Berdasarkan riset sebuah lembaga internasional, negara-negara kaya minyak kawasan Teluk Persia masih tercatat sebagai pembeli terbesar senjata negara-negara Barat.

Pusat riset internasional Stockholm yang setiap tahun merilis lapran anggaran militer berbagai negara dunia dalam laporan terbarunya menyatakan, Uni Emirat Arab (UEA) dan Arab Saudi tercatat sebagai pembelu terbesar mesin-mesin perang Barat. Menurut lembaga riset ini, Uni Emirat Arab dan Arab Saudi sejak tahun 2007 hingga kini telah membeli senjata dari Barat khususnya Amerika Serikat senilai puluhan miliar dolar.

Laporan ini menambahkan, UEA yang populasinya tidak sampai satu juta jiwa menempati posisi pertama. UEA di tahun 2012 saja mengalokasikan dana sekitar 19 miliar dolar untuk membeli berbagai peralatan perang dari negara-negara Barat.

Laporan lembaga riset Stockholm menunjukkan, Arab Saudi dengan 30 juta penduduk berada di posisi kedua setelah UEA dengan mengeluarkan puluhan miliar dolar untuk membeli beragam jenis pesawat tempur, sistem rudal dan tank dalam beebrapa tahun terakhir dari Amerika Serikat, Inggris, Perancis dan Jerman.

Seraya mengisyaratkan pembelian senjata oleh negara-negara Arab kawasan Teluk Persia termasuk Qatar dan Oman, laporan ini menyebutkan bahwa aksi belanja senjata oleh negara kaya minyak Arab masih terus berlanjut. Uniknya negara-negara tersebut tidak memiliki alasan kuat terkait kebijakan mereka belanja secara besar-besaran senjata.

Menurut para pengamat, kontrak miliar dolar negara-negara Arab di kawasan dengan negara Barat termasuk AS, Perancis, Inggris dan Jerman sebagai hasil dari lawan beruntun dan berulang kali para elit politik dan militer Barat ke kawasan.

Pembelian miliaran senjata oleh negara Arab kawasan Teluk Persia termasuk UEA dan Arab Saudi berlangsung di saat mayoritas senjata tersebut tertimbun dalam gudang-gudang senjata negara tersebut karena senjata ini termasuk senjata yang menggunakan teknologi canggih. Hal tak lain karena negara Arab kaya minyak ini bergelimang dengan kekayaan, namun minim sumber daya manusia yang dapat diandalkan.

Sejatinya negara Arab kawasan meski selama lima dekade terakhir tidak mendapat ancaman dari musuh luar, namun mereka dalam beberapa ini masih gemar belanja senjata puluhan miliar dolar. Padahal mayoritas senjata tersebut tidak efektif dan kebanyakan di simpan di gudang-gudang senjata. Belum lagi negara Arab ini masih harus mengeluarkan miliar dolar pertahun untuk biaya perawatan senjata canggih tersebut.

Pengamat politik meyakini bahwa pembelian senjata oleh negara Arab di kawasan sebagai solusi untuk menyelamatkan perekonomian Barat yang tengah dilanda krisis dan mencegah kebangkrutan perusahaan pembuatan senjata. Karena negara-negara Arab kawasan Teluk Persia merupakan pembeli terbesar senjata Barat.

Poin ini juga tak boleh dilupakan bahwa negara-negara Barat berupaya merusak iklim keamanan di kawasan khususnya dengan menebar Iranphobia. Hal ini selain dimaksudkan untuk mempermudah penjualan senjata mereka, juga ditujukan untuk menarik kembali dolar yang mereka gunakan untuk membeli minyak dari Arab.

Walikota wilayah Al Khalis di Provinsi Diyala, Irak mengatakan, dengan memperhatikan bukti-bukti yang ada, orang-orang bayaran kelompok teroris Daulah Islamiyah fi Iraq wa Syam (DIIS) adalah pelaku serangan ke sebuah masjid di Timur Laut Baquba, Jumat (22/8) yang menewaskan 30 jamaah shalat.

Stasiun televisi Alalam (23/8) mengutip situs berita Irak, Sumaria News, melaporkan, Udai Al Khadran, Walikota Al Khalis menjelaskan, "Sebagian politikus Irak, di tribun-tribun media berusaha menciptakan ketegangan di negara ini dengan maksud untuk mencapai kepentingan-kepentingan pribadi yang lebih besar."

Al Khadran menambahkan, "Informasi-informasi yang sampai ke tangan Kantor Walikota Al Khalis terkait para pelaku pembunuhan di Masjid Musab bin Omair di desa Bani Wais, 55 kilometer Timur Laut Baquba, menunjukkan bahwa para pelaku adalah anasir-anasir bertopeng yang menggunakan senjata BKC. Setelah melakukan aksinya para pelaku melarikan diri ke wilayah dekat Mansuriat Al Jabal, wilayah yang diduduki kelompok teroris DIIS."

"Para penjahat yang terlibat dalam aksi teror ini adalah orang-orang bayaran kelompok teroris DIIS dan dengan melakukan kejahatan ini mereka berusaha menyebarkan fitnah mazhab," lanjutnya.

Al Khadran menuduh sebagian politikus Irak memanfaatkan media untuk mencapai tujuan pribadi tanpa memperhatikan dampak negatifnya bagi kepentingan nasional. "Wilayah Hamreen, lokasi desa Bani Wais berada, adalah tempat tinggal sejumlah suku dari berbagai kelompok. Mereka selalu hidup berdampingan dengan damai dan semuanya ikut serta dalam pasukan sukarelawan rakyat," katanya.

Menurutnya, serangan yang terjadi Jumat (22/8) dilakukan untuk membuka kesempatan pecahnya fitnah mazhab di Irak, namun fitnah ini gagal karena disikapi dengan kebijakan yang rasional.

Ia juga memprotes standar ganda yang diterapkan sebagian politikus Provinsi Diyala dalam mengecam aksi-aksi teror. Dalam serangan bersenjata ke Masjid Musab bin Omair, Diyala lebih dari 30 jamaah masjid itu tewas.

 

Moqtada Sadr, Pemimpin Gerakan Sadr, Sabtu (23/8) dalam statemennya menegaskan bahwa jejak para Takfiri terlihat jelas dalam aksi kejahatan ini.

Juru Bicara gerakan perlawanan Islam Palestina, Hamas menyebut serangan jet-jet tempur rezim Zionis Israel ke sebuah gedung apartemen di Gaza berbahaya.

Kantor berita Jerman (24/8) melaporkan, Sami Abu Zuhri, Jubir Hamas, Sabtu (23/8) malam berkomentar soal serangan udara militer Israel ke gedung apartemen 12 lantai di pusat Gaza. Ia mengatakan, "Klaim rezim Israel yang mengatakan bahwa gedung apartemen itu adalah pusat komando Hamas, bohong."

Abu Zuhri menambahkan, "Serangan ini berbahaya dan merupakan kejahatan perang yang dilakukan Israel."

Jet-jet tempur Israel, Sabtu (23/8) malam membombardir dan meruntuhkan sebuah gedung apartemen 12 lantai di pusat Gaza.

Serangan ini sedikitnya menewaskan 17 warga Palestina termasuk empat anak-anak.

Agresi militer Israel ke Jalur Gaza sampai saat ini menyebabkan 2.103 warga Palestina gugur syahid dan 10.660 lainnya terluka.

Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop dan mitranya dari Amerika Serikat, John Kerry di Sydney, meminta Republik Islam Iran untuk menyelesaikan apa yang mereka sebut sebagai tema-tema yang belum terpecahkan terkait program nuklir Tehran.
Dalam pernyataan bersama di Forum Konsultasi Tahunan Menteri Australia-Amerika Serikat (AUSMIN) pada hari Selasa (12/8) disebutkan, ÔÇ£Canberra dan Washington meminta Tehran untuk melanjutkan kerjasama konstruktif dengan Kelompok 5+1 guna merundingkan program komprehensif bersama untuk menghapus kekhawatiran dunia tentang program nuklir Iran.ÔÇØ Mereka juga meminta Iran untuk menyelesaikan semua tema yang belum terselesaikan, khususnya terkait isu yang berhubungan dengan aspek militer potensial.

Pernyataan itu juga menyeru Iran untuk mengambil langkah-langkah nyata guna memperbaiki kondisi hak asasi manusia di negara itu dan bekerjasama secara penuh dengan pelapor khusus PBB.

Sejalan dengan kebijakan AS untuk mengucilkan Iran, negara itu selain mengeluarkan klaim-klaim infaktual tentang program nuklir, juga memfokuskan diri pada tiga isu penting yaitu, hak asasi manusia, terorisme, dan propaganda soal ancaman kemampuan rudal Iran.

Statemen Bishop dan Kerry mengenai program nuklir Iran dan hak asasi manusia juga sejalan dengan manuver-manuver besar untuk memojokkan Tehran.

Sebenarnya, AS ingin mempengaruhi opini publik dengan mengulangi tudingan-tudingan tak berdasarnya. Padahal, program nuklir Iran sepenuhnya untuk tujuan damai, termasuk produksi energi listrik, penelitian medis, dan produksi radio medicine untuk pasien-pasien khusus. Akan tetapi, Washington menyebut kegiatan nuklir Tehran sama dengan sebuah program persenjataan yang menimbulkan ancaman.

Pada dasarnya, apa yang didengungkan di pentas internasional tentang nuklir Iran dan hak asasi manusia adalah cerminan dari upaya yang sejalan dengan proyek Iranphobia dan memperkenalkan Iran sebagai sebuah ancaman keamanan.

Masyarakat internasional dan publik dunia dengan baik mampu memberi penilaian tentang kontrakdisi antara ucapan dan perilaku AS serta kebijakan standar ganda mereka terhadap isu-isu HAM dan terorisme.

Menuding Iran melanggar Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT) menurut sejumlah pengamat, adalah sebuah langkah untuk mengaburkan kebijakan standar ganda AS tentang isu nuklir. Pernyataan Sydney juga tidak lepas dari standar mereka.

Iran dan Kelompok 5+1 telah mencapai beberapa kemajuan berdasarkan kesepakatan Jenewa. Akan tetapi, AS ÔÇô bertentangan dengan semangat perundingan ÔÇô berupaya memasukkan tema-tema yang tidak ada hubungannya dengan negosiasi.

Perundingan nuklir Iran dilakukan berdasarkan hukum internasional dan Tehran hadir di meja perundingan atas dasar kesepakatan dan kesepahaman. Namun, penyelesaian masalah nuklir membutuhkan perubahan sikap Barat, terutama AS.

Hasil sebuah jajak pendapat di Palestina pendudukan menunjukkan bahwa rezim Zionis kalah dari muqawama Palestina dalam agresinya ke Jalur Gaza.

Seperti dilaporkan Kanal 10 televisi Israel, hasil jajak pendapat yang baru-baru ini digelar di bumi pendudukan menunjukkan bahwa 77 persen warga Zionis menyebut Israel kalam dalam perang Gaza.

Dalam jajak pendapat ini, warga Zionis mengatakan, sistem anti rudal Iron Dome mandul dalam menghadapi serangan roket muqawama Palestina.

Hasil polling ini dirilis di saat sebelumnya petinggi Israel termasuk Amir Peretz, Uri Ariel dan Uzi Landau mengakui kekalahan militer Israel dalam agresinya ke Jalur Gaza.

Menurut sumber Zionis, lebih dari 60 militer Israel tewas selama perang Gaza, sementara sumber Palestina mengkonfirmasikan korban di pihak militer Israel mencapai lebih dari 100 orang.

Saat ini Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas) dan Israel sejak Senin menyetujui gencatan senjata baru selama 72 jam untuk memberi peluang bagi dilanjutkanya perundingan gencatan senjata permanen.

Selama agresi brutal Israel ke Gaza yang dimulai sejak 8 Juli hingga kini tercatat 1944 warga Palestina gugur dan 10000 lainnya cidera.

Presiden Republik Islam Iran, Hassan Rouhani dalam pesannya mengucapkan selamat kepada presiden terpilih Republik Indonesia Joko Widodo.

 

Berdasarkan laporan pusat penerangan Kepresidenan Iran, dalam pesan hari Rabu (6/8), Presiden Hassan Rouhani bertepatan dengan terpilihnya Joko Widodo sebagai presiden baru Indonesia, ia optimis bahwa Iran dan Indonesia dengan bersandar pada kesamaan sejarah, budaya dan agama akan terus meningkatkan hubungan bilateral mereka.

 

Presiden Iran dalam pesannya seraya mengisyaratkan political will petinggi Iran dan Indonesia serta berbagai kapasitas kerjasama bilateral, menekankan pemanfaatan kapasitas tersebut untuk meningkatkan hubungan, kepentingan timbal balik dan keagungan Dunia Islam.

 

Dalam pesannya kepada pemerintah dan bangsa Indonesia, Rouhani mengharapkan kemajuan dan kesejahteraan bagi mereka.

Seperti yang banyak diprediksikan sebelumnya, kegagalan besar rezim Zionis Israel dalam perang terbarunya di Jalur Gaza akhirnya memaksa rezim ilegal ini menerima syarat yang diajukan oleh kubu Palestina untuk gencatan senjata. Sikap terpaksa rezim Zionis menerima gencatan senjat bersyarat yang diajukan oleh kubu muqawama ini dilakukan oleh Tel Aviv untuk menyelamatkan diri dari kehancuran. Sikap Tel Aviv ini sama halnya pengakuan kekalahan oleh rezim Zionis dan hal ini juga diakui oleh berbagai elit politik Israel.

 

Dalam hal ini, berbagai koran Israel termasuk Yediot Aharonot mencetak artikel yang dengan transparan mengakui kekalahan Israel dan kemenangan kubu muqawama Palestina. Di sisi lain, mayoritas petinggi Israel dalam beberapa hari terakhir telah mengisyaratkan kekalahan tersebut.

 

Ketakutan dan kekhawatiran akibat kekalahan rezim Zionis dalam perang Jalur Gaza dapat disaksikan dengan sikap tergesa-gesa petinggi Israel dalam melaksanakan gencatan senjata 72 jam yang isinya disusun berdasarkan tuntutan Palestina.

 

Hal terbukti dengan sikap Israel yang langsung menarik militernya dari Jalur Gaza pasca gencatan senjata 72 jam. Penarikan ini merupakan salah satu syarat yang diajukan oleh muqawama Palestina. Berbagai sumber juga mengkonfirmasikan kesepakatan awal rezim Zionis dengan seluruh syarat yang diajukan kubu muqawama Palestina termasuk pencabutan blokade Jalur Gaza dan pembebasan sekelompok tawanan Palestina.

 

Disebutkan bahwa rezim Zionis sebelum menerima gencatan 72 jam sesuai dengan syarat kubu muqawawa, berupaya dengan beragam cara menerapkan gencatan senjata sesuai dengan tolok ukurnya serta berdasarkan penekanan terhadap Pelestina untuk memberi konsesi besar kepada rezim ini. Oleh karena itu, Israel tidak pernah komitmen dengan gencatan senjata yang sebelumnya diterapkan dan dengan demikian gencatan sejata tersebut tidak pernah berjalan efektif.

 

Setelah gagal memaksakan kehendaknya terkait gencatan senjata kepada Palestina, Israel baru menerima gencatan senjata sesuai dengan syarat yang diajukan kubu muqawama. Hal ini jelas dampak dari kekalahan rezim Zionis dalam perang melawan kubu muqawama Palestina.

 

Dalam hal ini, petinggi Palestina menilai kemenangan muqawama di bidang militer sebagai pendahuluan bagi keberhasilan lebih besar muqawama di sektor politik serta memaksa rezim Zionis untuk tunduk pada tuntutan bangsa Palestina. Statemen ini mencerminkan keberhasilan besar muqawama di bidang militer dan politik menghadapi rezim Zionis Israel.

 

Dalam kondisi seperti ini, petinggi Palestina menjelaskan, secara pasti Israel di bidang politik juga tidak akan mampu menutupi dan membalas kekalahan militernya dalam menghadapi muqawama. Sikap tunduk Israel terhadap tuntutan muqawama menguatkan kekalahan militer rezim ilegal tersebut.

 

Mengingat reaksi luas kekalahan Israel di sektor politik dan medis, pengamat politik meyakini bahwa dampak kekalahan Tel Aviv di bidang politik nantinya akan lebih parah dari operasi militer. Masih menurut para pengamat, Israel kedepannya bakal dirundung krisis politik luas, yang mereka istilahkan dengan "Tsunami Politik".

 

Mencermati resistensi heroik bangsa Palestina dalam satu bulan lalu terbukti bahwa kemenangan Palestina hanya dapat diraih melalui muqawama dan perlawanan gigih bangsa ini. Dengan demikian kembali muqawama muncul sebagai permata berharga bagi bangsa Palestina. Transformasi Palestina menunjukkan bahwa bangsa ini akan mampu merealisasikan tuntutannya secara penuh termasuk pembentukan negara independen Palestina melalui muqawama.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengimbau masyarakat untuk mewaspadai dan tidak memberi kesempatan bagi perkembangan paham dan organisasi Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di Indonesia.

 

"Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak memberikan ruang dan mengakomodir berbagai kegiatan pengembangan jaringan ISIS di Indonesia," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Boy Rafli Amar di Jakarta, Selasa.

 

Boy menegaskan bahwa pemerintah tentu tidak mengizinkan kelompok tersebut melakukan aktivitas di Indonesia karena paham ISIS bertentangan dengan Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

 

Paham yang disebarkan oleh para pengikut ISIS, menurut dia, juga bertentangan dengan falsafah bangsa Indonesia, yaitu Bhineka Tunggal Ika.

 

"Karena kita negara besar dengan bangsa yang terdiri dari berbagai suku dan agama, sehingga paham ISIS ini tidak cocok untuk negara kita," ujarnya.

 

Ia juga mengatakan bahwa kepolisian sudah pernah menangani beberapa kasus terorisme yang melibatkan oknum-oknum yang menangani perekrutan orang-orang yang berangkat ke Suriah.

 

"Hal ini sudah menjadi pantauan kami sejak beberapa bulan yang lalu walaupun tidak menjadi fokus penyelidikan," ungkapnya.

 

Ia menjelaskan, Polri bersama dengan Kementerian Agama, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Luar Negeri terus melakukan langkah proaktif untuk mencegah perkembangan organisasi maupun paham ISIS di Indonesia.

 

"Kami meminta kepada semua pihak untuk tidak memberikan ruang atau kesempatan bagi organisasi ISIS yang bersifat mengedepankan cara-cara kekerasan. Kami mohon masyarakat tidak mudah terprovokasi untuk ikut dalam kelompok ISIS," ujar Boy.

 

Sebelumnya beredar video berisi ajakan jihad berdurasi delapan menit yang diunggah oleh akun YouTube bernama Jihadology pada 22 Juli 2014 berisikan ajakan jihad.

 

Dalam video itu seorang pria warga negara Indonesia yang menyebut dirinya Abu Muhammad al-Indonesia mengajak Muslim Indonesia untuk bergabung dengan ISIS.

 

Menurut Kepala Polri Jenderal Pol Sutarman, WNI dalam video berjudul "Joint the Rank" itu merupakan buronan kepolisian yang sudah setahun masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

 

Ia meminta seluruh elemen masyarakat dan penegak hukum melakukan langkah-langkah proaktif untuk mencegah berkembangnya gerakan-gerakan mendukung ISIS.

Pertemuan sehari menteri luar negeri negara-negara anggota komisi Palestina Gerakan Non-Blok berlangsung hari Senin (4/8) di Tehran, dan dibuka dengan pidato presiden Iran, Hassan Rohani. Sidang yang digelar atas prakarsa Iran ini membahas agresi militer rezim Zionis Israel terhadap Gaza, serta mekanisme bantuan kemanusiaan bagi Palestina.

 

Pertemuan yang dipimpin oleh menlu Iran, Mohammad Javad Zarif ini dihadiri delegasi dari 13 anggota Gerakan Non-Blok yang tergabung dalam komisi Palestina di antaranya: Iran, Indonesia, Malaysia, Aljazair, Bangladesh, Kuba, Mesir, India, Senegal, Afrika Selatan, Zambia, Palestina dan Zimbabwe. Selain itu, pertemuan tersebut dihadiri delegasi dari berbagai negara dunia.

 

Di akhir pertemuan, para menlu anggota Komisi Palestina GNB hari Senin (4/8) menyampaikan deklarasi bersama mendukung Palestina.Selain mengecam kejahatan Israel terhadap warga tak berdosa Palestina di Jalur Gaza, mereka juga menekankan dihentikannya serangan Israel ke wilayah Palestina secepatnya dan tanpa syarat.

 

Selain itu, komisi Palestina GNB juga menyerukan pencabutan blokade Gaza secepatnya dan tanpa syarat, serta pembukaan seluruh pintu gerbang untuk memudahkan masuknya bantuan kemanusiaan. Komisi Palestina GNB mendesak seluruh organisasi internasional segera membantu penyaluran bantuan kemanusiaan bagi warga Palestina di Gaza.

 

Para menlu negara anggota Komisi Palestina meminta Dewan Keamanan PBB menjalankan kewajibannya, dan memenuhi tuntutan publik dunia dengan mengambil tindakan tegas untuk menghentikan agresi Israel terhadap Palestina. Selain itu Komisi Palestina GNB juga menyerukan Dewan Keamanan untuk bekerjasama dengan Pengadilan Pidana internasional (ICC) mengenai penyelidikan kejahatan perang yang dilakukan Israel terhadap Palestina, terutama di Jalur Gaza. Akibat serangan-serangan brutal yang dilakukan Israel ke Jalur Gaza sejak 8 Juli lalu, sampai sekarang tercatat sekitar 1.670 warga Palestina gugur, dan sedikitnya 9.000 orang lainnya terluka.

 

Di akhir pertemuan sehari itu, presiden dan menlu Iran bertemu dengan para pejabat dari Palestina, Mesir, Lebanon, Suriah, Aljazair, Tunisia, Bangladesh dan Venezuela. Dalam pertemuan dengan Menlu Lebanon, presiden Rohani menyatakan bahwa rezim Zionis selama 66 tahun setiap hari melakukan kejahatan di kawasan, dan akar masalah Timur Tengah dewasa ini disebabkan oleh rezim Zionis.

 

Sementara itu, menlu Lebanon dalam pertemuan tersebut mengapresiasi peran positif Iran menyelenggarakan pertemuan komisi Palestina GNB di Tehran. Gebran Bassil menegaskan sikap Beirut yang mendukung Tehran membela Palestina menghadapi rezim Zionis.

Haidar al-Ibadi, wakil pertama presiden Irak meminta masyarakat internasional bantu negaranya memerangi terorisme.

 

Seperti dilaporkan laman almasalah.com Selasa (5/8), Haidar al-Ibadi seraya mengisyaratkan berlanjutnya aksi kejahatan dan terorganisir kelompok teroris DIIS-Baath terhadap bangsa Irak mengatakan, negara ini menggantikan posisi dunia memerangi terorisme dan masyarakat internasional harus melaksanakan tugasnya menghukum negara pendukung terorisme.

 

Al-Ibadi menilai tujuan kelompok teroris takfiri melaksanakan program asing terhadap Irak adalah memecah belah Baghdad dan menghancurkan bangsa ini. Ia menambahkan, dukungan terhadap rakyat dan kubu minoritas Ezidi yang tengah menghadapi ancaman pembantaian massal oleh kelompok takfiri adalah tugas nasional.

 

Wakil pertama presiden Irak seraya mengisyaratkan berlanjutnya kejahatan teroris terhadap bangsa Irak dan berbagai etnis dengan tujuan memaksa kubu minoritas Ezidi di kawasan Sinjar dan Zumar mengungsi, menekankan pentingnya persatuan bangsa Irak mengantisipasi ancaman yang mengintai negara ini.

 

Dalam hal ini, seorang anggota parlemen Irak seraya menjelaskan bahwa teroris takfiri DIIS asing dengan seluruh nilai-nilai kemanusiaan dan tujuan mereka adalah merusak Islam yang murni dengan menghancurkan masjid, gereja dan tempat ibadah lainnya, meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan masyarakat internasional melaksanakan tugas mereka memerangi teroris DIIS di Irak utara.

 

Seraya mengisyaratkan kekejaman teroris termasuk pembantaian kubu minoritas, penjarahan rumah-rumah mereka serta memaksa ribuan dari etnis ini mengungsi, anggota parlemen Irak ini mendesak dukungan internasional terhadap wilayah Kurdistan untuk bertanggung jawab atas gelombang besar pengungsi di Irak utara.

 

PBB sendiri pada hari Ahad melaporkan arus pengungsi sebesar 200 ribu orang di Irak utara dan menyatakan, para pengungsi membutuhkan air, makanan dan obat-obatan.