Berlanjutnya kontrak terpisah antara perusahaan-perusahaan minyak asing khususnya perusahaan minyak Amerika Serikat dan pemerintah wilayah semi-otonom Kurdistan Irak telah meningkatkan friksi antara pemerintah pusat Baghdad dan pemerintah Kurdistan.
Duta Besar Irak untuk Washington Jaber Habibmengatakan, Gedung Putih harus menekan perusahaan minyak AS Exxon Mobil untuk menghentikan aktivitasnya di wilayah Kurdistan Irak. Ia menegaskan bahwa berlanjutnya kegiatan perusahaan Exxon Mobil di Kurdistan menimbulkan berbagai masalah politik dan sosial, dan hal ini harus diperhatikan dengan serius.
Tak diragukan lagi bahwa berlanjutnya kontrak terpisah antara berbagai perusahaan asing dan pemerintah Kurdistan telah mengobarkan ketegangan di Irak mengingat negara ini tengah dilanda krisis politik. Pemerintah pusat Baghdad pada dasarnya menentang kelanjutan kontrak terpisah antara perusahaan minyak asing dan pemerintah Kurdistan. Meski demikian, kedua belah pihak sebelumnya telah sepakat bahwa pemerintah Kurdistan dapat melanjutkan kontraknya dengan syarat sebagian laba dari kontrak tersebut disetorkan kepada pemerintah pusat.
Namun sayangnya kesepakatan tersebut tidak dilaksanakan oleh pemerintah Kurdistan, sementara perusahaan-perusahan minyak asing terus memperpanjang kontrak terpisahnya dengan pemerintahan ini. Menurut pemerintah pusat Irak, kontrak-kontrak terpisah itu sama halnya telah melecehkan kedaulatan nasional negara ini. Akibatnya, perselisihan tentang ekspor minyak dan pembagian distribusi penghasilan ekspor tersebut akan semakin meningkat antara Kurdistan dan Baghdad.
Sebenarnya kedua belah pihak telah berulang kali menggelar perundingan namun hingga kini tidak membuahkan hasil yang signifikan, sebab pemerintah Kurdistan terus melanjutkan kontrak-kontrak terpisahnya dengan berbagai perusahaan asing tanpa mengindahkan kesepakatan sebelumnya.
Pemerintah Baghdad sebelumnya telah memperingatkan tentang kelanjutan kontrak perusahaan minyak asing dengan pemerintah Kurdistan dan menegaskan bahwa tindakan itu telah menyepelekan kedaulatan Irak. Baghdad juga mengancam perusahaan-perusahaan asing dengan pembatalan berbagai kontrak jika mereka melanjutkan kontrak terpisah dengan Kurdistan. Namun ancaman itu tidak diperhatikan oleh perusahaan minyak Amerika.
Di sisi lain, Gedung Putih tentunya juga setuju atas berlanjutnya kontrak-kontrak terpisah tersebut, sebab kontrak itu sangat menguntungkan perusahaan minyak Amerika, bahkan meningkatknya friksi antara pemerintah pusat Baghdad dan wilayah Kurdistan akan mempermudah bagi Washington untuk menggapai ambisinya di Irak. Hal itu juga akan menguntungkan tujuan jangka panjang Gedung Putih di negara kaya minyak ini, mengingat Amerika selalu berupaya mengusai minyak dan gas Irak.
Para pejabat Washington dan pemerintah Kurdistan mempunyai hubungan khusus, bahkan Amerika mendukung penuh upaya separatisme sejumlah gerakan Kurdi di Irak. Gedung Putih juga ingin terus menekan pemerintah Baghdad dengan cara-cara seperti itu.
Berlanjutnya kontrak terpisah antara perusahaan asing dan pemerintah Kurdistan menuai protes keras dari para pejabat Irak. Abdul Salam al-Maliki, anggota Komisi Ekonomi dan Investasi Parlemen Irak mengecam perusahaan minyak Exxon Mobil dan menilai tindakan perusahaan ini telah melanggar undang-undang Irak. Ia mengatakan bahwa jika perusahaan ini terus melanjutkan kontrak terpisah dengan pemerintah Kurdistan maka pemerintah Baghdad akan memberikan sanksi berat terhadap perusahaan ini.
"Exxon Mobil akan bernasib sama dengan perusahaan Blackwater (perusahaan keamanan AS) yang beraktifitas di Irak," tegasnya.
