Bashar al-Jaafari, wakil tetap Suriah di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyeru keserisuan dalam memerangi terorisme yang merajalela di Suriah. Al-Jaafari Rabu (28/5) saat sidang Dewan Keamanan PBB untuk mengkaji kondisi politik dan keamanan Suriah melemparkan kritikan dan protes terkait sikap dualisme sejumlah anggota PBB dalam menyikapi kelompok teroris di Suriah. Ia menekankan, Dewan Keamanan harus bersikap tegas terhadap para pendukung terorisme di Damaskus.

 

Seraya menjelaskan bahwa negara-negara pro teroris dengan idelogi "Tujuan akan dapat membenarkan alat" mulai memanfaatkan terorisme sebagai sarananya demi mensukseskan kebijakan luar negeri mereka. Sikap ini sangat kentara dalam pidato Presiden AS, Barack Obama pada hari Rabu saat menjelaskan kebijakan luar negeri Gedung Putih.

 

Obama saat menyampaikan pidatonya di akademi militer West Point dengan gamblang menyatakan komitmennya untuk memperkokoh dukungannya terhadap kubu anti Suriah. Calr Levin, senator Demokrat dan ketua Komisi Angkatan Bersenjata di Senat AS mengusulkan undang-undang yang membolehkan militer AS memberi jasa pelatihan dan perlengkapan militer kepada anggota kelompok anti Damaskus. Undang-undang ini akan memungkinkan Chuck Hagel, menteri pertahanan AS memberikan peralatan militer dan pelatihan yang diperlukan kepada anggota kubu anti Suriah yang dipilih Washington.

 

Krisis yang telah berlangsung lebih dari tiga tahun di Suriah memiliki keterkaitan erat dengan kebijakan ambisius "Tujuan akan dapat membenarkan alat". Dukungan terorganisir front Arab-Barat terhadap teroris di Suriah mengindikasikan pemanfaatan milisi bersenjata sebagai alat untuk mencapai ambisi mereka, yakni menggulingkan Bashar al-Assad. Dalam koridor ambisi busuk inilah, Barack Obama dalam pidatonya secara terang-terangan mengungkapkan bantuan negara ini kepada kelompok teroris di Suriah.

 

Poin penting dan patut untuk direnungkan adalah pengelompokan milisi bersenjata di Suriah menjadi kelompok moderat dan radikal. Amerika Serikat ketika mendukung kelompok anti Suriah yang mereka klaim sebagai kelompok moderat, seluruh kelompok teroris yang mengganas di Damaskus memasuki serta menjalankan aksinya atas lampu hijau yang diberikan oleh front Arab-Barat.

 

Terkait isu Suriah, perang melawan terorisme telah menjadi isu politik dan politisasi kasus memerangi terorisme sekedar tindakan untuk mencari-cari alasan. Contohnya, Amerika dalam satu kurun waktu dengan alasan menumpas al-Qaeda dengan lancang telah mengirim pasukan ke kawasan dan dewasa ini dengan berbagai dalih, Washington malah mengirim anggota al-Qaeda ke Suriah. Saat ini pula, Amerika menggulirkan isu pembagian kelompok teroris menjadi moderat dan radikal demi menjustifikasi bantuan logistik dan finansial kepada teroris.

 

Padahal berdasarkan resolusi 1373 Dewan Keamanan PBB, dilarang keras memberi dukungan, khususnya bantuan finansial kepada kelompok teroris di Suriah. Strategi saat ini sejumlah anggota Dewan Keamanan PBB khususnya AS dalam mendukung kelompok teroris di Suriah telah merusak citra dan kredibilitas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai organisasi dunia yang mengemban misi menghapus segala bentuk ancaman, menjaga perdamaian dan keamanan dunia internasional.

Menteri Perekonomian dan Keuangan Republik Islam Iran, Ali Tayebnia mengatakan, Italia mampu menjadi pembuka bagi upaya mengakhiri sanksi terhadap Iran di Eropa dan memainkan peran signifikan dalam pemulihan hubungan Iran dengan negara-negara Eropa.

 

Tayebnia yang beberapa waktu lalu melawat Kazakhstan untuk mengikuti Forum Ekonomi Internasional ketujuh di Astana dan sidang keempat tingkat menteri ekonomi ECO serta konferensi kedua menghadapi krisis finansial global dalam wawancaranya dengan media negara ini menyatakan, "Dalam kondisi baru Iran, Italia dapat memainkan peran postif dan penting dalam menggambarkan hubungan antara Tehran dan negara-negara Eropa."

 

Menteri perekonomian dan keuangan Iran ini menambahkan, "Rakyat Iran dan Italia memiliki sikap dan kecenderungan yang sama, kontak dengan perusahaan Italia juga akan tetap dilanjutkan. Iran dan Uni Eropa tengah menunggu kesepakatan dengan Kelompok 5+1 terkait berkas nuklir yang kemungkinan akan berlangsung paling lama 20 Juli."

 

Tayebnia seraya menjelaskan bahwa bertepatan dengan transparansi kondisi sanksi, dialog dan perundingan dengan perusahaan Italia tengah berjalan, menandaskan, Italia merupakan mitra dagang keempat Iran dalam beberapa tahun terakhir dan kami optiminis mampu memulihkan posisi tersebut.

 

Ia menekankan bahwa Iran adalah negara yang memiliki potensi besar dan menambahkan, Republik Islam tengah berupaya mencapai kemampuan besar ekonomi guna memperkokoh serta memperluas hubungan dagang.

 

Menteri Perkonomian dan Keuangan Iran menjelaskan, Iran memiliki posisi istimewa di dunia terkait sumber minyak dan gas  serta sumber daya manusianya pun unggul.

 

Tayebnia mengungkapkan, dalam beberapa tahun terakhir kami memiliki hubungan sangat baik dengan negara-negara Eropa, namun sangat disayangkan kondisi dalam beberapa tahun terakhir mengalami perubahan, khususnya sejak sejumlah negara Eropa mengikuti kebijakan Amerika Serikat dalam menjatuhkan sanksi terhadap Tehran.

Di atas kertas, janji-janji dua calon presiden (Capres) Indonesia yang akan bertarung pada awal Juli mendatang begitu indah dan meyakinkan.

 

Tengok saja, berbagai program kerja yang dituangkan dalam visi-misi untuk lima tahun ke depan menduduki tampuk tertinggi pimpinan di negeri ini boleh dikatakan cukup konkret untuk membebaskan persoalan bangsa yang menjadi sumber keterpurukan selama ini.

 

Namun, mampukah kedua capres itu baik Prabowo Subianto maupun Joko Widodo merealisasikan janji manisnya di tengah kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terseokseok, karena anggaran subsidi yang terus menggelembung dan diperparah oleh defisit perdagangan yang kian melebar? Dalam rancangan APBN Perubahan 2014, pemerintah telah menaikkan pagu anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) dari Rp210,7 triliun versi APBN 2014 menjadi Rp285 triliun, atau terjadi peningkatan sekitar Rp74,3 triliun.

 

Kenaikan anggaran subsidi BBM memang sulit untuk dihindari. Selain konsumsi BBM bersubsidi terus melambung, juga dipicu oleh nilai tukar kurs yang membumbung tinggi. Dalam APBN 2014, nilai tukar kurs dipatok sebesar Rp10.500 per USD, sedangkan pada RAPBN-P 2014 melonjak menembus sebesar Rp11.700 per USD.

 

Dampaknya bisa ditebak bahwa kenaikan anggaran subsidi BBM jelas menekan APBN. Sementara berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), neraca perdagangan Indonesia mencatat defisit sekitar USD0,43 miliar per Januari 2014. Penyumbang defisit terbesar berasal dari sektor minyak dan gas yang mencapai sebesar USD1,06 miliar.

 

Pengendalian subsidi BBM yang semakin sulit menemukan solusinya bertambah repot ketika target lifting minyak yang dipatok pemerintah dalam APBN 2014 kian jauh dari realisasi yang diharapkan sebesar 870.000 barel per hari. Data dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menunjukkan lifting minyak baru mencapai sekitar 797.000 barel per hari sepanjang periode Desember 2013 hingga Maret 2014.

 

Menaikkan lifting minyak juga salah satu pekerjaan rumah bagi siapa pun yang menjabat presiden kelak. Penetapan angka lifting minyak dalam beberapa tahun belakangan ini tak pernah akurat alias realisasi di bawah target. Jadi, berangkat dengan kondisi tersebut memang "menjinakkan" subsidi BBM bukan persoalan gampang. Namun, bukan berarti presiden mendatang tanpa peluang untuk membebaskan negeri ini dari sanderaan anggaran subsidi tersebut.

 

Sebenarnya, berbagai opsi mengatasi konsumsi BBM bersubsidi tanpa harus menaikkan harga sudah kerap diwacanakan pemerintah. Salah satu opsi yang sejatinya sudah dijalankan, tetapi jauh dari langkah maksimal, adalah konversi BBM ke gas. Kebijakan konversi tersebut berjalan di tempat karena tidak digerakkan secara simultan oleh kementerian yang berwenang. Misalnya penyediaan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) hanya terealisasi dalam hitungan jari.

 

Kita hanya bisa berharap presiden terpilih kelak bisa mewujudkan janji-janjinya, terutama pengendalian subsidi BBM, guna mengurangi beban APBN tanpa harus menimbulkan gejolak di tengah masyarakat, yang telah memberikan mandat kepadanya.

 

Memikat Hati Rakyat dengan Janji

 

Janji calon presiden menurut pengamat politik sulit direalisasikan dan hal itu disadari para capres sendiri. Mengingat kebanyakan calon presiden juga pernah merasakan duduk di pemerintahan.

 

Pengamat Politik dan Praktisi Pendidikan Azyumardi Azzra mengatakan, janji-janji para calon presiden dan calon wakil presiden untuk lebih memakmurkan rakyat Indonesia, dari seluruh sektor hanyalah retoritka belaka.

 

Azyumardi mengakui, memang sebagian janji tersebut kedengarannya sangat melegakan dan menyenangkan, tetapi harus diingat, bahwa para pemilih sekarang tidak bodoh lagi. Karena sudah bisa menilai mana janji tersebut yang mungkin dan yang tidak mungkin diwujudkan karena kondisi keuangan negara.

 

Sebagai contoh, hampir semua calon presiden menjanjikan pendidikan gratis, tanpa bisa menjelaskan dari mana dana untuk penyelenggaraan gratis, lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan. Sementara beban APBN sekarang banyak tersedot untuk pembayaran hutang.

 

Apalagi hampir semua calon presiden dan calon wakil presiden pernah duduk di pemerintahan. Sehingga seharusnya tahu, bahwa janji-janji seperti itu sulit diwujudkan dengan kondisi keuangan negara saat ini.

 

Dan permasalahan bangsa tentu tidak terbatas pada masalah keuangan saja. Banyak permasalahan lain seperti investasi, hukum dan keamanan yang saling terkait untuk memutar roda perekonomian bangsa.

 

Selain mengubar janji yang dinilai berlebihan, Azyumardi juga melihat, bahwa massa yang datang untuk menghadiri kampanye lebih menikmati hiburan ketimbang mendengarkan pidato para calon presiden. Namun di antara janji-janji calon presiden tersebut, ia juga melihat ada juga janji yang realistis untuk diwujudkan seperti pemberantasan KKN dan penegakan hukum.

 

Azyumardi menambahkan seharusnya kampanye yang dilakukan secara dialogis atau bahkan debat calon presiden jauh lebih efektif untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat.

 

Janji Manis Kedaulatan Energi Para Capres

 

Pembahasan krisis energi saat ini menjadi isu seksi bagi kedua kubu capres-cawapres mendatang untuk dicarikan jalan keluar. Pasalnya, krisis energi akan mendatangkan masalah pada tiap sendi kehidupan masyarakat. Sementara, negara menjadi wajib menjaga keberlangsungannya.

 

Ekonom Ikhsan Modjo mendesak realisasi janji manis para capres-cawapres Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta pada sektor energi segera dilaksanakan jika terpilih kelak.

 

Kedua kubu ini bahkan sesumbar mampu berdaulat energi. Seperti pasangan Jokowi-JK akan melakukan penghapusan subsidi BBM dalam empat tahun. Sedangkan, pasangan Prabowo-Hatta akan menghilangkan impor BBM.

 

"Jika saat ini mengungkapkan hal tersebut merupakan janji yang abu-abu, maksudnya belum bisa dipastikan apakah akan dilakukan atau tidak," ujarnya di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (31/5).

 

Menurutnya, saat ini kurangnya pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk infrastruktur energi membuat ketahanan energi Indonesia lemah. "Infrastruktur energi di Indonesia yang masih kurang, atau tidak sebanding dengan peningkatan dengan konsumsi BBM dalam negeri," jelas dia.

 

Selain itu, pemanfaatan energi baru terbarukan belum optimal karena masih terfokus kepada bahan bakar minyak (BBM). "Harga energi kita termasuk bukan hanya BBM subsidi, begitu juga listrik, pupuk," ungkapnya.

 

Oleh karena itu, dirinya menantang kepemimpinan dua calon pemimpin Indonesia itu untuk dapat merealisasikan janji-janji dengan nyata dan bukan sekedar rencana abu-abu. "Karena, kedaulatan energi kan hal yang kerap diungkapkan oleh kedua belah pihak," tutup dia.

 

Sementara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggelar rapat kabinet terbatas bidang politik, hukum, dan keamanan, di Istana Cipanas, Jawa Barat, Ahad (30/5). Dalam pembukaan rapat itu, SBY menyindir calon presiden yang mengobral janji kepada rakyat.

 

Menurut SBY, selama sepuluh tahun memimpin negara, ia sangat mengerti batas kemampuan pemerintahannya. Dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara negara, menurut SBY obral janji saat kampanye sangat menarik, namun bisa saja menjadi masalah bahkan petaka bagi jalannya roda pemerintahan lima tahun mendatang.

Kemajuan Korea Selatan dalam hal privatisasi pelayanan publik jauh berbeda bila dibandingkan dengan negara-negara anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) yang lain. Dalam sektor ini, kinerja Seoul dinilai lemah.

 

Menurut laporan Kantor Berita Yonhap, laporan yang dirilis Organisasi Kekayaan Publik Korsel (KIPF) menunjukkan bahwa pemerintah Seoul berada di urutan paling bawah bila dibanding dengan anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi dalam hal kemajuan privatisasi sektor pelayanan publik.

 

Menurut sumber ini,  persentase pelayanan publik di Korsel yang dicatat dalam kontrak dengan perusahaan swasta berada dalam level 6,8 persen di produk domestik bruto (PDB) negara ini.

 

Hal ini mengakibatkan Korsel menempati posisi 26 di antara 28 anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi.

Pemerintah Cina pada hari Ahad (1/6) mengecam keras pidato Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Chuck Hagel, yang bersifat provokatif.

 

Abe dalam pidatonya di acara Shangri-La Dialogue di Singapura pada hari Jumat, meminta Jepang untuk terlibat lebih aktif dalam menjaga keamanan Asia..

 

"Pidato Abe dan Hagel merupakan tindakan provokatif terhadap Cina," kata Letnan Jenderal Wang Guanzhong, Wakil Kepala Staf Gabungan Militer Cina, seperti dilansir AFP.

 

Dia menegaskan bahwa komentar tersebut "tidak bisa diterima."

 

Sementara itu, Hagel di forum yang sama menyatakan bahwa Washington mendukung langkah-langkah Abe untuk secara aktif membantu menciptakan perdamaian dan ketertiban di kawasan.

 

Hagel di tengah para menteri pertahanan, pejabat tinggi militer, diplomat dan pakar masalah keamanan yang hadir dalam konferensi keamanan itu, mengatakan bahwa AS dan Jepang dalam mendukung upaya-upaya Tokyo ÔÇô untuk pertama kalinya selama hampir dua dekade ÔÇô sedang meninjau ulang pedoman pertahanannya.

 

Forum Keamanan Asia yang berlangsung selama tiga hari itu, selain dihadiri oleh para menhan dari ASEAN, juga diramaikan oleh para pejabat keamanan dari negara-negara Amerika Utara, Asia-Pasifik dan Uni Eropa. Pertemuan tersebut akan ditutup hari ini.

 

Forum itu diselenggarakan di tengah sengketa wilayah antara Jepang dan Cina di Laut Cina Timur.

Perdana Menteri Inggris, David Cameron menyatakan, jika Jean-Claude Juncker, mantan perdana menteri Luxembourg terpilih sebagai ketua Komisi Eropa, maka London mungkin saja keluar dari Uni Eropa.

 

Seperti dilaporkan Press TV, Cameron juga menyatakan kekhawatiran Inggris atas terpilihnya Jean-Claude Juncker sebagai ketua Komisi Eropa kepada Angela Merkel, kanselir Jerman.

 

David Cameron kepada Merkel memperingatkan bahwa penunjukan Juncker sebagai ketua Komisi Eropa akan menggoyahkan posisi pemerintah Inggris.

 

Angela Merkel tercatat sebagai pendukung utama pemilihan Juncker sebagai ketua Komisi Eropa yang baru.

 

Juncker selama bertahun-tahun aktif di tingkat Eropa mendapat penentangan keras dari Inggris, Belanda dan Swedia untuk menjabat ketua Komisi Eropa.

 

Sementara itu, pada hari Jumat (30/5) Perancis secara resmi mencalonkan Michel Barnier, mentan menteri luar negeri Paris sebagai kandidat ketua Komisi Eropa.

Kementerian Luar Negeri Cina menuntut Amerika Serikat untuk memberikan agenda yang transparan tentang penarikan pasukannya dari Afghanistan.

 

Juru bicara Kemenlu Cina, Qin Gang kepada wartawan di Beijingmengatakan, Cina menghormati Kedaulatan, keamanan dan integritas teritorial Afghanistan, dan berharap AS akan memberikan agenda transparan terkait penarikan pasukannya dari negara itu. Demikian dilaporkan IRNA, Jumat (30/5).

 

Ia juga menyinggung kebijakan baru Pentagon untuk memperpanjang penempatan pasukan AS di Afghanistan dan penarikan militer negara itu pada tahun 2016.

 

Qin Gang mengatakan, selama kurun waktu tersebut, AS harus memulihkan keamanan, perdamaian, dan stabilitas di Afghanistan.

 

Sebelumnya, Presiden AS Barack Obama pada Selasa mengumumkan bahwa misi militer AS di Afghanistan akan berakhir pada tahun depan, dan jika kesepakatan keamanan dengan pemerintah Kabul ditandatangani, maka 9.800 pasukan AS akan tetap berada di Afghanistan hingga tahun 2015.

 

Ia menambahkan, pasca tahun 2016, kurang dari 1000 pasukan AS akan tetap di Afghanistan dengan tujuan untuk menjaga keamanan Kedutaan Besar dan Konsulat AS di negara itu.

Rezim Zionis Israel memutus saluran air bersih dan menyebabkan sekitar 80.000 warga Palestina tidak bisa mengakses air minum.

 

Berdasarkan laporan organisasi HAM Israel,  B'Tselem, para pejabat Zionis telah memutus air di sejumlah wilayah Palestina di kota al-Quds (Yerusalem) yang diduduki dan menyebabkan banyak warga Palestina yang tidak dapat mengakses air minum. Demikian dilaporkan kantor berita Qodsna, Jumat (30/5).

 

Menurut laporan tersebut, penduduk di kamp Shuafat,  Ras Khamis, Ras Shahade, dan Dahiyat al-Salam belum bisa mengakses air meski telah meminta kepada walikota al-Quds untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tampaknya permintaan mereka tidak diperhatikan.

Sebelumnya, rezim Zionis juga menghalangi puluhan ribu warga Palestina untuk memperoleh kebutuhan mendasar mereka seperti pengobatan, pendidikan dan pekerjaan.

 

Pemutusan air minum tersebut telah menambah kesulitan dan penderitaan bagi warga Palestina.

Bentrokan internal antara anasir-anasir kelompok teroris terus berkecamuk bersamaan dengan meningkatnya proses rekonsiliasi nasional di berbagai wilayah Suriah.

 

Setelah diumumkannya kompromi dan rekonsiliasi nasional antara militer Suriah dan orang-orang bersenjata, dan pembersihan sejumlah wilayah Damaskus, anasir-anasir kelompok teroris DIIS (Daulah Islam fi Iraq wa Syam) menyerang wilayah Babbila. Namun setelah militan FSA (Free Syrian Army) mencegah masuknya anasir DIIS, terjadilah bentrokan sengit di antara mereka. Demikian dilaporkan jaringan televisi al-Mayadeen Lebanon.

 

Sehari sebelumnya, jaringan televisi Suriah melaporkan bahwa 266 teroris di kota Homs menyerahkan diri kepada pemerintah.

Wakil tetap Suriah di PBB mengkritik kinerja Dewan Keamanan PBB mengenai teroris yang beroperasi di Suriah dan negara pendukungnya.Bashar Jafari mengatakan bahwa dukungan sejumlah negara anggota Dewan Keamanan PBB terhadap kelompok teroris menyebabkan mereka terus melanjutkan kejahatannya di Suriah. Negara-negara ini menghalalkan segala cara untuk mewujudkan tujuannya, termasuk mendukung teroris, meskipun harus menumpahkan darah rakyat Suriah yang tak berdosa.

 

Wakil tetap Suriah di PBB memberikan berbagai bukti seperti pemutusan saluran air bersih yang menyebabkan lebih dari tiga juta warga kota Halab, penembakan roket ke sekolah, universitas dan sarana publik di provinsi Daraa, sebagai akibat destruktif dukungan sejumlah negara anggota Dewan Keamanan PBB terhadap teroris yang beroperasi di Suriah.

 

Statemen Bashar Jafari mengemuka di saat negara-negara Barat, bahkan Uni Eropa sendiri tidak mendukung upaya demokratis yang diperjuangkan pemerintah dan rakyat Suriah melalui pemilihan umum. Faktanya Uni Eropa memperpanjang sanksi terhadap pemerintah Suriah hingga Juni 2015 di tengah kesibukan rakyat dan pemerintah Suriah menyambut pemilu presiden mendatang.Sejumlah analis politik menilai aksi sejumlah negara anggota Dewan keamanan PBB dan Uni Eropa untuk mempengaruhi hasil pemilu mendatang demi kepentingannya menjegal Assad.

 

Perang yang berkobar di Suriah selama tiga tahun lalu hingga kini hasil dari propaganda sejumlah negara Barat dan AS yang didukung beberapa negara di kawasan. Situs Hurriyet menulis, "Demi mendukung doktrin baru "Pemberantasan Terorisme" yang dicanangkan Obama, kelompok oposisi Suriah mendapat pelatihan militer di Turki yang bertetangga dengan Suriah.

 

Hurriyet menyinggung statemen Perdana Menteri Turki, Ahmet Davutoglu yang menyatakan bahwa di Suriah akan terjadi peristiwa penting dalam waktu dekat, dan statemen Obama sebagai bentuk kerjasama baru antara AS dan Turki mengenai Suriah.

 

Dilaporkan, AS menggelontorkan bantuan senilai 300 juta dolar kepada kelompok teroris di Suriah. Selain itu, Washington juga menegaskan urgensi berlanjutnya bantuan finansial bagi milisi teroris yang beroperasi di negara Arab itu. Sikap terbaru pemerintah Obama mengenai Suriah mendapat sambutan dari Arab Saudi. Selain Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar bersama Turki menjadi negara yang terus menerus menggelontorkan bantuan besar bagi kelompok teroris yang beroperasi di Suriah.

 

Kini mereka berupaya menggiring opini publik dunia untuk mempersoalkan hasil pemilu presiden di Suriah. Tapi, tampaknya rakyat dan pemerintah Suriah akan berhasil menangkal konspirasi musuh. Sambutan besar warga Suriah di luar negeri terhadap pemilu presiden kali ini membuktikannya.