Deputi Kementerian Luar Negeri Jerman menunjukkan pembelaannya terhadap kesepakatan nuklir JCPOA dan mengatakan, kesepakatan ini sampai sekarang berhasil mencapai target yang diharapkan.

Niels Annen dalam wawancara dengan Die Welt (5/7/2019) terkait ultimatum Iran untuk menurunkan komitmen nuklirnya, 7 Juli 2019 menuturkan, saya berharap Iran terus mematuhi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian nuklir.

Ia menambahkan, saya mengerti kekecawaan yang dirasakan Iran karena tidak mendapatkan manfaat ekonomi dari kesepakatan nuklir JCPOA, namun kami sudah membentuk mekanisme keuangan khusus atau INSTEX yang setidaknya bisa membantu melanjutkan pasokan kebutuhan medis dan kemanusiaan Iran.

Hari ini, Minggu, 7 Juli 2019 adalah akhir dari batas waktu 60 hari yang diberikan Iran kepada Eropa untuk memenuhi janji-janjinya dalam kerangka kesepakatan nuklir JCPOA.

Presiden Sri Lanka, Maithripala Sirisena menyebut kesepakatan militer apapun dengan Amerika Serikat sebagai pengkhianatan terhadap bangsa.

Dia menyatakan menentang draft Kesepakatan Status Pasukan (SOFA). Demikian dikutip laman Farsnews, Ahad (7/7/2019).

"Pemerintah Kolombo tidak akan menyetujui kesepakatan yang melemahkan kedaulatan dan independensi negara," tegas Maithripala.

"Saya tidak akan membiarkan kesepakatan militer usulan AS yang memungkinkan pasukan mereka bebas mengakses pelabuhan-pelabuhan Sri Lanka, ditandatangani," pungkasnya.

Dilaporkan bahwa presiden Sri Lanka berbeda pendapat dengan Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe mengenai masalah tersebut.

Washington baru-baru ini menyatakan bahwa pihaknya telah mempertimbangkan dana 39 juta dolar untuk memperkuat keamanan maritim di Sri Lanka. Langkah ini bertujuan untuk melawan pengaruh Cina di Samudra Hindia. 

Para peserta konferensi Bahrain dihadiri oleh dua kelompok aktor yaitu pemerintah dan non-pemerintah. Amerika Serikat, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania, dan Mesir merupakan aktor pemerintah yang hadir dalam pertemuan Manama, sementara negara-negara besar dunia memilih absen.

Perwakilan rezim Zionis Israel juga memutuskan absen meski sebelumnya mereka telah menyatakan akan hadir di Manama. Tidak satu pun dari faksi-faksi Palestina mengikuti pertemuan tersebut, dan mereka juga menilai partisipasi negara-negara Arab di Manama sebagai pengkhianatan terhadap Palestina.

Negara-negara seperti Mesir dan Yordania hanya mengirim deputi menteri ke pertemuan Bahrain.

Para aktor non-pemerintah yang menghadiri konferensi Manama terdiri dari mantan pejabat beberapa negara dan pejabat dari beberapa lembaga internasional termasuk direktur Dana Moneter Internasional (IMF).

Level partisipasi yang rendah merupakan salah satu bukti penting yang mengindikasikan kegagalan konferensi, yang digagas oleh Presiden Donald Trump itu.

Pertemuan ini diklaim untuk menggalang dana bagi investasi di Palestina dan untuk pengungsi Palestina yang tinggal di Yordania, Mesir, dan Lebanon. Hanya beberapa hari sebelum konferensi, pemerintah AS mengumumkan insentif ekonomi senilai 50 miliar dolar untuk Palestina.

Insentif ini bertujuan untuk menyuap rakyat dan para pejabat Palestina, yang mencakup 179 proyek infrastruktur dan perdagangan. Dana 28 miliar dolar akan diinvestasikan di Tepi Barat dan Jalur Gaza, 9 miliar dolar untuk warga Palestina di Mesir, 7,5 miliar dolar di Yordania, dan 6 miliar dolar di Lebanon.

Gedung Putih dalam laporan setebal 40 halaman mengklaim investasi pemerintah dan swasta di Palestina akan menciptakan setidaknya satu juta lapangan kerja. Dana 50 miliar dolar ini akan diinvestasikan selama 10 tahun dan diprediksi akan melipatgandakan Produk Domestik Bruto (PDB) Palestina.

Dengan kata lain, AS melalui proposal ini akan merampas wilayah geografi dan urusan keamanan dari Palestina, dan sebagai gantinya menjerat mereka dengan janji-janji investasi.

Selama dua hari (25-26 Juni 2019) konferensi Manama, tidak jelas seberapa besar kepentingan ekonomi yang sudah terpenuhi dari target 50 miliar dolar itu. Tetapi, tujuan ekonomi yang ingin diraih pada pertemuan tersebut tampaknya tidak tercapai.

Warga Palestina di Tepi Barat menggelar protes untuk menentang konferensi Kesepakatan Abad di Bahrain.
Tujuan kedua konferensi Manama terkait dengan agenda politik. Salah satu tujuan utama pertemuan ini adalah menggunakan insentif ekonomi untuk meraih tujuan politik. Para pakar hubungan internasional seperti David Mitrany, percaya bahwa hubungan negara-negara di bidang ekonomi akan membuka ruang untuk kerja sama mereka di bidang politik, keamanan, dan militer.

Dengan kata lain, kerja sama antar-negara di bidang ekonomi dapat diperluas ke kerja sama di ranah yang lebih penting seperti politik dan keamanan. Pemerintah AS tampaknya mengejar tujuan seperti itu dalam hubungan Palestina dengan rezim Zionis.

Penasihat Gedung Putih yang juga menantu Presiden AS, Jared Kushner merupakan salah satu penggagas dan pendukung utama prakarsa Kesepakatan Abad. Dia percaya rakyat Palestina bisa diseret ke meja perundingan melalui iming-iming uang.

Namun, tujuan ini tidak tercapai di Manama, karena semua faksi Palestina termasuk pemerintah Otorita Ramallah, tidak menghadiri pertemuan tersebut dan bahkan menyerukan aksi boikot.

Absennya faksi-faksi Palestina mendorong rezim Zionis menarik diri dari konferensi Manama. Israel memilih absen jika pihak kedua (faksi-faksi Palestina) dalam transaksi itu juga tidak hadir. Dengan demikian, konferensi Manama tidak berhasil dalam mencapai tujuan politiknya.

Mantan kepala kantor kepentingan Iran di Mesir, Mojtaba Amani mengatakan, "Salah satu sinyal kegagalan konferensi Manama adalah bahwa sebelum ia diselenggarakan, nama pertemuan ini telah bergeser dari Kesepakatan Abad ke kesempatan abad."

Konferensi Manama praktisnya memperlihatkan bahwa AS tidak memiliki kredibilitas di tengah faksi-faksi Palestina dan negara-negara kawasan. Di satu sisi, Palestina memandang AS sebagai aktor yang tidak netral dalam konflik dengan Israel. Di sisi lain, sebagian besar negara di kawasan telah memboikot konferensi Manama, karena mereka yakin pertemuan ini sudah mati sebelum dilahirkan.

Pemerintah AS menekankan masalah investasi di Jalur Gaza ketika wilayah itu telah berada di bawah blokade penuh rezim Zionis sejak 2006 sampai sekarang. Pada dasarnya, jika AS benar-benar ingin menjamin kepentingan ekonomi Palestina melalui Kesepakatan Abad ini, mereka bisa membujuk Israel mengakhiri blokade Gaza, daripada membangun pencitraan di Manama.

Ketua Badan PBB untuk Urusan Pengungsi Palestina (UNRWA), Matthias Schmale menyebut proposal Kesepakatan Abad sebagai naif dan mengatakan, "Para pemimpin Palestina merasa tidak diperlakukan sebagai mitra pada level yang setara, karena Washington membuat keputusan sepihak dalam hal ini."

Para demonstran membakar bendera rezim Zionis di kamp pengungsi Ain al-Hilweh Palestina di Lebanon Selatan.
Seorang pengamat AS, Stephen Walt mempertanyakan kredibilitas dan kejujuran Washington dalam prakarsa Kesepakatan Abad.

"Mereka yang berpendapat bahwa prakarsa Jared Kushner tidak akan efektif, tidak menyadari masalah utama isu ini. Prakarsa ini sengaja dibuat tidak efektif. Tentu saja jika maksud dari efektivitas itu adalah perdamaian yang adil dan berkelanjutan. Tujuannya hanya untuk membeli waktu, menyingkirkan debu, dan akhirnya mempermudah kontrol permanen Israel atas Tepi Barat," ujarnya.

Pertemuan Manama telah menyingkap perpecahan antara rakyat dan pemerintah di beberapa negara Arab. Orang-orang Arab di Yordania, Mesir, dan Bahrain menentang konferensi Manama lewat berbagai aksi protes dan mereka meminta pemerintahannya untuk tidak mengikuti pertemuan tersebut.

Namun, rezim Al Khalifa bersedia menjadi tuan rumah pertemuan itu dan perwakilan dari Yordania dan Mesir juga menghadirinya meskipun pada level yang lebih rendah. Sebenarnya, konferensi Manama menunjukkan bahwa penguasa beberapa negara Arab tidak memiliki kredibilitas dan wibawa di tengah rakyatnya.

Rakyat Bahrain sendiri menganggap pertemuan itu sebagai hal memalukan dan konspirasi terhadap Palestina. Mereka menyatakan sikap rezim Al Khalifa tidak mewakili pandangan seluruh rakyat Bahrain dan rakyat akan tetap membela Palestina dalam kondisi sesulit apapun.

Konferensi Manama juga ditentang oleh banyak tokoh Arab termasuk, Ketua Gerakan Nasional al-Hikmah Irak, Sayid Ammar Hakim dan pemimpin Syiah Bahrain Syeikh Issa Qassim.

Ammar Hakim mengatakan, "Pertemuan Bahrain lahir dalam keadaan mati, karena rezim Zionis terjebak dalam persoalan internal yang disebabkan oleh kegagalan membentuk kabinet, dan karena itu tidak memiliki kabinet untuk bernegosiasi dengan negara-negara Arab peserta pertemuan itu."

Syeikh Issa Qassim menuturkan, "Kesepakatan Abad dirancang untuk menjual dan membaiat; berbaiat dengan penjajah. Apakah kaum Muslim akan menerima ini? Rakyat Palestina tidak akan pernah mau menyerahkan tanah airnya kepada Donald Trump dan Zionis dengan imbalan beberapa miliar dolar. Kesepakatan ini hanya untuk menjual harga diri dan kemuliaan kita."

Teman-teman dan kerabat Imam tiba di rumah satu demi satu. Imam sendiri telah meminta mereka untuk berkumpul di depannya di saat-saat terakhir hidupnya. Imam meneguk air. Kondisi Imam membuat semua orang khawatir dan sebagian justru menangis dengan hebat. Imam Shadiq as memanggil mereka dengan tenang dan meminta mereka untuk tetap diam dan mendengarkan dengan baik.

Imam kemudian berkata, "Saya telah mengundang kalian ke tempat ini sehingga dapat mendengar kata-kata saya di saat-saat terakhir." Untuk beberapa menit ruangan menjadi sunyi. Semua orang yang hadir di situ ingin tahu mengapa Imam memanggil mereka.

Wajah Imam Shadiq as berubah. Perlahan-lahan beliau membuka bibirnya dan berkata, "Syafaat kami bukan untuk mereka yang menganggap ringan shalat." Ini adalah nasihat terakhir dari Imam Shadiq as. Dunia Islam dalam kesedihan karena kehilangan pribadi yang hebat dan merasakan kesedihan yang mendalam akan kepergian Imam Shadiq as pada 25 Syawal 148 HQ. Ruh suci Imam Shadiq as di hari ini telah bergabung dengan alam malakuti yang tinggi dan damai di sisi Allah Swt.

Era tiga Imam; Imam Sajjad, Baqir dan Shadeq as dapat dikata sebagai periode penjelasan intelektual, ilmiah, dan budaya Islam murni. Selama periode ini, Imam Sajjad as melalui upaya ilmiahnya dan melalui doa dan munajat, membangun kembali fondasi Islam murni. Melanjutkan gerakan beliau, Imam Baqir as menjelaskan geometri dan kerangka Islam Nabi dan Alawi dengan prinsip-prinsip dan prinsip-prinsip dan cabang agama, dan kemudian Imam Sadiq as mendirikan fondasi agama di atasnya dan menguatkan otoritas ilmiah, agama, dan politik para imam.

Umur penuh berkah Imam Shadiq as 65 tahun dari selama 34 tahun, beliau memikul tanggung jawab sensitif sebagai Imam dan pemimpin umat. Selama tahun-tahun ini, Imam Shadiq as juga memimpin komunitas ilmiah dan intelektual masyarakat. Munculnya konflik antara dua keluarga Bani Umayah dan Bani Abbasia memberikan kesempatan besar bagi Imam Shadiq as untuk menjaga Islam dari bahaya pengalihan yang direncanakan oleh para penguasa.

Pada akhir rezim Bani Umayah, situasi masyarakat Islam sangat rapuh. Kekuasaan dan tirani para penguasa Umayah membuat orang menderita. Kemiskinan dan korupsi menyelimuti masyarakat, dan moralitas serta spiritualitas dalam hubungan masyarakat meredup. Ajaran al-Quran dan hadis Nabi, yang seharusnya mengantarkan manusia kepada kesempurnaan dan mendidik sifat-sifat baik di tengah masyarakat menjadi alat di tangan yang kuat.

Di sisi lain, banyak sekte dan kelompok, dengan berbagai gagasan dan pemikiran, berupaya menyebarkan filosofi ateis dan khurafat di kalangan masyarakat. Dalam situasi yang bergolak ini, Imam Shadeq as, setelah ayahnya, Imam Baqir as, mengambil beban kepercayaan ilahi dan memikul tanggung jawab memimpin umat Islam.

Imam Jakfar Shadeq as memiliki puncak ilmu yang tinggi dari pengetahuan dan menjadi sumber makrifat bagi dunia. Imam Shadiq as adalah ahli pemikiran di berbagai cabang ilmu pengetahuan dan dengan pikirannya yang tinggi berhasil mendidik para ulama. Sejarah mencatat sekitar 4.000 orang yang telah menjadi murid langsung atau tidak langsung Imam Shadiq as dan yang telah belajar di banyak bidang dari ilmu pengetahuan alam hingga filsafat, fiqih dan sejarah dan membawa budaya dan pemikiran Islam ke orang lain.

Kuliah Imam Sadiq as menjadi pusat perhatian para intelektual dengan berbagai pandangan dan keyakinan. Di sekolah ilmiah Imam, bahkan mereka yang tidak percaya pada agama-agama samawi, dengan bebas berpartisipasi dan menyampaikan pemikiran mereka, dan Imam Shadiq as menjawab semuanya dengan penuh ketelitian.

Mir Ali India, seorang tokoh Ahli Sunnah waktu itu mengatakan tentang posisi ilmiah Imam Shadiq as, "Penyebaran ilmu-ilmu pada masa itu terbantu oleh Imam Shadiq as, pemikiran menjadi bebas dan mengambil pemikiran darinya. Diskusi filosofis dan intelektual di semua masyarakat Islam menjadi populer. Kita tidak boleh lupa bahwa orang yang memimpin gerakan intelektual ini di dunia Islam adalah cucu Ali ibn Abi Thalib as yang dikenal dengan nama Imam Shadiq as. Dia adalah pribagi yang cakrawala berpikirnya sangat terbuka dan kecerdasan serta pemikirannya Itu sangat dalam. Bahkan, ia adalah yang pertama mendirikan sekolah intelektual di dunia Islam."

Di masa ketika perubahan budaya dan benturan berbagai pemikiran dan akidah menjadi masalah harian masyarakat Islam, Imam Shadiq as melakukan dialog dan diskusi dengan para pemilik akidah dan pemikran. Beliau mendengarkan pandangan mereka dan memberikan jawaban berdasarkan logika yang kuat dan penjelasan yang terang.

Abu Hanifah mengatakan, "Suatu hari, Khalifah Manshur Dawaniqi, Khalifah Kedua Bani Abbasiah, mengirim seseorang kepadaku dan berkata, 'Wahai Abu Hanifah! Masyarakat begitu tertarik dengan Jakfar bin Muhammad. Ia memiliki basis sosial di tengah-tengah masyarakat. Engkau bertugas untuk mengurangi ketertarikan ini agar masyarakat menjauh darinya. Oleh karenanya, engkau segera menyiapkan masalah yang benar-benar rumit dan pada waktu yang tepat tanyakan itu kepadanya.' Saya menyiapkan sekitar 40 masalah yang sulit.

Suatu hari, Manshur memanggil saya. Ketika saya tiba dihadapannya, saya melihat Jakfar bin Muhammad sedang duduk di sebelah kanannya. Saya begitu terkesima dengan kewibawaan dan keagungannya, sehingga sulit untuk menjelaskannya. Ketika melihat Manshur, Khalifah Bani Abbasiah, ia tidak memiliki kewibawaan itu. Akhirnya dengan permintaan Manshur, saya menyampaikan satu persatu dari empat puluh pertanyaan kepadanya. Jakfar bin Muhammad dengan penuh kesabaran dan penguasaan yang luas biasa menjawa semuanya. Ia menjelaskan akidah semua kelompok. Di sebagian masalah, ia seakidah dengan kami dan di bagian lainnya sepakat dengan pendapat ulama Madinah. Terkadang beliau menolak dua pendapat itu dan menjelaskan pendapat ketiga. Saya tidak pernah melihat orang yang lebih ahli fiqih dan lebih berilmu dari Jakfar bin Muhammad. Ia orang paling pandai dari umat ini."

Imam Shadiq as di masa kehidupannya yang penuh berkah selalu memiliki keakraban khusus dengan al-Quran dan dengan banyak ungkapan, beliau menyebut keakraban dengan al-Quran merupakan sumber keselamatan dan keberuntungan manusia serta mengajak semua orang untuk lebih akrab dengan al-Quran. Beliau senantiasa bersama al-Quran baik secara lahiriah dan bathiniah. Sebagaina beliau sendiri pernah berkata, "Saya mencari sesuatu yang bisa kuakrabi dan di baliknya akan menemukan ketenangan dan itu adalah membaca al-Quran." Beliau pernah berkata, "Al-Quran adalah sebuah perjanjian antara pencipta dan makhluk. Sudah selayaknya bila seorang muslim setiap hari melihat surat perjanjiannya dan setidaknya membaca lima puluh ayat darinya."

Dalam sebuah ucapan dari Imam Shadiq as disebutkan, "Seseorang yang mampu menghentikan kemarahannya, padahal ia dapat menunjukkannya, Allah Swt akan memenuhi hatinya di hari kiamat dengan keridhaan-Nya."

Suatu hari, seseorang dari keluarga Imam Shadiq as karena satu masalah di belakang beliau berbicara yang tidak baik tentangnya kepada orang lain. Imam Shadiq as mengetahui masalah ini dari seseorang dan ketika beliau mendengar berita ini, beliau sangat tidak suka, tapi tanpa menunjukkan reaksinya, dengan tenang beliau bangkit dan mengambil wudhu dan menyibukkan diri dengan shalat. Seseorang yang hadir waktu itu mengatakan, "Saya beranggapan beliau akan melaknat seseorang dalam doa di shalatnya dan memohon kepada Allah agar mengazabnya. Tapi saya menyaksikan Imam Shadiq as setelah menyelesaikan shalat dan berdoa lalu berkata, 'Ya Allah! Saya telah memaafkannya dan memohon kepada-Mu dengan kebesaran dan kepemurahan-Mu agar memaafkannya dan tidak menyiksanya."

Pribadi luar biasa dengan sifat kemanusiaan yang sempurna serta keilmuwan yang luas membuat Imam Shadiq as begitu terkenal dan sangat berpengaruh di tengah masyarakat. Oleh karenanya, para penguasa taghut Abbasiah begitu membenci beliau. Sedemikian benci, sampai mereka memutuskan untuk membunuh beliau dan untuk itu mereka meracuni beliau. Baqi' adalah tanah yang penuh berkah, dimana banyak manusia suci yang dimakamkan di sana, kuburan suci dari manusia tinggi dan pemberi petunjuk.

Kami mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas syahadah Imam Shadiq as denganharapan para pengikut beliau mendapat rahmat Allah Swt.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi dijadwalkan melakukan sejumlah pertemuan bilateral di sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Osaka, Jepang pada Sabtu ini. Pertemuan bilateral itu, antara lain dengan Bank Dunia, India, Arab Saudi, Brazil, dan Australia.

Informasi di Media Center KTT G20 Osaka, Jepang, Sabtu (29/6/2019), menyebutkan sejumlah pertemuan bilateral akan dilakukan di Gedung Intex Osaka, Jepang. Sementara Presiden Joko Widodo menyampaikan inisiatif Indonesia atas usulan "Inclusive Digital Economy Accelerator Hub" atau IDEA Hub dalam KTT G20 di Osaka Jepang, Jumat. Demikian pantuan Parstodayid pada kegiatan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dari Antaranews hari Sabtu (29/06).

Indonesia memberikan perhatian lebih atas isu inklusivitas dalam ekonomi digital dan pengembangan sumber daya manusia yang menjadi salah satu topik pembahasan dalam KTT G20 di Osaka, Jepang itu.

Indonesia mengonsepkan IDEA Hub sebagai sebuah wadah global bagi para pelaku bisnis digital, utamanya yang berstatus Unicorn, untuk mengkurasi ide serta berbagi pengalaman yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah, swasta, maupun UMKM.

Usulan IDEA Hub ini dicetuskan untuk mengurangi angka kesenjangan sosial dan ekonomi antarnegara.

"IDEA Hub pada dasarnya merupakan tempat mengurasi, mengelola, dan berbagi pengalaman model bisnis digital para Unicorn anggota G20," ujar Presiden dalam KTT G20 Sesi II yang membahas soal ekonomi digital dan kecerdasan buatan.

Pembelajaran terhadap model bisnis digital dalam IDEA Hub tersebut mencakup tiga area informasi, yakni sharing economy, workfoce digitalization, dan financial inclusion.

Ketiga area informasi itulah yang diharapkan dapat mengurangi ketimpangan ekonomi antarnegara dan mempercepat ekonomi inklusif secara global.

Isu inklusivitas inilah yang mendorong Indonesia menyelenggarakan The 1st World Conference on Creative Economy di Bali pada November 2018

Presiden Indonesia Joko Widodo dan Ibu Iriana
Di samping itu, Presiden Joko Widodo juga memandang perlunya mempersiapkan masyarakat ekonomi digital yang mampu memanfaatkan perkembangan ekonomi digital yang tengah berkembang. Menurutnya, ada tiga pilar utama dalam upaya mempersiapkan masyarakat ekonomi digital itu.

"Pertama, peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia. Kedua, pembangunan infrastruktur digital penting untuk terus ditingkatkan," ucapnya seperti disampaikan Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.

Dalam hal pembangunan infrastruktur digital, Indonesia sedang membangun proyek Palapa Ring yang nantinya akan menyambungkan jaringan infrastruktur digital sepanjang 13.000 kilometer. Jaringan tersebut akan mampu menjangkau 514 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia.

Adapun pilar ketiga pembangunan masyarakat ekonomi digital yang disebutkan Presiden ialah perbaikan dan peningkatan iklim investasi dalam mendukung pengembangan ekonomi digital.

"Ketiga, ekosistem dan iklim investasi pengembangan ekonomi digital harus terus diperbaiki," tuturnya.

Di hadapan para pimpinan negara-negara G20 yang hadir, ia juga mengingatkan bahwa ekonomi digital dan pemerataannya harus mampu menjangkau kepentingan segenap golongan masyarakat sebagaimana prinsip yang ditetapkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

"Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan bahwa ekonomi digital tidak boleh melupakan kepentingan setiap orang. Tidak boleh ada orang yang tertinggal no one left behind," katanya.

Keadilan Pajak di Era Digital

Presiden Joko Widodo di KTT G20 menyatakan akan terus mengikuti kerja sama internasional untuk bisa mendapatkan suatu rezim perpajakan yang adil di era digital.

"Presiden Jokowi dalam pernyataannya juga akan terus mengikuti kerja sama internasional ini untuk bisa mendapatkan suatu rezim perpajakan yang adil di era digital," kata Menkeu Sri Mulyani ketika menjelaskan perkembangan hari pertama KTT G20 bersama Menlu Retno Marsudi di Osaka Jepang, Jumat.

Menkeu mengatakan para Menkeu G20 berharap pada 2020 sudah ada kesepakatan mengenai bagaimana perpajakan untuk ekonomi e-commerce ini bisa disepakati.

"Sekarang ini sudah lebih dari 47 juta akun yang berasal dari luar negeri dan nilainya sekitar 5 triliun euro yang sudah di"disclosse" yang tadinya sangat rahasia," katanya.

Menurut Sri Mulyani, hal itu merupakan bagian dari kemajuan mengenai "automatic exchnage of information".

"Bahkan ada negara yang mampu mendapatkan hak perpajakan negara yang hilang karena ada sekresi itu," katanya.

Sementara itu, Menlu Retno Marsudi menjelaskan perundingan pada hari pertama KTT G20 ada dua sesi. Sesi pertama mengenai ekonomi global, perdagangan, investasi. Sementara sesi kedua mengenai inovasi ekonomi digital.

Ia menjelaskan, Presiden Jokowi pada hari pertama berbicara di sesi dua mengenai masalah inovasi ekonomi digital.

Menurut Menlu, ada dua hal yang paling utama yang disampaikan Presiden Jokowi di sesi kedua.

Pertama, masalah kebebasan aliran data. Salah satu tema yang diusung Jepang adalah kepercayaan terhadap kebebasan aliran data.

Presiden Jokowi mengatakan "flagship" ini didukung namun perlu ada norma dan aturan hukum internasional yang harus disepakati bersama dan kapan tenggat waktu untuk melaksanakannya karena dikhawatirkan jika norma dan hukumnya belum kuat untuk mengatur data free flow maka dikhawatirkan akan digunakan orang tidak bertanggung jawab.

Kedua, mengenai inisiatif Indonesia atas usulan "Inclusive Digital Economy Accelerator Hub" atau IDEA Hub.

"Ini intinya untuk menyediakan 'platform' untuk kurasi pengelolaaan dan berbagi pengalaman mengenai model bisnis dari para 'unicorn' para anggota G20," jelas Retno.

Perdana Menteri rezim Zionis Israel kembali mengancam akan melancarkan serangan militer ke Suriah.

IRNA (29/6/2019) mengutip media Israel melaporkan, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, Jumat (28/6) mengatakan, serangan militer Israel ke Suriah adalah bagian dari program kerja Tel Aviv dan akan terus dilakukan.

Rezim Zionis Israel selalu memberikan dukungan dan bantuan kepada para teroris dengan menggempur pangkalan-pangkalan serta markas militer Suriah di berbagai wilayah negara itu. 

Deputi Menteri Luar Negeri Iran urusan politik menilai pertemuan komisi bersama kesepakatan nuklir JCPOA di Wina baru-baru ini, positif, dan menurutnya, dalam beberapa hari ke depan, transaksi keuangan Iran dan Eropa melalui mekanisme INSTEX akan segera dilakukan.

Sayid Abbas Araqchi, Jumat (28/6/2019) terkait pertemuan komisi bersama JCPOA di Wina, kepada wartawan menuturkan, meski tiga negara Eropa sudah melakukan sejumlah langkah dalam kerangka INSTEX, namun langkah tersebut sampai saat ini masih jauh dari harapan Iran.

Araqchi menambahkan, di sisi lain, Iran mencapai kesepakatan dengan penandatangan JCPOA lain untuk segera menggelar pertemuan komisi bersama JCPOA pada tingkat menteri luar negeri.

"Kemajuan yang dicapai dalam perundingan ini tidak cukup untuk mengubah sikap Iran terkaitt JCPOA," ujarnya.

Deputi Menlu Iran menerangkan, negara-negara Eropa lain ingin bergabung memberikan sumbangsih dalam mekanisme keuangan ini, dan sejauh ini INSTEX terbuka bagi semua negara Eropa, mereka bisa melakukan transaksi perdagangan dengan Iran melalui mekanisme ini.

Araqchi juga menekankan bahwa negara-negara Eropa harus serius dalam hal ekspor minyak Iran. Selain itu, dicapai sejumlah kemajuan terkait reaktor nuklir Arak, dan semua pihak sepakat pembangunan reaktor baru ini akan dihentikan pada waktu yang ditetapkan bersama. 

Presiden Cina menekankan, "Sebagian negara maju tengah menerapkan kebijakan proteksionis yang berujung pada munculnya konflik perdagangan dan blokade ekonomi."

Xi Jinping, Presiden Cina dalam pertemuan dengan kepala-kepala negara kelompok BRICS di sela-sela KTT G20 di Osaka Jepang menyatakan, "Sebagian negara-negara, termasuk negara-negara Barat tengah menghantam dan menghancurkan sistem perdagangan global."

"Negara-negara ini juga mempengaruhi negatif terhadap kepentingan bersama sebagian negara dan membayangi perdamaian dan stabilitas keamanan di seluruh dunia," tambah Xi Jinping.

Presiden Cina menjelaskan bahwa di bawah kondisi seperti ini, negara-negara anggota BRICS harus meningkatkan tingkat kemampuan dan fleksibilitasnya untuk menghadapi bahaya asing.

Jelas bahwa maksud dari presiden Cina soal peran merusak kebijakan proteksionisme terhadap sistem perdagangan global adalah pemerintah Amerika Serikat.

Lebih dari setahun lalu, Donald Trump, Presiden Amerika Serikat dengan tujuan merealisasikan slogan "American First" bersandar pada kebijakan proteksionis industri dalam negeri, menerapkan tarif yang tidak biaa dan keluar dari aturan perdagangan global, sehingga menyebabkan negara-negara seperti Cina tidak dapat mengekspor produk-produknya ke Amerika Serikat seperti sebelumnya.

Tentu saja tujuan kebijakan Washington ini tidak hanya menarget Cina, dan peningkatan tarif bea masuk Amerika atas produk aluminium, baja dan sejumlah produk ekspor ke negara ini juga mencakup Uni Eropa atau negara-negara lain seperti Meksiko, Kanada, Jepang, India dan Korea Selatan.

Pemerintah Amerika Serikat dengan berlandaskan pada jenis kebijakan arogansi berusaha membatasi impor dari luar negeri dengan memanfaatkan berbagai cara untuk memaksa partner-partnernya untuk menyiapkan sarana bagi akses perusahaan-perusahaan Amerika Serikat ke pasar-pasar negara ini lebih banyak. Untungnya upaya ini masih gagal sampai saat ini.

Penolakan serius Cina, Jepang dan India di Benua Asia dengan tuntutan Amerika Serikat untuk memberikan akses luas pasarnya menunjukkan bahwa Gedung Putih seperti sebelumnya tidak mampu memaksa negara-negara lain dengan alat tekan dan ancaman untuk mengikuti kebijakan sepihak Washington.

Itulah mengapa KTT G20 di Jepang menjadi peluang untuk mengritik kebijakan ekonomi Amerika Serikat, mulai dari perang dagang AS hingga sanksi ilegal terhadap negara lain yang menolak kebijakan arogansi Washington.

Perang dagang
Ada pandangan yang mengatakan bahwa seberapa jauh pemerintah Amerika Serikat bergerak mengikuti kebijakan proteksionisme ekonomi atas industri dalam negeri dan merusak tatanan sistem perdagangan global, sejauh itu ula negara-negara lain, khususnya para partner Gedung Putih justru semakin kuat melawannya dengan mengambil sikap konvergensi lebih besar untuk menahan kebijakan anti persaingan Washington di kancah perdagangan global.

Kehadiran tiga negara; Cina, Rusia dan India sebagai anggota BRICS dalam lingkaran perang dagang Amerika yang termasuk kekuatan ekonomi baru dunia menyiapkan sarana bagi mereka untuk memperluas kerja sama bersama demi mengurangi kerugian yang bersumber dari kebijakan proteksionisme Gedung Putih.

Pemerintah Amerika Serikat akan menjatuhkan sanksi kepada negara manapun yang membeli minyak Iran, dan tidak ada pengecualian.

Kantor berita Reuters (28/6/2019) melaporkan, hal itu disampaikan oleh Utusan khusus Amerika untuk Iran, Brian Hook pada Jumat (28/6).

Brian Hook menegaskan, kami akan menyanksi minyak mentah Iran. Saat ini tidak ada kekurangan pasokan minyak. Kami akan menyanksi pembelian ilegal minyak mentah Iran.

Ia menambahkan, Iran terlalu sering menolak diplomasi, mereka harus menghentikan agenda sektarian menciptakan koridor kekuasaan Syiah untuk mendominasi Timur Tengah.

Di sisi lain, menurut Hook, Eropa harus bersikap lebih keras terhadap Iran daripada tetap mengandalkan kesepakatan nuklir, dan setiap negara yang membeli minyak dari Iran harus siap membayar biayanya. 

Asisten khusus ketua parlemen Iran bidang internasional mengatakan, rezim Zionis Israel akan menjadi pecundang utama di kesepakatan abad.

"Kesepakatan abad sama seperti aksi tak terpuji presiden Amerika lainnya termasuk isu relokasi kedubes negara ini dari Tel Aviv ke Quds, akan diabaikan oleh dunia," papar Hossein Amir Abdollahian saat bertemu dengan Nasser Abu Sharif, wakil Jihad Islam Pelestina di Tehran seperti dilaporkan IRNA Rabu (26/06).

Seraya menjelaskan bahwa kesepakatan abad tidak akan menorehkan prestasi bagi Israel, Amir Abdollahian menambahkan, rencana ini akan mendorong persatuan rakyat, muqawama Palestina dan negara-negara pendukungnya dalam melawan ketamakan rezim Zionis.

Asisten khusus ketua parlemen Iran bidang internasional seraya mengisyaratkan perilaku tak bertanggung jawab sejumlah negara Arab mengakui secara resmi Israel menekankan, Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Bahrain dengan pendekatan kelirunya ingin mengakui secara resmi Israel. Kebijakan ini di dalam negeri mereka mendapat penentangan luas.

Amir Abdollahian juga menegaskan berlanjutnya dukungan Republik Islam Iran terhadap hak-hak rakyat tertindas Palestina.

Sementara itu, Nasser Abu Sharif di pertemuan ini seraya mengisyaratkan dukungan Rahbar Ayatullah al-Udzma Sayid Ali Khamenei terhadap Palestina dan kepemilikan abadi Quds bangsa Palestina, menyebut aneh sikap presiden AS dan sejumlah negara kawasan serta mengatakan, front muqawama bangkit melawan AS dan rencana kesepakatan abad.