Kelompok-kelompok perlawanan Palestina di Jenin menyatakan kesiapannya untuk menghadapi peningkatan agresi rezim Zionis serta pemukim Zionis di Tepi Barat.

Kantor berita Sama hari Sabtu (22/1/2022) melaporkan, Batalyon Syuhada Al-Aqsa dan kelompok perlawanan di Jenin siap menghadapi rezim agresor dan pemukiman Zionis, dengan mengumumkan, "Sebagai tanggapan atas agresi rezim Zionis terhadap rakyat Palestina di Al Quds Syarif, Sheikh Jarah  dan Jabal Sabih, serta Bita dan Barqa, kami siap untuk konfrontasi langsung dengan rezim ini dan para pemukimnya,".

"Kami siap menghadapi rezim pendudukan dengan tangan terkepal untuk menghantam Israel," kata pernyataan ini.

"Pertempuran tidak terbatas dan perlawanan tidak akan tenang sampai penjajah diusir dari wilayah Palestina," tegasnya.

Selama beberapa pekan terakhir, sejumlah warga Palestina gugur akibat serangan rezim Zionis di Tepi Barat, termasuk dua orang lanjut usia.

Masyarakat Bulan Sabit Merah Palestina juga mengumumkan bahwa serangan ekstremis Zionis terhadap demonstrasi anti-pemukiman di desa-desa di provinsi Nablus, Tepi Barat pada hari Jumat telah melukai sedikitnya 119 orang.

Sekjen Gerakan Perlawanan Islam al-Nujaba Irak mengecam kejahatan yang dilakukan oleh teroris Daesh terhadap tentara negaranya di Provinsi Diyala.

Syeikh Akram al-Kaabi mengatakan pada Sabtu (22/1/2022) bahwa tidak ada keseriusan dalam perang melawan terorisme di Irak.

"Kejahatan teroris takfiri Daesh terhadap pasukan Irak di Diyala menunjukkan bahwa Daesh tetap aktif beroperasi di daerah-daerah dengan keamanan yang lemah," tambahnya seperti dikutip laman Mehrnews.

Syeikh al-Kaabi menegaskan Gerakan al-Nujaba menyerukan operasi pembersihan yang nyata, terutama di daerah-daerah antara Provinsi Diyala dan Provinsi Salahuddin.

Sisa-sisa teroris Daesh membunuh 11 tentara Irak di Provinsi Diyala pada Jumat kemarin.

Setelah tiga tahun berperang, pemerintah Irak mengumumkan kemenangan atas Daesh pada tahun 2017, tetapi sisa-sisa Daesh masih aktif beroperasi di beberapa daerah di Provinsi Diyala, Kirkuk, Nainawa, al-Anbar, dan Baghdad. 

Sebuah sumber yang dekat dengan tim perunding Iran mengatakan bahwa Tehran hanya akan menerima kesepakatan yang permanen dan kredibel dalam perundingan Wina.

Menanggapi klaim media-media asing bahwa kesepakatan sementara telah diusulkan di Wina, sumber tersebut menekankan pada hari Sabtu (22/1/2022) bahwa kesepakatan seperti itu tidak ada dalam agenda Republik Islam Iran.

"Tehran hanya akan menerima kesepakatan yang permanen dan kredibel," tegasnya kepada koresponden televisi Aljazeera.

Televisi NBC dalam sebuah laporan pada hari Sabtu mengklaim bahwa Iran telah ditawarkan sebuah kesepakatan nuklir sementara untuk membantu menghidupkan kembali JCPOA.

Perundingan putaran kedelapan dengan agenda penghapusan sanksi Iran dimulai di Wina, Austria pada 27 Desember 2021. Negosiasi ini dilakukan di berbagai level antara delegasi Iran dan kelompok 4+1 (Inggris, Prancis, Rusia, dan Cina, plus Jerman).

Misi Tetap Iran untuk PBB juga menyatakan bahwa Tehran sedang mencari sebuah kesepakatan yang permanen dan kredibel, yang sesuai dengan janji-janji yang ada dalam kesepakatan nuklir JCPOA. 

Irak di tahun 2021 mengalami beraneka macam peristiwa penting, namun yang terpenting di antaranya adalah penyelenggaraan pemilu parlemen ke-5, lawatan Paus Fransiskus dan kesepakatan penarikan pasukan Amerika Serikat dari negara itu.

Salah satu peristiwa terpenting yang terjadi di Irak pada tahun 2021 adalah pemilu parlemen pada 10 Oktober 2021. Rencananyanya pemilu parlemen Irak digelar pada Juni 2021, tapi pemerintah Baghdad mengumumkan penundaan penyelenggaraan pamilu pada 19 Januari 2021. Pemilu parlemen Irak diselenggarakan setelah terjadi perubahan asasi dalam undang-undang pemilu.
 
Salah satu perubahan aturan pemilu itu adalah, sebelumnya pemilu digelar di 18 provinsi, dan tidak jelas siapa perwakilan dari setiap kota, tapi pemilu terbaru diselenggarakan di 83 daerah pemilihan. Pembagian provinsi Irak menjadi banyak daerah pemilihan untuk pertama kalinya adalah seperti berikut, 32 daerah pemilihan di provinsi-provinsi berpenduduk Syiah, 17 daerah pemilihan di Provinsi Baghdad, 22 daerah pemilihan di provinsi-provinsi berpenduduk Syiah dan Sunni, dan 12 daerah pemilihan di Wilayah Otonomi Kurdistan. 
 
Berbeda dengan pemilu sebelumnya, pada pemilu terbaru para kandidat yang meraih suara terbanyak langsung masuk Parlemen Irak. Sedikitnya 83 kursi Parlemen Irak dikhususukan untuk perempuan, dengan kata lain minimal satu perempuan terpilih sebagai anggota Parlemen dari masing-masing 83 daerah pemilihan.
 
Pemilu parlemen Irak ke-5 yang digelar pada 10 Oktober 2021 memecahkan rekor pemilu dengan partisipasi terendah. Menurut keterangan Komisi Tinggi Pemilu Irak, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu kali ini sekitar 41 persen. Dari 21 juta orang yang berhak memilih, hanya 9.077.779 orang yang menggunakan hak pilihnya. Rendahnya tingkat partisipasi warga Irak dalam pemilu parlemen kali ini lebih disebabkan oleh ketidakpuasan masyarakat atas kondisi ekonomi dan keputusasaan mereka atas upaya merubah kondisi melalui kotak suara.
 
Tanggal 11 Oktober 2021 hasil pertama pemilu parlemen Irak diumumkan oleh Komisi Tinggi Pemilu negara itu. Moqtada Sadr, Pemimpin Gerakan Sadr Irak yang sebelumnya mengaku mundur dari kontestasi pemilu, tapi setelah kembali berhasil merebut 73 persen kursi Parlemen. Blok Taqaddum pimpinan Mohammed Al Halbousi mendapatkan 37 kursi, Koalisi Negara Hukum pimpinan Nouri Al Maliki, merebut 34 kursi dan Partai Demokratik Kurdistan, 31 kursi.
 
Pada pemilu parlemen Irak terbaru, perempuan mendapatkan 97 kursi. Berdasarkan Undang-undang Pemilu Irak, minimal 83 kursi Parlemen diberikan kepada perempuan, tapi Yousra Karim Mohsen, Dirjen Departemen Pemberdayaan Perempuan di Sekretariat Jenderal Dewan Menteri Irak mengatakan, "Perempuan berhasil merebut 97 kursi Parlemen, lebih 14 kursi dari jatah khusus mereka." Akan tetapi masalah pentingnya adalah, menurut Yousra Karim Mohsen hasil penghitungan suara menunjukkan 57 persen perempuan berhasil lolos ke Parlemen dengan mengandalkan perolehan suara mereka yang tinggi, bukan memanfaatkan jatah khusus perempuan.
 
Dengan kata lain, 57 persen perempuan berhasil meraih suara lebih tinggi dari laki-laki, dan melenggang ke Parlemen Irak. Data ini dapat diartikan bahwa sebagian suara masyarakat Irak yang diberikan ke wakil perempuan adalah bentuk protes atas kinerja pemerintah selama beberapa tahun terakhir, dan merupakan suara kekecewaan.
 
Setelah hasil pemilu parlemen diumumkan oleh Komisi Tinggi Pemilu Irak, aksi protes yang digelar berbagai kelompok politik pun pecah. Beberapa kelompok politik Irak termasuk Alainsi Fatah meyakini bahwa terjadi kecurangan luas dalam pemilu parlemen 10 Oktober di Irak. Komisi Tinggi Pemilu Irak menerima banyak gugatan pemilu dan akhirnya pada 30 November 2021 mengumumkan hasil final dengan sedikit perubahan, dan mengonfirmasi bahwa pemilu berjalan sukses.
 
Meski Komisi Tinggi Pemilu Irak melakukan perubahan pada hasil pemilu parlemen, namun para demonstran terus melanjutkan aksinya, sehingga akhirnya diputuskan bahwa Pengadilan Tinggi Federal yang harus mengumumkan hasil final pemilu parlemen Irak. Hadi Al Ameri, Ketua Aliansi Fatah, pada 22 Desember 2021 menyerahkan bukti-bukti pelanggaran aturan pemilu kepada pengadilan.
 
Hadi Al Ameri di pengadilan mengatakan, Komisi Tinggi Pemilu Irak tidak memberikan kartu pemilihan elektronik kepada lima juta pemilih, dengan demikian mereka tidak bisa memilih, ditambah sebagian besar warga Irak lain yang gagal menggunakan hak suaranya karena mesin elekteronik rusak. Menurut Hadi Al Ameri, perusahaan pengawas proses teknis penyelenggaraan pemilu, tidak menyangkal kemungkinan kecurangan dan perubahan suara tanpa diketahui siapa pun.
 
Sekali pun bukti ditunjukkan oleh para demonstran, tapi Pengadilan Tinggi Federal Irak, pada 27 Desember 2021 tetap mengumumkan keputusannya. Keputusan Pengadilan Tinggi Federal Irak terbagi menjadi dua dua bagian, pertama, mengakui pelanggaran pemilu. Menurutnya, langkah Komisi Tinggi Pemilu Irak yang mengumumkan sebagian hasil pemilu, merupakan pelenggaran, dan penghitungan suara pada pemilu berikutnya harus dilakukan secara manual, tidak elektronik lagi.
 
Parlemen Irak mendatang juga harus mengamandemen undang-undang pemilu yang sekarang. Kenyataannya, Pengadilan Tinggi Federal Irak tidak menerima terjadi kecurangan dalam pemilu. Kedua, penolakan atas tuntutan pencabutan hasil pemilu parlemen Irak. Oleh karena itu gugatan kelompok-kelompok politik Irak tidak diterima, dan hasil pemilu disahkan.
 
Menanggapi keputusan ini, kelompok-kelompok politik Irak menunjukkan reaksi yang tepat dan demokratis, dan meski terbukti terjadi kecurangan dalam pemilu, namun mereka menerima keputusan pengadilan. Hadi Al Ameri mengumumkan bahwa pihaknya menghormati keputusan Pengadilan Tinggi Federal Irak.
 
Akan tetapi ia kembali mengulang protes sebelumnya terkait kecurangan dan rekayasa dalam proses pemilu. Menurutnya, Pengadilan Tinggi Federal Irak berada di bawah tekanan hebat sehingga mengeluarkan keputusan semacam ini. Nouri Al Maliki, Ketua Aliansi Negara Hukum, Ammar Al Hakim, Pemimpin Gerakan Hikmah Nasional Irak, dan Gerakan Hukum mengumumkan akan menghormati keputusan yang dikeluarkan pengadilan. Para pemimpin kelompok politik Irak itu seolah-olah ingin mengatakan bahwa mereka tidak ingin terjadi kekacauan, kerusuhan dan kekerasan di negara ini.
 
Diterimanya keputusan Pengadilan Tinggi Federal Irak oleh kelompok-kelompok politik negara ini, menjadi pertanda dimulainya negosiasi di antara mereka. Bulan pertama tahun 2022 menjadi momen penting bagi Irak, karena kelompok-kelompok politik negara ini harus mengajukan calon Ketua Parlemen, Presiden dan Perdana Menteri.
 
Salah satu peristiwa penting lain yang terjadi di Irak selama tahun 2021 adalah kunjungan bersejarah Paus Fransiskus, Pemimpin Katolik dunia ke negara ini. Lawatan Paus Fransiskus dilakukan di tengah situasi dunia yang sedang dilanda pandemi Corona dan menyebabkan banyak rencana kunjungan diplomatik dibatalkan atau sangat dibatasi. Sepertinya salah satu alasan kunjungan Paus Fransiskus ke Irak adalah undangan resmi pemerintah Irak, yang sebelumnya tidak terlaksana.
 
Surat kabar AS, New York Times terkait alasan kunjungan Paus ke Irak menulis, "Kunjungan semacam ini merupakan harapan Paus yang tertunda selama bertahun-tahun. Paus Jean Paul II bermaksud berkunjung ke Irak pada tahun 2000 namun batal karena meningkatnya ketegangan di kawasan kala itu. Paus Benediktus XVI juga diundang ke Irak, namun karena perang akhirnya ia urung datang. Presiden Irak, Barham Salih mengundang Paus Fransiskus I pada Juli 2019, dan berharap lawatan ini dapat memperbaiki hubungan dua negara setelah sekian lama buruk. Paus Fransiskus menerima undangan tersebut, dan dengan tegas mengumumkan tidak ingin mengecewakan rakyat Irak terutama penduduk Kristen yang menderita.
 
Alasan lain dipilihnya Irak sebagai negara yang dikunjungi oleh Paus Fransiskus adalah karena komunitas Kristen di negara ini. Pada tahun-tahun akhir pemerintahan Saddam Hussain, tercatat sekitar 1,5 juta penganut Kristen di Irak, akan tetapi jumlah ini menurun sepertiganya pada dua dekade terakhir. Oleh karena itu, keberadaan umat Kristen di Irak, dan kondisi menyedihkan mereka khususnya akibat kekerasan, merupakan alasan utama kunjungan Paus Fransiskus ke Irak. Di kota Baghdad, Paus meminta masyarakat Irak untuk menghormati minoritas agama, dan hidup berdampingan dengan saudara-saudara Kristen mereka sebagai sebuah modal berharga.
 
Masalah penting lain adalah Paus Fransiskus bertemu dengan Marja Taklid Syiah Irak, Ayatullah Ali Sistani. Dalam pertemuan itu ditekankan pentingnya memperhatikan secara serius perdamaian dan kemuliaan manusia, kedekatan agama, mencegah kekerasan, mencegah diskriminasi agama dan berperang melawan terorisme. 
 
Irak tahun lalu mengalami sejumlah peristiwa keamanan, dan ini menunjukkan bahwa sampai sekarang Irak masih berhadapan dengan masalah keamanan terutama pergerakan teroris. Sekali pun demikian, salah satu peristiwa keamanan terpenting di Irak adalah persetujuan AS untuk menarik pasukannya dari negara itu. PM Irak Mustafa Al Kadhimi pada bulan Juni 2021 melakukan kunjungan ke AS dan bertemu dengan Presiden Joe Biden. Mustafa Al Kadhimi dan Joe Biden mencapai kesepakatan terkait penarikan seluruh pasukan AS dari Irak hingga 31 Desember 2021. Namun nyatanya sejumlah banyak tentara AS masih berada di Irak sebagai penasihat militer dan pelatih pasukan Irak.
 
Presiden Irak Barham Salih dan Ketua Parlemen Mohammed Al Halbousi mendukung kesepakatan ini, dan menyebutnya sebagai keberhasilan diplomasi dan politik. Blok Fatah pimpinan Hadi Al Ameri menyambut baik hasil pembicaraan strategis AS dan Irak termasuk kesepakatan penarikan keluar total pasukan AS dari Irak. Moqtada Sadr, Pemimpin Gerakan Sadr Irak juga menyambut kesepakatan ini, dan berterimakasih kepada Mustafa Al Kadhimi.
 
Di sisi lain, Gerakan Al Nujaba Irak mengumumkan, secara asasi kesepakatan itu tidak terlalu menciptakan perbedaan berarti pada kehadiran pasukan AS di Irak. Juru bicara Al Nujaba Irak Nasr Al Shammari dalam wawancara dengan stasiun televisi Al Mayadeen mengumumkan, "Dalam pandangan Al Nujaba, masalah tidak berubah secara signifikan, dan Irak tidak membutuhkan pasukan AS. Oleh karena itu kami mengumumkan dengan tegas bahwa kami akan tetap menjadikan pasukan AS sebagai target senjata kami meski berganti baju."
 
Nasr Al Shammari juga mengatakan bahwa pasukan AS untuk menipu publik mengubah bentuk kehadiran mereka di Irak. Ia mempertanyakan manfaat perubahan bentuk dari penjajah ke penasihat militer. Pasukan AS hadir di wilayah Irak, lalu apa bedanya jika kehadiran militer ini diberi nama atau dalih lain.
 
Pejabat militer Irak pada Desember 2021 mengabarkan penarikan total pasukan AS dari negara itu. Mustafa Al Kadhimi, PM Irak pada 29 Desember 2021 di Twitter menulis, "Misi militer pasukan koalisi internasional AS di Irak sudah berakhir, dan seluruh tentara, serta peralatan militer mereka sudah ditarik dari Irak. Ia menambahkan, "Berdasarkan hasil pembicaraan strategis, peran pasukan koalisi di Irak hanya sebatas sebagai penasihat militer." Namun demikian, beberapa kelompok perlawanan di Irak mengaku tidak puas dengan kehadiran para penasihat militer AS di negaranya, dan menurut mereka pasukan AS belum keluar dari Irak, dan harus keluar semuanya. 

Protes rakyat di Kazakhstan terus berlanjut ketika presiden negara ini saat merespon demonstrasi warganya menolak untuk membatalkan keputusan kenaikan harga gas LPG.

Sebelumnya pemerintah Kazakhstan sejak awal Januari menaikkan harga bahan bakar (BBM), spesifiknya adalah Liquified Petroleum Gas (LPG) dari 60 Tenge menjadi 120 Tenge. Setiap 436 Tenge sama dengan satu dolar Amerika. Faktanya pemilik kendaraan di Kazakhstan sampai saat ini untuk setiap liter LPG membayar kurang dari 14 sen. Sementara pemerintah Nur-Sultan berusaha menaikkan harga tersebut hingga 27 sen.

Alasan utama pemerintah Nur-Sultan menaikkan harga BBM LPG adalah Kazakhstan memproduksi tiga jenis bahan bakar fosil dan mengekspornya ke pasar dunia. Sejatinya, pemerintah Kazakhstan setiap hari memproduksi 1,8 barel minyak mentah, kurang dari satu ton batu bara dan 32 miliar meter kubik (bcm) gas.

Pemerintah Kazakh berencana untuk membuka kompleks petrokimia baru di negara itu dalam waktu dekat. Kebutuhan tahunan kompleks ini adalah 550.000 ton gas cair. Untuk memberi makan kompleks tersebut, pemerintah Nur-Sultan harus mengurangi ekspor gas alam atau mendorong orang untuk membeli bensin untuk mobil dengan menaikkan harga gas. Menurut pemerintah Nur-Sultan, mendorong masyarakat untuk meningkatkan konsumsi bensin akan mengurangi konsumsi gas alam di Kazakhstan. Cara lain bagi pemerintah Nur-Sultan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan mengurangi ekspor gas Kazakhstan. Pemerintah Kazakh telah memilih cara pertama, yaitu menaikkan harga gas untuk mobil. Namun sehari setelah pengumuman kenaikan harga bahan bakar mobil dari 60 tenge (mata uang Kazakhstan) menjadi 120 tenge, protes rakyat meluas.

Pengumuman kenaikan harga gas alam cair (LPG) telah menyebabkan demonstrasi rakyat yang meluas di kota-kota besar Kazakhstan. Selama seminggu terakhir, peristiwa besar Kazakh yang dilaporkan oleh media pemerintah Nur-Sultan, termasuk pembunuhan dan melukai ratusan polisi dan pengunjuk rasa, pembongkaran dan pembakaran gedung dan properti pemerintah, penjarahan supermarket dan toko Penjualan barang-barang konsumsi, pengunduran diri kabinet pemerintahan Tokayev serta pembakaran rumah dan kediaman Presiden Kazakh, Kassym-Jomart Tokayev sebenarnya hanyalah sebagian kecil dari reaksi kemarahan warga Kazakh terhadap keputusan pemerintah Nur-Sultan tersebut.  Rakyat Kazakhstan pada 2 Januari, yakni sehari setelah pengumuman kenaikan BBM LPG  turun ke jalan-jalan dan memprotes keputusan pemerintah.

Setelah protes anti-pemerintah yang meluas, pemerintah Tokayev mengundurkan diri, dan banyak pejabat politik dan keamanan Kazakh dipecat dan digantikan oleh pasukan baru. Pada saat yang sama, meskipun protes oleh Presiden Kazakh Kassym-Jomart Tokayev, protes rakyat belum berakhir dan kekerasan meningkat. Menyusul protes rakyat, Presiden Kazakhstan telah meminta bantuan kepada Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif (CSTO).

Perdana Menteri Armenia, Nikol Pashinyan yang juga menjabat sebagai ketua periodik CSTO menyetujui permintaan pemerintah Nur-Sultan. Menurut keterangan Departemen Dalam Negeri Kazakhstan, sampai saat ini lebih dari 3000 perusuh ditangkap dan 26 orang dari kedua pihak tewas.

Terlepas dari banyak spekulasi para ahli dan politisi tentang alasan perpanjangan protes rakyat, orang tidak boleh mengabaikan fakta bahwa selama kepresidenan "Nursultan Nazarbayev", yang berlangsung hampir tiga dekade, situasi ekonomi rakyat Kazakhstan secara signifikan pulih dan kelas menengah di negeri ini tumbuh secara signifikan.

Ketika kelas menengah di Kazakhstan tumbuh, apa yang disebut institusi sektor swasta Barat berkembang. Dikatakan bahwa saat ini, 22.000 organisasi non-pemerintah telah terbentuk dan aktif di Kazakhstan. Organisasi-organisasi yang condong ke Barat ini semuanya menentang kehadiran Rusia di Kazakhstan.

Untuk alasan ini, pendukung Rusia di Kazakhstan menyerukan penutupan semua LSM anti-Rusia ini. Pada saat yang sama, para pendukung Rusia menyerukan agar Kazakhstan menarik diri dari aliansinya dengan apa yang disebut negara-negara berbahasa Turki. Bagaimanapun, masalah berlanjutnya protes anti-pemerintah di Kazakhstan telah menimbulkan keraguan di kalangan politik independen. Memang, pemerintah Barat, khususnya Amerika Serikat, yang memiliki pengaruh kecil di republik-republik Asia Tengah, termasuk Kazakhstan, tampaknya telah memainkan peran aktif dalam menghasut protes. Tidak diragukan lagi, negara-negara pimpinan AS ini terus memimpikan revolusi warna di negara-negara Asia Tengah, khususnya Kazakhstan. Pemerintah Barat di Ukraina, Georgia, dan Kirgizstan telah mengalami revolusi warna yang gagal.

Sekaitan dengan ini, statemen terbaru Presiden Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev terkait peran intervensif asing di kerusuhan terbaru negaranya serta para demonstran yang bersenjata menilai sebagai upaya Barat untuk menggulingkan pemerintah pro Timur Kazakhstan atau paling tidak menyibukkan Rusia di front baru. Dengan demikian Tokayev menyatakan, pasukan penjaga perdamaian CSTO untuk sementara ditempatkan di Kazakhstan atas permintaan pemerintah Nur-Sultan.

Sejatinya presiden Kazakhstan meyakini bahwa pasukan penjaga perdamaian ini akan tetap ditempatkan di berbagai kota Kazakhstan hingga tercapai stabilita penuh. Mayoritas pasukan penjaga perdamaian ini dari Rusia.

Kassym-Jomart Tokayev di pidato televisinya menjelaskan, "Pasukan yang dikirim dari Rusia dan negara tetangga lainnya atas permintaan resmi pemerintah Nur-Sultan dan akan ditempatkan di Kazakhstan dengan misi untuk menjamin keamanan negara ini."

Presiden Kazakhstan dengan nada sopan berbicara menganai posisi tamu pasukan penjaga perdamaian Rusia dan negara tetangga lainnya di Kazakhstan.

Tokayev menyebut instabilitas terbaru di negaranya sebagai teroris terlatih negara-negara asing dan terkait kerusuhan di Almaty mengatakan, "20 ribu penjahat menyerbu Almaty, ibu kota keuangan Kazakhstan dan menghancurkan aset dan properti pemerintah."

Sebelumnya Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Saeed Khatibazadeh saat merespon transformasi terbaru di Kazakhstan mengatakan, "Tehran mengawasi dengan detail transformasi yang terjadi di Kazakhstan, dan berharap ketenangan segera pulih di negara ini dengan diselesaikannya friksi melalui dialog."

Seluruh negara tetangga Kazakhstan juga berharap pemerintah Tokayev stabil dan mapu menyelesaikan krisis dengan damai.

Selain Iran, Jubir Kemenlu Cina, Wang Wenbin menyatakan, "Beijing akan mengerahkan seganap upayanya untuk mendukung Kazakhstan dan membantu negara ini menyelesaikan tantangan, dan menentang tegas anasir asing yang melakukan provokasi kekerasan dan kerusuhan di Kazakhstan."

Respon Cina dirilis menyusul meningkatkan aksi protes warga di Kazakhstan menentang keputusan pemerintah menaikkan harga BBM khususnya LPG.

Sementara itu, Rusia juga menuding anasir asing memprovokasi rakyat Kazakhstan untuk berdemo. Saat ini, pasukan penjaga perdamaian Rusia mengontrol penuh bandara udara Almaty. Selain kepercayaan negara kuat kawasan seperti Rusia dan Cina akan intervensi pemerintah Barat di Kazakhstan, harus dikatakan bahwa sejumlah pakar pro-Barat di kawasan berusaha membesar-besarkan peran rakyat dan mencitrakan kebijakan Rusia sebagai faktor utama protes rakyat di Kazakhstan. Padahal Rusia hadir di kawasan, sementara pemerintah Barat khususnya AS yang tidak berada di kawasan, bersedia mengorbankan ribuan rakyat Kazakhstan demi merealisasikan tujuannya di Asia Tengah.

Film serial termasuk program acara yang digemari di setiap negara. Selain melalui media televisi, film serial juga diproduksi dan ditayangkan oleh platform-platform streaming online.

Dalam beberapa tahun terakhir di Iran, platform-platform semacam ini mulai aktif, dan menayangkan film-film serial produksi mereka dan mendapat sambutan luas. Dalam fenomena ini salah satu masalah penting yang kerap diabaikan adalah tayangan aksi kekerasan.
 
Kekerasan dalam film-film serial yang dewasa ini sering ditonton oleh keluarga-keluarga, menjadi salah satu faktor yang menciptakan ketertarikan. Semakin banyak adegan kekerasan yang ditampilkan, maka pemeran aksi kekerasan itu seolah-olah nampak lebih menarik dan filmnya semakin banyak ditonton.
 
Padahal realitasnya, tingkat dan adegan kekerasan yang ditampilkan dalam film-film serial itu tidak ditemukan di tengah masyarakat. Tema-tema yang diangkat oleh film serial sangat beragam, dan biasanya memanfaatkan aktor-aktor profesional televisi maupun layar lebar. Akan tetapi semuanya hampir sama dalam satu hal yaitu kerap menampilkan adegan "kekerasan". Kekerasan vulgar dan terang-terangan yang di banyak adegan bahkan tanpa menyertakan peringatan bagi penonton.
 
Mengapa masyarakat di hampir semua negara dunia, dewasa ini lebih menyukai kekerasan dibanding sebelumnya. Misalnya, serial Squid Game yang baru-baru ini ramai diperbincangkan di seluruh dunia, dan mencatat rekor penjualan yang sangat tinggi, termasuk film serial yang banyak menyuguhkan adegan kekerasan, dan banyak diprotes.
 
Squid Game adalah film serial produksi Korea Selatan yang ditayangkan di platform streaming online Neftflix, dan dengan cepat menjadi salah satu film serial televisi yang paling banyak ditonton di seluruh dunia. Kisah film ini terinspirasi dari sebuah permainan anak-anak di Korsel di dekade 1970-80 an yang dikenal dengan "permainan cumi-cumi". Satu kelompok yang terdiri dari 456 orang dengan pengalaman hidup berbeda diundang untuk bersaing mempertaruhkan nyawa demi memperebutkan hadiah 46,5 miliar won setara dengan 38,7 juta dolar. 
 
Film serial Squid Game mengandung konten tentang kegelapan hidup, kekerasan dan aksi berdarah-darah. Kisah yang diangkat sepenuhnya merupakan protes atas masyarakat kapitalis yang di dalamnya orang-orang miskin harus ikut dalam permainan mematikan yang sebenar-benarnya untuk bertahan hidup, dan di sisi lain, semua itu hanya alat untuk bersenang-senang bagi orang kaya.
 
Permainan anak-anak yang dipakai dalam film ini begitu simbolik karena menggambarkan bahwa persaingan hidup dan mati sudah dimulai sejak kanak-kanak. Pada kenyataanya, permainan anak-anak merupakan metafora yang baik untuk menggambarkan kehidupan orang dewasa. Film serial ini menceritakan bahwa kehidupan kita layaknya sebuah permainan yang tak kenal belas kasihan dan kita harus bekerja keras untuk bertahan hidup.
 
Permainan seperti sebuah miniatur kehidupan masyarakat, dan saat memainkannya, para pemain biasanya kehilangan rasa kemanusiaan dan digantikan nafsu hewani yang muncul dalam berbagai bentuknya. Demi bisa bertahan hidup, mereka harus menipu orang lain, juga berkhianat dan dari sisi ini setiap permainan merefleksikan permasalahan yang mudah ditemui di tengah masyarakat.  
 
Tidak bisa disangkal, film serial Squid Game adalah drama serial yang sukses dan profesional, akan tetapi penonton akan menyadari dampak buruk dari film tersebut setelah selesai menyaksikannya. Keinginan kuat dan dorongan hebat para pemain film ini untuk bersaing dan memenangkan uang dalam sebuah permainan berbahaya, meninggalkan dampak negatif pada benak penonton.
 
Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pencarian online di mesin pencari Google atas kata "squid nightmare" atau mimpi buruk squid sejak pertama kali film tersebut ditayangkan mencatat rekor hingga 4.600 persen. Kebanyakan netizen mengakui bahwa Squid Game merupakan serial drama paling mengganggu yang pernah mereka saksikan karena menyebabkan mimpi buruk. Dampak psikologis serius dirasakan kebanyakan orang setelah menyaksikan film serial ini terutama di akhir malam sebelum tidur, sehingga tema kekerasan dan mempertontonkan kekerasan kembali ramai diperbincangkan di media.  
  
Kekerasan memiliki pengertian yang berlapis dan luas. Ia mempunyai definisi dan penggunaan yang banyak, dan dapat dikaji dari berbagai dimensi. Akan tetapi di media, kekerasan mencakup seluruh adegan dan tayangan di bioskop, televisi, tablet atau telepon genggam yang berupa kata-kata, dan ucapan terkait konten cerita dalam kerangka tindakan agresif, memaksakan kehendak pada orang lain, mencapai tujuan dan maksud masuk akal ataupun tidak melalui cara-cara kekerasan, segala bentuk perkataan dan tindakan tidak normal dan menyiksa, kemarahan yang bersumber dari motif khusus dan penggunaan kekuatan fisik terhadap tubuh untuk menyiksa dan melukai seseorang sehingga menyebabkan sensasi, ketakutan dan rasa cemas.
 
Kekerasan terbagi menjadi dua bentuk, kekerasan nyata atau rekayasa yang ditampilkan dengan menggunakan media film layar lebar, film serial atau film animasi. Meskipun tayangan kekerasan di film termasuk kekerasan rekayasa, dan berbeda dengan bukti-bukti sosial serta laporan media, tapi dampaknya tetap ada bagi penonton.
 
Sejumlah riset yang dilakukan menunjukkan dampak program acara yang mengandung konten kekerasan terutama terkait kekerasan rekayasa. Lebih dari 5.000 kajian lapangan membuktikan bahwa tayangan semacam ini berdampak buruk. Di tengah sebuah masyarakat yang akrab dan biasa dengan aksi kekerasan, dan setiap hari aksi kekerasan dilakukan oleh anggota masyarakat, dampak program acara yang mengandung konten kekerasan ternyata lebih besar, dan bagi pelaku aksi kekerasan, tayangan kekerasan di televisi justru memperkuat tekad mereka untuk melakukan kekerasan. Dengan kata lain, program acara semacam ini memberikan pelajaran lebih besar bagi para pelaku kekerasan dan suatu hari nanti akan dipraktikan di dunia nyata.
 
Film-film layar lebar dan serial diproduksi untuk membingungkan atau mendidik orang saat mereka tengah menikmati waktu senggang, dan sungguh disayangkan beberapa produsen film di seluruh dunia menggunakan produk mereka untuk menyebarluaskan kekerasan melalui media. Laporan menyebutkan 90 persen film, 68 persen permainan video, 60 persen tayangan televisi dan 15 persen video klip musik, mengandung konten kekerasan. Dalam beberapa kasus, prosentase ini mengalami peningkatan, tingkat kekerasan di film layar lebar dalam 50 tahun terakhir mengalami peningkatan secara kontinu.
 
Banyak orang yang merasa terhibur dengan adegan-adegan kekerasan di televisi, meski tanpa sengaja menyaksikan tayangan tersebut. Pada kenyataannya, film-film layar lebar dan serial berbau kekerasan, memiliki daya tarik khusus terutama bagi kaum muda. Menurut sejumlah teori, film-film kekerasan dapat menyebabkan seseorang kehilangan identitas diri, karena ia mengira dirinya adalah tokoh di film tersebut sehingga ia menghilangkan rasa frustrasinya dengan perilaku dan gerakan yang ditiru dari film tersebut. Akan tetapi dalam ilmu psikologi sangat ditekankan bahwa tayangan film-film dan serial berbau kekerasan yang menganggap kematian dan penyiksaan sebagai hal biasa, dapat meningkatkan angka kekerasan bahkan menjadi contoh yang ditiru dan bisa mengubah perilaku seseorang.
 
Bahkan beberapa film serial di televisi menganggap kematian dan pembunuhan sebagai hal sepele, dan penyiksaan serta penyandaraan dianggap tidak penting. Dengan demikian dapat diprediksikan bahwa film-film kekerasan dapat meningkatkan angka kejahatan di tengah masyarakat. Para pakar percaya penyalahgunaan senjata, pembunuhan berantai dan penyanderaan adalah fenomena-fenomena yang dalam banyak kasus meniru adegan kekerasan di televisi.
 
Dewasa ini anak-anak dengan mudah dapat mengakses media melalui perangkat yang umum digunakan seperti televisi, laptop, dan tablet. Akses yang lebih besar bagi anak-anak membuat mereka lebih rentan menghadapi bahaya konten kekerasan yang ditayangkan media. Penelitian menunjukkan 37 persen media yang digemari anak-anak menayangkan adegan-adegan kekerasan fisik dan lisan. 
 
Sungguh disayangkan, kondisi berbau kekerasan sudah sangat tersebar luas di kehidupan sehari-hari masyarakat, dan di film-film serta permainan video anak-anak, dengan mudah ditemukan. Anak-anak terancam bahaya konten semacam ini, dan mereka bisa memahami kekerasan secara keliru, karena jika kekerasan sudah tertanam dalam benak anak-anak, dan mereka berpikir bahwa kekerasan adalah perilaku yang biasa, maka sulit untuk mengubahnya. Ini mirip dengan kajian kekerasan rumah tangga dimana anak-anak yang terancam bahaya kekerasan, prosentasenya tinggi, mereka bisa menjadi pelaku atau korban, karena mereka percaya apa yang dilakukannya adalah hal biasa.
 
Perilaku kekerasan yang dilakukan anak-anak dan remaja bisa meliputi kekerasan terhadap orang lain, dan sikap tidak mempedulikan dampak kekerasan tersebut. Pemikiran keliru menyebabkan munculnya depresi pada anak-anak yang kelak dapat berujung dengan munculnya banyak gejala berbahaya. Anak-anak yang menyaksikan kekerasan di media, kemungkinan besar akan memiliki perasaan permusuhan. Reaksi psikologis terhadap tayangan kekerasan di film bisa diperlihatkan dalam bentuk peniruan, dan mempraktikannya, sehingga bisa merugikan diri dan orang lain.
 
Dampak paling penting bagi anak-anak adalah gangguan tidur, psikosis, dan perilaku agresif dalam berinteraksi dengan anggota keluarga yang lain, dan kawan terutama ketika bermain bersama. Dengan demikian anak-anak yang menyaksikan adegan kekerasan di dunia maya, televisi, film dan permainan video, kemungkinan besar akan memiliki pemikiran agresif, perilaku agresif dan cepat marah di dunia nyata. 

Rezim Zionis Israel pada 27 Desember 2008 menyerang Jalur Gaza, dan melakukan pembantaian mengerikan yang dikenal dengan "Gaza Massacre" dalam sebuah operasi bersandi "Operation Cast Lead".

Para pejabat tinggi Israel mengira dalam waktu kurang dari 7-10 hari mereka bisa memusnahkan kelompok perlawanan Palestina, atau begitu melemahkannya sehingga tidak punya kemampuan lagi untuk menolak proyek-proyek Israel-Amerika Serikat. Dalam perang ini, Israel mengerahkan seluruh kemampuan dan pasukannya dengan dukungan AS, dengan maksud untuk melenyapkan total Hamas, akan tetapi kelompok perlawanan Palestina ini membuktikan kemampuan bertahan dan melawan serangan Zionis. 
 
Israel setelah 22 hari melancarkan serangan luas ke Gaza, tepatnya pada 18 Januari 2009 terpaksa mundur dari Jalur Gaza. Oleh karena itu, tanggal 18 Januari setiap tahun diperingati Republik Islam Iran sebagai Hari Gaza untuk mengenang perjuangan dan keberanian Hamas serta rakyat Gaza. Urgensi Hari Gaza terletak pada perannya dalam mengingatkan masyarakat dunia bahwa dengan solidaritas, kubu arogan tidak akan bisa menjerumuskan dunia pada kehinaan. Hari Gaza sebagaimana Hari Quds, merupakan peluang untuk meneriakan ketertindasan dan tuntutan rakya tertindas Gaza meski media-media Barat melakukan sensor ketat terhadap berbagai kejahatan yang dilakukan Israel.
 
Jalur Gaza wilayah dengan panjang 41 kilometer, lebar lebih 6-12 kilometer dan luas total 365 kilometer persegi, terletak di dekat Laut Mediterania, yang berbatasan dengan Mesir dan wilayah pendudukan. Gaza yang merupakan daerah kecil tapi penting dan strategis, memiliki garis perbatasan dengan Mesir sepanjang 11 kilometer, 51 kilometer dengan wilayah pendudukan, dan 40 kilometer dengan pesisir pantai Mediterania. Posisi terpenting di Jalur Gaza adalah kota Gaza yang memiliki penduduk sekitar 500.000 jiwa termasuk salah satu kota terpadat di dunia.
 
Gaza karena merupakan garda terdepan umat Islam dalam melawan Israel, dan merupakan lokasi terdekat untuk menghantam tubuh Zionis, menjadi tempat yang strategis. Di sisi lain, Jalur Gaza bagi Israel juga dianggap sangat penting, karena dekat dengan Mesir, dan dekat jalur utama pasokan energi serta keamanan Israel. Dengan menduduki Gaza, Israel dapat menduduki seluruh wilayah Palestina, dan bisa menyingkirkan seluruh kekhawatiran soal ancaman keamanan bagi dirinya.  
 
Jalur Gaza dalam Perang Enam Hari di tahun 1967 berhasil diduduki Israel, akan tetapi akhirnya pada Desember 2005 kembali ke tangan rakyat Palestina setelah pasukan Israel berhasil dipukul mundur dari wilayah itu. Sejak tahun 2007, Israel dengan maksud menekan pemerintah Hamas di Gaza, menerapkan blokade laut dan darat di wilayah ini sehingga satu-satunya jalur penghubung dengan dunia luar yang masih terbuka hanyalah pintu perlintasan Raffah di perbatasan Mesir.
 
Tak berhenti di situ, Israel melanjutkan aksinya dengan melancarkan serangan mengerikan dan keji pada tahun 2008 ke Jalur Gaza. Pada perang yang berlangsung selama 22 hari itu, Gaza menjadi sasaran serangan luas jet-jet tempur Israel. Akibat serangan itu, rumah-rumah warga Palestina di Gaza, rumah sakit, sekolah, masjid, klinik kesehatan, infrastruktur dan fasilitas publik hancur, dan sejumlah banyak warga sipil termasuk anak-anak dan perempuan gugur. 
 
Menurut data resmi yang dirilis, dalam Perang 22 Hari, 1.455 orang gugur, 404 orang di antaranya anak-anak dan 115 orang lainnya perempuan. Jumlah korban luka dalam Perang 22 Hari mencapai 5.303 orang, 1.815 di antaranya anak-anak. Menurut laporan organisasi-organisasi Palestina, akibat Perang 22 Hari, 40 rumah sakit dan klinik kesehatan menjadi target langsung serangan dan pemboman Israel, sehingga menimbulkan kerugian finansial sebesar 10 juta dolar atas rumah sakit dan klinik kesehatan yang berada di bawah pengawasan Kementerian Kesehatan Palestina.
 
Sekalipun harus menderita kerugian yang besar, perlawanan 22 hari Hamas dan rakyat Gaza, berhasil memukul mundur Israel secara memalukan. Perang ini pada kenyataannya telah meruntuhkan mitos tak terkalahkannya Israel, dan mengungkap substansi kejahatan rezim penjajah ini di hadapan mata dunia. Dalam perang ini seperti juga ditemukan pada banyak kasus lain, organisasi internasional dan negara-negara Barat yang mengklaim pembela hak asasi manusia, serta beberapa negara kawasan yang memiliki rekam jejak HAM yang hitam, hanya diam menyaksikan kejahatan mengerikan Israel terhadap rakyat Gaza.
 
Pasalnya, mereka selalu menjustifikasi serangan-serangan Israel dengan mengatakan, "Israel berhak membela diri !", akan tetapi mereka tidak pernah menjawab pertanyaan dengan standar apa, dan apakah Piagam PBB membolehkan serangan ke rumah sakit, masjid dan sekolah ? Selama bertahun-tahun mereka hanya bisu menyaksikan blokade Jalur Gaza.
 
Hari Gaza realitasnya adalah jawaban atas seluruh gerakan normalisasi dengan Israel, dan "tidak" atas penipuan-penipuan Israel. Hari Gaza adalah simbol perlawanan dan perjuangan untuk menghidupkan hak-hak rakyat Palestina yang dirampas sebagai sebuah tuntutan serius dan menyeluruh. Hak terpenting rakyat Palestina adalah hak kembali ke rumah dan diakhirinya pendudukan di seluruh wilayah geografis Palestina, dan hak menentukan masa depan sendiri.
  
Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran atau Rahbar, Ayatullah Sayid Ali Khamenei dalam pidatonya memperingati Hari Quds Sedunia, dengan menjelaskan hakikat tersebut, menyinggung terbukanya fase baru dalam perjuangan membebaskan Palestina, dan lahirnya front perlawanan serta perubahan perimbangan kekuatan yang menguntungkan pejuang Palestina. Ayatullah Khamenei menyampaikan analisa komprehensif terkait konstelasi kawasan dan mengatakan, "Sungguh disesalkan sebagian besar negara Arab setelah perlawanan-perlawanan pertama, secara perlahan menyerah, dan dengan melupakan kewajiban kemanusiaan serta keislaman, politik dan martabat bangsa Arab, membantu musuh mencapai tujuan-tujuannya."
 
Ayatullah Khamenei saat menjelaskan urgensi dan tujuan perlawanan dalam visi masa depan Palestina mengatakan, "Tujuan dari perjuangan ini adalah kebebasan seluruh wilayah Palestina 'dari laut hingga sungai', dan kembalinya seluruh warga Palestina ke tanah air mereka, oleh karena itu mereduksi perjuangan ini dengan membentuk sebuah pemerintahan di sudut wilayah Palestina, bukan tanda tuntutan kebenaran, dan bukan indikasi pandangan realistis, karena hari ini jutaan rakyat Palestina sudah sampai pada tingkat tertentu dari sisi pemikiran, pengalaman dan kepercayaan diri sehingga mampu menjalankan jihad besar ini, dan dengan bantuan Allah Swt yakin akan kemenangan akhir."
 
Dalam hal ini tidak diragukan tujuan final kubu imperialis dan Zionis adalah melunturkan isu Palestina di benak masyarakat Muslim dunia, dan berusaha supaya isu itu terlupakan. Dalam kerangka ini, kebijakan Israel dan AS adalah upaya pemindahan ke belakang front perlawanan, dan melancarkan perang saudara untuk menyibukan front perlawanan, serta memberi kesempatan kepada Israel. Seperti yang dilakukan di Suriah, Yaman dan Irak dengan membentuk ISIS. Proyek Kesepakatan Abraham yang dirilis pada masa mantan Presiden AS Donald Trump, diklaim untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina, namun sebenarnya merupakan instrumen lain AS.
 
Proyek Kesepakatan Abraham adalah kelanjutan dari konspirasi yang dirancang segitiga AS, Israel dan Arab Saudi untuk mengubah konstelasi keamanan kawasan, dan menduduki total Dunia Islam. Pengakuan secara resmi Al Quds sebagai ibu kota Israel, penyerahan 30 persen wilayah Tepi Barat ke Israel, menolak kembalinya pengungsi Palestina ke tanah air mereka, dan melucuti penuh senjata Palestina, merupakan isi Kesepakatan Abraham yang terpenting.
 
Berdasarkan rencana busuk itu, pemerintah Palestina dibentuk di Jalur Gaza, dan hanya di wilayah A, B serta sebagian wilayah C di Tepi Barat, dan kondisi terakhir Al Quds serta kembalinya para pengungsi Palestina, ditangguhkan untuk perundingan selanjutnya. Pada langkah terakhir, perundingan normalisasi antara Israel dan negara-negara Arab di bawah pimpinan Saudi akan dimulai. Masalah pengungsi juga akan diselesaikan melalui formula "tanah air ketiga" di luar Palestina pendudukan, dan hak kembalinya pengungsi Palestina ke negara mereka akan dilupakan untuk selamanya.
 
Bangsa Palestina sampai sekarang dengan terus bersabar menanggung seluruh kesulitan, menolak tunduk pada Israel, dan membela sekuat tenaga tanah air mereka sampai kelak berhasil dibebaskan. Ayatullah Khamenei di salah satu pidatonya menyinggung realitas ini dan mengatakan, "Jangan dibayangkan bahwa melawan Israel tidak berguna, karena berkat izin dan karunia Allah Swt, perjuangan-perjuangan melawan Israel akan membuahkan hasil, sebagaimana kemajuan yang dicapai gerakan perlawanan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya."
 
Ayatullah Khamenei menjelaskan bahwa Israel pernah meneriakan slogan "dari Nil hingga Eufrat", tapi sekarang untuk melindungi diri sendiri saja harus membangun dinding pembatas. Ia menegaskan, "Tidak diragukan Palestina adalah sebuah kesatuan dan sejarah 'dari laut hingga sungai', dan Al Quds adalah ibu kotanya, yang sama sekali tidak ada keraguan atas kenyataan ini."
 
Wakil Hamas di Iran, Khaled Al Qaddumi mengatakan bahwa perlawanan rakyat Palestina adalah faktor penyebab gagalnya konspirasi-konspirasi Israel. Ia menuturkan, "Salah satu tujuan asasi proyek Kesepakatan Abraham adalah menghadapi senjata perlawanan. Zionis menyadari bahwa masyarakat dunia percaya rakyat Palestina adalah pengungsi yang harus mengabiskan sisa usianya tanpa memiliki tanah air, akan tetapi perlawanan dan gerakan spontan Intifada menyebabkan masalah Palestina tetap menjadi masalah utama dan asli dunia, dan mencegah cita-cita Palestina tersingkirkan lewat proyek-proyek normalisasi dengan Israel."
 
Penetapan tanggal 18 Januari sebagai Hari Gaza merupakan peluang untuk mengungkapkan kembali kejahatan-kejahatan Israel terhadap rakyat tertindas Gaza, dan mengapresiasi perjuangan warga wilayah itu yang dengan tangan kosong tapi bertekad baja, berhasil melawan sebuah rezim yang mendapat dukungan penuh dari Barat. 

Urgensitas angkatan laut bagi keamanan nasional dan kekuatan Republik Islam Iran sebagai negara dengan garis pantai yang panjang di perbatasan utara dan selatan dan di sisi lain terletak di wilayah geo-strategis Teluk Persia tidak dapat disangkal.

Angkatan Laut Militer Republik Islam Iran membutuhkan peralatan dan senjata modern untuk memenuhi misinya mengamankan Teluk Persia, Selat Hormuz dan Laut Oman. Hovercraft adalah salah satu peralatan angkatan laut yang paling efektif dan efisien. Perangkat ini ditempatkan pada bantalan udara pada ketinggian yang sangat rendah di atas permukaan air dan dengan demikian dilepaskan dari resistensi air yang sangat tinggi terhadap gerakan dan bergerak maju oleh motor baling-baling lain.

Akibatnya, kecepatan hovercraft jauh lebih tinggi dan sekitar 2 hingga 3 kali lebih cepat daripada kapal angkatan laut konvensional lainnya. Akibatnya, tidak seperti kapal angkatan laut lainnya, hovercraft tidak membutuhkan dermaga atau jangkar. Dengan demikian, hovercraft banyak digunakan sebagai sarana air, darat di operasi maritim untuk mengangkut pasukan dan peralatan ke pantai.

Bagi Iran, sangat penting memiliki armada hovercraft, karena negara ini memiliki garis pantai yang sangat panjang dan banyak cekungan di sepanjang pantainya, yang mencakup banyak wilayah perairan dangkal. Spesialis industri pertahanan negara kami dalam beberapa tahun terakhir dengan merancang berbagai hovercraft, termasuk hevercraft "Tondar" telah membuat Iran termasuk negara terbatas yang memiliki teknologi desain dan pembuatan perangkat akuatik ini.

12 November 2012 hovercraft Tondar yang diproduksi para teknisi Iran dipamerkan di Bandar Abbas dengan dihadiri Menteri Pertahanan waktu itu, Ahmad Vahedi. Menurutnya teknisi dan staf industri pertahanan Departemen Pertahanan dengan desain dan produksi hevercraft tempur Tondar di kondisi sanksi sebuah langkah panjang bagi swasembada industri maritim.

Tondar mampu bergerak di laut, pantai dan daerah rawa, dan dibuat di industri pesawat Iran (HESA) di Isfahan dan dikirim ke Angkatan Laut Republik Islam Iran untuk digunakan dalam operasi amfibi. Menurutnya, pengembangan kemampuan militer untuk melindungi kepentingan Republik Islam Iran dan meningkatkan keamanan di kawasan serta membantu negara sahabat dan tetangga menjadi salah satu tujuan pembangunan pesawat ini.

Brigjen. Vahidi menekankan bahwa teknologi pembuatan hovercraft telah terlokalisasi di dalam negeri dan Republik Islam Iran memiliki kemampuan untuk membangun berbagai jenis hovercraft. Dia menjelaskan bahwa para ahli Kementerian Pertahanan mampu merancang dan membangun hovercraft Tondar tidak hanya untuk menghasilkan hovercraft tempur asli pertama negara itu, tetapi juga mampu menorehkan peningkatan teknologi melalui inovasi dan kreativitas di bidang mekanik, elektro-avionic, hidrolik, listrik dan sistem bahan bakar. Republik Islam Iran, salah satu dari lima negara dengan teknologi ini, mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri bahkan luar negeri dengan merancang dan membuat berbagai jenis hovercraft.

Tondar didasarkan pada Hovercraft Inggris "SR.N6" (SR.N6) dan di produksi di Hesa, Isfahan. Hovercraft ini memiliki kemampuan untuk dipasang berbagai sistem rudal dan UAV, dan selain untuk keperluan militer, juga dapat digunakan untuk keperluan sipil dan bantuan. Serangan cepat di pantai, evakuasi personel dan peralatan, patroli dan pengintaian di daerah dangkal dan sulit di mana perahu dan kapal lain tidak memungkinkan adalah fitur hovercraft ini. Hovercraft ini ditawarkan dalam dua model tempur dan komersial, model tempurnya diberi nama Thunder.

Patroli pantai, kapal komando, operasi pengintaian ofensif dan pertahanan menengah amfibi, partisipasi dalam operasi pertahanan asimetris, transportasi personel dan peralatan untuk dukungan dan logistik pulau dan pantai, ambulans angkatan laut dan operasi penyelamatan adalah beberapa aplikasi dari hovercraft Thunder. Melintasi medan sulit seperti rawa, medan berpasir, alang-alang, perairan dangkal dan melewati ladang ranjau di perairan dangkal tanpa memerlukan peralatan pantai adalah fitur lain dari hovercraft ini.

Tondar juga dapat dipasang semua jenis senjata buatan Kementerian Pertahanan, seperti roket, rudal, dan UAV. Untuk tujuan komersial, Tondar juga mampu membawa penumpang, barang di daerah tanpa pantai, untuk pertolongan Bulan Sabit di daerah yang dilanda banjir, mengawasi perikanan dan kapal pencari ikan.

Fitur

Dengan bobot sekitar 11 ton, panjang sekitar 17 meter, lebar kurang lebih 8 meter dan tinggi lebih dari 6 meter, hovercraft Tondar mampu bergerak dengan kecepatan lebih dari 90 kilometer per jam dan memiliki jarak tempuh sekitar 270 kilometer. Hovercraft ini dapat membawa sekitar 60 Marinir dan mendarat di pantai. Struktur logam dan komposit non-logam digunakan dalam konstruksi struktur dan lambung pesawat ini, mengingat misi utamanya untuk mengangkut unit Marinir selama serangan amfibi karena mereka jauh lebih cepat daripada kapal dan dapat dengan mudah melanjutkan misinya di pantai, sehingga perlu untuk mendukung tembakan hovercraft dari pasukan operasi. Untuk alasan ini, masalah ini telah dipertimbangkan di Tondar dengan pemasangan peluncur roket. Dilengkapi dengan roket 107 mm, Tondar mampu menembak sasaran pesisir.

Hovercraft Iran
Selain menembakkan roket buatan dalam negeri, Tondar juga memiliki kemampuan pengintaian tingkat tinggi, karena hovercraft ini mampu menerbangkan drone dari dirinya sendiri dan memasuki proses pengintaian hingga ofensif. Iran memiliki berbagai drone di bidang pengintaian dan pertempuran. Penambahan pesawat ini ke unit terapung, seperti hovercraft, memberikan kemampuan yang signifikan untuk kekuatan operasional.

Melengkapi pesawat Iran, termasuk Tondar, dengan drone yang mampu melakukan operasi seperti perang elektronik dan membawa roket atau rudal untuk menyerang musuh, menjadikannya kapal yang modern dan lengkap. Di sisi lain, Tondar juga dilengkapi dengan rudal Cruise anti-kapal, sehingga kekuatan ofensifnya meningkat tajam.

Rudal anti-kapal adalah salah satu senjata terbaik melawan kapal musuh. Menariknya, rudal tersebut dapat dipandu oleh radar yang dipasang di hovercraft, yang akan meningkatkan jangkauannya. Menggabungkan akurasi tinggi dan kecepatan rudal anti-kapal dengan kecepatan dan kemampuan manuvernya setelah menembak meningkatkan kemampuan untuk menghancurkan kapal musuh.

Fitur lain dari hovercraft Tondar Iran adalah kekuatan kamuflase yang tinggi. Hovercraft dibangun untuk misi di pantai dan darat, dan jika kita melihat garis pantai Iran, kita menemukan bahwa ada banyak tempat yang memungkinkan Tondar untuk bersembunyi sehingga ada platform yang cocok untuk melakukan operasi kejutan melawan kapal musuh. Bahkan, Tondar mampu keluar dari titik mana pun untuk waktu yang singkat dan menembakkan semua jenis senjata, seperti rudal jelajah anti-kapal dan kembali bersembunyi. Itulah mengapa Tondar adalah alat yang hebat untuk melancarkan taktik pertempuran asimetris.

Delegasi budaya Kuwait memboikot festival sastra internasional di Uni Emirat Arab (UEA) karena partisipasi penulis rezim Zionis.

Situs Al-Quds Al-Arabi hari Senin (17/1/2022) melaporkan, Koalisi "Teluk Melawan Kompromi" (Teluk Persia menentang normalisasi hubungan dengan rezim Zionis) mengumumkan bahwa delegasi Kuwait ini terdiri dari sekelompok penulis, akademisi, dan intelektual yang memboikot festival sastra internasional UEA.

Menurut laporan itu, penyelenggara Festival Sastra Emirates Airlines telah mengumumkan nama-nama mereka yang diundang ke festival tersebut, termasuk penulis Israel David Grossman, seorang pendukung apartheid di Israel yang menentang hak pengungsi Palestina untuk kembali.

Gerakan boikot Zionis juga mengucapkan terima kasih kepada para penulis dan akademisi yang memboikot festival agar tetap berpegang pada posisinya, dan meminta tamu-tamu lain untuk memboikot festival karena partisipasi penulis Israel. 

UEA dan Bahrain menandatangani perjanjian kompromi dengan rezim Zionis di bawah naungan Presiden AS Donald Trump. Perdana Menteri Naftali Bennett melakukan kunjungan ke UEA. dengan Muhammad bin Zayed, Putra Mahkota Abu Dhabi.

Kabinet rezim Zionis menyetujui prakarsa untuk mendorong Zionis mengunjungi Tembok Ratapan sebanyak mungkin.

Situs Arab 48 hari Senin (17/1/2022) melaporkan, program yang baru disetujui kabinet rezim Zionis ini mengenai rencana lima tahun senilai 110 juta shekel  atau sekitar $ 35 juta untuk merenovasi infrastruktur dan mendorong pemukim Zionis guna mengunjungi tembok ratapan di kompleks Masjid Al-Aqsa.

Perdana Menteri Rezim Zionis, Naftali Bennett mengatakan, program ini bertujuan untuk melanjutkan percepatan pembangunan dan pekerjaan yang sedang dilakukan di Tembok Ratapan, dan menanggapi kunjungan yang diperlukan mahasiswa, imigran dan tentara Zionis.

Rencana pembangunan infrastruktur sekitar Tembok Ratapan juga mencakup pengembangan program pelatihan baru untuk memperkuat hubungan antara Zionis dan tempat-tempat suci Al Quds yang didudukinya, sekaligus memperkuat infrastruktur dan layanan transportasi, dan mengembangkan alat-alat baru untuk memfasilitasi akses ke Tembok Ratapan melalui platform teknologi baru.

Palestina dan Kantor Wakaf Islam di baitul Maqdis menekankan bahwa Tembok Ratapan dan bundaran Al-Buraq , yang berada di bawah kendali pasukan Zionis adalah bagian dari Masjid Al-Aqsa.