“Sangat disesalkan bahwa setelah tiga operasi sabotase teroris di fasilitas nuklir Iran selama setahun terakhir, IAEA belum mengutuk tindakan keji ini, bertentangan dengan banyak resolusi Konferensi Umum IAEA dan Majelis Umum PBB, dan bahkan peralatan dan aset mereka serta keselamatan dan keamanan inspekturnya."

Kazem Gharib Abadi, Wakil Tetap Iran untuk Organisasi Internasional yang berbasis di Wina, mentweet pada Senin (27/09/2021) pagi, mengingatkan masalah ini dan mereaksi laporan Direktur Jenderal IAEA pada Minggu (26/9) malam bahwa Iran tidak mengizinkan untuk memasang kembali kamera CCTV di kompleks Tessa di Karaj serta menilai permintaan ini di luar kesepakatan kedua belah pihak dalam pernyataan bersama.

Kazem Gharib Abadi, Wakil Tetap Iran untuk Organisasi Internasional yang berbasis di Wina,
Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional (IAEA) Rafael Grossi mengatakan dalam sebuah laporan pada Minggu malam bahwa dari 20 hingga 22 September, Republik Islam Iran telah mengizinkan para inspektur IAEA untuk memperbaiki peralatan pengawasan dan mengganti kartu memori kamera di semua lokasi yang diperlukan di Iran kecuali ruang kerja sentrifugal di kompleks Tessa, Karaj.

Laporan itu dipublikasikan ketika sebelumnya, perwakilan Iran untuk IAEA mengatakan bahwa IAEA tidak memiliki kewajiban untuk memberikan laporan terkait pemahaman bersama yang telah berakhir masa berlakunya dan pencatatan data.

Sekaitan dengan hal ini, Gharib Abadi mengingatkan isi pernyataan bersama Kepala Badan Energi Atom Iran dan Dirjen IAEA pada 12 September, dan mencatat bahwa hal itu dengan jelas dinyatakan dalam pertemuan di Tehran dan baru-baru ini di Wina bahwa sebagaimana investigasi dan masalah hukum terkait kompleks Tessa, Karaj masih berlangsung, peralatan pemantauan kompleks ini tidak berada di bawah layanan teknis.

Iran tidak pernah menerima pendekatan baru IAEA untuk mengutip laporan dugaan, seraya menekankan argumen hukum dan kokoh.

Sekalipun demikian, karena keyakinan akan perlunya interaksi lanjutan dengan IAEA sebagai badan hukum internasional yang mengawasi kegiatan nuklir, Iran terus membuka pintu untuk kerja sama. Namun Badan Energi Atom Internasional (IAEA) tampaknya berusaha mengajukan pertanyaan dan menciptakan ambiguitas baru demi mempersiapkan Amerika Serikat dan Barat untuk meningkatkan tekanannya terhadap Iran.

“Sangat disesalkan bahwa setelah tiga operasi sabotase teroris di fasilitas nuklir Iran selama setahun terakhir, IAEA belum mengutuk tindakan keji ini, bertentangan dengan banyak resolusi Konferensi Umum IAEA dan Majelis Umum PBB, dan bahkan peralatan dan aset mereka serta keselamatan dan keamanan inspekturnya."
Laporan baru Grossi dari perspektif ini juga menunjukkan bahwa IAEA telah menjauhkan diri dari prosedur teknis dalam hal-hal yang bertentangan dengan prinsip ketidakberpihakan IAEA dalam misi yang diembannya.

Dalam hal ini, ada sejumlah alasan untuk ini, yang menimbulkan keraguan tentang bagaimana badan tersebut memantau.

Dalam sebuah catatan yang menilai kekhawatiran Republik Islam Iran tentang pemberian akses seperti ini, François Nicoullaud, mantan Duta Besar Prancis untuk Tehran, mengatakan:

"Bagi Iran, protokol tambahan ganda dikaitkan dengan serangan terhadap fasilitas nuklir Iran, ditambah serangan malware Stuxnet, teror ilmuwan nuklir Iran, dan pengalaman mata-mata dari berbagai negara yang menyusup ke inspeksi IAEA , semua itu mengingatkan apa yang terjadi di Irak."

Baca juga: Rusia Desak IAEA Berhenti Politisasi Program Nuklir Iran
Gareth Porter, seorang analis dan penulis Amerika, menulis dalam catatan tentang bagaimana rezim Zionis menggunakan informasi yang ada di lembaga-lembaga internasional, termasuk IAEA, untuk meneror ilmuwan Iran:

Menurutnya, "Iran memiliki alasan kuat untuk percaya bahwa Israel dapat mengakses informasi yang dikumpulkan dari wawancara IAEA dengan para ilmuwan Iran dan merencanakan teror lebih lanjut."

Jelas bahwa sesuai dengan prinsip pengawasan IAEA, Iran tidak diharuskan untuk memenuhi kewajiban di luar pengamanan, dan jika secara sukarela merekam data-data ini, itu tidak berarti bahwa Iran telah membuat kewajiban kepada IAEA, sehingga IAEA menjadikan sebagai sebagai hak teknis dan memiliki tuntutan atas Republik Islam.

Dengan menekankan poin ini, perwakilan Iran untuk organisasi internasional yang berbasis di Wina menganggap permintaan IAEA kepada Iran berada di luar kesepakatan kedua belah pihak dalam pernyataan bersama.

Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran Ayatullah al-Udzma Sayid Ali Khamenei dalam pidato sambutan peringatan Arbain menyinggung beragam serangan propaganda musuh dengan berbagai metode dan alat terhadap bangsa Republik Islam Iran untuk mempengaruhi opini publik. Dia menganggap gerakan-gerakan untuk mengungkap fakta dan kebenaran sebagai penetralisir serangan propaganda itu.

Pidato sambutan itu disampaikan Rahbar melalui konferensi video dari Huseiniyah Imam Khomeini ra di Tehran di hadapan para peserta peringatan Arbain di Universitas Tehran pada hari Senin (27/9/2021).

Peringatan Arbain di Universitas Tehran dihadiri oleh para mahasiswa, dosen dan masyarakat umum. Dalam sambutannya, Ayatullah Khamenei menyebut periode dari Asyura hingga Arbain sebagai salah satu periode terpenting dalam sejarah Islam.

"Jika hari Asyura adalah puncak perjuangan dan pengorbanan jiwa-jiwa yang terkasih dan mulia, maka periode 40 hari setelah itu adalah puncak perjuangan untuk menjelaskan dan mengungkap kebenaran. Penjelasan yang penuh semangat dari Imam Sajjad as, Hazrat Zainab sa dan Yang Mulia Ummu Kulthum, dan kesabaran yang luar biasa dari keluarga Nabi (Saw) telah menyempurnakan pengorbanan itu dan melanggengkan kebangkitan di Karbala," kata Ayatullah Khamenei seperti dilansir situs Kantor Rahbar.

Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran menyinggung serangan propaganda musuh terhadap bangsa Iran untuk mempengaruhi opini publik dengan berbagai metode dan alat, dan menilai langkah-langkah untuk menjelaskan fakta dan kebenaran sebagai penetralisir serangan propaganda itu.

"Kalian, mahasiswa-mahasiswa yang tercinta, yang merupakan buah hati bangsa dan harapan sejati negara, dengan mengutamakan masalah penjelasan tentang kebenaran dan fakta, maka masing-masing dari kalian seperti pelita yang menerangi sekitar kalian dan menghapus ambiguitas," ujarnya.

Ayatullah Khamenei lebih lanjut menilai adanya fasilitas seperti media dan dunia maya (media sosial) untuk pencerahan dan menjawab ambiguitas sebagai penting.

"Tentu saja, prinsip yang pasti dalam hal jihad pencerahan dan penjelasan atas kebenaran di hadapan opini publik adalah penggunaan metode yang bermoral, penjelasan masalah dengan logika, ketegasan, rasionalitas lengkap, dan penggunaan perasaan dan reaksi emosional, serta menghindari hinaan, fitnah, kebohongan, dan penipuan," jelasnya.

Rahbar juga mengungkapkan kepuasannya bahwa para pemuda sekarang ini telah dibekali dengan pemikiran, rasionalitas dan kesadaran. Ayatullah Khamenei menekankan pentingnya untuk memperkuat karakteristik tersebut.

"Jalan Sayid al-Syuhada (Imam Husein as) adalah jalan yang diberkati dan manis, yang mengarah pada hasil dan kesuksesan yang pasti. Insya Allah kalian, anak-anak muda, melalui inspirasi dari jalan ini dan pengetahuan yang tercerahkan, akan mampu membawa negeri ini ke puncak kebahagiaan material dan spiritual," pungkasnya.

Duta Besar Iran untuk PBB, Majid Takht-Ravanchi mengecam pidato perdana menteri Israel di Sidang Majelis Umum PBB sebagai kebohongan belaka.

"Pidato perdana menteri rezim Zionis tentang Iran penuh dengan kebohongan," kata Takht-Ravanchi via akun Twitternya, Senin (27/9/2021) seperti dikutip IRNA.

"Iranophobia mencapai puncaknya di PBB. Pidato perdana menteri Israel tentang Iran penuh kebohongan. Rezim ini, dengan ratusan hulu ledak nuklir, tidak dapat berbicara tentang program damai kami," tambahnya.

Perdana Menteri rezim Zionis, Naftali Bennett mengulangi retorika dan tuduhan tak berdasar terhadap program nuklir damai Iran selama berpidato di PBB pada hari Senin.

Dia mengatakan Iran telah membuat langkah besar di bidang riset dan pengembangan nuklir dalam beberapa tahun terakhir. "Sentrifugal pengayaan uranium tidak dapat dihentikan dengan kata-kata," tegas Bennett.

Bennett mengklaim bahwa program senjata nuklir Iran berada pada titik kritis dan telah melanggar semua garis merah.

Klaim itu disuarakan ketika Israel memiliki setidaknya 200 bom atom dan tidak mengizinkan inspektur Badan Energi Atom Internasional (IAEA) untuk memeriksa fasilitas nuklirnya.

Iran merupakan salah satu negara anggota Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT) dan program nuklirnya juga berada di bawah pengawasan ketat IAEA. 

Juru bicara Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, mengatakan rakyat Palestina sudah lebih kuat dan keseimbangan kekuatan di tanah pendudukan sedang berubah.

Mahmoud Abbaszadeh Meshkini dalam sebuah pernyataan menanggapi ultimatum Kepala Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas kepada Israel untuk meninggalkan wilayah pendudukan dalam waktu satu tahun.

"Dalam beberapa tahun terakhir, kita melihat ketegangan dan konflik meningkat antara Israel dan rakyat Palestina yang tertindas," ujarnya seperti dilaporkan IRIB, Selasa (28/9/2021).

"Sejarah mencatat bahwa rakyat Palestina sudah lebih kuat dan keseimbangan kekuatan di tanah pendudukan sedang berubah, sehingga kekalahan domino rezim Zionis mulai terbentuk," kata legislator Iran ini.

Meshkini menambahkan, bagaimana rezim agresor Israel, yang membunuh anak-anak dan wanita tak berdaya setiap hari, berbicara tentang perdamaian dan kompromi? Jika mereka percaya pada demokrasi, mereka seharusnya tidak menduduki tanah ini.

"Tidak diragukan lagi, Israel akan terhapus dari peta. Oleh karena itu, negara-negara Islam dan penyeru kebebasan harus berjuang untuk mencapai cita-cita ini," imbuhnya.

Dia menekankan bahwa kebijakan Republik Islam Iran dalam masalah Palestina sepenuhnya jelas.

"Kebijakan negara kita, yang juga diterima oleh para penyeru kebebasan, adalah pelaksanaan referendum, pemulangan pengungsi Palestina, pengusiran penjajah, dan penegakan kedaulatan rakyat," tegasnya. 

Perdana Menteri Israel, Naftali Bennett Senin (27/9/2021) di Majelis Umum PBB seraya mengulang tudingan fiktif terhadap program nuklir damai Iran, mengklaim bahwa tujuan Tehran adalah memproduksi senjata nuklir.

Di pidato Bennett ada tujuan multifaset yang dapat dianalisis dari dimensi yang berbeda.

Sebelumnya harus dikatakan bahwa retorika perdana menteri Israel anti-Iran di isu nuklir penuh dengan kebohongan dan klaim fiktif. Metode ini sejatinya sebuah bentuk perang syaraf yang digunakan di era Mantan perdana menteri Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu yang sempat dilecehkan di Sidang Majelis Umum PBB karena kebohongan beruntunnya terkait aktivitas nuklir Iran, tetap memilih melanjutkan pendekatannya tersebut.

Untuk selanjutnya terbukti bahwa tujuan Israel bersikeras melanjutkan metode ini adalah untuk mempersiapkan terorisme nuklir yang memasuki fase baru dengan aksi teror terhadap sejumlah ilmuwan nuklir Iran termasuk Dr. Mohsen Fakhrizadeh. Aksi destruktif terhadap instalasi nuklir Natanz juga dilancarkan dalam koridor tujuan ini.

Dari sudut pandang ini, menjadi jelas bahwa salah satu tujuan Naftali Bennett adalah untuk menutupi pendekatan pengobaran kerusuhan dan perilaku jahat rezim Zionis di kawasan. Dengan kontroversi seperti itu, rezim zionis tentu saja berupaya untuk memajukan rencana untuk menghapus isu Palestina dari prioritas isu regional, yang menurut para zionis salah satu strateginya adalah melemahkan arus perlawanan dan mencitrakan Iran sebagai sebuah ancaman di kawasan. Seperti beberapa tahun lalu, pendekatan represi maksimum di era Mantan presiden AS Donald Trump juga diterapkan melalui koordinasi dengan Israel dan menjadi peluang yang tepat untuk mempersiapkan tujuan ini serta program normalisasi hubungan Israel dengan sejumlah rezim Arab di kawasan.

Tujuan lain dari retorita Bennett adalah terkait perundingan Wina dan mencitrakan Iran sebagai pihak yang bersalah dan merusak JCPOA serta penyebab kegagalan perundingan Wina.

Poin penting di bidang ini adalah ungkapan kekhawatiran Israel atas sikap mundur Amerika Serikat dan Erooa di JCPA yang mengindikasikan bahwa hal ini tidak selaras dengan kepentingan Israel, karena akhir dari skenario ini menandai awal musim yang sulit bagi Israel.

Sementara itu, Statemen Wakil Iran di organisasi-organisasi internasional di Wina, Kazem Gharebabadi saat merespon pidato perdana menteri Israel dan wakil AS serta troika Eropa juga mengisyaratkan masalah ini.

Gharebabadi mengatakan, Badan Energi Atom Internasional (IAEA) dan Barat tidak bisa tinggal diam dalam menghadapi aksi teroris Israel atau menyerukan pemantauan terus fasilitas nuklir.

Ia mengingatkan, ketika peralatan pengawas IAEA disabotase Israel, jangan berharap Iran memasangnya kembali tanpa biaya bagi rezim ini dan juga tanpa langkah yang diambil oleh IAEA serta negara-negara pengklaim.

Sementara itu, Wakil tatap Iran di PBB, Majid Takht-Ravanchi saat merespon proyeksi dan retorika perdana menteri Israel di Sidang Majelis Umum PBB mengungkapkan, Israel saat memiliki ratusan hulu ledak nuklir tidak berhak berbicara mengenai program nuklir damai Iran.

Yang pasti, Israel ingin menciptakan krisis fiktif dan mengobarkan instabilitas di kawasan, serta untuk mencapai tujuannya, rezim ini tak segan-segan memanfaatkan berbagai metode mulai dari klaim palsu hingga menekan AS dan Eropa untuk merusak jalan mencapai kesepakatan dengan Iran di JCPOA. Pendekatan tersebut kini bagi Amerika dan Eropa memiliki biaya yang mahal dan membuat pusing mereka.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan manuver militer di wilayah perbatasan barat laut negara ini adalah masalah kedaulatan nasional untuk mewujudkan ketenanngan, dan stabilitas di seluruh kawasan.

Saeed Khatibzadeh, Selasa (28/9/2021) menuturkan, Republik Islam Iran tidak akan pernah bisa menolerir kehadiran rezim Zionis Israel di dekat perbatasan negara ini, dan akan mengambil setiap langkah untuk menjaga keamanannya.

Ditanya tentang statemen Presiden Azerbaijan yang mengkritik manuver militer Iran di barat laut perbatasan negara ini, Khatibzadeh menjelaskan, hubungan dua negara baik dan penuh penghormatan, selain itu jalur-jalur normal dalam hubungan bilateral dua negara juga digunakan di level tertinggi, oleh karena itu statemen Presiden Azerbaijan cukup aneh.

Ia menambahkan, Iran selalu menentang segala bentuk pendudukan wilayah sebuah negara, dan menekankan pentingya penghormatan terhadap integritas wilayah serta perbatasan negara dunia. Selain itu Iran juga menghormati prinsip bertetangga yang baik.

"Manuver ini adalah masalah kedaulatan nasional, dan dilakukan untuk menciptakan ketenangan dan stabilitas di seluruh kawasan. Akan tetapi jelas bahwa Iran tidak akan pernah menolerir kehadiran Israel di dekat perbatasannya meski hanya formalitas, dan akan melakukan langkah apa pun yang diperlukan untuk menjaga keamanan nasional," pungkasnya. 

Presiden Prancis mengumumkan, masalah kapal selam dengan Australia tidak akan mengubah strategi Paris di kawasan Indo-Pasifik, dan Eropa harus bertumpu pada diri sendiri di bidang keamanan dan pertahanan.

Dikutip AFP, Selasa (28/9/2021), Emmanuel Macron saat menandatangani kontrak pembelian tiga kapal perang Prancis, Belharra oleh Yunani, bersama Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis menuturkan, sebagai bagian dari strategi penguatan hubungan dua negara, dan dalam kerangka pertahanan atas kepentingan di Laut Mediterania, Athena membeli tiga fregat dari Prancis.
 
Macron menambahkan, “AS hanya mengejar kepentingan pribadinya, maka dari itu kami juga mengejar kepentingan kami. Negara-negara Eropa harus belajar dari masalah ini, dan harus bertanggung jawab atas pertahanannya masing-masing.”
 
Sejumlah banyak pemimpin negara Eropa menginginkan pembentukan pasukan pertahanan yang terlepas dari NATO, akibat kebijakan mantan Presiden AS Donald Trump. Masalah ini semakin menguat setelah penarikan AS dari Afghanistan. 

Krisis bahan bakar, dan langkanya bensin di pom bensin-pom bensin Inggris, menyebabkan pemerintah negara itu memerintahkan Angkatan Bersenjata bersiaga.

Pemerintah Inggris, Selasa (28/9/2021) menyiagakan pasukan untuk mengansitipasi kerusuhan yang mungkin muncul akibat krisis bahan bakar, dan kelangkaan bensin di negara itu.
 
Media Inggris melaporkan, akibat kosongnya persediaan bensin di pom bensin-pom bensin negara itu, dan antrian panjang kendaraan warga untuk mendapatkan bensin, pemerintah London meminta militer bersiap.
 
Antrian panjang kendaraan warga Inggris yang ingin mendapatkan bahan bakar di pom bensin-pom bensin negara itu terus berlanjut setelah beberapa pom bensin ditutup akibat kelangkaan bahan bakar.
 
Kabar terbaru menyebutkan terjadinya beberapa kasus penyerangan dengan senjata tajam di sejumlah pom bensin Inggris, dan aksi saling pukul di antara warga yang mengantri. 

Sidang Majelis Umum PBB ke-76 dibuka pada 21 September yang diawali dengan pidato Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.

Menurut kantor berita Ahl al-Bayt (AS) - ABNA , Presiden Iran Sayid Ebrahim Raisi dalam pidatonya melalui rekaman video pada Selasa (21/9/2021) malam waktu Tehran, menjelaskan posisi Republik Islam dalam berbagai isu penting regional dan tantangan-tantangan internasional.

Bagian penting dari pidato Presiden Iran berfokus pada penyebab dan faktor-faktor yang telah memicu krisis di Asia Barat dan dunia.

Peristiwa yang terjadi di Asia Barat dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan bahwa kebijakan Amerika Serikat tidak lebih dari memaksakan perang yang telah menghancurkan negara-negara di kawasan, termasuk di Irak, Suriah, Yaman, dan Afghanistan.

Kebijakan ini menyebabkan ratusan ribu orang tewas, termasuk perempuan dan anak-anak, menelantarkan jutaan orang, menghancurkan ekonomi, meningkatkan angka kemiskinan, menyebarkan kekacauan dan terorisme, dan banyak masalah lain.

Luka lama Palestina tetap menjadi isu utama di Dunia Islam. Luka ini semakin parah setelah rezim-rezim reaksioner Arab di kawasan memilih menormalisasi hubungan dengan Israel.

Presiden Raisi mengatakan, rezim Zionis merupakan entitas terorisme negara terbesar yang agendanya adalah membantai perempuan dan anak-anak di Gaza dan Tepi Barat. Hari ini blokade penuh telah mengubah Gaza menjadi penjara terbesar di dunia.

Kebijakan destruktif Amerika Serikat tidak terbatas pada mendukung rezim penjahat dan pembunuh anak-anak. Negeri Paman Sam, khususnya selama kepresidenan Trump, melancarkan perang ekonomi besar-besaran dengan tujuan memberikan tekanan maksimum pada rakyat Iran.

Kebijakan tekanan maksimum tetap dilanjutkan oleh Presiden Joe Biden, meskipun ia dalam pidatonya di PBB menyatakan kesiapan untuk kembali ke dalam perjanjian nuklir JCPOA. Kebijakan ini masih dipandang sebagai opsi yang tepat bagi Washington.

Selama penanganan wabah virus Corona, Iran menjadi sasaran sanksi ketat AS yang memblokir akses negara ini ke obat-obatan, peralatan medis, dan vaksin. Namun, hari ini Iran telah menjadi produsen vaksin Covid-19 meskipun sanksi anti-kemanusiaan AS dan Eropa tetap berlanjut.

Di tingkat regional, AS berusaha untuk memastikan Iran tetap terisolasi yaitu, lingkup kerja sama dan hubungan luar negeri Republik Islam, khususnya dengan negara-negara tetangga. Namun, Iran justru diterima sebagai anggota penuh Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO). Hal ini membuktikan bahwa Iran berada pada posisi penting di kancah regional serta berperan efektif dalam menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan.

Presiden Iran dalam pidatonya di Majelis Umum PBB, menegaskan bahwa sudah menjadi kebijakan kami untuk berusaha menjaga stabilitas dan integritas teritorial semua negara di kawasan.

“Jika bukan karena kekuatan dan peran Iran bersama pemerintah dan rakyat Suriah dan Irak serta semua upaya tanpa pamrih dari Syahid Abu Mahdi al-Muhandis dan Jenderal Qasem Soleimani, hari ini Daesh telah menjadi tetangga Mediterania Eropa,” ujarnya.

Dapat dikatakan bahwa Presiden Iran mengangkat dua isu utama dan penting dalam pidato tersebut. Pertama, sumber dari banyak krisis global seperti kemiskinan, ketidakamanan, instabilitas politik, dan perang adalah keserakahan kekuatan-kekuatan hegemonik dan kebijakan unilateral.

Solusi untuk krisis ini adalah mengubah pendekatan di tengah komunitas internasional, mencapai pemahaman yang realistis tentang ancaman, dan mengadopsi pendekatan multilateralisme yang dipimpin oleh PBB.

Kedua, pentingnya menerima tanggung jawab atas masalah dan ancaman bersama. Presiden Raisi menekankan bahwa Iran siap berperan dalam menciptakan dunia yang lebih baik, dunia yang penuh dengan rasionalitas, keadilan, kebebasan, moralitas, dan spiritualitas. 

Sejumlah anggota parlemen Irak mengecam keras diadakannya konferensi untuk mendukung normalisasi hubungan dengan rezim Zionis yang berlangsung di Erbil.

Menurut kantor berita Ahl al-Bayt (AS) - ABNA ,Ammar Ta'meh, Ketua Fraksi Pendekatan Nasional hari Sabtu (25/9/2021) mengatakan, "Penyelenggaraan konferensi untuk mendukung normalisasi dengan rezim Zionis mengabaikan kekejaman yang dilakukan oleh rezim penjajah rakyat Palestina dan bertentangan dengan posisi historis rakyat Irak dalam membantu bangsa Palestina,".

Anggota parlemen Irak ini menyerukan supaya para pelaku penyelenggara konferensi di Erbil dihukum.

Ia juga meminta pemerintah, parlemen, kelompok politik patriotik Irak, organisasi masyarakat sipil dan suku-suku Arab di negaranya untuk mengambil sikap berani dalam mengutuk dan mencegah tindakan perusakan terhadap nilai-nilai rakyat Irak.

Media Irak melaporkan digelarnya sebuah konferensi yang disebut "Kesepakatan Abraham" di Erbil untuk menormalkan hubungan publik dengan Israel yang berlangsung baru-baru ini

Setelah konferensi, rakyat Irak mengungkapkan kemarahan dan frustrasi mereka dengan langkah tersebut, serta meminta pejabat dan tokoh nasional maupun agama, seperti Muqtada al-Sadr, pemimpin faksi Sadr, Hadi al-Amiri, pemimpin Fatah. koalisi, dan Qais al-Khazali, pemimpin gerakan Asaeb Ahl al-Haq untuk mengambil sikap keras terhadap penyelenggara konferensi tersebut.