کمالوندی

کمالوندی

 

Setahun telah berlalu sejak penarikan diam-diam pasukan Amerika dari Afghanistan. Meskipun Washington mengklaim telah mengakhiri pendudukan Afghanistan dan meninggalkan negara ini, tetapi perilaku dan kinerja Gedung Putih menunjukkan bahwa AS masih menyandera Afghanistan dengan menciptakan masalah baru bagi negara Asia selatan ini.

Langkah AS memblokir properti dan aset negara Afghanistan yang tertindas dalam situasi ketika mereka membutuhkan bantuan keuangan dan ekonomi melebihi sebelumnya, dianggap sebagai pencurian terbuka terhadap Afghanistan, yang menghadapi banyak masalah ekonomi. Dengan dalih menghukum Taliban, yang diklaim melanggar Perjanjian Doha, Amerika Serikat menyita sekitar 10 miliar dolar aset Afghanistan dan tidak mengizinkannya  ditarik.

Sebenarnya, setahun setelah penarikan pasukan Amerika dari Afghanistan, negara ini masih menjadi sandera Washington. Perubahan politik secara tiba-tiba di Afghanistan menimbulkan kekhawatiran di berbagai kalangan rakyat Afghanistan yang menyebabkan perpindahan jutaan orang Afghanistan mengungsi ke berbagai negara. Hal ini berarti bahwa klaim Amerika  menciptakan negara yang aman di Afghanistan pada tahun 2001 hanya sekedar isapan jempol belaka. Sebab faktanya, pendudukan Afghanistan bukan hanya membuatnya tidak aman, tetapi juga membuat orang Afghanistan mengungsi dari rumah mereka sendiri ke negara lain.

Sementara itu, masalah yang kurang mendapat perhatian dari kalangan media mengenai perilaku penjajah yang tidak manusiawi terhadap rakyat Afganistan. Aksi penyiksaan sewenang-wenang dan penangkapan secara membabi buta oleh pasukan AS, yang disebut oleh mantan Presiden Afghanistan, Hamid Karzai sebagai bandit, hanya sebagian kecil dari kejahatan pasukan Amerika di Afghanistan. Kondisi malang dan menyedihkan rakyat Afghanistan saat ini adalah hasil dari pendudukan Amerika selama bertahun-tahun di negara ini.

Amerika menghancurkan struktur negara itu sedemikian rupa, sehingga orang-orang Afghanistan tidak akan dapat membangun kembali negara mereka dan memecahkan masalah mereka selama beberapa dekade, terutama karena kerusakan sosial, psikologis dan medis yang menimpa rakyat Afghanistan menjadi masalah selama beberapa generasi. Selama pendudukan Amerika di Afghanistan, militer Amerika menggunakan amunisi dan bom, yang efeknya diperkirakan akan berlangsung selama beberapa dekade, termasuk cacat mental dan fisik. Sementara Amerika Serikat mengklaim telah menghabiskan ratusan miliar dolar untuk mendanai kehadiran militernya di Afghanistan selama dua dekade, dan tentara Amerika juga menderita kerugian yang signifikan dalam memecahkan masalah Afghanistan, termasuk membangun keamanan.

Pada saat yang sama, kinerja pasukan Amerika selama dua dekade pendudukan Afghanistan menunjukkan bahwa mereka menjadi penyebab ketidakamanan dengan membunuh orang-orang di negara ini. Bahkan mereka bersenang-senang dengan memutilasi jenazah orang Afghanistan.

Salah satu alat Amerika untuk memperkuat kehadiran dan pengaruhnya di Afganistan dan negara-negara lain adalah dengan membentuk dan memperkuat kelompok teroris yang menjadi landasan bagi kehadiran militer Amerika di Afganistan. AS memanfaatkan kehadiran sekitar 20 kelompok teroris seperti Al Qaeda dan Daesh yang aktif dan menjadi ancaman keamanan negara ini. Pada saat yang sama, AS ikut campur dalam terjadinya ledakan dahsyat dan pembunuhan rakyat Afghanistan selama dua dekade pendudukan di negara ini dengan tujuan untuk mencegah protes anti-Amerika.

Ali Wahedi, seorang ahli Afghanistan, mengatakan, "Amerika telah menghancurkan infrastruktur ekonomi dan industri negara ini dalam dua dekade pendudukan Afghanistan, sehingga bantuan masyarakat internasional diperlukan selama bertahun-tahun untuk memulihkannya."

Di sisi lain, beberapa negara regional seperti Turki dan Uni Emirat Arab (UEA) berusaha untuk memanfaatkan kondisi Afghanistan untuk kepentingan mereka sendiri. Bahkan, mereka membuka jalan bagi rezim Zionis ke Afghanistan dengan mengklaim membantu menyelesaikan masalah navigasi udara Afghanistan, termasuk penguasaan bandara. Oleh karena itu, risiko kehadiran pasukan dari luar kawasan di Afghanistan tidak kurang dari selama pendudukan oleh Amerika dan NATO.

Mengenai masalah ini, Pakar Afghanistan Seyed Hosseini menjelaskan, "Kekosongan yang disebabkan oleh penarikan pasukan Amerika yang tidak bertanggung jawab dari Afghanistan menyebabkan beberapa negara dengan rakus datang ke Afghanistan untuk mengambil keuntungan dari ketidakmampuan Taliban untuk memecahkan masalah."

Namun beberapa negara tetangga Afganistan, termasuk Republik Islam Iran yang selalu berdiri di sisi rakyat Afganistan, terus membantu menyelesaikan permasalahan rakyat Afganistan.

Abol Fazl Zahrawand, pakar masalah Afghanistan, mengungkapkan, “Republik Islam Iran telah bersama rakyat Afghanistan selama lebih dari empat dekade dan tidak pernah meninggalkan mereka sendirian. Setelah penarikan pasukan Amerika dari Afghanistan dan munculnya banyak masalah, Republik Islam Iran tetap membantu orang-orang Afghanistan." 

Bagaimanapun, meskipun AS secara fisik mengklaim telah meninggalkan Afghanistan, tapi plot AS untuk terus mencampuri urusan dalam negeri negara ini melalui metode proksi, dan kehadiran pasukan intelijen AS yang berkelanjutan di Afghanistan tidak boleh diabaikan. 

Isu ini penting bagi Amerika, karena upaya Washington selama dua dekade pendudukan Afghanistan untuk mengubah budaya publik gagal. Padahal mereka telah menghabiskan jutaan dolar dan mendirikan puluhan lembaga budaya Barat, tapi tetap gagal membangun posisi yang solid di tengah masyarakat Afghanistan, dan keamanan untuk keberlanjutannya di negara ini. Oleh karena itu, bersama dengan langkah-langkah intelijennya, AS menempuh kebijakan belah bambu, dan hasutan antara kelompok etnis dan agama di Afghanistan.

 

Pada bulan September 1988, salah satu buku paling kontroversial dalam sejarah Inggris, buku yang menghina Satanic Verses, diterbitkan dengan bantuan jaringan keuangan dan periklanan kolonialisme.

Penerbitan buku ini, sebagai tipu muslihat baru sistem dominasi global yang tujuannya menyasar wajah Islam paling bersinar. Propaganda media Eropa yang luas, termasuk pemilihan buku ini sebagai buku terbaik tahun itu di Inggris, menyebabkan popularitas The Satanic Verses bergerak sangat cepat dan tidak wajar. Pada saat yang sama, kekurangajaran besar pada Nabi Muhammad Saw menyebabkan kemarahan umat Islam dari 20 negara di dunia terutama Muslim Pakistan, India, Sudan. , Afghanistan, Lebanon, Kenya, Thailand, Tanzania, Indonesia, Singapura, Venezuela, dan Iran, selain Muslim Inggris.

Protes buku Ayat-Ayat Setan di Tehran tahun 1988
Novel Salman Rushdie "Ayat-Ayat Setan" adalah sebuah buku penghujatan yang mengolok-olok kepercayaan umat Islam dan menghina Tuhan pencipta alam dan para nabi ilahi dalam bentuk cerita fiksi. Oleh karena itu, pada tanggal 25 Bahman 1367 HS (1988), dikeluarkan fatwa historis Imam Khomeini ra tentang kemurtadan Salman Rushdie. Imam Khomeini ra sementara menetralkan tren ini, mengingatkan pemerintah Islam dan pengikut agama ilahi lainnya tentang kunci propaganda skala penuh dan perang media oleh sistem dominasi dan pusat jahat pemikiran Barat dan Zionis.

Segera setelah fatwa ini, polisi Inggris mengambil tindakan pengamanan yang ketat untuk Salman Rushdie. Dalam enam bulan pertama setelah fatwa tersebut, penulis ini berpindah tempat tinggal sebanyak 56 kali dan hidup secara sembunyi-sembunyi selama 13 tahun hingga tahun 2002.

Mostafa Mahmoud Mazeh, seorang pemuda warga negara Prancis keturunan Lebanon, adalah orang pertama yang mengidentifikasi tempat persembunyian Salman Rushdie pada 14 Agustus 1989, sedikit lebih dari enam bulan setelah keputusan murtad Imam Khomeini dikeluarkan, dan berencana untuk menghabiskan empat hari di Dia pergi ke hotel Salman Rushdie. Pada hari ketiga masa tinggalnya, setelah dia mengajukan pertanyaan kepada seorang pelayan wanita tentang pergerakan Salman Rushdie, dia dicurigai dan pasukan keamanan dan intelijen Inggris memasuki hotel. Dia juga mencegah penangkapannya dengan meledakkan bom.

Penulis novel Ayat Shaitani di awal tahun 2018 (2018) dalam perjalanan ke Prancis, mengatakan: "30 tahun telah berlalu, sekarang semuanya baik-baik saja, saya berusia 41 tahun dulu dan sekarang saya berusia 71 tahun. Kami tinggal di sebuah dunia di mana isu-isu yang sangat memprihatinkan Ini akan segera berubah, mulai sekarang, akan ada alasan lain untuk takut,..”

Kurang dari empat tahun setelah kata-kata ini, pada malam 12 Agustus 2022, berita penyerangan terhadap Salman Rushdie oleh seorang pria berusia 24 tahun bernama Hadi Matar disiarkan. Dia berasal dari New Jersey, Amerika, dan pada 12 Agustus 2022, Salman Rushdie, penulis Satanic Verses yang murtad, dikirim ke rumah sakit akibat tusukan pisau dan menunjukkan kepada orang Barat bahwa dunia Islam itu hidup dan sangat komitmen dengan prinsip-prinsip dan fondasinya.

Hadi Matar, pemuda penusuk Salman Rushdie
Novel Satanic Verses merupakan penghinaan terhadap kepribadian agung Nabi Saw yang menempatkan banyak orang dalam bahtera bimbingan dan membawanya maju melewati berbagai gelombang peristiwa yang bergejolak selama berabad-abad. Bahtera yang sama sekarang mengambang di lautan waktu. Bendera "Laalalah Ilalalah" berkibar di atasnya dan "Muhammad Rasulullah" memimpinnya dengan kebesaran dan keagungan yang sama.

Kebesaran kepribadian Nabi Muhammad Saw terletak pada jasa-jasa yang telah beliau berikan kepada masyarakat manusia. Nabi yang mulia menyelamatkan umat manusia dari belenggu kemusyrikan, atheisme, penyembahan berhala, takhayul, dan sihir dengan memperkenalkan Allah Yang Maha Kuasa, Bijaksana, dan Perkasa. Nabi Muhammad Saw membuka jendela menuju cahaya dan pencerahan di antara lapisan gelap kehidupan manusia dan mengajarkan bahwa manusia dibebaskan dari kegelapan dan kegelapan dengan mencari kebenaran dan dalam terang akal. Ia sendiri selalu menghadapi lawan-lawannya dengan kekuatan logika dan menurut Allah, “Tunjukkanlah bukti kebenaranmu".

Selama bertahun-tahun, beberapa media barat, yang bersekutu dengan pemerintah mereka, telah mencoba menampilkan citra Islam dan Nabi yang tidak realistis dan menyimpang dengan cara yang terarah dan terencana. Sesuai dengan konspirasi ini, umat Islam secara umum ditampilkan sebagai orang yang kejam dan ekstrem di media Barat dan Hollywood, tetapi dalam arus kebencian terhadap Islam ini, ternyata sebagian orang justru berkeinginan untuk mengetahui lebih banyak tentang Islam dan merenungkan kehidupan Rasulullah Saw. Karen Armstrong, seorang peneliti non-Muslim berbahasa Inggris, adalah salah satu dari orang-orang ini.

Dia menulis buku Muhammad karena penyebaran penghinaan terhadap Nabi Muhammad Saw, terutama oleh Salman Rushdie, dan sebagai pemikir Barat yang berpikiran bebas, dia mengakui kepribadian Nabi yang besar dan berpengaruh dalam sejarah umat manusia. Pernyataan fakta dalam buku ini merupakan kekalahan atas upaya propaganda Barat untuk memutarbalikkan fakta. Karen menyatakan bahwa alasan penulisan karya ini adalah untuk membela Islam dan menjernihkan pikiran orang Kristen Barat terhadap Nabi Muhammad Saw dan mengatakan bahwa manusia Barat modern harus belajar dari ajaran Nabi Muhammad, mempelajari isu-isu penting untuk membimbing diri sendiri di dunia yang penuh warna ini.

Dengan meledaknya gedung World Trade Center AS pada bulan September 2001 dan tingginya serangan terhadap Islam dan Nabi Muhammad, Karen Armstrong, yang telah menulis bukunya sebelum kejadian ini, menulis ulang pengantar bukunya.

Dalam pengantar ini, ia menganggap tindakan kekerasan ini bertentangan dengan Islam dan semangat Muhammad dan menulis, "Kata Islam, yang berarti penyerahan diri kepada Tuhan, berasal dari akar kata Salam dan berarti perdamaian. Metode praktis Nabi juga didasarkan pada prinsip-prinsip ini. Ketika Nabi Muhammad Saw memulai misinya, dia menghapus pertumpahan darah, kebencian dan dendam yang merupakan kebiasaan Jahiliah. Dia dengan hati-hati dan waspada menganalisis peristiwa dan memberikan jawaban yang tepat kepada mereka jauh melampaui orang-orang pada masanya."

Armstrong menambahkan, "Seluruh kehidupan Nabi Muhammad Saw menunjukkan bahwa, pertama-tama, kita harus menyingkirkan keegoisan, kebencian dan mengabaikan pendapat orang lain. Dengan cara ini, kita dapat menciptakan dunia yang aman dan stabil bagi orang-orang untuk hidup bersama. Dunia di mana umat manusia dapat hidup dengan nyaman dan jauh dari segala penindasan dan ketidaksetaraan.

Tentu saja, penghancuran tokoh-tokoh penting dan suci umat Islam melalui propaganda dan keributan adalah salah satu metode yang selalu dilakukan musuh-musuh Islam dalam perang psikologis untuk merusak citra agama samawi ini. Berdasarkan tipu muslihat jelek ini, para anasir propaganda Barat, karena ketidakmampuannya menghadapi logika, nalar dan ide-ide murni Islam, serta ketidakefektifan posisi dan pemikirannya, menggunakan sindiran dan hinaan atau kehebohan.

Situasi serupa terjadi pada masa Rasulullah Saw. Ketika orang-orang musyrik Mekah melihat perilaku logis dan rasional Nabi, alih-alih mengkritik perilaku mereka sendiri, mereka terpaksa menciptakan suasana dan membuat keributan agar kata-kata Nabi tidak didengar, dan di sisi lain, mereka memimpin orang-orang sederhana dan dangkal untuk mengikuti mereka. Dan cerita ini bertahan sampai sekarang. Dengan sikap seperti itu, Barat mencoba membuat umat Islam dan orang lain ragu-ragu dengan menghancurkan wajah tokoh utama Islam, yaitu Nabi Muhammad Saw, dan mengikuti keraguan ini, lalu menanamkan pemikiran yang salah pada orang-orang. Mereka berusaha mencegah orang berpikir tentang Islam dengan fitnah dan hinaan yang tidak berdasar.

Sangat menarik bahwa penerbitan kartun yang menghina Nabi Muhammad yang tercinta dan penerbitan ulang gambar-gambar ini didukung dengan dalih kebebasan berekspresi. Pemerintah Eropa menganggap negara mereka sebagai tempat lahirnya kebebasan dan menempatkan kebebasan ini di atas segalanya, termasuk kesucian agama lain. Namun, jika kebebasan melayani penghancuran nilai-nilai dan orang-orang tertinggi, itu telah tersesat dan mengkhianati semangat masyarakat manusia. Tidak mungkin menghancurkan cita-cita dan sumber daya spiritual terbaik umat manusia dengan judul kebebasan. Tidak ada sistem hukum di dunia, ekspresi pendapat apa pun yang benar-benar bebas, dan setiap negara telah menetapkan batasan kebebasan berekspresi sesuai dengan jenis ideologi dan tingkat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip moral. Semua cendekiawan dunia sepakat pada kenyataan bahwa manusia tidak dapat benar-benar bebas dalam tindakan dan perilakunya.

Beberapa berita menunjukkan bahwa karena biaya jutaan dolar untuk melindungi Salman Rushdie, tindakan ini mungkin dilakukan oleh Barat sendiri, tetapi bagaimanapun juga, terjadinya peristiwa ini dapat menjadi dorongan baru untuk mengenali kepribadian terbesar dunia Islam Nabi Muhammad Saw. Kini saatnya dunia mengetahui wajah sejati pria hebat ini dan tanpa ragu, dunia membutuhkan ajaran luhurnya.

 

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Perdana Menteri (PM) rezim Zionis Israel Yair Lapid membahas hubungan bilateral dan isu-isu regional melalui telepon.

PM rezim Zionis mengumumkan normalisasi hubungan dengan Turki dan penempatan duta besar kedua belah pihak di ibu kota masing-masing.

Lapid mengatakan, Israel dan Turki telah mengumumkan normalisasi penuh hubungan dan kembalinya duta besar mereka ke Tel Aviv dan Ankara.

Dalam percakapan telepon pada Rabu (17/8/2022) malam, Lapid dan Erdogan saling mengucapkan terima kasih atas pemulihan hubungan diplomatik tersebut. Lapid menilai, hal itu akan menghasilkan banyak prestasi, terutama di bidang perdagangan dan pariwisata.

Pejabat Partai Keadilan dan Pembangunan yang berkuasa, terutama Erdogan, selalu mengklaim mendukung bangsa Palestina yang tertindas melawan pendudukan dan kejahatan rezim Zionis selama dua dekade terakhir. Namun pada saat yang sama, pemerintah Ankara menjalin hubungan mesra dengan Tel Aviv.

Tampaknya semua tindakan pemerintah Ankara terhadap rezim rasis Zionis seperti kecaman terhadap kejahatan Israel, hanya rekayasa yang telah direncanakan. Klaim dukungan kepada rakyat Palestina juga hanya sebagai cara untuk menutupi hubungannya dengan rezim Zionis serta meredakan kemungkinan protes yang akan muncul.

Dukungan pemerintah Ankara kepada bangsa Palestina selama dua dekade terakhir tampaknya hanya sebatas ucapan. Menurut pengungkapan media Turki,  pemerintah Ankara dan rezim Zionis selalu memiliki banyak negosiasi rahasia di semua bidang, terutama urusan keamanan, militer, dan politik.

Kemungkinan ini juga tidak boleh diabaikan bahwa pejabat Ankara, selama beberapa tahun terakhir, telah menerima informasi dari perwakilan politik rakyat Palestina di Turki, dan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh rezim Zionis.

Pemerintah Erdogan menyatakan keinginannya untuk melanjutkan hubungan dengan rezim Zionis di puncak kelemahan rezim penjajah ini. Setelah itu, pemerintah Ankara mengundang Pemimpin rezim Zionis  Isaac Herzog untuk berkunjung ke Turki. Langkah tersebut, selain menunjukkan sifat asli Turki, juga memicu protes yang meluas oleh umat Islam Turki.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Pemimpin rezim Zionis Isaac Herzog.
Para pakar mengatakan bahwa penerimaan Erdogan atas kunjungan  Isaac Herzog  di Turki, yang bersamaan dengan protes dan deklarasi ketidakpuasan warga negara ini terhadap kebijakan Partai Keadilan dan Pembangunan yang berkuasa ini, bisa menjadi manifestasi dari peran palsu dan dramatis Erdogan yang mengklaim mendukung perjuangan Palestina.

Kebijakan itu juga mengungkap lebih jelas pernyataan dan posisi palsu dan menipu para pejabat Ankara yang mengklaim mendukung rakyat Palestina. Kemesraan Presiden Turki dan Presiden rezim Zionis juga telah mengungkap niat dan tujuan tersembunyi Erdogan dan menungkap "sandiwara" dukungan kepada Palestina.

Pengumuman dimulainya kembali hubungan antara Turki dan Israel telah dimasukkan dalam agenda pemerintah Ankara, namun di sisi lain Turki yang memiliki masalah dengan beberapa negara Muslim di kawasan tidak berusaha untuk menormalkanya, bahkan belum melakukan dialog dengan negara-negara terkait.  

Perilaku Turki ini dapat dikaitkan dengan dua faktor. Ada kemungkinian normalisasi hubungan antara Turki dan Israel terkait dengan faktor eksternal, atau sudah ada kolusi dan persekongkolan antara kedua belah pihak di belakang layar.

Jika diamati,  normalisasi hubungan Turki dengan negara-negara Muslim di kawasan itu lebih penting, sebab bisa mengarah pada penguatan posisi Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Normalisasi hubungan Turki dengan Israel tidak hanya ditolak dan tidak dapat diterima dari sudut pandang mayoritas rakyat Muslim di negara ini, tetapi tindakan ini juga dapat menyeret pemerintahan Erdogan ke arah keruntuhan.

Di kalangan politik Turki, muncul spekulasi bahwa Erdogan menormalkan hubungan dengan rezim rasis Zionis untuk mendapatkan dukungan rezim ini agar memenangkan pemilu pada 2023.

Menurut pakar dan kalangan politik independen di tingkat regional, upaya timbal balik Turki dan Israel untuk melanjutkan hubungan bilateral tidak hanya melemahkan posisi rakyat Palestina, tetapi juga melemahkan posisi OKI. Selain itu, langkah Turki itu akan memperkuat posisi rezim Zionis, yang semakin berani meningkatkan kejahatannya terhadap warga Palestina.

Maulana Fazal-ur-Rehman, Pemimpin Jamiat Ulema-e-Islam (F) Pakistan mengecam kejahatan baru Israel di Palestina pendudukan.

"Waktunya telah tiba bagi para penguasa Muslim yang berkompromi untuk bangun dari tidur dan kelalaian, dan mengambil sikap tegas terhadap kekejaman Israel terhadap rakyat Palestina yang tertindas," tegas Fazal-ur-Rehman kepada beberapa penguasa Arab yang berkompromi dengan rezim Zionis dan juga kepada OKI.

Meski cendekiawan dan ulama menegaskan untuk menciptakan jarak dari rezim rasis Israel, namun para pejabat pemerintah Erdogan terus mengungkapkan keinginan mereka untuk memperluas hubungan dengan rezim rasis dan ilegal tersebut.

Tampaknya banyak masalah ekonomi dan politik di Turki saat ini bersumber dari aktivitas mata-mata Israel di negara Muslim ini. Namun yang pasti bahwa tindakan pemerintah Erdogan baru-baru ini pada akhirnya akan merugikan pemerintah dan umat Islam Turki dan akan menempatkan negara ini pada posisi yang tidak terlalu menguntungkan.

 

Oman menentang pembukaan wilayah udaranya untuk pesawat rezim Zionis, yang berdampak pesawat rezim agresor ini tidak bisa melewati wilayah negara ini dan rute zona udara Arab Saudi.

Menurut situs Sputnik, surat kabar Israel Hayom dalam laporannya hari Kamis (18/8/2022) mengakui penentangan Kerajaan Oman untuk memberikan izin bagi pesawat rezim Zionis melewati wilayah udara negara ini.

Israel Hayom menambahkan, "Sampai saat berita ini ditulis, pesawat-pesawat rezim Zionis tidak diperbolehkan melewati wilayah udara Oman, yang berarti rencana untuk mengurangi waktu penerbangan ke Timur Dekat, yang seharusnya dilaksanakan dengan melintasi wilayah udara Arab Saudi, tidak mungkin dilaksanakan,".

Pada Juli lalu, bersamaan dengan kunjungan regional Presiden AS Joe Biden, otoritas Arab Saudi mengumumkan pembukaan kembali wilayah udara negara itu untuk maskapai Zionis. Oleh karena itu, dengan lampu hijau Arab Saudi, otoritas Zionis mengharapkan Oman tidak melakukan penentangan dalam masalah tersebut.

Kesepakatan Oman untuk membuka zona udaranya bagi pesawat Zionis diperlukan, karena tanpa itu tidak mungkin untuk meninggalkan langit Saudi menuju Samudra Hindia dan kemudian ke berbagai tujuan di timur. Sebab, pesawat Israel harus keluar dari Arab Saudi menuju ke arah timur melintasi langit Yaman, yang tidak mungkin dilakukan karena perang di negara ini, dan tidak adanya hubungan antara Israel dan Yaman.

 

Seorang pejabat militer senior rezim Zionis memperingatkan tentang kelemahan pasukan darat Israel terhadap gerakan perlawanan Islam Palestina Hamas dan gerakan Jihad Islam.

Menurut Pusat Informasi Palestina, Brigjen Yitzhak Brick, Jenderal Pasukan Cadangan Militer rezim Zionis hari Kamis (18/8/2022) menggambarkan kebijakan para pemimpin Israel berdasarkan pada preferensi penggunaan angkatan udara dan mengabaikan pengembangan atau kemampuan yang ada dari pasukan darat. 

"Pendekatan demikian sangat berbahaya," ujar Brigjen Brick.

"Berbagai konflik dengan Hamas dan Jihad Islam di Gaza telah menyebabkan kemunduran Israel dan hilangnya kekuatan tentara untuk melakukan manuver darat atau bertindak di beberapa front tanpa kerugian ekonomi dan sosial bagi para pemukim," tegasnya.

Jenderal rezim Zionis ini menuduh para pemimpin politik dan komandan militer Israel mengabaikan kekuatan darat tentaranya, karena takut akan kerusakan dan juga korban manusia.

"Fakta ini telah membuat Hamas dan Jihad Islam merasa bahwa mereka menghadapi tentara yang lemah, sehingga motivasi mereka meningkat untuk mengambil tindakan terhadap kita," papar ahli militer rezim Zionis ini.

Kurang dari sebulan yang lalu, Al Jazeera menunjukkan kelemahan internal rezim Zionis dalam sebuah laporannya, "Dalam situasi ketika Israel memperluas pengaruh geopolitiknya di kawasan Timur Tengah dan dunia dengan masuk ke dalam aliansi dan kesepakatan politik, militer dan keamanan. Tetapi situasi internal menunjukkan situasi yang berbeda, sehingga selama beberapa bulan terakhir, tokoh politik, militer dan media Israel telah mengangkat banyak peringatan tentang memburuknya bahaya dan ancaman terhadap rezim ini,"

 

Menteri Perhubungan Lebanon menekankan urgensi memperkuat kerja sama dengan Iran di bidang transportasi.

Situs Lebanon Al-Ahed hari Jumat (19/8/2022) melaporkan, Ali Hamie, Menteri Perhubungan Lebanon dalam pertemuan dengan Mojtaba Amani, Duta Besar Republik Islam Iran di Beirut, menekankan perlunya memperkuat kerja sama kedua negara di bidang transportasi.

Menurut sumber Lebanon, pertemuan ini diadakan dalam rangka mengembangkan dan mengaktifkan kerja sama antara Iran dan Lebanon di sektor-sektor strategis.

Hamie menambahkan bahwa pertemuan ini akan mengarah pada penggunaan bantuan dan pengalaman Iran untuk mengaktifkan layanan publik Kementerian Transportasi Lebanon.

Salim Aoun, seorang anggota parlemen Lebanon menyinggung pertemuan baru-baru ini antara Presiden Lebanon Michel Aoun dan Najib Mikati, Perdana Menteri yang bertanggung jawab atas pembentukan pemerintahan Lebanon, dengan mengatakan, “Air diam dalam pembentukan pemerintahan baru telah dipindahkan, kecuali hal ini terbukti sebaliknya,".

"Kita tidak bisa menunggu sampai terjadi kekosongan jabatan presiden di Lebanon," ujar Salim Aoun.

"jika niatnya positif, maka pemerintahan baru akan segera dibentuk, dan kita tidak akan lagi menghadapi masalah pemerintahan yang berumur pendek," tegasnya.

Konsultasi antarkelompok politik Lebanon untuk membentuk pemerintahan baru masih berlangsung dalam situasi ketika penyelenggaraan pemilu legislatif telah berlalu sebulan.

Liga Arab mengutuk serangan terbuka militer Zionis terhadap enam lembaga hukum masyarakat sipil di Ramallah serta penghancuran peralatan, pengumpulan dokumen dan penutupan lembaga-lembaga tersebut.

Pada Kamis pagi, tentara rezim Zionis menyerbu dan menyita kantor beberapa lembaga hukum dan sipil Palestina di kota Ramallah, yang terletak di Tepi Barat.

Liga Arab dalam pernyataannya hari Jumat (19/8/2022) menegaskan, "Serangan ini bagian dari agresi terus-menerus Israel terhadap bangsa Palestina dengan menumpahkan darah anak-anak negara ini serta melanggar hak, tanah dan kesuciannya. Rezim Zionis juga terus-menerus membungkam suara kebenaran dan melakukan penyensoran atas kejahatan keji yang dilakukannya setiap hari yang membutuhkan pertanggungjawaban dan penuntutan pidana di lembaga peradilan internasional,".

Liga Arab meminta organisasi masyarakat sipil Arab dan masyarakat internasional untuk mengecam agresi terbuka Israel terhadap enam lembaga hukum Palestina dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menindaknya.

Liga Arab juga meminta Dewan Hak Asasi Manusia dan Dewan Keamanan PBB supaya memenuhi tugas mereka dengan memberikan dukungan yang diperlukan dan efektif demi mengakhiri pendudukan dan memberikan dasar bagi rakyat Palestina dalam mencapai hak mereka atas kebebasan dan kemerdekaan

 

Direktur Utama Mapna Group menyatakan bahwa negaranya bisa membangun pembangkit listrik yang dilakukan oleh para ahli dalam negeri, meskipun negara ini menghadapi tekanan sanksi internasional.

MAPNA Group adalah produsen berbagai produk industri maju, termasuk turbin gas dan uap, aksesori turbin, bilah turbin, turbin angin, boiler konvensional dan pemulihan panas, generator termal dan air, sistem perlindungan dan kontrol, lokomotif penumpang dan barang dan turbocompressors dan beragam layanan perawatan kelas dunia.

Abbas Aliabadi, Ketua Dewan Direksi dan CEO Mapna Group dalam program wawancara dengan IRIB  hari Kamis (18/8/2022) mengatakan, "Dalam kondisi sanksi yang kejam, kami memiliki kemampuan untuk membangun dan memasang peralatan sendiri,".

"Lebih dari 370 unit pembangkit listrik telah dibangun dengan cara ini yang menjadi kebanggaan tersendiri," ujar Aliabadi.

"Di bidang strategis ketenagalistrikan, yang dianggap sebagai infrastruktur utama pembangunan apa pun, hari ini kita sepenuhnya mandiri," tegasnya.

CEO Mapna Group menjelaskan, "Kami telah mengekspor peralatan pembangkit listrik, layanan teknis dan rekayasa ke Oman, Indonesia, Pakistan, Irak, Suriah, Rusia dan banyak negara lain, dan kami memiliki rencana yang komprehensif dan besar untuk ekspor ini di tingkat dunia,"

 

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran memandang pemerintah AS sebagai pemegang rekor intervensi militer dan kudeta terhadap negara dan pemerintah independen.

Hari ini (Jumat), 19 Agustus 2022 bertepatan dengan peringatan kudeta Amerika terhadap pemerintah Iran pada tahun 1953.

Ketika itu, sejumlah pasukan tentara rezim tirani yang bekerja sama dengan Amerika Serikat dan Inggris, menggulingkan pemerintahan Mohammed Mossadegh dan mengangkat Mohammed Reza Pahlavi memegang tampuk kekuasaan.

Nasser Kanani Chafi, Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran dalam cuitannya di Twitter hari ini (Jumat,19/8/2022) menyinggung peringatan kudeta 19 Agustus 1953 dengan mengatakan, "Pemerintah AS memiliki rekam jejak intervensi militer dan kudeta terhadap negara dan pemerintah independen,"

"Kudeta 19 Agustus 1953 terhadap pemerintah nasional Iran adalah contoh nyata dari sejarah kelam ini," tulis Jubir Kemenlu Iran.

"Akankah pemerintah AS memperbaiki kebijakannya yang salah dan gagal terhadap Iran, dan menghormati hak-hak sah rakyat Iran?" tegasnya.

Jumat, 19 Agustus 2022 17:58

Mengapa Krisis Ekonomi Mendera Eropa ?

 

Kondisi ekonomi di negara-negara Eropa saat ini semakin memburuk, sehingga inflasi di Inggris telah mencapai 10 persen untuk pertama kalinya sejak 1982. Bahkan Perdana Menteri Swedia telah berbicara tentang kondisi ekonomi perang.

Langkah negara-negara Eropa mengikuti kebijakan Washington yang memberlakukan sanksi ekonomi masif terhadap Rusia dengan tujuan membantu Ukraina dan memberikan tekanan pada Moskow, justru berdampak menjadi bumerang bagi Eropa sendiri.

Negara-negara ini juga telah mengalokasikan sebagian besar anggaran mereka untuk penyediaan senjata dan dukungan perang di Ukraina. Penerapan kebijakan tersebut menyebabkan perekonomian di sebagian besar negara Eropa dalam situasi sulit.

Kondisi perekonomian global yang mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan pengangguran dan inflasi setelah dua tahun menghadapi pandemi Covid-19, semakin terperosok dalam krisis selama enam bulan terakhir dengan dimulainya perang antara Rusia dan Ukraina. Pada awalnya, AS bersama negara-negara Eropa yang memperkirakan akan mengalahkan Rusia dalam perang Ukraina dengan kebijakan sanksinya, kini mereka menghadapi masalah baru yang tidak kecil.

Menanggapi kondisi Eropa yang menghadapi dampak bumerang sanksi terhadap Rusia, Maria Zakharova,  Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, mengatakan, "Uni Eropa menuju jalan buntu dengan aksinya ini. Konsekuensi yang tidak menguntungkan dari sanksi Uni Eropa ini akan mempengaruhi banyak sektor ekonomi dan keamanan global. Ini masalah yang sudah jelas."

Ketergantungan Eropa pada gas Rusia dan minimnya ekspor gas Rusia ke Eropa telah menyebabkan kenaikan harga bahan bakar yang signifikan di negara-negara tersebut. Isu pasokan gas dan penyimpanannya untuk musim dingin saat ini menjadi perhatian serius otoritas Eropa. Sebagaimana yang dikatakan Perdana Menteri Swedia, Magdalena Andersson, "Negara ini telah mencapai situasi seperti ekonomi perang di sektor energi, karena harga listrik dan gas di Swedia telah naik ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya."

Kenaikan tarif dasar energi juga telah menyebabkan ketegangan di negara-negara Eropa lainnya, dan otoritas Eropa telah memperingatkan terhadap dimulainya protes sosial.

Tentu saja, otoritas Eropa berusaha mendapatkan gas yang mereka butuhkan dari negara lain. Selain itu, pembukaan kembali pembangkit listrik lama yang bekerja dengan produk minyak dan batu bara menjadi agenda. Tetapi langkah-langkah ini belum menunjukkan hasil untuk memenuhinya. Situasi ini telah menempatkan perekonomian Eropa di ambang krisis, bahkan menimpa perekonomian Jerman sebagai negara terkuat di Eropa.

Kepala penelitian Bank Belanda, ING menilai perekonomian Jerman dengan cepat mendekati badai yang disebabkan oleh inflasi tinggi dan gangguan pasokan energi, serta ketakutan tiba-tiba dalam masalah pemotongan gas.

Tingkat inflasi di negara-negara Eropa lainnya seperti Prancis dan Spanyol juga mencapai level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Terkait hal ini, Bank Sentral Inggris telah memperkirakan bahwa ekonomi negara tersebut akan memasuki resesi pada kuartal terakhir tahun ini dan resesi ini akan berlanjut sepanjang tahun 2023.

Sejak kenaikan biaya energi dan harga pangan di Inggris, jutaan warga negara ini telah mengurangi makanan mereka. Mereka mengkhawatirkan lapangan kerjanya, dan juga lonjakan biaya bahan bakar dan sewa rumah. Sejumlah data menunjukkan jutaan rumah tangga di Inggris tidak memiliki cukup uang untuk bertahan hidup dalam kondisi saat ini.

Sementara itu, perusahaan Rusia Gazprom telah mengumumkan kemungkinan kenaikan 60 persen harga gas dalam beberapa bulan mendatang. Masalah ini akan menempatkan negara-negara Eropa dalam lebih banyak kesulitan. Padahal, negara-negara Eropa memiliki hari-hari yang lebih kritis ke depan. Seperti yang diperingatkan oleh Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban, "Sanksi tidak dapat mengacaukan Moskow, dan jika langkah-langkah perdamaian tidak diambil, Uni Eropa justru akan menghadapi ekonomi perang,".