Saw menyampaikan Islam kepada istri tercinta beliau, Sayyidah Khadijah berkata: “Aku beriman, aku meyakini kenabianmu, aku menerima agama Islam dan aku berserah diri.” (Bihar al-Anwar jilid 18). Sejak awal, Sayyidah Khadijah mampu mengenali kebenaran, menerimanya dengan sepenuh hati serta menyuarakannya dengan lantang.

Ketika Rasulullah dituduh pendusta oleh kaum musyrik dan munafik serta menerima penghinaan dari mereka, Allah Swt meringankan kesedihan dan kekhawatiran utusan-Nya itu melalui Khadijah. Keimanan dan dukungan sang istri membuat Rasulullah Saw optimis dengan masa depan dakwahnya.

Doktor Bint al-Shati' berkata, "Apakah ada istri lain selain Khadijah dengan kapasitas seperti ini; menerima seruan suaminya ketika keluar dari Gua Hira' dengan iman yang kuat, lapang dada, kelembutan, dan kasih sayang, tanpa sedikit pun meragukan kejujurannya dan yakin Tuhan tidak akan meninggalkannya sendirian. Apakah ada wanita lain selain Khadijah yang mampu dengan penuh keikhlasan menutup mata dari kehidupan mewah, harta yang berlimpah, dan kemapaman, untuk mendampingi suaminya dalam kondisi kehidupan yang paling sulit dan membantunya dalam berbagai tantangan demi merealisasikan tujuan yang ia yakini kebenarannya. Tentu saja tidak! Hanya Sayidah Khadijah yang demikian."

Sayidah Khadijah as, adalah wanita bijaksana yang lahir di kota Mekkah, 68 tahun sebelum Hijrah. Dari sisi nasab, kehormatan, status sosial dan keluarga, beliau memiliki posisi yang istimewa di antara kaum perempuan Jazirah Arab dan Quraish. Dari sisi kesempurnaan, kepribadian dan kebijaksanaan, Sayyidah Khadijah as adalah yang paling utama di antara semua wanita di masa itu. Sejak usia belia, beliau adalah salah satu wanita tersohor di Hijaz dan Arab. Karena beliau adalah wanita pedagang pertama dan merupakan salah satu saudagar terkemuka di Hijaz.

Di samping berdagang, beliau juga sangat meningkatkan kepribadian dan nilai-nilai kemanusiaan dalam dirinya. Sayyidah Khadijah as, tidak mengejar keuntungan membabi-buta. Oleh karena itu, dalam berdagang beliau berusaha menjauhkan diri dari keuntungan tidak benar yang marak di masa itu seperti riba dan lain sebagainya.

Hal ini menjadi faktor pemikat kepercayaan dari banyak kelompok dan lapisan masyarakat serta meningkatkan keberhasilan dan keuntungan yang diperoleh Sayyidah Khadijah as, melalui perdagangan yang halal. Dalam sejarah disebutkan, “Ribuan onta berada di tangan pembantu dan pekerja Khadijah yang melintasi berbagai negeri seperti Mesir, Sham dan Habasyah untuk berdagang dan mengangkut barang dagangan.”

Selain dikenal sebagai seorang pengusaha besar dan sukses, Sayidah Khadijah  juga dikenal sebagai sosok spiritual, lembut, suci, dermawan, serta memiliki pemikiran tinggi dan pandangan jauh ke depan. Bahkan di era Jahiliyah, di mana kesucian tidak berarti sama sekali, Sayidah Khadijah juga dikenal dengan nama Thahirah, karena kesuciannya.

Berbagai keutamaan tersebut disandingkan dengan status keluarga dan kekayaannya yang melimpah, membuat banyak pembesar Mekkah yang melamar beliau. Namun, Sayidah Khadijah as adalah wanita dengan pandangan dan kesadaran yang tinggi, hanya mencari keutamaan akhlak dan spiritual. Oleh karena itu, beliau menolak semua lamaran tersebut.

Akan tetapi ketika beliau mengenal seorang sosok terkenal menjaga amanat dan berhati bersih seperti Muhammad, Sayidah Khadijah sendiri yang melangkah maju dan mengajukan permintaan pernikahan. Dalam pertemuannya dengan Nabi Muhammad Saw, Sayidah Khadijah berkata, “Wahai Muhammad! Aku mendapati dirimu sebagai sosok mulia, penjaga amanat dan seorang manusia di puncak kemurnian, kejujuran, kesucian dan kebenaran, di mana kau menjaga dirimu tetap suci dan tidak ada sedikit pun noda di pangkuanmu. Kau berakhlak baik, terpercaya dan jujur, kau tidak takut untuk berkata jujur dan kau tidak melepaskan nilai-nilai kemanusiaanmu di hadapan apapun. Karakter dan  kepribadian muliamu ini telah sedemikian mempesonaku sehingga sekarang aku ingin mengemukakan permintaan pernikahan dan juga perkenalan denganmu. Jika kau menyetujui permintaanku, aku siap untuk melaksanakan acara pernikahan kapan pun waktu yang tepat.” 

Selama hidup bersama Nabi Muhammad Saw, Sayidah Khadijah telah memberikan pengorbanan besar kepada beliau dan Islam. Dukungan finansial, mental dan emosional kepada Rasulullah Saw, keyakinan dan pembenaran atas kenabian beliau di saat orang-orang mendustakannya, serta pertolongan beliau kepada Nabi Saw dalam menghadapi orang-orang musrik adalah bagian dari pengorbanan besar beliau kepada Rasulullah Saw dan Islam.

Ketika Nabi Muhammad Saw menjalankan tugas beliau sebagai utusan Allah Saw untuk memberikan hidayah kepada umat manusia, orang-orang musyrik mengganggu dan memusuhi beliau. Di saat-saat seperti itu, istri yang mengerti dan penuh kasih sayang seperti Khadijah adalah penenang hati terbaik yang meredakan kesusahan tersebut.

Ibnu Ishaq, seorang sejarawan terkenal menulis, "Nabi tidak mendengar perkataan kaum yang menolak dan mendustakan, di mana menyebabkan kesedihan dan mengganggu pemikirannya, kecuali Allah Swt telah menghilangkan kesedihan itu melalui Khadijah. Khadijah telah meringankan dampak berat dari ucapan-ucapan kasar yang dilontarkan kepada Rasulullah Saw dan membenarkan beliau. Beliau juga menganggap tidak bernilai terhadap perilaku dan kelancangan orang-orang kepada Rasulullah Saw.

Hari kesepuluh dari bulan Ramadhan adalah hari terakhir bagi seorang perempuan yang selama bertahun-tahun senantiasa mengiringi langkah utusan terakhir Allah Swtitu. Nabi Muhammad Saw di hari semacam ini harus merelakan istri tercintanya untuk kembali kepada Yang Maha Kuasa. Sebuah peristiwa yang menyayat jiwa beliau setelah beberapa waktu sebelumnya harus kehilangan pamannya Abu Thalib.

Wafatnya Sayidah Khadijah begitu mempengaruhi beliau, sehingga tahun itu disebut sebagai "tahun kesedihan" (Am al-Huzn). Ketika Sayidah Khadijah as wafat, Nabi Muhammad Saw menangis. Nabi mengusap air matanya yang bercucuran dengan kedua tangannya ketika memakamkan isteri tercintanya itu. Pada waktu itu beliau berkata, "Tidak ada yang dapat menyamai Khadijah. Ketika semua mendustakanku, ia membenarkanku. Ia menjadi penolongku dalam mendakwahkan agama Allah Swt dan dengan hartanya, ia membantuku."

Salam untukmu Sayidah Khadijah, ibu seluruh kebaikan !

Salam atasmu wahai perempuan dermawan yang mengajarkan derma dan kebaikan tanpa pamrih !

Salam untumu wahai wanita agung yang mengorbankan seluruh dijawa dan raganya untuk tegaknya agama Islam !