Kenapa diskursus mengenai Syiah akhir-akhir ini makin menguak ke permukaan, meski sebenarnya Syiah sudah ada sejak awal mula sejarah Islam itu sendiri? Apakah ini murni soal ideologi dan sektarianisme atau berkaitan erat dengan kepentingan geopolitik?
Hal ini yang coba ditemukan jawabannya dalam Diskusi dan Peluncuran Jurnal Ma’arif dengan tema Syiah, Sektarianisme, dan Geopolitik di kantor pusat Muhammadiyah Jakarta, Rabu (17/2).
Hikmawan Saefullah, MA, pembicara dari Hubungan Internasional Universitas Pajajaran dalam paparannya menyebutkan bahwa isu Sunni-Syiah sebenarnya muncul lebih karena persoalan politik ketimbang persoalan ideologis. (Baca juga: Dr. Umar Shahab: Syiah Indonesia Moderat dan Pancasilais)
“Revolusi Islam Iran itu dulu berhasil karena ada cross alliance antara kelompok Syiah, Sunni dan Komunis. Inilah yang berhasil menumbangkan rezim Syah Pahlevi waktu itu. Ini membuat ketakutan monarki di Timteng, kalau oposisi bersatu mereka bisa jatuh,” terang Hikmawan.
“Karena itulah, strategi pihak monarki khususnya Saudi dan Bahrain memecah belah oposisi agar menghindarkan kolaborasi oposisi Sunni dan Syiah, dengan mempertajam perbedaan Sunni dan Syiah,” ujar Hikmawan.
“Jadi wacana ‘ancaman Syiah’ memang sengaja dibuat sebagai strategi kontra-revolusi yang sebenarnya merugikan kelompok oposisi,” tandasnya.
Pragmatisme Politik
Pembicara dari Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS) Universitas Gadjah Mada (UGM), Dicky Sofjan, Ph. D, juga menegaskan maraknya isu sektarian Sunni-Syiah akhir-akhir ini lebih karena masalah politik.
“Isu Sunni-Syiah ini tidak natural. Karena mestinya kalau dia itu nature, ia bersikap intrinsik, dan mestinya berlaku konstan sampai sekarang. Pertanyaannya adalah kenapa letupannya sekarang?” tanya Dicky.
Celakanya lagi, menurut Dicky politik pragmatisme juga muncul dalam isu Sunni-Syiah ini.
“Politik pragmatisme juga muncul dalam isu Sunni-Syiah ini. Banyak kelompok-kelompok yang kemudian mengkapitalisasi isu ini. Seperti kemarin beredar video tentang salah satu gubernur kita (Ahmad Heryawan/Aher) yang bicara dengan Syeikh dari Arab Saudi itu.”
“Dia mengatakan ada 3.000 orang Indonesia dikirim tiap tahun ke Iran. Ini jelas bukan sebuah fakta. Tapi kenapa seorang yang seterhormat beliau sebagai gubernur mau terlibat dan terseret dalam permainan-permainan primordial, ashabiyyah seperti ini?” kritik Dicky.
Direktur Eksekutif Ma’arif Institute, Fajar Riza ul Haq, juga menegaskan bahwa isu-isu sektarian ini sangat kontraproduktif bagi kemajuan Islam.
“Kalau kita masih terkotak-kotak dalam persoalan seperti ini, sibuk di masalah sektarian, umat Islam akan kesulitan menghadapi masalah-masalah global dan peradaban. Bagaimana umat Islam menjawab tantangan kemiskinan, keterbelakangan, dan bagaimana Muslim Indonesia menjawab persoalan-persolan keumatan yang demikian membatasi kemajuan umat Islam?” tanya Fajar.
Fajar berharap isu-isu sektarian yang kontraproduktif dan memecah-belah persatuan ini bisa diminimalisir agar energi umat fokus pada kemajuan dan kebangkitan Islam. Perlu terus diadakan dialog-dialog yang mengklarifikasi fitnah dan menepis dusta antar umat Islam agar umat Islam bersatu dalam semangat ukhuwah islamiyah.
