کمالوندی

کمالوندی

Kantor urusan Wakaf Islam Palestina mengumumkan, shalat Jumat pekan ini yang digelar di Masjid al-Aqsa dihadiri sekitar 200 ribu warga Palestina.

Rezim Zionis Israel hari Jumat (17/05) dilaporkan memperketat penjagaan dan keamanan di sekitar Masjid al-Aqsa karena takut partisipasi luas warga Palestina di shalat Jumat pekan ini.

Pekan lalu sekitar 180 ribu warga Palestina juga menunaikan shalat Jumat pertama bulan Ramadhan di Masjid al-Aqsa.

Selain warga Quds, sejumlah warga di sekitar kota ini termasuk Ramallah menghadiri shalat Jumat ini.

Sebelum bulan Ramadhan, rata-rata shalat Jumat di Masjid al-Aqsa diikuti sekitar 40 ribu jamaah, namun di bulan suci ini partisipasi warga terus meningkat. Adapun shalat Isya dan tarawih di Masjid al-Aqsa dihadiri 110 ribu jamaah.

 

Militer rezim Zionis Israel dilaporkan menangkap seorang anggota parlemen Belanda yang ingin memasuki Masjid al-Aqsa.

Pusat Informasi Palestina melaporkan, Ramy Abdu, wakil ketua pelapor HAM Eropa di Mediterania menyatakan, Tunahan Kuzu, anggota parlemen Belanda Juamt (17/05) berencana memasuki kompleks Masjid al-Aqsa dengan membawa bendera Palestina, namun ia dihalangi oleh militer Israel.

Kuzu termasuk anggota parlemen Belanda yang ant pendudukan Palestina serta berkunjung ke Quds untuk menunjukkan solidaritasnya kepada bangsa Palestina.

Rezim Zionis hari Jumat meningkatkan penjagaan keamanan dan pemeriksaan karena takut partisipasi luas bangsa Palestina di shalat Jumat di Masjid al-Aqsa.

Selain warga Quds, berbagai warga Palestina lainnya di Tepi Barat berbondong-bondong pergi Masjid al-Aqsa untuk menunaikan shalat Jumat meski ada penjagaan ketat dari militer Israel. 

Pangkalan militer rezim Zionis Israel di Tel Aviv dilaporkan mengalami kebakaran hebat.

IRNA melaporkan, Ronen Manelis, jubir militer Israel Jumat malam (17/05) seraya membenarkan kebakaran di pangkalan militer di Tel Aviv mengatakan, insiden ini terjadi di pangkalan militer Tel HaShomer.

Media Israel tanpa menyebutkan perincian peristiwa ini menyatakan, terdengar ledakan mengerikan di pangkalan militer dan kebakaran ini menimbulkan kerugian besar.

Gambar yang dirilis menunjukkan bahwa asap membumbung tinggi di lokasi dan dapat disaksikan dari jarak beberapa kilometer dari lokasi kejadian.

Pangkalan militer Israel yang terletak di Tel Aviv, merupakan pusat pasukan utama pertahanan dan rumah sakit Sheba Israel.

Sampai saat ini belum ada laporan mengenai sebab kebakaran tersebut.

 

Duta besar Republik Islam Iran di Inggris, Hamid Baeidinejad mengatakan, Republik Islam senantiasa mengejar perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Barat.

Dalam wawancaranya dengan Radio BBC Sabtu (18/05), Baeidinejad menambahkan, Amerika selain keluar dari Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA) juga melakukan langkah provokatif lain anti Iran dan kawasan Asia Barat yang merusak keamanan kawasan ini.

"Republik Islam Iran bukan pengobar pertama perang dengan Amerika, namun bangsa Iran siap melawan Washington," papar Baeidinejad.

Dubes Iran di London saat menjelaskan tenggat waktu dua bulan Iran kepada pihak-pihak di JCPOA mengatakan, AS keluar dari JCPOA lebih dari satu tahun, dan Iran telah memberi waktu cukup kepada mitra Eropanya untuk menyelesaikan kendala yang ada, namun mereka gagal dan Tehran tidak mampu menikmati kepentingan ekonomi dan perdagangannya di JCPOA.

Ia menambahkan, Iran telah mengambil langkah di koridor JCPOA dan jika dalam tempo 60 hari, kendala yang ada tidak terselesaikan, maka Tehran siap mengambil langkah berikutnya.

 Dubes Iran di London juga mengisyaratkan sanksi zalim AS terhadap bangsa Iran dan menandaskan, Iran telah mulai mengurangi ketergantungannya kepada ekspor minyak dan eskalasi ekspor non migas sama halnya sebuah revolusi senyap.

 

Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran, Mohammad Javad Zarif Jumat malam (17/05) di akhir kunjungannya ke sejumlah negara Asia di akun twitternya menekankan, masyarakat internasional harus meningkatkan upaya ekonominya demi menyelamatkan Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA).

Menurut laporan Fars News, Mohammad Javad Zarif di pesan twitternya mengisyaratkan kunjungannya ke Turkmenistan, India, Jepang dan Cina serta mengatakan, dirinya melakukan dialog yang efektif dengan petinggi negara-negara tersebut termasuk dengan PM Jepang Shinzo Abe, Menlu Jepang Taro Kono dan Menlu Cina Wang Yi.

Zarif menambahkan, masyarakat internasional, anggota JCPOA dan mitra Iran harus meningkatkan upayanya mengembalikan stabilitas dan menyelamatkan JCPOA melalui tindakan ekonomi yang nyata.

Menlu Iran hari Ahad lalu memulai safarinya ke sejumlah negara Asia dan dimulai dari Turkmenistan kemudian India, Jepang dan Cina.

Transformasi terbaru JCPOA dan langkah legal Republik Islam untuk melawan pelanggaran janji pemerintah AS serta tidak adanya langkah Eropa yang meyakinkan dalam melaksanakan kesepakatan nuklir termasuk agenda utama dialog Zarif dengan petinggi Turkmenistan, India, Jepang dan Cina.

Agenda lain Zarif selama safarinya tersebut adalah membahas isu bilateral, regional dan internasional.

Pemerintah Amerika selama beberapa bulan terakhir melakukan banyak aksi pengobaran tensi dan ilegal termasuk keluar dari kesepakatan nuklir dengan Repulbik Islam Iran.

Presiden AS Donald Trump Selasa (08/05/2018) secara sepihak dan dengan melanggar komitmen Washington di JCPOA keluar dari kesepakatan internasional ini dan memulihkan kembali sanksi ilegal terhadap Tehran.

Langkah Trump tersebut menuai kecaman luas baik di dalam negeri Amerika maupun di tingkat internasional.

 

Wakil tetap Republik Islam Iran di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Majid Takht Ravanchi Jumat malam (17/05) di sidang Dewan Keamanan yang membahas kondisi Idlib menuntut diakhirinya kehadiran ilegal AS di Suriah.

Seperti dilaporkan IRNA, Majid Takht Ravanchi seraya menekankan bahwa Iran bersama Rusia dan Turki sebagai penjamin dialog Astana mendukung berlanjutkan zona aman di Idlib, utara Suriah menjelaskan, keberadaan zona aman di Idlib tidak berkaitan dengan upaya pemerintah Suriah memberantas teroris di provinsi ini.

Wakil tetap Iran di PBB ini mengingatkan, pembentukan zona aman di Idlib sekedar upaya sementara untuk melindungi warga sipil, bukan pembentukan tempat perlindungan bagi kelompok teroris.

Takht Ravanchi seraya menjelaskan bahwa teroris saat ini menyandera ratusan ribu warga sipil di Idlib mengatakan, berlanjutnya hegemoni teroris terhadap wilayah ini dan serangan mereka terhadap militer serta sipil tidak boleh dibiarkan berlanjut.

Takht Ravanchi menambahkan, berlanjutnya kondisi ini akan membuat teroris semakin leluasa membantai warga sipil.

Provinsi Idlib merupakan pangkalan terakhir kelompok teroris di Suriah.

Bersamaan dengan langkah militer Suriah untuk membebaskan Idlib dari pendudukan teroris, poros Barat pimpinan AS berusaha keras menghentikan operasi tersebut.

Provinsi Idlib berdasarkan kesepakatan tiga negara, Iran, Rusia dan Turki di sidang Astana keempat termasuk kawasan gencatan senjata, namun operasi anti kelompok teroris termasuk Front al-Nusra tidak termasuk kesepakatan gencatan senjata.

Krisis Suriah meletus sejak 2011 seiring dengan serangan besar-besaran kelompok teroris dukungan Arab Saudi, Amerika dan sekutunya untuk mengubah konstelasi kawasan demi keuntungan Israel.

Militer Suriah dengan bantuan penasihat Iran dan dukungan Rusia berhasil mengakhiri keberadaan kelompok teroris Daesh di negara ini. Sementara kelompok teroris lainnya mulai mengalami kekalahan.

Poros Barat pimpinan AS sangat khawatir atas kekalahan total teroris di Suriah.

 

Komandan Pasukan Garda Revolusi Islam Iran, IRGC mengatakan, kekuatan Amerika Serikat berada di ambang keruntuhan dan semakin mendekati akhir usianya.

IRIB (18/5/2019) melaporkan, Komandan IRGC Mayjen Hossein Salami, Sabtu (18/5) menuturkan, alasan utama kekalahan Amerika dapat dilacak dalam filsafat politik negara ini, di antara yang paling menonjol adalah kebiasaannya mengikat, membuat tergantung dan menyandera negara dan bangsa lain.

Mayjen Salami menilai posisi Republik Islam Iran dan rakyatnya sekarang baik dan meyakinkan. Menurutnya, kekuatan Iran digunakan untuk mencapai kejayaan dan stabilitas.

Pada saat yang sama Komandan IRGC menyebut perang informasi Iran dan Amerika adalah sebuah kenyataan serius.

"Iran dalam perang informasi mampu mengalahkan musuh," ujarnya. 

Salami menegaskan, Iran dalam perang melawan musuh, tidak pernah sedetikpun lalai dari manuver Amerika, memusatkan perhatian pada musuh, dan mengidentifikasi strategi serta pola perilaku musuh.

 

Seorang pejabat senior pemerintahan Presiden Donald Trump mengatakan, Amerika Serikat sedang "duduk di dekat telepon" menunggu panggilan dari Iran, tetapi belum mendengar pesan dari Tehran bahwa mereka bersedia untuk menerima tawaran Trump guna perundingan langsung.


"Kami pikir mereka harus turun dan datang ke negosiasi," kata pejabat itu, yang menolak disebutkan namanya, kepada sekelompok kecil wartawan seperti dilansir Reuters, Jumat (17/5/2019).


Pekan lalu dilaporkan bahwa setelah Trump secara terbuka meminta Iran untuk menelepon di tengah meningkatnya ketegangan dengan Tehran, Gedung Putih menghubungi Swiss untuk berbagi nomor telepon kepada Tehran.


Iran segera merespon tawaran tersebut. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran Sayid Abbas Araghchi mengatakan, solusinya tidak terletak pada mediasi atau panggilan telepon dan AS juga memiliki nomor telepon kami.

Kamis lalu, Trump mendesak Iran untuk menyetujui pembicaraan dengan AS yang bertujuan mengakhiri program nuklirnya sementara juga mengisyaratkan bahwa AS dapat menggunakan kekuatan militer untuk melawan Iran.


Saat ditanya apakah ada indikasi dari Iran bahwa mereka siap untuk terlibat perang, pejabat itu mengatakan pada hari Jumat, "Belum. Kami sedang duduk di dekat telepon."

Hubungan antara Iran dan AS kian memanas setelah Amerika mengirimkan kapal induk bersama satuan tugas pembom ke Teluk Persia.


Pemberangkatan armada kapal perang dan pesawat pembom itu disebut sebagai bentuk pesan kepada Republik Islam Iran.

Kelompok serang yang diberangkatkan AS ini meliputi kapal induk USS Abraham Lincoln, kapal jelajah rudal USS Leyte Gulf dan kapal perusak dari Skuadron 2.


AS pada Selasa, 7 Mei 2019 juga mengirim beberapa pesawat pembom B-52 ke Teluk Persia untuk mencegah serangan apa pun yang diklaimnya bermungkinan sedang dipersiapkan oleh Iran.

Pembom B-52 adalah pesawat berukuran besar dengan jarak terbang yang jauh serta mampu membawa rudal jelajah dan bom nuklir.


Namun The New York Times dan Reuters melaporkan pada hari Jumat bahwa Trump kemudian menginstruksikan pemerintahannya untuk menghindari konfrontasi militer dengan Iran.

Saat rapat pada Rabu pagi di Situation Room, Trump mengirim pesan ke para ajudannya itu bahwa dia tidak ingin kampanye tekanan AS melawan Iran meledak menjadi konflik terbuka. 

 

Personil militer Venezuela bersama Presiden Nicolas Maduro berpartisipasi dalam "Pawai Kesetiaan" sambil berteriak, kami tunggu Amerika Serikat dengan senjata di tangan.

Kantor berita Sputnik (18/5/2019) melaporkan, Pawai Kesetiaan digelar saat kunjungan Presiden Venezuela Nicolas Maduro ke negara bagian Aragua pada hari Jumat (17/5).

Para tentara Venezuela berteriak, hanya yang bertarung yang berhak, kalian (Amerika) tidak akan pernah menginvasi negara kami. Dengarkan gringo (orang asing) kecil, kami siap. Dengan senjata di tangan, kami sedang menunggumu.

Dalam pawai itu Maduro bersama personil dan kendaraan militer Venezuela berjalan kaki lebih dari satu kilometer. (

 

Menteri Luar Negeri Jerman mengumumkan penolakan Uni Eropa atas kebijakan-kebijakan Amerika Serikat yang anti-Iran dan menyebut kebijakan semacam itu tidak akan berhasil.

Menlu Jerman Heiko Maas, Sabtu (18/5/2019) dalam wawancara dengan surat kabar Jerman, Passauer Neue Presse, PNP menilai keluarnya Amerika secara sepihak dari kesepakatan nuklir Iran, JCPOA sebagai langkah keliru.

Ia menuturkan, Uni Eropa lebih percaya kepada dialog daripada peningkatan eskalasi perang urat saraf.

Sementara itu Juru bicara kebijakan luar negeri Partai Hijau Jerman, Omid Nouripour kepada surat kabar Jerman, Die Welt, Sabtu (18/5) memprotes kementerian luar negeri negara ini karena keterlambatannya dalam menjalankan mekanisme dukungan transaksi perdagangan dengan Iran atau INSTEX.