Amerika Serikat selama beberapa bulan terakhir mempercepat upayanya untuk menumbangkan pemerintahan sayap kiri Venezuela dan Presiden Nicolas Maduro. Amerika juga melancarkan perang propaganda dan syaraf hingga sanksi luas ekonomi serta pada akhirnya mengancam akan menyerang Venezuela.
Masalah ini menuai respon dari Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin Jumat (3/5) dalam kontak telepon dengan sejawatnya dari AS Donald Trump menekankan, "Hanya rakyat Venezuela yang berhak menentukan nasib mereka." Putin menjelaskan, intervensi asing di urusan internal Venezuela dan upaya untuk mengubah pemerintahana di Caracas dengan menggunakan kekerasan akan merusak masa depan solusi diplomatik bagi krisis di negara ini.
Krisis politik di Venezuela telah memasuki fase baru sejak 30 April, ketika Juan Guaido, pemimpin kubu oposisi, yang didukung penuh oleh AS, dalam sebuah pesan video menyerukan kepada rakyat dan angkatan bersenjata untuk melancarkan pemberontakan bersenjata melawan Nicolas Maduro. Namun, seruan tidak disambut oleh militer dan rakyat Venezuela, sehingga kudeta Guaido dan sekutunya gagal.
Guaido menyebut dirinya sendiri Presiden Venezuela pada 23 Januari, dengan dukungan nyata dari Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya, sebuah langkah yang oleh pemerintah dan bangsa Venezuela disebut kudeta terhadap presiden terpilih, Nicolas Maduro.
Amerika Serikat dan sekutunya telah mengakui Guaido sebagai presiden Venezuela dan sejak itu Washington telah berupaya memprovokasi tentara Venezuela untuk bergabung dengan oposisi.
Intervensi Washington di Venezuela ini telah memicu reaksi keras oleh rival internasional Amerika Serikat; Rusia dan Cina. Selain dua negara ini, banyak negara, termasuk Iran dan Turki, telah mengecam pendekatan AS ini dan menekankan perlunya menghormati kedaulatan dan integritas wilayah Venezuela.
Amerika meminta Rusia mencabut dukungannya kepada Maduro, namun mendapat penolakan dari Moskow. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov, mengatakan Moskow memobilisasi sekelompok negara di PBB untuk menentang tindakan ilegal Amerika Serikat di Venezuela.
Rusia percaya bahwa campur tangan AS di Venezuela melanggar Piagam PBB, yang menolak intervensi dalam urusan negara lain. AS juga berniat melancarkan aksi militer di Venezuela yang melanggar hukum internasional.
Mengingat kegagalan kudeta militer terbaru di Venezuela, Washington mengalami kegagalan nyata dalam upayanya menggulingkan Nicolas Maduro. Untuk menjustifikasi kegagalan tersebut, AS mengklaim bahwa militer Rusia di Caracas menjadi penghalang bagi kesuksesan para pemberontak pimpinan Guaido. Dengan demikian AS secara praktis mengabaikan peran rakyat dan militer yang loyal kepada Maduro di kudeta gagal tersebut.
Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo bahkan bertindak lebih dan mengklaim bahwa Rusia mencegah larinya Maduro ke Kuba. Tudingan tersebut mendapat bantahan keras dari Menlu Rusia Sergei Lavrov.
Washington sejak awal krisis politik di Venezuela menganggap sama seperti sebelumnya, khususnya di era perang dingin, melalui represi dan kekerasan mampu menumbangkan pemerintahan sayap kiri Venezuela dan Maduro. Namun penentangan serius kekuatan internasional lainnya khususnya Rusia dan Cina serta langkah yang diambil mereka untuk mendukung presiden Venezuela termasuk pengiriman pasukan ke negara ini akan memberi pengertian kepada petinggi AS bahwa era unilateralisme dan arogansi Washington untuk merealisasikan ambisinya di negara lain telah berakhir.
