Sekretaris Dewan Tinggi Keamanan Nasional Iran membantah sejumlah tudingan yang dilemparkan pejabat AS mengenai dimensi militer program nuklir Iran, PMD yang dihubungkan dengan penerapan Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA). Ali Shamkhani menyatakan, sesuai intruksi surat yang disampaikan Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran kepada Dewan Tinggi Keamanan Nasional dan Parlemen Iran telah dijelaskan beberapa poin yang harus diperhatikan. Menurut Shamkhani, masalah sebelumnya mengenai program nuklir Iran berdasarkan laporan dinas intelejen yang bertujuan untuk merusak Iran.
Sementara itu, wakil Iran di Badan Energi Atom Internasional (IAEA) menyatakan bahwa syarat penerapan JCPOA adalah penutupan kasus nuklir Iran. Sejumlah laporan baru-baru ini menyinggung penerapan JCPOA bergantung kepada laporan IAEA mengenai PMD atau potensi militer dimensi nuklir Iran. Reza Najafi di Wina mengatakan, sesuai butir 14 JCPOA, negara anggota kelompok 5+1 harus menjalankan komitmennya untuk menyerahkan resolusi kepada Dewan Gubernur mengenai penutupan berkas kasus nuklir Iran di IAEA.
Kini media massa mainstream menjadikan masalah keterkaitan PMD dengan investigasi IAEA ke instalasi militer Iran dan wawancara dengan ilmuwan Iran sebagai syarat penerapan JCPOA sebagai headlinenya. Padahal, salah point yang disepakati Iran dan kelompok 5+1 sejak awal berunding adalah kesepakatan bahwa Iran menjalankan protokol tambahan secara sukarela dan sementara.
Menyikapi masalah ini Parlemen Iran pun akan mengambil sikap mengenai komitmen pihak lawan terhadap penerapan JCPOA, termasuk masalah ratifikasi protokol tambahan.
Tudingan adanya aktivitas nuklir militer di kawasan militer Parchin dilemparkan untuk pertama kalinya pada tahun 2006. Tapi klaim yang dilancarkan IAEA itu tidak didukung argumentasi yang memadai, bahkan cenderung fiktif dan rekayasa belaka.
Selanjutnya, IAEA sebanyak dua kali melakukan investigasi ke situs militer Parchin dan tidak bisa membuktikan tudingan fiktifnya itu. IAEA dalam laporannya menyatakan tidak ada aktivitas nuklir di kawasan militer itu.
Tapi ironisnya saat ini ketika Rencana Aksi Bersama Komprehensif akan dijalankan, berkas lama itu kembali dibuka. Padahal Iran telah menyampaikan penjelasan terperinci mengenai penyelesaian yang masih tersisa sesuai peta jalan yang telah dicapai.
Agitasi mengenai ancaman nuklir Iran kepada dunia yang dilancarkan Barat hingga kini tetap menjadi bagian dari strategi politik mereka terhadap Tehran. Oleh karena itu, Iran mendesak IAEA untuk menerapkan peta jalan yang telah disepakati bersama dari pada mendengarkan propaganda tersebut.
