Murad Ibrahim, pemimpin MILF menekankan dijaganya gencatan senjata dan meminta kedua pihak komitmen dengan kesepakatan ini.
Kesepakatan damain yang ditandatangani pemerintah Manila dan MILF pada tahun 2014 dan harapan bagi perdamaian serta rekonsiliasi, sampai kini masih belum ditandatangani majelis Senat Filipina. Sejak tahun 2014 hingga kini, ribuan kali pejabat kedua pihak saling menuding melakukan sabotase dan menghalangi peratifikasian final kesepakatan ini.
Dalam halini, pemerintah Manila dengan posisinya di atas, menuding anasir MILF memiliki hubungan dengan kelompok teroris Takfiri ISIS dan Abu Sayyaf. Mereka berusaha menerapkan represi kepada front ini dengan anggapan kubu tersebut bersedia melakukan fleksibilitas lebih dan kerjasama luas dengan pemerintah.
Realitanya adalah MILF berbeda dengan Front Nasional Moro, memiliki popularitas lebih besar di mata Muslim di wilayah selatan Filipina dan untuk membuktikannya dalam bentuk nyata, kelompok ini untuk menunjukkan keseriusan kerjasama dengan pemerintah Manila telah mengusir banyak anggotanya yang dicurigai memiliki hubungan dengan kelompok teroris.
Langkah MILF ini sejatinya telah membuka peluang ditandatanganinya kesepakatan damai dengan pemerintah pada tahun 2014. Namun pemerintah, khususnya militer negara ini sampai kini tetap yakin masih ada anasir teroris di front tersebut dan pemimpin MILF harus menunjukkan kejujurannya dengan mengambil langkah jangka panjang.
Landasan diterimanya gencatan senjata selama satu tahun terakhir juga memiliki arti ini, sehingga terbukti bagi pemerintah Manila bahwa MILF melalui transparansi dan penciptaan kepercayaan, berniat menggalang kerjasama dengan pemerintah terkait penentuan batasan otonomi di wilayah selatan.
Namun begitu penangkapan Hassan Indal,salah satu komandan MILF oleh militer Filipina menunjukkan bahwa pemerintah Manila dan militer sampai saat ini masih memiliki keraguan atas kinerja makro front ini. Bahkan Retituto Pedill, juru bicara militer Filipina mengklaim bahwa sejumlah anggota MILF memiliki hubungan dengan anasir kelompok teroris Abu Sayyaf.
Kesepakatan pemerintah Manila dan MILF memperpanjang gencatan senjata hingga Maret 2017 pastinya dapat dicermati dalam masalah ini bahwa pemerintah Filipina ingin perdamaian dan stabilitas serta pembentukan wilayah otonomi Muslim di selatan negara ini.
Sejatinya kedua pihak yang bertikai sejak awal merilis statemen dan kemudian dengan menerima perpanjangan gencatan senjata telah menunjukkan tujuan serius mereka memerangi anasir teroris. Dengan mengedepankan rasa persaudaraan dan menerima isi kesepakatan damai 2014, mereka dapat mengakhiri bentrokan selama beberapa dekade, instabilitas, dan kekacauan serta memikirkan untuk meraih prestasi sebuah kesepakatan damai yang baik.
Sejumlah pengamat dengan mencermati berakhirnya periode kepemimpinan Benigno Aquino, yakin bahwa Aquino akan berusaha menjadikan draf Undang-undang Asas Bangsamoro (BBL) yang menjadi jaminan perdamaian, rekonsiliasi dan stabilitas di wilayah selatan negaranya berhasil diratifikasi sempai final di periode tersisa dari kepemimpinannya di Filipina.
