Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran atau Rahbar, Kamis (3/9) pagi dalam pertemuannya dengan Ketua dan anggota Dewan Pakar Kepemimpinan (Khobregan) Iran, menekankan urgensi masuknya Parlemen negara itu dalam pembahasan Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA).
Ayatullah Sayid Ali Khamenei mengaku tidak memberikan arahan soal metode pengkajian dan pengesahan atau penolakan JCPOA kepada Parlemen Iran.
Rahbar juga menyinggung statemen petinggi Amerika Serikat berkenaan dengan upaya menjaga kerangka sanksi.
Ia menegaskan, "Tujuan perundingan adalah pencabutan sanksi. Jika kita mundur dalam beberapa masalah di perundingan dan memiliki beberapa keunggulan dalam masalah lain, itu karena supaya sanksi dicabut. Jika tidak, kita bisa menambah sentrifugal kita yang jumlahnya 19.000 menjadi 50 atau 60 ribu dalam waktu singkat dan melanjutkan pengayaan uranium 20 persen."
Ayatullah Khamenei juga menjelaskan salah satu harapan Amerika dan menuturkan, "Salah satu kebijakan Amerika di kawasan adalah menumpas total gerakan perlawanan dan menduduki penuh Suriah serta Irak. Washington berharap, Iran masuk dalam kerangka ini, namun itu tidak akan pernah terjadi."
Rahbar mengingatkan propaganda kubu imperialis dunia untuk memaksakan bahasa dan istilah-istilah buatannya kepada pemerintah dan pengambil keputusan negara-negara.
Menurut Rahbar, dalam kamus bahasa imperialis, kata-kata semacam terorisme dan hak asasi manusia memiliki makna khusus.
Dalam kamus mereka, serangan bertubi-tubi atas rakyat Yaman dan pembunuhan warga tidak berdosa Gaza bukanlah terorisme, dan penumpasan rakyat Bahrain karena menuntut haknya, tidak termasuk pelanggaran hak asasi manusia.
Rahbar menambahkan, "Dalam kamus imperialis, pertahanan legal gerakan perlawanan di Lebanon dan Palestina adalah terorisme, akan tetapi langkah negara-negara pro Amerika di kawasan, tidak melanggar HAM."
Ayatullah Khamenei menjelaskan, "Dalam kamus bahasa imperialis, teror atas ilmuwan nuklir yang kurang-lebih diakui sendiri oleh rezim Zionis Israel secara terbuka dan dukungan atas langkah ini oleh negara-negara Eropa, bukanlah terorisme."
