Pada tahun lalu, Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, setelah mendapatkan 144 suara di pertemuan Majelis Umum PBB.

Indonesia terpilih menjadi anggota DK PBB untuk masa jabatan 2019-2020.

Dalam situs resmi PBB, negara akan bergantian setiap bulannya pada tahun ini untuk menjabat sebagai Presiden Dewan Keamanan. Giliran tersebut diurutkan berdasarkan abjad bahasa Inggris masing-masing negara.

Indonesia mendapatkan kesempatan menjabat Presiden DK PBB mulai 1 Mei 2019.

Indonesia telah menetapkan empat prioritas keanggotaanya pada DK PBB, yaitu memperkuat ekosistem perdamaian dunia dengan mengedepankan penyelesaian konflik melalui dialog; memperkuat sinergi antara DK PBB dengan organisasi kawasan; menanggulangi terorisme, radikalisme dan ekstremisme melalui pendekatan komprehensif; serta menciptakan sinergi antara penciptaan perdamaian dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Sekaitan dengan ini, Pemerintah RI menggelar pameran foto bertema "Menabur Benih Perdamaian" (Investing in Peace) di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat untuk menunjukkan berbagai kontribusi Indonesia dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia.

"Pameran ini merupakan showcase mengenai berbagai hal yang telah dilakukan Indonesia dalam berkontribusi untuk perdamaian dunia, terutama untuk misi pemeliharaan perdamaian PBB, demokrasi dan hak asasi manusia," kata Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi di New York, Senin. Sebagaimana dilansir Antaranews, Selasa (07/05).

Pameran foto bertema "Investing in Peace" yang menampilkan kontribusi Indonesia bagi perdamaian dan kesejahteraan dunia serta pemajuan hak asasi manusia (HAM) itu akan berlangsung selama dua pekan, yakni pada 6-17 Mei 2019.

Kontribusi Indonesia yang ditampilkan dalam pameran foto tersebut terbagi dalam tiga gugus, yaitu investasi di bidang pemajuan demokrasi dan bina damai, investasi terhadap perempuan sebagai agen perubahan dan perdamaian, serta investasi di bidang kerja sama pembangunan.

"Dari foto itu akan tampak sekali bagaimana Indonesia menjadi bagian dari perdamaian dunia. Perdamaian bukan hanya tidak adanya perang, tetapi juga menyangkut adanya demokrasi dan pembangunan," ujar Menlu Retno.

Pameran foto itu merupakan salah satu bagian dari seluruh rangkaian kegiatan dalam rangka Presidensi Indonesia di Dewan Keamanan PBB sepanjang Mei 2019.

"Pameran foto itu menceritakan kontribusi Indonesia yang secara aktif terus ikut memelihara perdamaian dunia. Foto itu bersifat menangkap momen. Orang akan mengingat kembali berbagai kontribusi Indonesia. Jadi akan sangat memperkuat penilaian orang mengenai masalah kontribusi Indonesia," ucap Menlu Retno.

Menlur Retno juga menyatakan Indonesia terus mendorong perempuan dalam upaya pemeliharaan perdamaian dunia.

"Indonesia terus ingin mengarusutamakan peran perempuan sebagai agen perdamaian," ujar Menlu Retno Marsudi.

Terkait upaya peningkatan peran perempuan dalam upaya pemeliharaan perdamaian, menurut Menlu Retno, pemerintah Indonesia akan terus meningkatkan pengiriman personel perempuan untuk pasukan misi pemeliharaan perdamaian PBB.

"Jumlah personel wanita untuk pasukan perdamaian PBB dari Indonesia cukup banyak," ucapnya.

Berdasarkan catatan Kementerian Luar Negeri RI, per 31 Maret 2019, Indonesia telah mengirimkan 3.080 personel, termasuk 106 personel perempuan, yang tersebar untuk delapan misi pemeliharaan perdamaian PBB.

Selain itu, untuk meningkatkan peran perempuan dalam upaya pemeliharaan perdamaian dunia, pemerintah Indonesia memprakarsai kegiatan Pelatihan Regional Diplomat Perempuan bagi Perdamaian dan Keamanan bagi diplomat perempuan di kawasan ASEAN dan Timor Leste.

"Indonesia menginisiasi dan menjadi tuan rumah untuk kegiatan pelatihan tentang negosiasi bagi para diplomat perempuan seAsia Tenggara. Kita bentuk dulu di Asia Tenggara, lalu kita bisa kembangkan ke wilayah lain," ungkap Menlu Retno.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi bertemu dengan Wakil Tetap (Watap) Mesir untuk PBB Duta Besar Mohamed Edrees dan membahas situasi keamanan di Jalur Gaza terkait aksi saling serang antara militer Israel dan pejuang Palestina.

Pertemuan antara Menlu RI dan Wakil Tetap Mesir untuk PBB itu berlangsung di Markas PBB di New York, Amerika Serikat pada Senin sore (6/5) waktu setempat.

"Kami mencoba untuk melakukan komunikasi, kan biasa kalau ada isu atau suatu masalah terjadi dan tadi kami bicara soal situasi di Gaza," ujar Menlu Retno. Sebagaimana dilansir Antaranews, Selasa (07/05)

Dalam pertemuan itu, Menlu RI dan Watap Mesir saling bertukar pikiran mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah meningkatnya ketegangan antara Israel dan Palestina di Jalur Gaza.

"Dan saat ini kita (Indonesia dan Mesir) duduk di DK PBB, kita melakukan compare notes tentang peran apa yang bisa diambil untuk berkontribusi agar situasi di Gaza tidak memburuk. Untungnya sudah ada gencatan senjata," ucap Menlu Retno.

"Bicara masalah situasi di Gaza, sebagai negara tetangga dekat, Mesir punya peran untuk berkontribusi dalam rekonsiliasi antara HAMAS dan Fatah," lanjutnya.

Putaran baru bentrokan antara kelompok-kelompok perlawanan Palestina dan rezim Zionis dimulai pada hari Sabtu (04/05) dengan serangan helikopter militer Zionis Israel ke daerah pemukiman Jalur Gaza dan akhirnya berhenti setelah Muqawama Palestina memberikan jawaban serangan mematikan.

Kementerian Kesehatan Palestina mengumumkan kesyahidan 31 warga Palestina, termasuk 3 wanita, 3 anak-anak dan 2 bayi serta melukai 177 orang lainnya dalam agresi baru rezim Zionis di Jalur Gaza.

Menjawab serangan militer Zionis, kelompok-kelompok Palestina menembakkan lebih dari 600 roket ke pemukiman zionis yang menewaskan sedikitnya lima zionis dan melukai lebih dari 100 warga kota.

Juru Bicara Hamas, Abdul Latif Al-Qanou menilai roket dan rudal Palestina sebagai pilihan terbaik dalam menghadapi agresi yang dilancarkan rezim Zionis, dan menghentikan kejahatannya.

"Gerakan perlawanan Hamas tidak akan pernah mengizinkan martabat bangsa Palestina diinjak-injak," ujar Al-Qanou hari Senin (6/5).

Koran Israel, Yediot Ahronoth mengutip statemen pejabat rezim Zionis melaporkan, sekitar 700 rudal dan roket ditembakkan dari jalur Gaza ke arah Palestina Pendudukan yang menimbulkan kerugian besar, serta menyebabkan empat orang tewas dan mencederai puluhan orang lainnya.

 "Setelah tiga hari berperang, Tel Aviv akhirnya terpaksa harus menerima persyaratan yang disampaikan Hamas dan kelompok Palestina lainnya," tulis Yedioth Ahronoth.

Militer Israel menyatakan bahwa pesawat tempurnya telah menargetkan sekitar 180 lokasi di Gaza.

Pada Senin (6/5/2019) pagi, rezim Zionis menerima perjanjian gencatan senjata yang dimediasi Mesir dan PBB. Serangan militer rezim Zionis ke Gaza ini telah merenggut nyawa sedikitnya 25 warga Palestina.

Perdana Menteri rezim Zionis Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa Tel Aviv kembali akan menerapkan pendekatan teror terhadap para pemimpin Palestina.

Terorisme selama satu dekade terakhir menjadi ancaman serius bagi dunia, namun Israel lebih dari tiga dekade terakhir menjalankan kebijakan teror terhadap para pemimpin poros muqawama Palestina dan Lebanon serta ilmuwan Republik Islam Iran.

Kini Netanyahu seraya mengakui teror pemimpin Palestina juga kembali menyuarakan teror terhadap para pemimpin kubu muqawama Palestina.

Pengakuan atas teror para pemimpin Palestina dari satu sisi merupakan bukti nyata terorisme negara oleh Israel dan dari sisi lain pengakuan kekalahan stategi perang terhadap poros muqawama termasuk muqawama Palestina.

Israel sejak Jumat lalu memulai perang terhadap Jalur Gaza, namun perang ini hanya berlangsung empat hari dan atas mediasi Mesir disepakati gencatan senjata serta Tel Aviv terpaksa menerimanya. Padahal Israel Oktober 2018 setelah perang dua hari di Gaza juga terpaksa menerima gencatan senjata. Sepertinya Netanyahu mulai putus asa menghadapi kubu muqawama Palestina.

Benny Gantz, mantan kepala staf gabungan militer Israel mengatakan, Netanyahu untuk kedua kalinya selama 6 bulan terakhir menyerah kepada muqawama Palestina di Gaza.

Isu kedua adalah Netanyahu selama satu dekade terakhir berusaha memaksa kelompok muqawama Palestina dan Gaza menyerah dengan blokade dan perang, bahkan Jihad Islam Palestina dan Hamas cenderung mengedepankan berdamai dengan Israel ketimbang melawan, namun strategi blokade dan perang tidak pernah menorehkan catatan yang memuaskan bagi Netanyahu dan Isreal.

Terkait hal ini, Menteri Energi Israel Yuval Steinitz mengaakan, "Kami tidak memiliki solusi untuk masalah Jalur Gaza. Setelah 30 tahun Gaza masih menjadi ancaman bagi Israel. Gaza yang diinginkan oleh Yitzhak Rabin, tidak hancur dan juga tidak akan tenggelam ke laut."

Mengingat dua hal ini, Netanyahu berniat menjalankan strategi ketiga terhadap Gaza, yakni meneror para pemimpin Palestina. Sebenarnya ini merupakan stategi utama dan terpenting Israel dalam melawan perlawanan bangsa Palestina. Strategi ini sama halnya Netanyahu meyakini dengan meneror para pemimpin muqawama Palestina maka Gaza akan berhenti melawan Israel.

Tak diragukan lagi interpretasi Netanyahu ini sangat keliru karena sebelumnya sejumlah pemimpin politik dan komandan militer Palestina telah diteror israel, namun muqawama Palestina dan rakyat Gaza bukan saja melemah, tapi sebaliknya semakin kuat. Kian singkatnya waktu perang 2 dan 4 hari merupakan bukti utama semakin kuatnya muqawama dan rakyat Gaza.

Poin terakhir adalah meski perdana menteri Israel mengakui upaya teror terhadap pemimpin Palestina, namun dunia internasional seperti berbagai lembaga dunia dan para pemimpin negara yang mengklaim memerangi terorisme tidak menunjukkan respon atas pengakuan Netanyahu tersebut. Dengan demikian semakin nyata bahwa pandangan Barat terhadap terorisme sama seperti terhadap isu HAM adalah tebang pilih. 

Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran menekankan, "Kemuliaan yang bertambah dan kemajuan luar biasa rakyat Iran selama empat puluh tahun terakhir telah disebabkan oleh mengamalkan al-Quran dan satu-satunya cara mengatasi Iblis dan Kuffar adalah dengan bangkit melawan."

Ayatullah al-Udzma Sayid Ali Khamenei, Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran atau Rahbar hari Senin (06/05) dalam acara Keakraban dengan al-Quran yang diselenggarakan menjelang bulan suci Ramadhan di Husainiyah Imam Khomeini ra yang diikuti oleh para qari, pembaca munajat dan kidung qurani menilai kebutuhan mendasar saat ini manusia dan masyarakat Islam adalah memahami ajaran al-Quran dan mengamalkannya serta menekankan bahwa sesuai dengan penjelasan al-Quran ditekankan mengenai menghadapi arogansi, kufur dan keharusan melawan mereka.

Rahbar: "Satu-satunya cara mengatasi Iblis dan Kuffar adalah dengan bangkit melawan."
Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran menyebut tidak memahami ajaran al-Quran dan tidak mengamalkannya merupakan masalah dunia Islam saat ini.

"Mereka yang berada di posisi presiden atau raja dan menindas bangsa-bangsa adalah mereka yang diperintahkan secara transparan oleh al-Quran untuk menghadapinya dan menekankan agar tidak mempercayai mereka," ungkap Rahbar.

Ayatullah al-Udzma Sayid Ali Khamenei
Mengacu pada gerakan kebangkitan Islam dan kebangkitan rakyat di sebagian negara di beberapa negara beberapa tahun yang lalu, Rahbar mengingatkan, "Gerakan ini kemudian mati akibat tidak memahami nilainya dan mempercayai Amerika Serikat dan rezim Zionis, tetapi bangsa Iran, berkat Imam Khomeini ra, yang dipenuhi dengan ajaran al-Quran memahami besarnya gerakan dan revolusi mereka dan tidak mempercayai kekuatan arogansi sejak hari pertama dan berdiri menghadapi mereka."

Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran di bagian lain dari sambutannya, menyebut al-Quran sebagai karya seni yang luar biasa dan menekankan bahwa keakraban masyarakat dengan ajaran al-Quran akan memperkuat masyarakat dan masalah-masalah kehidupan duniawi dan kehidupan ukhrawi.

Ketua Parlemen Republik Islam Iran Ali Larijani mengucapkan selamat kepada mitra-mitranya di berbagai negara Muslim atas datangnya bulan suci Ramadhan.

"Bulan Ramadhan adalah kesempatan untuk memperkuat empati, harmoni dan persatuan di antara negara-negara Muslim dan pemecahan masalah umat Islam," kata Larijani dalam sebuah pesan kepada mitra-mitranya di negara-negara Muslim, Selasa (7/5/2019).

Dia mengungkapkan kesiapan parlemen Iran untuk meningkatkan level hubungan dengan parlemen-parlemen di negara-negara Muslim lainnya dan melakukan konsultasi efektif dan konstruktif dengan mereka.

"Dengan memanfaatkan berkah dan ajaran agung dari bulan suci Ramadhan, akan terbuka fase baru dalam hubungan persaudaraan, dan pengembangan empati dan kerja sama dunia Islam," pungkasnya.

Hari ini, Selasa, 7 Mei 2019 adalah hari pertama bulan suci Ramadhan di Republik Islam Iran dan beberapa negara Muslim lainnya.

Menteri Pemuda dan Olahraga Iran, Masoud Soltanifar mengatakan, bangsa Iran dan Kuba menjadi simbol ketangguhan dalam menghadapi sanksi lalim AS.

Masoud Soltanifar dalam pertemuan dengan Duta Besar Kuba untuk Iran, Alexis Bandarich Vega hari Selasa (7/5) menilai hubungan kedua negara berada di tingkat tertinggi.

"Hubungan olahraga Iran dan Kuba juga berada di level yang tinggi," ujar Soltanifar.

Menteri pemuda dan olahraga Iran menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kehadiran para pelatih dari kuba di Iran, dan penyelenggaraan 17 komisi bersama antara kedua negara.

"Hal ini menunjukkan jalinan erat dari hubungan strategis dan bersahabat antara Iran dan Kuba," tegasnya.

Sementara itu, duta besar Kuba untuk Iran dalam pertemuan tersebut menilai hubungan kedua negara terjalin baik, dan menyampaikan surat undangan resmi kepada menteri pemuda dan olah raga Iran dari sejawatnya di Kuba guna menghadiri festival dan pertemuan olahraga rakyat Kuba di Havana.

Ketua komisi keamanan nasional parlemen Iran, Heshmatollah Falahatpisheh mengatakan, Republik Islam menggunakan potensi JCPOA, dan mekanisme dalam negeri untuk memproduksi bahan bakar nuklir yang dibutuhkannya.

"Iran  akan mengambil langkah balasan dan pejabat Republik Islam juga mendukungnya," ujar Falahatpisheh.

"Tidak ada rencana Iran keluar dari JCPOA dan traktat NPT. JCPOA teks yang dibuat bersama. Tapi, jika pihak lain tidak menjalankan komitmennya, Iran akan mengambil langkah lain," tegasnya.

Menurut ketua komisi keamanan nasional parlemen Iran, AS setelah keluar dari JCPOA berupaya untuk melemahkan industri nuklir Iran dengan mengambil manfaat sebesar-besarnya.

"Oleh karena itu, langkah pertama yang dilakukan, Republik Islam adalah menjalankan mekanisme internal untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar yang dibutuhkan, di sisi lain melanjutkan perundingan teknis secara serius dengan IAEA dan anggota lainnya yang masih tersisa," papar Falahatpisheh.

Pada 8 Mei 2018, Presiden AS, Donald Trump mengumumkan keluarnya AS dari JCPOA yang dilanjutkan dengan implementasi sanksi nuklir terhadap Iran.

Sementara itu, Uni Eropa dan trioka Eropa selama setahun hanya memberikan janji yang tidak dipenuhi berkaitan implementasi hasil kesepakatan JCPOA.

Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran, Mohammad Javad Zarif mengatakan, masyarakat Timur Tengah membenci AS, sehingga negara ini merasa tidak aman di kawasan.

"Jika AS dan antek-anteknya merasa tidak aman, hal itu karena masyarakat di kawasan membencinya dan tidak setuju langkahnya menuding Iran. Kondisi ini tidak akan berubah," tulis Zarif di akun twitternya hari Selasa (7/5).

"Tim 'B' kembali sibuk untuk mengumumkan pengiriman kapal perang yang sudah dilakukan sejak bulan lalu untuk mengancam Iran supaya mengubah sikapnya," tambah Menlu Iran menyikapi pernyataan empat orang tim B.

Tim B yang disebutkan Zarif yaitu Bolton selaku penasehat keamanan nasional AS, Benyamin Netanyahu (PM rezim Zionis Israel), Bin Salman (putera mahkota Arab Saudi) dan Bin Zayed (putera mahkota UEA).

Keempat orang ini memprovokasi AS supaya mengirimkan kapal perangnya ke Teluk Persia dan menghasut perang dengan Iran.(

Dua wartawan Reuters yang telah diputus bersalah melanggar UU Kerahasiaan Negara di Yangon akhirnya dibebaskan pemerintah Myanmar.

Menurut laporan Reuters, Wa Lone dan Kyaw Soe Oo diputus bersalah dan dijatuhi vonis tujuh tahun penjara September lalu yang memunculkan kecaman baik dari diplomat maupun pegiat HAM internasional.

Namun sejak awal Reuters menyebut kedua jurnalisnya itu tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Karena itu, Reuters meminta agar Wa dan Kyaw segera dibebaskan.

Kondisi muslim Rohingya
Reuters mengutip Channel News Asia Selasa (7/5/2019), melaporkan bahwa Presiden Win Myint menerbitkan pengampunan kepada ribuan narapidana saat perayaan Tahun Baru tradisional yang jatuh 17 April lalu, termasuk Wa Lone dan Kyaw Soe Oo.

Wa Lone langsung mengacungkan jempol ketika dia dan Kyaw melangkah keluar. Jurnalis berusia 33 tahun itu berterima kasih kepada upaya internasional untuk membebaskan mereka.

"Saya sangat senang dan bersemangat untuk bertemu kembali bersama keluarga serta teman. Saya tidak sabar untuk segera kembali meliput," ujar Wa.

Sebelum ditahan pada Desember 2017, Wa dan Kyaw tengah melakukan liputan investigasi pembunuhan 10 pria dan anak-anak Rohingya oleh tentara dan aktivis Buddha di Rakhine.